S2 - Magister

Permanent URI for this community

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/95

Browse

Browsing S2 - Magister by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 853
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
    (2009) RASIN AANG SUHENDAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Rasin Aang Suhendar, NPM 170720090501 PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA Electronic Government merupakan salah satu sistem yang sangat dibutuhkan pada masa elektronik seperti saat ini. Namun, di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Electronic Government masih terlihat kurang efektif, yang dapat disebabkan karena kurang optimalnya struktur organisasi yang ada. Hal inilah yang menjadikan latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan Elektronic Government dengan sasaran pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan metode survey eksplanatory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan yaitu pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan Electronic Government.Penelitian survey sebagai salah satu jenis penelitian ilmiah (scientific research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan jawaban diolah secara statistik melalui data kuesioner dari sejumlah responden. Hasil yang didapat dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan variabel struktur organisasi terhadap efektifitas pelaksanaan Electronic Governmant sebesar 56,2%, dari dimensi yang diukur adalah; Spesialisasi Pekerjaan 13,49%, Departementalisasi2,93%, Rantai Komando8,49%, Rentang Kendali-1,40%, Sentralisasi/ Desentralisasi0,01%, Formalisasi 32,66%sisanya sebesar 43,8% variabel lain yang tidak diteliti. Adapun implikasi penelitian ini adalah bahwa tidak efektifnya, pelaksanaan Electronic Government di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebabkan karena belum diformalisasikannya fungsi tersebut ke dalam struktur organisasi, sehingga belum dibuatkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Electronic Government. Selain itu, kompetensi kerja pelaksana Electronic Government belum terdefinisikan secara jelas, yang merupakan salah satu persyaratan dalam dimensi spesialisasi pekerjaan. ABSTRACT Rasin Aang Suhendar, NPM 170720090501 THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN AGENCY OF INVESTMENT AND ONE STOP SHOP (BPMPTSP) PURWAKARTA Electronic Government is a system that is needed in the electronic era as it is today. However, its implementation in the Agency of Investment and One Stop Shop Purwakarta is still looks less effective, which may be caused due to organizational structures that has not been optimal. This is the background of the research. The objective of this research is to determine the effect of organizational structure on the effectiveness of the electronic government implementation in Agency of Investment and One Stop Shop (BPMPTSP) Purwakarta. The method of research used was explanatory, the research aims are to clarify and test the research hypotheses that have been formulated; the influence of organizational structure on the effectiveness of electronic government implementation. The approach for this research is quantitative through survey. The result of this study is organizational structure significantly influence the effectiveness of the electronic government implementation in BPMPTSP Purwakarta (56,2%). Dimension that has been measured were; Occupation Specialization 13,49 %, Departmentalize 2,93 % , Chain of Command 8.49 % , Full Range -1.40 % , Centralization / Decentralization 0.01 % , Formalization 32.66 %, and other variables 43.8 % . The implications of the research are the implication of electronic government in is not effective which is caused by the electronic government that has not been formulized in organizational structure at BPMPTSP, there is no Procedure and Operational Standard (SOP) of electronic government and the job competence of electronic government executor has not clearly defined., which is one -dimensional requirements in job specialization.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Perubahan Kedudukan Kecamatan Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sirimao Ambon
    (2009) FATIMA SUATRAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
  • No Thumbnail Available
    Item
    INTERNALISASI BUDAYA ORGANISASI DI KANTOR GABINHETE DO VICE PRIMEIRO MINISTRO-ASSUNTOS SOCIAIS REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR LESTE
    (2011) ALBERTINO DE ARAUJO; A. Djadja Saefullah; Sinta Ningrum
    ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis secara terperinci mengenai internalisasi terhadap nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku di Kantor Gabinhete do Vice Primeiro Ministro-Assuntos Sociais (GVPM-AS). Sebagaimana harapan yang ingin dicapai dari nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku tersebut, adalah sebagai kekuatan untuk membangun budaya organisasi yang lebik kompleks, melahirkan budaya baru yang tegas, membentuk budaya kerja yang lebih efektif terarah dan responsif, serta memperkuat kerja sama seluruh anngota organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih maksimal.Akan tetapi harapan ini dapat dilatari dengan beberapa permasalahan yang masih menghambat terjadinya internalisasi sehingga nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku belum sepenuhnya menjiwai pribadi pegawai negeri. Dalam penelitian inipun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana internalisasi budaya organisasi yang berjalan selama ini di Kantor Gabinhete do Vice Primeiro Ministro-Assuntos Sociai (GVPM-AS). Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian melalui: persepsi, skema organisasi, dan penghargaan, penulis melihat bahwa: sebenarnya budaya organisasi yang berlaku sangat kuat karena telah didukung dengan adanya sosialisasi yang cukup memadai. Diantara ketiga dimensi yang digunakan untuk menganalisis jalannya internaisasi budaya organisasi yang diteliti, yang paling rendah adalah penghargaan, dalam hal ini sistem reward yang belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh campurbaurnya karakter politik di dalam menyelenggarakan organisasi dan pelayanan, yang mana menghambat kemungkinan terjadinya peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Kata Kunci : Internalisasi Budaya Organisasi di Kantor Wakil Perdana Mentri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Kebijakan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset Dan Teknologi
