KERJA SAMA REGIONAL UTILITAS PIPA LINTAS BATAS TRANS-ASEAN GAS PIPELINES DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

MUTIARA KHADIJAH

KERJA SAMA REGIONAL UTILITAS PIPA LINTAS BATAS TRANS-ASEAN GAS PIPELINES DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

dc.contributor.advisor	Huala Adolf
dc.contributor.advisor	Huala Adolf
dc.contributor.author	MUTIARA KHADIJAH
dc.date.accessioned	2024-05-16T03:39:19Z
dc.date.available	2024-05-16T03:39:19Z
dc.date.issued	2022-10-16
dc.description.abstract	Bahwa pada saat ini belum ada pengaturan di level internasional yang secara harmonis dan universal mengatur mengenai kerja sama jaringan pipa lintas batas. Salah satu akibatnya adalah negara-negara di belahan dunia menerapkan model kerja sama yang berbeda atau tidak seragam, contohnya yaitu bentuk kerja sama yang diterapkan pada Trans-ASEAN Gas Pipelines (TAGP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa perjanjian internasional yang mengatur unsur-unsur dari jaringan pipa lintas batas, model kerja sama TAGP beserta analisisnya terhadap model kerja sama secara teoritis. Dalam meneliti permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif termasuk pendekatan hukum futurikal, yaitu studi terhadap norma hukum yang datanya diperoleh dari data sekunder. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa beberapa perjanjian internasional seperti UNCLOS, Energy Charter Treaty (ECT) dan Transit Convention mengatur beberapa aspek terkait jaringan pipa lintas batas. Secara teoritis, model kerja sama jaringan pipa lintas batas terdiri atas interconnector model dan unified project model. Kemudian, TAGP adalah proyek kerja sama yang didasari pada sebuah MoU yang mengatur terbatas pada jaringan pipa saja akan tetapi dalam perkembangannya ternyata diperluas ke dalam kerja sama terminal regasifikasi. Adapun yang terakhir, berdasarkan hasil analisis, model kerja sama TAGP tidak dapat diidentifikasi baik ke dalam kategori interconnected model maupun unified project model serta sebetulnya langkah yang diambil untuk menggabungkan terminal regasifikasi ke dalam proyek TAGP menyebabkan ketidakpastian dalam pengaturan kerja sama TAGP itu sendiri.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/251020197504
dc.subject	Hukum Internasional
dc.subject	Jaringan Pipa Lintas Batas
dc.subject	Trans-ASEAN Gas Pipelines
dc.title	KERJA SAMA REGIONAL UTILITAS PIPA LINTAS BATAS TRANS-ASEAN GAS PIPELINES DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL