Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penanganan Sengketa Informasi di Kota Bandung

Simple item page
dc.contributor.advisorBudiman Rusli
dc.contributor.advisorHerijanto Bekti
dc.contributor.authorRAHMAYANTI
dc.date.accessioned2024-06-04T03:01:37Z
dc.date.available2024-06-04T03:01:37Z
dc.date.issued2023-09-18
dc.description.abstractImplementasi kebijakan merupakan aktivitas yang diharapkan dapat memperoleh perubahan pada objek yang dituju, sesuai dengan keinginan perubahan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Kota Bandung menjadi lokasi riset dengan dasar pertimbangan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang kerap disebut kota informatif namun realitanya baru menjadi kota ketiga teratas dalam pemeringkatan KIP di Jawa Barat dengan kasus sengketa tertinggi sebanyak 8 kasus. Riset ini akan menjelaskan bagaimana realita implementasi kebijakan KIP dalam penanganan sengketa informasi, tujuannya adalah mengeksplanasi implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kota Bandung dalam penanganan sengketa informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil triangulasi data menggunakan NVIVO 12 Plus dan analisis theory Fixsen diketahui bahwa core implementation components, dimana evaluasi kinerja atau penilaian informatif pada PPID masih sebatas ketersediaan administratif, regulasi, kelengkapan, kelembagaan, dan prosedur namun KIP belum melibatkan masyarakat secara langsung. Organizational components belum menerapkan survey kepuasan publik terkait pelayanan informasi dan penanganan sengketa informasi serta tidak terserapnya anggaran Tahun 2021 dikarenakan Covid-19. External Influence Factor belum terkelola secara terpusat oleh Pemerintah Kota Bandung, ditandai dengan terlalu banyak aplikasi dan penggunaan media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak terarah dalam memberikan aspirasi serta terkendala akses untuk masuk ke dalam aplikasi menyebabkan masyarakat cenderung enggan menggunakan aplikasi yang disediakan Pemerintah Kota Bandung. Selain daripada ketiga unsur pendukung implementasi budaya masyarakat dan budaya organisasi perlu dikuatkan engagement antara publik dengan pemerintah lebih terjalin melalui pengukuran budaya masyarakat kota Bandung serta peningkatan budaya keberanian terbuka akan akses informasi dari pemerintah.
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230190045
dc.subjectImplementasi kebijakan
dc.subjectKeterbukaan Informasi
dc.subjectSengketa Informasi
dc.titleImplementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penanganan Sengketa Informasi di Kota Bandung

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 14
No Thumbnail Available
Name:
S3-2023-170230190045-Cover.pdf
Size:
24.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2023-170230190045-Abstrak.pdf
Size:
16.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2023-170230190045-DaftarIsi.pdf
Size:
117.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2023-170230190045-Bab1.pdf
Size:
464.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2023-170230190045-Bab2.pdf
Size:
437.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Ilmu Administrasi (S3)