Browsing by Author "YAYAT HIDAYAT"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Aksesibilitas Pemilu Legislatif Tahun 2014 bagi Penyandang Disabilitas di Provinisi Jawa Barat
    (2016-07-22) YAYAT HIDAYAT; Nasrullah Nazsir; Dede Mariana
    ABSTRAK Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan aksesibilitas pemilu bagi kaum disabilitas. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di tingkat internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) sebagai payung hukum yang jelas sebagai dasar dilaksanakannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas jelas dalam menyampaikan hak-hak asasi penyandang disabilitas. Dengan meratifikasi hasil konvensi universal tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen memenuhi hak politik disabilitas, yakni melalui pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Analisis penelitian ini dibantu dengan beberapa teori, di antaranya, teori demokrasi, teori partisipasi politik, dan teori pemilihan umum. Dijelaskan pula di dalamnya terkait karakteristik disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekat kualitatif yang memudahkan penulis menggali berbagai informasi dari berbagai informan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan FGD yag mengundang berbagai instansi dan organisasi terkait, di antaranya, instansi pemerintah, KPU, KPU kabupaten/kota, dan organisasi penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan pada aspek pelaksanaan aksesibilitas pemilu yakni pendataan pemilih disabilitas tidak akurat, minimnya informasi dan sosialisasi tentang pemilu, penyediaan fasilitas/alat bantu yang tidak sesuai dengan jenis dan karakteristik kecacatan, sarana-prasarana yang terbatas, serta lemahnya pemahaman sebagian petugas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Di samping itu, terdapat kultur masyarakat yang memandang anggota keluarga disabel sebagai aib keluarga menjadi penghambat pemenuhan hak-hak politik disabilitas. Hal-hal yang dapat disarankan pada penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi perlu diterapkan agar dapat meningkatkan dan memudahkan kelompok disabilitas berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi disabilitas bukan hanya untuk memilih, melainkan juga hak untuk dipilih (to be elected) agar bisa ikut menentukan kebijakan yang terkait kehidupan kelompok disabilitas. Untuk itu, kebijakan affirmative action tentang hak disabilitas untuk dipillih dalam pemilu harus menjadi terobosan dalam kebijakan politik di Indonesia. Kata Kunci : penyandang disabilitas, aksesibilitas pemilu, hak-hak politik ABSTRACT The government`s obligation is to provide disability access for the elections to be agreed at the international level through the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. By ratifying the convention universal result, the Indonesian Government committed to comply with the disabilities political rights through the implementation of electoral access for disabilities. The analysis of this study helped with several theories including the theory of democracy, political participation theory and the theory of general elections. Also described therein disability-related characteristics. This research method using qualitative facilitate closers writers gather information from various informants. The technique of collecting data through interviews and focus group invited the various agencies and related organizations including government agencies, KPU regency / city, and disability organization. The results of this study indicate there are weaknesses in aspects of the electoral operations access to the collection of voters disabilities are not accurate, the lack of information and dissemination of elections, provision of facilities / tools that are not in accordance with the type and characteristics of the disability, facilities are limited, and a weak understanding of most officers in providing services to persons with disabilities. In addition, there is a culture of people who looked at family members as a family disgrace disable become an obstacle to the fulfillment of political rights disabilities. The points can be suggested in this study, that the use of information technology needs to be applied in order to improve and facilitate disability groups to participate in the elections. Participation disabilities not only to vote but also the right to be elected in order to determine policy related disability group life. For that an affirmative action policy on disability rights to be elected in the election should be a breakthrough in the political policy in Indonesia. Keyword : disabilities, accessible election, political rights
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010
    (2012-10-16) YAYAT HIDAYAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan dari penulis atas pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan walikota/wakil walikota Depok yang diselengggarakan pada tahun 2010. Sosialisasi politik merupakan sebuah upaya penanaman informasi tentang politik dan tangggapan oleh masyarakat individu itu sendiri. Pengambilan objek pemilih didasarkan atas rendahnya tingkat partisipasi dalam memberikan pilihan di hari pemungutan suara. Dengan demikian sangat perlu untuk diketahui bagaimana pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Dalam melihat persoalan ini, penulis mempergunakan teori komunikasi politik dari Michael Rush, dan Phillip Althoff. Dalam melihat sosialisasi politik pun penulis mempergunakan pandangan yang diberikan oleh keduanya. Sementara untuk partisipasi politik tentunya penulis lebih memilih pandangan teoritis dari Gabriel Almond. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pupulasi adalah keseluruhan dari masyarakat Kota Depok yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan walikota/wakil walikota Depok tahun 2010. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan secara proportionate random sampling dan pemilihan sampel kecamatan secara random.Adapun penentuan jumlah sampel minimum dilakukan dengan mempergunakan rumus Slovin. Tehnik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan angket yang diukur dengan mempergunakan skala likert. Pengujian validitas dan realibilitas dilakukan untuk memperoleh data-data yang valid dan realibel. Data yang telah teruji kemudian dirubah melalui MSI sehingga didapatkan data interval. Pengujian pengaruh sosialisasi terhadap partisipasi dilakukan dengan mempergunakan analisis jalur. Hasil dari pengujian yang menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak diperoleh dari perbandingan thitung dan ttabel.. Karena nilai thitung menunjukkan lebih besar dari nilai ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi politik yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. This research is conducted because of the author’s curiosity in the influence of political socialization on the election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010. Political socialization is an effort to infuse information related to political system to society and their reactions to the political phenomena. The reason why voters are selected to become the research object is because of the decreasing level of the society in casting their vote in the election day. Therefore, it is needed to be known how big is the influence of political socialization on the political participation in the local election in Depok in 2010. To see this problem, the author uses the theory of political communication from Michael Rush and Philip Althoff. The author also uses their perspectives in viewing the political socialization. Meanwhile, the author prefers to use the theoretical perspective from Gabriel Almond in viewing the political socialization. This research uses quantitative method. Population is the whole inhabitants in Depok who were registered in the Voters Registered List in election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010. The sampling technique is conducted with a proportionate random sampling and by selecting random sampling in every sub district in Depok. Furthermore, to determine the minimum amount of the sample, the author uses the Slovin formula. The sampling technique is held by spreading questionnaires which are measured by using the Likert Scale. The author also arranges a test to obtain the validity and realibility of the data. The data which have been tested, will be modified through MSI in order to attain the interval data. A test of the influence of socialization to the participation is conducted by using path analysis. The result of the test which is show whether the hypothesis is accepted or not, is obtained from the comparison of tcountand ttable. The result shows the value of tcount is greater than the value of ttable. Conclusively, it implies that there is a significant influence of the political socialization on the political participation in the election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010.