    (2012) ARISNA WIDAYAKA; R. Ira Irawati; Asep Kartiwa
    Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Permenristek) Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek. Permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mendukung kebutuhan aktor-aktor dan pelaku Iptek (pengembang teknologi, lembaga intermediasi dan pengguna teknologi) yang terlibat dalam kelembagaan Iptek sesuai Undang-Undang 18 tahun 2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, FGD (Focus Group Discussion) dan studi dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa struktur organisasi Deputi Kelembagaan Iptek tidak efesien, efektif dan produktif dalam mendukung kinerja Kelembagaan Iptek. Dari analisis kebijakan kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya dukungan SDM dalam pengisian jabatan, sehingga pembagian tugas pokok dan fungsi tidak terdistribusi dengan baik. Disamping itu berdasarkan laporan kinerja atau LAKIP yang dilakukan oleh pengawasan internal (Inspektorat) masih berorientasi ke output, belum ke outcome. Dari hasil analisis kebijakan akan direkomendasi kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk mengubah atau merevisi Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Permenristek) Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) untuk bagian yang berhubungan dengan kelembagaan Iptek. Adapun perubahan atau revisi yang akan dilakukan diharapkan dapat mengikuti struktur organisasi rekomendasi III dengan merombak nama Asisten Deputi dan Kepala Bidangnya. Adapun tindak lanjut dari penggantian struktur organisasi tersebut, segera menjalankan peran pembinaan kelembagaan iptek dengan melibatkan Asisten Deputi (lembaga penelitian dan pengembangan : pemerintah, perguruan tinggi, industri, daerah, penunjang, legislasi, budaya, Etika), baik dalam bidang pemetaan, program, analisis dan evaluasi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA CIAKAR (Kasus Terpilihnya Kepala Desa Perempuan di Desa Ciakar Kabupaten Ciamis)
    (2012-10-16) RINI SULASTRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKS Terpilihnya Kepala Desa perempuan di Desa Ciakar yang pertama kalinya, mengindikasikan telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Desa Ciakar. Dengan pendekatan struktur dan agen, perubahan sosial di Desa Ciakar difahami terjadi karena adanya perubahan pemaknaan kedudukan perempuan oleh warga desa yang turut mempengaruhi struktur kekuasaan di Desa Ciakar, sehingga memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses perubahan pemaknaan kedudukan perempuan hingga terpilihnya Kepala Desa perempuan di Desa Ciakar serta mendeskripsikan dampak terpilihnya Kepala Desa perempuan terhadap akses dan kontrol perempuan dalam organisasi di Desa Ciakar. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta dianalisa dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpilihnya Kepala Desa perempuan di Desa Ciakar karena adanya perubahan pemaknaan kedudukan perempuan yang mempengaruhi struktur kekuasaan di Desa Ciakar. Tanpa disadari warga desa telah merubah pemahaman kedudukan perempuan melalui interaksi intensif dalam pengajian dan pembayaran PAM yang terus diulang tanpa direncanakan dan disadari telah menempatkan calon Kepala Desa perempuan sebagai pemimpin. Perubahan pemaknaan kedudukan perempuan pada warga desa dipengaruhi oleh fatwa MU Desa Ciakar tentang pemimpin perempuan. Fatwa tersebut mempengaruhi para agen dalam proses pemilihan Kepala Desa Ciakar yang terdiri dari Kiai beserta ajengan, warga desa juga calon Kepala Desa perempuan. Kiai beserta ajengan memiliki peran penting dalam mengubah cara pandang warga desa terhadap pemimpin perempuan melalui proses sosialisasi fatwa tentang pemimpin perempuan. Dilihat dari sisi individu calon Kepala Desa perempuan mampu terpilih menjadi Kepala Desa karena memiliki beberapa modal yang kuat. Pertama, modal SDM yang diperolehnya melalui pendidikan, pengalaman bekerja dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Kedua, modal budaya berupa keturunan elit masyarakat Desa Ciakar dan sebagai keturunan dari pesantren. Ketiga, modal sosial berupa jaringan sosial dalam masyarakat desa Ciakar yang terbentuk melalui interaksi intensif dalam kegiatan pengajian dan pembayaran PAM. Keempat, modal ekonomi digunakan untuk pembiayaan proses pencalonan. Terpilihnya Kepala Desa perempuan membawa dampak pada akses dan kontrol perempuan dalam organisasi desa seperti pemerintahan desa dan kepengurusan program pembangunan desa ABSTRACTSA female Village Chief elected in Ciakar Village for the first time indicated a social change in Ciakar Village society. Applying structure and agent approach, the social change in Ciakar Village understood occurred because of the interpretation change of female position by village society which influenced the power structure in Ciakar Village so that gave opportunity for women to become a leader.given opportunity change from for females to be able to become a leader.The objectives of this research were to describe the process of interpretation change of female position to a female Village Chief elected in Ciakar Village and also explain the effect of a female Village Chief elected toward females’ access and control in organizations in Ciakar Village. This research used qualitative approach with case study method. Technique of data collection applied interview, observation, and documentation study. In addition, they were analyzed by applying qualitative analysis.The result of the research showed that a female Village Chief elected in Ciakar Village because of the interpretation change of female position that influenced the power structure in Ciakar Village. Unconsciously and without planned, through repeated intensive interaction in Islamic lectures and PAM payment, the village society had changed their interpretation toward female position It had placed a female Village Chief candidate as a leader. The interpretation change of female position within the village society was influenced by Ulama Council fatwa about female leaders. This fatwa influenced the agents in election process of Ciakar Village Chief which consisted of Kyai and ajengan, village society, and also female Village Chief candidate. Kyai and ajengan played important roles in changing village society’s viewpoint through fatwa socialization process about female leaders. Viewed from individual side the female Village Chief candidate was able to be elected as the Village Chief because of several strong capitals. First, human resource capital she gained through education, work experience, and active participation in society activities. Second, culture capital, she is one of elite generations in Ciakar Village and boarding generation as well. Third, social capital, she had a social network that formed through Islamic lecturers and PAM payment. Fourth, economy capital she spent to fund the nomination process. The female Village Chief elected brought effect on females’ access and control in village organizations like village governance and management of rural development program.Keywords:
