IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROPINSI JAWA BARAT
No Thumbnail Available
Date
2012-10-19
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Jawa Barat, dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan terpadu dalam penetapan standar tujuan, sumber daya, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik penerima program dan kecenderungan implementor mampu menunjukkan keberhasilan di BPPT Propinsi Jawa Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, telah diketahui bahwa terdapat beberapa keterlambatan dalam penerbitan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat.
Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Kepala Badan dan Kepala Bidang BPPT sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan pangkal yang diwawancarai berkembang kepada para pimpinan dan beberapa staf operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain dari itu, bahwa untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan pula pengamatan atas latar penelitian seperti berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan perizinan terpadu dan penelitian atas berbagai dokumen dan data sekunder tentang keberadaan para penyelenggara dan proses penerbitan perizinan.
Kesimpulan atas penelitian ini bahwa Implementasi kebijakan pelayanan terpadu di BPPT Propinsi Jawa Barat mengikuti 6 (enam) unsur pokok, yaitu pertama berkaitan dengan standard dan tujuan yang meliputi pemahaman dan komitmen pada tujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua dukungan sumber daya dari segi kuantitas dan kualitas yang meliputi sumber daya aparatur, sarana dan anggaran, ketiga komunikasi antar organisasi yang meliputi fasilitas dan intensitas, ke empat karakteristik Organisasi pelaksana, kelima kondisi ekonomi, sosial dan politik serta ke enam kecenderungan pelaksana.
Dari hasil penelitian implementasi kebijakan pelayanan terpadu di BPPT Propinsi Jawa Barat dan beberapa temuan yang berkaitan dengan pelayanan, maka hasil temuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan terpadu merupakan syarat efektifnya proses implementasi kebijakan artinya jika implementasi kebijakan pelayanan terpadu dikehendaki efektif, maka implementor harus berkemampuan daya guna dalam proses pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan sebagai pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
Description
Keywords
Implementasi Kebijakan, Pelayanan Terpadu, Perizinan.