Ilmu Pemerintahan (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Ilmu Pemerintahan (S2) by Subject "Efektivitas"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERBASIS APLIKASI SALAMAN BAGI KELOMPOK GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2021(2022-06-26) GASTON OTTO MALINDIR; Dede Sri Kartini; Rahman MulyawanDalam rangka melakukan percepatan pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meluncurkan suatu bentuk inovasi pelayanan berbasis aplikasi Salaman. Namun pada penerapannya, muncul permasalahan berkaitan dengan kelompok gelendangan dan pengemis yang mana mereka semakin kesulitan untuk mandapatkan pelayanan yang disediakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan terkait dengan efektivitas inovasi pelayanan berbasis aplikasi SALAMAN bagi kelompok gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kaulitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan baik dari internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, unsur Pemerintah Kecamatan, Tokoh masyarakat, serta kelompok Gelandangan dan Pengemis. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis aplikasi SALAMAN yang diterapkan sejak tahun 2019-2021 masih belum efektif dalam kaitannya dengan kelompok gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung. Secara spesifik hal ini didasarkan pada belum terpenuhinya beberapa unsur dalam teori ukuran efektivitas yang dikemukakan antara lain strategi, proses analisis, perencanaan, dan sarana prasarana. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu dari sumber daya manusia pelaksana, keterbatasan sarana prasarana yang di miliki dinas, serta kekurangan akses dari kelompok gelandangan dan pengemis sehingga mereka belum dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka adapun beberapa point rekomendasi yang peneliti ajukan baik bersifat akademik maupun praktis antara yaitu perlu dilakukan kajian lanjutan secara lebih spesifik terkait dengan inovasi pelayanan yang terjadi diberbagai instansi pemerintahan, dengan begitu maka dapat memberikan kontribusi kepada dunia penelitian melalui pembaharuan penelitian. Secara praktis perlu adanya evaluasi oleh pelaksana, perlu adanya pelibatan secara masif kepada instansi pemerintah yang ada di bawah, serta perlu dihadirkannya fasilitas pendukung lainyna yang dapat membantu dalam memberikan kemudahan mengakses khususnya bagi kelompok Gepeng di tengah kesulitan yang di alami.Item EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019(2022-01-12) MERINA AFRILIA; Dede Sri Kartini; Rahman MulyawanPenelitian ini pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh lemahnya Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dikeluarkannya Surat Keputusan Siaga Karhutla Pada Tahun 2019 oleh Bupati Kabupaten Paser menunjukkan adanya ketidaksiapan kelembagaan. Selain itu kabut asap yang menutupi wilayah Kabupaten Paser serta luasan area terbakar yakni sembilan puluh dua hektar (92 ha) sepanjang Februari-November 2019 menunjukkan adanya ketidakefektivan kelembagaan BPBD dalam menjalankan tupoksinya. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada kenyataan. Teknik pengumpulan datanya menggunkan Teknik tringgulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi) untuk teknis analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pengajian dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam prosesnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, analisis strategi yang digunakan, proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, ketersediaan sarana-prasarana, sistem pengawasan serta program-program kegiatan tidak di arahkan pada tahapan pencegahan dan pengendalian tetapi hanya berfokus pada tahapan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini berbanding terbalik dengan fungsi BPBD yang memiliki peran dalam menjalankan Fungsi Pengkoordinasian, Pengkomandoan, dan Pelaksana kebencanaan pada Tahap Pra-Bencana. Penelitian ini menyimpulkan efektivitas kelembagaan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu disarankan peran aktif Kepala Daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemerintah daerah, BPBD Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, dan Daops Manggala Agni Paser untuk dapat berperan aktif mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi, pada tingkatan daerah sampai nasional, sehingga tercapai kesamaan konsensus, dan kesamaan esensi tujuan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla juga harus ditingkatkan.