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERUBAHAN POLITIK GOLONGAN KARYA (Studi Interaksi Pengurus Partai Golkar Kota Bandung di Era Reformasi)
    (2012-10-16) PIPIN HANAPIAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Setiap partai politik akan berubah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internalnya. Perubahan terjadi pada proses dan mekanisme politiknya, yang kemudian menuju pada arah dan memberi dampak terhadap lingkungannya baik pada tataran internal maupun eksternal organisasinya. Salah satu perubahan yang signifikan adalah terjadi pada Golkar dalam menghadapi gerakan reformasi di Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang perubahan politik Golkar pada determinan eksternal dan internal, proses dan mekanisme, serta arah dan dampaknya. Objek penelitian ini berfokus pada interaksi dan struktur Golkar yang berubah. Penelitian dilakukan di Kota Bandung pada Partai Golkar dan para informannya. Penelitian menggunakan studi sosiologi politik, pendekatan kualitatif, dan metode deskriptif. Teknik-teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan kepustakaan serta penelitian lapangannya meliputi observasi dan wawancara-mendalam dengan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Golkar di era Reformasi sedang mengalami perubahan pada proses dan mekanismenya, khususnya pada interaksi dan struktur politiknya. Hal ini ditemukan oleh adanya faktor-faktor eksternal (gerakan reformasi) dan internalnya (tuntutan demokratisasi). Perubahan politik ini mengarah pada adaptasi, modernisasi, demokratisasi, dan desentralisasi serta memberi dampak kepada para purnawirawan ABRI, pensiunan PNS, dan warga masyarakat dalam mendirikan dan mengelola partai politik baru. Kenyataan ini terjadi di Kota Bandung. Untuk menjalankan perubahan politiknya yang semakin moderndi era Reformasi, Partai Golkar di Kota Bandung harus mempertahankan komitmen, konsistensi, dan adaptasi politiknya terhadap perkembangan bangsa dan dinamika daerah di Kota Bandung secara berkelanjutan. ABSTRACT Each political party will change as influenced by their external and internal factors. The change is ongoing at their political process and mechanism, then toward to their objective and give an impact to the environment both to internal and external sphere of the party. One of significant change occurred is a political change of Golkar in facing reformation movement and agenda in Indonesia. The research affords to describe how Golkar’s political change have been going on, trough the external and internal determinants, process and mechanism, and also objective and impact. The object of the research is its interaction and structure that changing. The research has done in Bandung City to get from Golkar Party itself and its informants. The research uses political sociology study, qualitative approach, and descriptive method. Meanwhile, the techniques of collecting the data used document and literature studies and also field research which included observation and indepth interview using triangulation of resource. As a result of the research found that Golkar in Reformation era face not only process but also mechanism change, particularly on the political interaction and structure. It determined by external (reformation movement) and internal (democration demand) factors. It also leads to the objective (adaptating, modernizing, democrating, and desentralizing) and impact (to the retired members of ABRI and PNS and also the people tomake and to manage new political party). Empirically it occurred at Golkar in Bandung City. To be able to do its changed to be modern properly in Reformation era, Golkar Party in Bandung City should to advance the commitment, consistency, and adaptation continuously to the nation development and local dynamic in Bandung City.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN OLEH TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA (TKPK) DI KOTA BANDUNG
    (2012-10-16) SAHADI HUMAEDI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Permasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan kebijakan pusat yang kemudian diterjemahkan pada level propinsi dan kota/kabupaten. Dalam implementasinya banyak variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Di Kota Bandung†, berdasarkan konsep impelementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier menjelaskan tiga variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu (1) Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, (2) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi, (3) Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari para anggota Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Kota Bandung, serta Koordinator Fasilitator Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mudah tidaknya masalah untuk dikendalikan 156 dalam mengimplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan ditandai dengan adanya kesukaran-kesukaran teknis yang kerap ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti masih rendahnya kesadaran para pelaku (target group) sebagai penerima manfaat kebijakan ini, dan oleh karena itu kegiatan dalam kebijakan ini lebih diarahkan pada pembangunan-pembangunan fisik seperti mengaspal jalan, renovasi MCK Umum, pembangunan sarana kesehatan umum dan sebagainya. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan sangat berpengaruh untuk kelancaran dalam pelaksanaan berbagai program atau proyek. Sejauh ini TKPK merupakan tim gabungan yang terdiri dari SKPD-SKPD, tentunya dengan berbagai dukungan baik berupa kewenangan ataupun sumber-sumber yang dapat digunakan. Sementara variabel di luar undang-undang yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandung di antaranya adalah dukungan publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan publik terutama dari masayarakat luas tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalkan dari tokoh masyarakat, sementara untuk mendapat dukungan dari masyarakat secara luas diperlukan sosialisasi secara simultan. Faktor lainnya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh target group memiliki nilai potensi yang tidak sama untuk masing-masing wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan pihak swasta sebagai wujud dari kemandirian masyarakat dengan cara bermitra dengan lembaga swasta. The problem of poverty becomes a multidimensional problem, various efforts by the government has done to tackle poverty. One of these effort is to issue a policy on urban poverty reduction. Policy in tackling poverty is a central policy which is translated at the level of provinces and cities / counties. In the implementation there are so many variables that affect the policy, so that affect the process and output of the policy itself. In this study, researchers examined "The Policy Implementation in Urban Poverty Reduction with Coordination team of Poverty Reduction in Town (TKPK) In the city of Bandung ", based on the concept of policy implementation by Mazmanian and Sabatier explains the three variables in the implementation of policies, (1) The problem is easy or not easily controlled, (2) The ability of Policy to structuring the Implementation Process, (3) Variable Outside the Law that Affecting the Implementation. This study uses an inductive approach. Analysis of data using qualitative data analysis, because the researchers collected qualitative data that gathered from in-depth interviews with informants consisting of members of the Coordinating Team for Poverty Reduction Bandung, and Facilitator Coordinator. Based on the survey results revealed that is easy or not easily problem to be controlled in implementing urban poverty reduction policies characterized by the technical difficulties are often encountered in the implementation of the policy, such as the still low awareness of the actors (target group) as a beneficiary of this policy, and therefore the activity in this policy is more directed at the development-physical development such as paving roads, renovation of the Public toilets, construction of public health facilities and so on. The ability of Policy to structuring the Implementation Process of urban poverty reduction policies are very influential for fluency in the implementation of various programs or projects. So far TKPK is a joint team consisting of SKPD-SKPD, and of course, with various support either the authority or resources that can be used. While the variables outside the laws that may affect the implementation of urban poverty reduction policies in Bandung include considerable public support, it perceived public support primarily from the broad community is not only limited to certain circles for example from community leaders, meanwhile to get support from a society needed socialization simultaneously. Another factor is the resources owned by the target group has the potential value that are not the same for each region, so it needs the strategy to cooperation with various parties, especially with the private sector as a form of independence of the community by partnering with private institutions.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010
    (2012-10-16) YAYAT HIDAYAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan dari penulis atas pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan walikota/wakil walikota Depok yang diselengggarakan pada tahun 2010. Sosialisasi politik merupakan sebuah upaya penanaman informasi tentang politik dan tangggapan oleh masyarakat individu itu sendiri. Pengambilan objek pemilih didasarkan atas rendahnya tingkat partisipasi dalam memberikan pilihan di hari pemungutan suara. Dengan demikian sangat perlu untuk diketahui bagaimana pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Dalam melihat persoalan ini, penulis mempergunakan teori komunikasi politik dari Michael Rush, dan Phillip Althoff. Dalam melihat sosialisasi politik pun penulis mempergunakan pandangan yang diberikan oleh keduanya. Sementara untuk partisipasi politik tentunya penulis lebih memilih pandangan teoritis dari Gabriel Almond. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pupulasi adalah keseluruhan dari masyarakat Kota Depok yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan walikota/wakil walikota Depok tahun 2010. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan secara proportionate random sampling dan pemilihan sampel kecamatan secara random.Adapun penentuan jumlah sampel minimum dilakukan dengan mempergunakan rumus Slovin. Tehnik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan angket yang diukur dengan mempergunakan skala likert. Pengujian validitas dan realibilitas dilakukan untuk memperoleh data-data yang valid dan realibel. Data yang telah teruji kemudian dirubah melalui MSI sehingga didapatkan data interval. Pengujian pengaruh sosialisasi terhadap partisipasi dilakukan dengan mempergunakan analisis jalur. Hasil dari pengujian yang menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak diperoleh dari perbandingan thitung dan ttabel.. Karena nilai thitung menunjukkan lebih besar dari nilai ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi politik yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. This research is conducted because of the author’s curiosity in the influence of political socialization on the election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010. Political socialization is an effort to infuse information related to political system to society and their reactions to the political phenomena. The reason why voters are selected to become the research object is because of the decreasing level of the society in casting their vote in the election day. Therefore, it is needed to be known how big is the influence of political socialization on the political participation in the local election in Depok in 2010. To see this problem, the author uses the theory of political communication from Michael Rush and Philip Althoff. The author also uses their perspectives