IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU

Simple item page
dc.contributor.advisorNandang Alamsah Deliarnoor
dc.contributor.advisorA. Djadja Saefullah
dc.contributor.authorROSSY LAMBELANOVA
dc.date.accessioned2024-05-30T05:46:53Z
dc.date.available2024-05-30T05:46:53Z
dc.date.issued2015-05-08
dc.description.abstractKabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan serta situasi dan kondisi yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dimana kemampuan aparat pemerintah daerah yang masih terbatas dalam memberikan pelayanan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah belum dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Adapun penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta pihak yang terpengaruh atau kelompok kepentingan yang terpengaruh kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan misi RPJMD 2008-2013, dimana hasil implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan kenaikan atau peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini tidak semata-mata menunjukan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170130100006
dc.subjectPelaksanaan Kebijakan otonomi daerah
dc.subjectPeningkatan Kesejahteraan Masyarakat
dc.subjectTidak ada keyword
dc.titleIMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
Name:
S3-2015-170130100006-Cover.pdf
Size:
24.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2015-170130100006-Abstrak.pdf
Size:
17.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2015-170130100006-DaftarIsi.pdf
Size:
19.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2015-170130100006-Bab1.pdf
Size:
149.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2015-170130100006-Bab2.pdf
Size:
423.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Ilmu Administrasi (S3)