Ilmu Kesejahteraan Sosial (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Ilmu Kesejahteraan Sosial (S2) by Author "AJENG PURNAMA PRATIWI"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item PERAN PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus di Desa Lengkong dan Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung)(2014-07-22) AJENG PURNAMA PRATIWI; R. Nunung Nurwati; Soni Akhmad NulhaqimPenelitian berjudul Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Studi Kasus di: Desa Lengkong dan Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk merumuskan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan hambatan yang dihadapi pendamping dalam menjalankan perannya. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Lengkong dan Bojongsoang di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Pemilihan kedua lokasi tersebut dilakukan karena pada saat rekruitmen, terdapat pendamping dengan latar belakang pekerja sosial di Desa Lengkong dan non-pekerja sosial di Desa Bojongsoang. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta observasi non-partisipatif mengenai peran pendamping PKH. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai pelaksanaan PKH serta tugas dan kewajiban pendamping dalam program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pendamping berperan secara fasilitatif, edukasional, keterwakilan serta peran teknis dengan porsi dan intensitas yang beragam. Hambatan pendamping dalam melaksanakan perannya meliputi kebijakan yang selalu berubah dan tidak responsif terhadap kondisi di lapangan; belum meratanya pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam PKH; terbatasnya instrumen KIE; serta masih lemahnya kapasitas pendamping dalam melakukan konfrontasi dan pencarian sumber daya. Untuk menghadapi hambatan tersebut, dibutuhkan penguatan kebijakan dan perencanaan program; penguatan koordinasi dan sosialisasi baik di tingkat lokal maupun nasional; serta penguatan program peningkatan kapasitas bagi pendamping � terutama dalam melakukan konfrontasi dan pencarian sumber daya.