in viewing the political socialization. Meanwhile, the author prefers to use the theoretical perspective from Gabriel Almond in viewing the political socialization. This research uses quantitative method. Population is the whole inhabitants in Depok who were registered in the Voters Registered List in election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010. The sampling technique is conducted with a proportionate random sampling and by selecting random sampling in every sub district in Depok. Furthermore, to determine the minimum amount of the sample, the author uses the Slovin formula. The sampling technique is held by spreading questionnaires which are measured by using the Likert Scale. The author also arranges a test to obtain the validity and realibility of the data. The data which have been tested, will be modified through MSI in order to attain the interval data. A test of the influence of socialization to the participation is conducted by using path analysis. The result of the test which is show whether the hypothesis is accepted or not, is obtained from the comparison of tcountand ttable. The result shows the value of tcount is greater than the value of ttable. Conclusively, it implies that there is a significant influence of the political socialization on the political participation in the election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung
    (2012-10-17) IRFAN IBRAHIM SOFAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Lembaga Pemasyarakatan Banceuy sebagai bagian dari sistem muara peradilan yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali seorang narapidana, memiliki kewajiban untuk melalukan pembinaan dan pengayoman terhadap para narapidana. Selama ini harapan masyarakat mengenai adanya peningkatan pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan Lapas masih belum dapat tercapai, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM yang mempengaruhi kinerja petugas Lapas dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap para narapidana. Beberapa permasalahan klasik seperti adanya penemuan pihak kepolisian terhadap sindikat peredaran narkoba (sabu-sabu) dari dalam Lapas dan adanya narapidana yang melarikan diri masih ditemukan di Lapas Banceuy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis Sejauhmana Kualitas Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung; Mengetahui dan Menganalisis Sejauhmana Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung; Mengetahui dan Menganalisis Sejauhmana Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung. Adaun teori yang digunakan adalah teori kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari aspek fisik dan non fisik, dan teori kinerja pegawai yang terdiri dari quality of work, prompnes, initiative, capability, dan communication. Sedangkan metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung. Hubungan antara sumber daya manusia dan kinerja pegawai menunjukkan derajat keeratan yang sangat erat. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh sumber daya yang bersifat fisik dan non fisik.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PADA PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMU GAMPONG (BKPG) (Studi di Desa Leupung Baleu Kabupaten Aceh Besar)
    (2012-10-18) SALAHUDDIN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Penelitian ini untuk mengkaji manfaat modal sosial pada Program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) di Desa Leupung Baleu Kabupaten Aceh Besar. Sasaran yang dikaji adalah modal sosial berupa trust/kepercayaan, jaringan sosial dan norma sosial. Secara sederhana, modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mengkoordinir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka. Dengan adanya upaya mensinergiskan program BKPG dengan modal sosial yang ada pada masyarakat tentunya akan memberi suatu pencapaian yang lebih baik dan maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang dikemas dalam studi kasus. Untuk mendapatkan informasi ditentukan informan secara purposive dengan mempertimbangkan kedudukan formal dan pengetahuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, modal sosial yang dimiliki oleh anggota masyarakat Desa Leupung Baleu Kabupaten Aceh Besar baik berupa trust, jaringan sosial maupun norma sosial masih cukup kuat untuk mendukung terwujudnya Program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG), serta Unsur-unsur Pranata Sosial masih cukup tangguh dalam menciptakan suasana kondusif pada masyarakat. Kuatnya modal sosial yang dimiliki masyarakat Gampong Leupung Baleu disebabkan oleh basis sosial yang kuat, serta adanya orientasi dan dimensi historis terbentuknya nilai dan norma, karena adanya kesamaan agama, profesi, ide/minat dan hubungan kekerabatan. Adapun dampak positif dari pemanfaatan modal sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong adalah; Pertama, dapat menghasilkan kepercayaan (trust) yang tiggi dalam masyarakat. Kedua, adanya semangat untuk beramal dalam melaksanakan program tersebut. Ketiga, adanya rasa kesukarelawanan yang membangkitkan keswadayaan. Keempat, adanya keaktifan warga (civil involvement) atau membangun partisipasi. Dan kelima, Kuatnya rasa solidaritas sosial dalam masyarakat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH PENGAWASAN OLEH TIM TEKNIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (SP-3)
    (2012-10-18) SITI WIDHARETNO MURSALIM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepeloporan pemuda berkaitan dengan dua permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pembangunan perdesaaan dan persoalan kemiskinan dan juga pemuda berpendidikan dan kemandirian. Dalam pelaksanaan program SP-3 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas kerja SP-3 diantaranya kehadiran SP-3 di perdesaan tidak menyelesaikan masalah pembangunan dan persoalan kemiskinan yang ada di desa. Hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasai SP- 3. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksplanasi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan kuesioner). Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah SP-3 Angkatan XVI, XVII dan XVIII. Berkaitan dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, artinya keseluruhan dari populasi di teliti. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data digunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang cukup terhadap efektivitas kerja SP-3 dimensi yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kerja, di urutan pertama adalah measure performance (mengukur kinerja), selanjutnya urutan kedua yang paling berpengaruh adalah compare performance against standards (membandingkan kinerja dengan standar), urutan ketiga adalah compare consider corrective action (menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi) dan dimensi yang paling kecil pengaruhnya terhadap efektivitas adalah establish standards (menetapkan standar). Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pengawas bagi SP-3 tidak cukup hanya sebatas watchdog, melainkan juga menjadi konsultan yang dapat mendorong pengawasan untuk memberikan nilai tambahnya secara optimal sehingga pengawasan berlangsung dinamis. iv
