IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN OLEH TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA (TKPK) DI KOTA BANDUNG
No Thumbnail Available
Date
2012-10-16
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Permasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang
multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi
kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan. Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan
kebijakan pusat yang kemudian diterjemahkan pada level propinsi dan
kota/kabupaten. Dalam implementasinya banyak variabel yang mempengaruhi
kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output kebijakan itu
sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai “Implementasi
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Di Kota Bandung†, berdasarkan konsep
impelementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier menjelaskan tiga variabel
dalam implementasi kebijakan, yaitu (1) Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, (2)
Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi, (3) Variabel Diluar
Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Analisis data
menggunakan analisis data kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data
kualitatif yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang
terdiri dari para anggota Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Kota
Bandung, serta Koordinator Fasilitator Kota Bandung.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mudah tidaknya masalah untuk
dikendalikan
156
dalam
mengimplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan ditandai dengan
adanya kesukaran-kesukaran teknis yang kerap ditemui dalam implementasi
kebijakan tersebut, seperti masih rendahnya kesadaran para pelaku (target
group) sebagai penerima manfaat kebijakan ini, dan oleh karena itu kegiatan
dalam kebijakan ini lebih diarahkan pada pembangunan-pembangunan fisik seperti
mengaspal jalan, renovasi MCK Umum, pembangunan sarana kesehatan umum dan
sebagainya. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan sangat berpengaruh untuk
kelancaran dalam pelaksanaan berbagai program atau proyek. Sejauh ini TKPK
merupakan tim gabungan yang terdiri dari SKPD-SKPD, tentunya dengan berbagai
dukungan baik berupa kewenangan ataupun sumber-sumber yang dapat digunakan. Sementara
variabel di luar undang-undang yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan
pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandung di antaranya adalah dukungan
publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan publik terutama dari
masayarakat luas tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalkan dari
tokoh masyarakat, sementara untuk mendapat dukungan dari masyarakat secara luas
diperlukan sosialisasi secara simultan. Faktor lainnya adalah sumber-sumber
yang dimiliki oleh target group memiliki nilai potensi yang tidak sama untuk
masing-masing wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak terutama dengan pihak swasta sebagai wujud dari kemandirian
masyarakat dengan cara bermitra dengan lembaga swasta.
The problem of poverty becomes a
multidimensional problem, various efforts by the government has done to tackle
poverty. One of these effort is to issue a policy on urban poverty reduction.
Policy in tackling poverty is a central policy which is translated at the level
of provinces and cities / counties. In the implementation there are so many
variables that affect the policy, so that affect the process and output of the
policy itself. In this study, researchers examined "The Policy
Implementation in Urban Poverty Reduction with Coordination team of Poverty
Reduction in Town (TKPK) In the city of Bandung ", based on the concept of
policy implementation by Mazmanian and Sabatier explains the three variables in
the implementation of policies, (1) The problem is easy or not easily controlled, (2) The
ability of Policy to structuring the Implementation Process, (3) Variable
Outside the Law that Affecting the Implementation.
This study uses an inductive approach.
Analysis of data using qualitative data analysis, because the researchers
collected qualitative data that gathered from in-depth interviews with
informants consisting of members of the Coordinating Team for Poverty Reduction
Bandung, and Facilitator Coordinator.
Based on the survey results revealed that
is easy or not easily problem to be controlled
in implementing urban poverty reduction policies characterized by the
technical difficulties are often encountered in the implementation of the
policy, such as the still low awareness of the actors (target group) as a
beneficiary of this policy, and therefore the activity in this policy is more
directed at the development-physical development such as paving roads,
renovation of the Public toilets, construction of public health facilities and
so on. The ability of Policy to structuring the Implementation Process of urban
poverty reduction policies are very influential for fluency in the
implementation of various programs or projects. So far TKPK is a joint team
consisting of SKPD-SKPD, and of course, with various support either the
authority or resources that can be used. While the variables outside the laws
that may affect the implementation of urban poverty reduction policies in
Bandung include considerable public support, it perceived public support
primarily from the broad community is not only limited to certain circles for
example from community leaders, meanwhile to get support from a society needed
socialization simultaneously. Another factor is the resources owned by the
target group has the potential value that are not the same for each region, so
it needs the strategy to cooperation with various parties, especially with the
private sector as a form of independence of the community by partnering with
private institutions.
Description
Keywords
Implementasi Kebijakan, Kemiskinan Perkotaan, Koodinasi