S2 - Magister
Permanent URI for this community
Browse
Browsing S2 - Magister by Author "ABDUL WAHID SYAM"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RELOKASI PEMUKIMAN SUNGAI KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA (STUDI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN(2018-10-10) ABDUL WAHID SYAM; Affan Sulaeman; Neneng Yani YuningsihLatar belakang penelitian ini adalah mengenai relokasi pemukiman warga di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda, yang sudah sangat memprihatinkan bagi warga yang menetap di bantaran Sungai Karang Mumus. Sungai sudah kehilangan fungsinya,sedimentasi atau pelumpuran yang massif membuat sungai menjadi dangkal, menyempit dan berubah bentuk. Sementara di ketahui sedimentasi terjadi karena tata kelola lahan yang tidak di dasarkan pada rencana tata ruang wilayah, sungai kehilangan daerah penyangga dan perlindungan karena alih fungsi lahan untuk permukiman. Oleh karena itu Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah untuk merelokasi warga yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus. Sesuai dengan kerangka berfikir penulis, maka fokus penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah Kota Samarinda No 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014-2034 yang berfokus pada relokasi pemukiman warga di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informant, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah di Kota Samarinda terkait dengan masalah relokasi hingga saat ini tercatat masih menyisakan 2.559 rumah yang belum di relokasi dari 3.915 rumah yang berdiri di bantaran Sungai Karang Mumus. Pemerintah Kota Samarinda masih kesulitan untuk merelokasi warga yang menetap di bantaran Sungai Karang Mumus dikarenakan kurangnya kesiapan dari pemerintah kota itu sendiri, di lihat dari rumah pengganti yang akan di tempati masih belum adanya fasilitas penunjang kehidupan seperti : PLN, dan PDAM. Kemudian, adanya aturan baru dari PERMENDAGRI terkait larangan hibah yang membuat permasalahan semakin kompleks. Hal ini membuat tarik ulur antara warga Sungai Karang Mumus sebagai penerima kebijakan dan Pemerintah Kota Samarinda sebagai pelaksana kebijakan. Di samping itu kurangnya responsif pemerintah membuat relokasi pemukiman menjadi pokok permasalahan yang tidak dapat di hindarkan dari ketidaksiapan warga yang menetap di bantaran Sungai Karang Mumus untuk menghuni rumah yang telah di sediakan oleh pemerintah Kota Samarinda.