  • No Thumbnail Available
    Item
    SISTEM PENGAWASAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) (Studi Pada Sub Rayon Bandung Barat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012)
    (2012-10-18) DIDIN SAEPUDIN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) harus dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Akan tetapi, kenyataannya pelaksanaan UN ada masalah- masalah yang harus dihadapi oleh pelaksana pendidikan di tingkat kota, sub rayon, satuan pendidikan dan ruang ujian. Oleh sebab itu, harus adanya sistem pengawasan yang objektif, berkeadilan dan jujur. Masalahnya adalah Bagaimana Sistem Pengawasan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas. Adapun tujuannya untuk mengetahui, menganalisis: Sistem Pengawasan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas di Sub Rayon Bandung Barat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Weihrich (1990:196-197) yang menyatakan bahwa proses dasar pengendalian, dimanapun penerapannya atau apa saja yang diawasi, meliputi tiga langkah: (1) menetapkan standar, (2) mengukur prestasi kerja, (3) memperbaiki dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki dari standar dan perencanaan. Metoda yang digunakan Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitia n kualitatif dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode ini, maka informasi yang didapatkan lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya. Hasil penelitian ini adalah Pertama, sistem pengawasan dilakukan mulai rayon Kota Bandung, Sub Rayon, Satuan Pendidikan, dan Ruangan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh TPI tingkat Kota Bandung belum menyentuh masalah subtansial baru menyangkut masalah adminsitratif. Hal ini terlihat karena pengawas dibatasi oleh prosedur- prosedur yang baku. Perosedur tersebut dilakukan dan dibuat oleh pemerintah pusat melalui BSNP. Hal ini belum mengawasi masalah penggandaan soal-soal UN, pengawasan diluar pelaksanaan UN yang melibatkan media massa. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas silang/pengawas ruang yang dilakukan selama ini masih dibatasi oleh „kekuasaan‟ kepala sekolah melalui K3S di Sub Rayon Bandung Barat, yang membatasi laporan pengawas ruang kepada media atau pemerintah terhadap kecurangan-kecurangan yang ada di sekolah. Keempat, kecurangan ini adalah sebagai sebuah sistem mulai dari kepala sekolah, panitia UN, Guru mata pelajaran dan siswa sebagai peserta UN untuk berusaha meluluskan peserta didik lulus UN 100%. Kesimpulan Sistem Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengawas Independen (TPI) dari tingkat Rayon Kota bandung, Sub Rayon, dan Tingkat Satuan Pendidikan dan ruang ujian oleh pengawas silang yang berasal dari sekolah-sekolah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh TPI masih sebatas adminsitratif belum menyentuh masalah substantif, yaitu pengukuran kualitas peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL).
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
    (2012-10-19) BIMA SUJENDRA; Utang Suwaryo; Samugyo Ibnu Redjo
    Penelitian Tesis ini melakukan kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Permasalahan umum penelitian dirumuskan: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Permasalahan umum ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat kota Pontianak dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012, (2) Bagaimana keterlibatan masyarakat kota Pontianak dalam persiapan dan perencanaan penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 dan (3) Bagaimana hak demokrasi masyarakat kota Pontianak dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012. Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 belum direspon oleh Pemerintah Kota (Bapedda). Hal ini terlihat dari banyaknya usulan masyarakat tetapi masyarakat tidak mengetahui diterima atau tidaknya usulan tersebut, mereka mengusulkan kembali apa yang telah diusulkan tahun sebelumnya, masyarakat juga tidak mengetahui program prioritas, sehingga mereka mengusulkan sebanyak-banyaknya usulan atau seperti mengusulkan daftar keinginan bukan kebutuhan yang sesungguhnya, (2) Keterlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat juga belum berhasil secara optimal. Hal ini terlihat dari usulan masyarakat dari tingkat kelurahan masih sangat jelas, tetapi usulan masyarakat menjadi tidak jelas lagi setelah masuk dalam Musrenbang tingkat kota. Usulan masyarakat yang telah dikonfilasi oleh pihak kecamatan oleh Bappeda langsung disalurkan ke SKPD dan nasib usulan menjadi tidak jelas diterima atau ditolak. Untuk itu, pendekatan perencaan (RKPD) lebih mengedepankan top down dan politik (sesuai visi dan misi walikota) dibandingkan pendekatan partisipatif, dan (3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pontianak masih kurang. Hal ini terlihat dari peserta Musrenbang yang didominasi unsur aparatur pemerintah dibandingkan warga kota lainnya, waktu diskusi yang singkat karena banyak dimanfaatkan oleh ketua Bappeda untuk sosialisasi draft RKPD dan kesempatan warga kota untuk menyampaikan gagasannya yang terbatas, sehingga pelaksanaan Musrenbang lebih mengesankan kerja sia-sia atau sekedar memenuhi mekanisme formalitas atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SD NEGERI COBLONG 2 DAN SD NEGERI COBLONG 3 KOTA BANDUNG
    (2012-10-19) YESI KEMALASARI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Di beberapa negara maju pembangunan manusia menjadi salah satu skala prioritas sebab dengan adanya pembangunan manusia akan muncul orang-orang yang memiliki kemampuan dalam membangun daerah serta negara. Salah satu isu reformasi pendidikan yang penting dewasa ini adalah desentralisasi pengelolaan pendidikan, kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif yang dipilih dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan. Dipilihnya kebijakan MBS karena model ini diyakini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Program MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah yang berlangsung di SD Negeri Gugus 13 Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, yang terdiri dari empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, informan dalam penelitian ini adalah: Pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Sekolah Dasar Negeri Coblong 2 dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Coblong 3 Kota Bandung, Guru SD Negeri Coblong 2 dan Coblong 3 kota Bandung, Pengawas Sekolah Kecamatan Coblong, Komite Sekolah SDN Coblong 2 dan SDN Coblong 3, serta orang tua siswa. Implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dilihat dari empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa komunikasi yang dibangun masih bersifat terbatas; dari sisi sumber daya bahwa sudah tersedia sumber daya manusia yang memadai secara kualitas, sarana dan prasarana yang tersedia juga sudah memadai; dari segi sikap seluruh jajaran di SDN Coblong 2 dan 3 sangat mendukung terhadap diterapkannya kebijakan MBS; terkait struktur birokrasi di tingkat satuan pendidikan seluruh aktor seperti Kepala Sekolah dan Dewan Guru dan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada struktur birokrasi yang memberatkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan. ABSTRACT In some developed countries human development becomes one of the priorities because the presence of human development would emerge the people who have the ability to build the region and state. One of the important issues of education reform today is the decentralization of education management, policy of the School Based Management (MBS) is an alternative form chosen in the implementation of educational decentralization policy. MBS policy chosen for this model is believed to facilitate the achievement of educational goals. MBS program aims to empower schools through the granting authority, flexibility and resources to improve the performance of schools and education, especially improving student learning outcomes. The purpose of this study was to determine the factors that influence the successful of school based management policy implementation that took place at 13Cluster of Elementary School at Coblng District, the city of Bandung. Theory used in this study is the theory of implementation of the policy of Edward III, which consists of four factors: communication factors, resources, disposition, and bureaucratic structures. The method used is a qualitative method withdescriptive analysis approach, informants in this study were: Bandung City Education Department officials, the Head of Public Elementary School Coblong 2and Public Elementary School Coblong 3, Elementary School Teachers, School District Supervisor at Coblong District, the School Committee at Public Elementary School 2 and 3 Coblong District, as well as parents. Implementation of School-Based Management policy viewed of four factors: communication factors, resources, disposition, and bureaucratic structures. Based on the result showed that the communication is built is still limited, in terms of available resources that have adequate human resources in quality, facilities and infrastructure that are also sufficient; in terms of the disposition,the whole range of SDN Coblong 2 and 3 are very support for MBS policy implementation; related structures at the level of the education bureaucracy around the actors as the Principal and Teachers Council and has been running well and no burdensome bureaucratic structures. Keyword: Policy Implementation, School-Based Management,Education.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH STRATEGI PROMOSI TERHADAP EFEKTIVITAS TARGET PENJUALAN TAS PADA CV IDOLA INDONESIA BANDUNG
    (2012-10-22) DEDE HIDAYAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Kota Bandung sebagai suatu kota yang menawarkan berbagai produk rumahan (home industry) dan produk kreatif lainnya. Salah satu produk andalan dari Kota Bandung adalah tas. CV Idola Indonesia sebagai salah satu industri memfokuskan usahanya pada tas yang beraneka ragam jenisnya. Namun, permasalahan yang muncul adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini belum memenuhi optimalisasi target. Hal ini mengakibatkan penjualan tas yang diproduksi oleh CV Idola Indonesia tidak mencapai target yang ditentukan. Kondisi ini perlu segera diatasi karena penjualan bagi CV Idola Indonesia merupakan andalan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Peneliti berasumsi bahwa kondisi ini memberikan dampak terhadap inefektivitas kerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengukur besarnya pengaruh strategi promosi terhadap efektivitas target penjualan tas pada CV Idola Indonesia Bandung.Untuk melihat korelasi antara variabel-variabel yang diobervasi, Peneliti menggunakan perhitungan statistik, yaitu analisis korelasi dan regresi. Peneliti menggunakan desain deskriptif analitik korelasional untuk memperlihatkan sejauhmana hubungan dan pengaruh antara strategi promosi yang dipraktekkan oleh CV Idola Indonesia Bandung dengan efektivitas target penjualan tas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh promosi terhadap efektivitas target penjualan tas pada CV Idola Indonesia Bandung. Hubunganantarastrategi promosi dengan efektivitas target penjualan tas pada CV Idola Indonesia Bandung menunjukkan derajat keeratan yang sangat kuat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
    (2012-10-22) ANDRIO F. SUKMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Kelangkaan lahan serta tingginya nilai lahan di perkotaan telah mengisyaratkan kepada semua pemangku kepentingan untuk mulai mempertimbangkan konsep hunian vertikal sebagai upaya efisiensi lahan yang juga berdampak pada reduksi biaya hidup masyarakat dan penghematan energi terutama dikaitkan dengan pembelanjaan dibidang transportasi. Menyadari hal tersebut diatas salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan penyediaan rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Namun demikian ternyata pembangunan Rusunawa tersebut menemukan banyak kendala dimana kendala terbesarnya adalah tingkat hunian yang rendah atau penghuni rumah susun bukanlah target group yang diharapkan. Tetapi kondisi yang berbeda terjadi di Rusunawa Menteng Asri dimana telah terhuni 100% dengan penghuni yang sesuai dengan target group yang diharapkan. Atas dasar hal tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa pembangunan Rusunawa Menteng Asri di Kota Bogor merupakan best practice terhadap pembangunan rusunawa di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang diselidiki melalui dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi secara simultan maupun parsial memberikan pengaruh nyata terhadap efektivitas penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian memperkuat konsep yang dikemukakan oleh Charles O Jones mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Di Kabupaten Seram Bagian Barat)
    (2012-10-23) HATTY SUAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Pengangkatan tenaga honorer selama ini telah membuahkan persoalan di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan PP No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah tenaga honorer yang bertugas sebagai : guru, petugas kesehatan, penyuluh, tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khusus pada pengangkatan tenaga guru honorer di Kabupaten Seram Bagian Barat serta; serta mengetahui dan menganalisis pelayanan publik dibidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dari hasil penelitian diperoleh : 1. Bahwa implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil belum berhasil denga baik, hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan dilapangan bahwa masih banyaknya tenaga guru honorer yang sampai sekarang belum juga diangkat menjadi CPNS, hal ini dikarenakan variabel-variabel Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta Disposisi atau Sikap para pelaksana, semuanya belum diidentifikasi, dirumuskan, dan disediakan sebagaimana mestinya. 2. Analisa tentang pelayanan publik dibidang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih belum memadai, ditandai dengan kebutuhan guru dan murid untuk mendapatkan fasilitas belajar mengajar yang layak tidak terpenuhi. Untuk suksesnya implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di masa mendatang, komitmen pemimpin organisasi dituntut harus optimal di semua tahapan kgiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Untuk itu perlu didukung anggaran yang proporsional untuk masingmasing tahapan kegiatan. Disamping itu juga harus didukung dengan personil yang memadai dan peningkatan kapasitas yang dimiliki. Hal ini bisa dilakukan misalnya melalui diklat terutama yang berhubungan dengan perencanaan dan evaluasi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUTA MAKMUR)
    (2012-10-23) PUTRI MURDIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Program Pengebangan Kecamatan (PPK) mempunyai tujuan yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan yang keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi, namun sebagaimana umumnya sebuah kebijakan yang diluncurkan pemerintah, dalam pelaksanaannya tidak selalu lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi PPK di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Untuk memperoleh data empirik yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung dari para pelaksana yang terlibat dalam Program Pengembangan Kecamatan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil evaluasi terhadap Masyarakat penerima bantuan dari PPK di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, telah memenuhi kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. cukup efektif dalam memberdayakan pembangunan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Hanya dari sisi efektivitas, kebijakan PPK belum sepenuhnya efektif.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH KOMUNIKASI APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK DI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG
    (2012-10-24) INDRA GUSTANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi aparatur desa terhadap efektifitas pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Hal ini dilatari oleh rendahnya edektifitas partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang ada di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Pada dasarnya kebijakan yang ada adalah untuk meningkatkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif untuk menguji hipotesis yang disusun dengan menggunakan path analisys atau analisis jalur sebagai unit analisisnya. Berdasarkan hasil analisis secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Komunikasi Aparatur Desa (Komunikator, Pesan, Media, Komunikan dan Efek) terhadap Efektifitas pemberdayaan dengan total pengaruh sebesar 38,7%, sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar adalah sebesar 61,3%. Namun analisis secara parsial menyimpulkan bahwa dimensi media dan efek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung
    (2013-01-11) ENDAH MUSTIKA RAMDANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, serta kegiatan-kegiatan yang meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana. Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Di dalam pelaksanaanya penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana. Tujuan penulisan tesis ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa Koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak di lembaga yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, Dinas PU Bina Marga, Polres dan Kodim 0609. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan yang memiliki kaitan dengan penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung. Selain itu juga telah dilakukan pengamatan dalam kegiatan pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dan Instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinator belum berjalan dengan baik. Masih adanya ketidaksamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Intansi terkait koordinasi masih belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator dan masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan. Spesialisasi pekerjaan belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi pekerjaan. Pengkajian ulang kelembagaan di bidang-bidang yang tekait bencana serta peningkatan pemahaman, pembinanaan dan sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh.