Ilmu Pemerintahan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/116

Browse

Now showing 1 - 20 of 30

PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NABIRE TAHUN 2021 - 2022
(2021) OCTOFIANUS KARUBABA; Dede Sri Kartini; R. Widya Setiabudi Sumadinata
ABSTRAK Penelitian berjudul Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021 – 2022, dilatarbelakangi persoalan standar waktu pelayanan E-KTP, belum ada publikasi standar pelayanan, lama dan berbelit, tidak transparan, masih terdapat pungli, masih rendahnya kemampuan petugas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022, dan untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan publik pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022 pada dimensi tangible belum maksimal karena implementasi teknis mengalami persoalan lambannya aplikasi dalam merespon. Pada dimensi reliability sudah maksimal memalui kecermatan dan kemampuan petugas Disdukcapil. Pada dimensi responsivess sudah dilaksanakan dengan memberikan respon yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan tanggap. Pada dimensi assurance memberikan jaminan waktu pelayanan. Sedangkan faktor pendukung proses pelayanan publik E-KTP Tahun 2021-2022 di kantor Disdukcapil Kabupaten Nabire, adalah: dukungan Kepala Dinas, kerja sama pegawai, koordinasi dan evaluasi kinerja petugas lapangan, komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya, kondisi masyarakat. Faktor penghambat adalah belum padunya sistem administrasi kependudukan dengan tingkat distrik, terbatasnya sarana dan prasarana, belum tersedia kotak saran menampung aspirasi, konektifitas jaringan berbasis IT belum stabil, akses transportasi, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga belum mengerti prosedur pembuatan E-KTP berbasis pelayanan online, terganggunya sistem jaringan telkomsel. Saran penulis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP dengan memperbaiki indikator yang belum maksimal dalam dimensi tangible, serta memproteksi semua kendala untuk menghilangkan hambatan yang muncul di lapangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan E- KTP. Kepada peneliti lanjutan disarankan agar kelima dimensi kualitas pelayanan publik oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) terus dikembangkan sehingga bisa mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, khususnya proses pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada level daera/ ABSTRACT The research entitled Public Service in Making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service 2021 – 2022, has a background of problems with the standard time for E-KTP services, there has been no publication of service standards, long and convoluted, not transparent, there are still extortions, still low officer ability. The purpose of this study is to find out the public service process in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021-2022, and to describe the supporting and inhibiting factors for public service making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021- 2022. This study uses a qualitative method to explain and obtain an overview of public services in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service. The results of the study show that the public service for making E-KTPs at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021-2022 on the tangible dimension has not been maximized because technical implementation has experienced problems with slow application responses. The reliability dimension has been maximized through the accuracy and ability of Disdukcapil officers. In the responsiveness dimension, it has been carried out by providing the response that the community needs quickly and responsively. On the assurance dimension, it guarantees service time. While the supporting factors for the 2021-2022 E-KTP public service process at the Nabire Regency Disdukcapil office are: support from the Head of Service, employee cooperation, coordination and evaluation of the performance of field officers, commitment from SKPD leaders and staff, community conditions. Inhibiting factors are the unintegrated population administration system with the district level, limited facilities and infrastructure, no suggestion boxes available to accommodate aspirations, unstable IT-based network connectivity, transportation access, lack of public awareness so they do not understand the procedure for making E-KTP based on online services, disruption telkomsel network system. The author`s suggestion to the Nabire Regency Population and Civil Registration Service is to improve the quality of E-KTP services by improving indicators that are not maximal in the tangible dimension, as well as protecting all obstacles to eliminate obstacles that arise in the field in improving the quality of services for making E-KTP. For further researchers, it is suggested that the five dimensions of public service quality by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) continue to be developed so that they can measure the performance of public services provided by government agencies, especially the process of making E-KTP at the Population and Civil Registration Office at the regional.
Kualitas E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2021 (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)
(2023-08-09) ANNISA MEIDINA NURFADILLA PUTRI MULYADI; Novie Indrawati Sagita; Utang Suwaryo
Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat telah mendorong berbagai negara di dunia untuk selalu mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi informasi yang terjadi, termasuk di Indonesia. Teknologi informasi di Indonesia saat ini sudah dimanfaatkan ke dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam kegiatan pemerintahan. E- Government adalah kegiatan atau aktivitas memanfaatkan alat berupa teknologi informasi dalam membantu melaksanakan suatu sistem pemerintahan agar dapat berjalan lebih efisien. Namun dalam aktivitas pelayanan kependudukan yang berbasis e-Government di Kota Bandung, masih belum berjalan cukup optimal. Penelitian ini mengindentifikasikan masalah yaitu bagaimana pelayanan kependudukan berbasis e-Government di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori e-Government Quality (e-GovQual) yang diperkenalkan oleh Xenia Papadomichelaki dan Gregoris Mentzas (2011) yang terdiri dari enam dimensi, yaitu Ease of Use, Trust, Functionality of the Interaction Environment, Reability, Content and Appearance of Information, dan Citizen Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pelayanan Kependudukan Berbasis e-Government di Kota Bandung masih belum berjalan secara optimal yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu dalam hal pengiriman atau pemberian produk hasil layanan, informasi mengenai alur atau flow pengajuan serta tutorial pengajuan dalam aplikasi masih belum jelas, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu operator yang menangani pelayanan melalui aplikasi, dan juga ketidakpahaman masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-Government tersebut.
Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipacing untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Tahun 2020-2022 (Studi Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Desa)
(2023-08-09) ANISA PUTRI SARI; Novie Indrawati Sagita; Utang Suwaryo
Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi, yang salah satunya berdampak pada eksistensi UMKM. Begitupun yang terjadi pada UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing yang sempat mengalami gulung tikar. Di sisi lain, terdapat dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat atas dasar kondisi dan potensi yang dimiliki desa. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cipacing pada kelompok pengrajin sekaligus mengetahui apakah pemberdayaan masyarakat tersebut mampu menciptakan sebuah ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Acuan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat dengan tiga dimensi yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, serta teori ketahanan ekonomi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama pandemi Covid19 berlangsung, terdapat kebijakan mengenai anggaran dana desa yang harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19, BLT, dan Program Ketahanan Pangan. Pemerintah desa tetap berupaya dalam hal pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan pemahaman mengenai kebijakan alokasi dana desa hingga menstimulus kelompok pengrajin untuk membentuk kegiatan baru yakni Lembur Tohaga Lodaya dan KUBE Medal Harapan Jaya. Pemerintah desa memberikan restu hingga fasilitas kemudahan perizinan berbentuk SK pada kegiatan tersebut. Sehingga, ketahanan ekonomi kelompok pengrajin di masa pandemi Covid-19 tercipta dengan membentuk dan mengasah keterampilan mereka pada sebuah kegiatan baru yakni Lembur Tohaga Lodaya dan KUBE Medal Harapan Jaya. Melalui KUBE Medal Harapan Jaya, hingga saat ini kelompok pengrajin mampu memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan di masa pandemi Covid-19
KEWENANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PENANGANAN KORBAN REVENGE PORN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA TAHUN 2020-2021
(2023-08-09) PAMELA SETYA MILIASARI; Dede Sri Kartini; Nandang Alamsah Deliarnoor
CATAHU Komnas Perempuan mendata bahwa kasus revenge porn semakin melonjak dibarengi dengan adanya pandemi Covid-19. Dari seluruh proses yang di lalui Komnas Perempuan disadari masih banyak kendala besar yang dilatarbekangi oleh dasar peraturan Komnas Perempuan yang rapuh, kepengurusannya yang berada di satu wilayah saja dan pengawasan dalam pemantauan jumlah korban revenge porn yang tiap tahun semakin meningkat. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan mengenai kewenangan Komnas Perempuan sebagai lembaga independen dalam penanganan korban revenge porn saat pandemi covid19 di Indonesia tahun 2020-2021 ditinjau dari pengaturan, pengurusan, dan pengawasannya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan dari segi pengaturan sudah menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan Perpres yang berlaku walaupun dasar pengaturan kelembagaannya rapuh. Selanjutnya, dari segi pengurusan sudah melaksanakan kegiatan dengan baik oleh seluruh divisi dengan dibantu mitra kerja untuk menjangkau korban revenge porn di seluruh Indonesia. Dari segi pengawasan, untuk program kerja dan pemantauan terkendala pada menurunnya tingkat respon pengiriman formulir data, dukungan sumber daya, substansi UU yang belum memadai, dan budaya kekerasan di masyarakat sehingga selalu menjadi PR bagi Komnas Perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan Komnas Perempuan dengan program CATAHU, Forum Belajar, Pemantauan, kampanye, advokasi dan mitra kerja, tetapi tetap saja korban revenge porn masih meningkat karena dari segi pengawasan yang masih banyak kendala. Peneliti merekomendasikan untuk penguatan dasar hukum pembentukan Komnas Perempuan yang diatur langsung oleh UU, pembentukan Komnas Perempuan di setiap Provinsi untuk mempermudah korban dalam menjangkau serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak baik di level nasional maupun internasional.
HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENERAPAN GREEN POLITICS (Studi pada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutananan RI dan WWF Indonesia)
(2023-08-09) SINTA APRIYANI; Novie Indrawati Sagita; Utang Suwaryo
Isu lingkungan diperparah dengan adanya eksploitasi alam besar-besaran seperti terdegradasi lahan pertanian yang menciptakan kerusakan lingkungan di Indonesia. Sebagai respon dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI semakin berkolaborasi dengan publik untuk solusi atas tantangan ini. Penelitian ini berfokus pada LSM WWF Indonesia untuk melihat kolaborasi antara KLHK dengan berbagai kegiatan kolaboratif dengan melihat aspek orientasi isu, kebijakan, organisasional dan finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori Gaffar dan Riker yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Hubungan Pemerintah Dengan LSM Dalam Penerapan Green Politics. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dokumentasi dan Studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama dalam aspek orientasi isu oleh KLHK dan WWF Indonesia mengambil sikap dan tindakan dengan dibentuknya program Switch Asia local harvest dari tejadinya kegagalan kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu Food Estate yang dirasa menjadi pilihan solusi untuk bertransformasi kepada sistem pangan yang lebih bijak. Kedua dalam aspek kebijakan oleh KLHK dan WWF Indonesia dalam penentuan kebijakan pemerintah dilakukan workshop pada forum yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah dan organisasi sipil yang menghasilkan roadmap pangan Indonesia 2020- 2024. Ketiga dalam aspek organisasional oleh KLHK dan WWF Indonesia melibatkan kementerian/lembaga dan NGO Lingkungan yang dihadiri 196 peserta yang merupakan pemangku kepentingan. Keempat dalam aspek finansial KLHK dan WWF Indonesia belum diwujudkan dalam pendanaan program Switch Asia Local Harvest karena 80% didanai melalui hibah Uni Eropa. Sehingga, diperlukan membuat mekanisme, termasuk insentif dan disinsentif finansial untuk memfasilitasi program Switch Asia Local Harvest yang digagas WWF Indonesia baik itu dalam pembiayaan dan penerapan praktik pangan berkelanjutan. Model hubungan kekuasaan antara KLHK dan WWF Indonesia terjalin kolaboratif. WWF Indonesia berperan dalam kolaborasi ini karena kemampuan mereka untuk menyampaikan isu-isu lingkungan. Menurut penulis meskipun beraksi di ruang yang sama, kolaborasi Pemerintah dan LSM diperlukan suatu kepercayaan antara Pemerintah dan LSM.
MANAJEMEN STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB) DALAM PENANGGULANGAN KASUS STUNTING DI PROVINSI BANTEN PADA TAHUN 2021 2023
(2023-08-09) RATU RAISYA AGHNIA AZHARA; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Provinsi Banten menjadi salah satu dari 12 provinsi prioritas penanganan stunting oleh pemerintah karena termasuk provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. DP3AKKB Provinsi Banten sebagai salah satu Sekretariat Pelaksana dalam penanganan kasus stunting di wilayah Provinsi Banten menyusun berbagai macam program dan strategi untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan strategi DP3AKKB Provinsi Banten dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Banten dengan cara observasi langsung, wawancara, dan evaluasi menggunakan teori Manajemen Strategis. Berdasarkan teori manajemen strategis, lingkungan eksternal memiliki strength pada aspek kolaborasi multi sektor, weakness pada sulitnya koordinasi karena struktur TPPS terbagi dari tingkat provinsi hingga desa, pemahaman terhadap lingkungan sosial masyarakat Banten mejadi dan bantuan anggaran menjadi opportunity, dan minat yang kurang serta kerja sama dengan sektor bisnis tanpa menggunakan MoU dapat menjadi Threats dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan stunting. Sedangkan kondisi lingkungan internal cukup baik karena dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting DP3AKKB memiliki struktur organisasi badan publik dan sumber daya yang baik. Perumusan strategi DP3AKKB Provinsi Banten sudah baik dan sesuai dengan regulasi PERPRES No. 72 Tahun 2021 dan RANPASTI BKKBN. Implementasi strategi yang dilakukan DP3AKKB berupa pengembangan rencana jangka panjang dari PERPRES No. 72 Tahun 2021 dan RANPASTI BKKBN dengan inovasi berupa program-program dan kolaborasi dengan pendekatan Pentahelix. Evaluasi dan monitoring kinerja telah dilakukan oleh DP3AKKB, namun perlu keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi program dan perlu adanya perbaikan sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. manajemen strategis sesuai dan dapat diaplikasikan untuk merumuskan kebijakan jangka panjang dalam lingkup pemerintahan. Strategi jangka pendek yang harus dilakukan DP3AKKB yaitu pemberian bantuan makanan bergizi dan pelayanan kesehatan khusus ibu hamil dan balita sampai usia 3 bulan, sedangkan strategi jangka panjangnya yaitu menjadikan pencegahan stunting menjadi kurikulum bagi anak SMA, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, dan memperbaiki pelayanan kesehatan untuk mencapai nol kasus stunting di Provinsi Banten dan target angka prevalensi stunting nasional 14% pada tahun 2024.
PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2018-2022
(2023-10-10) MUHAMMAD PUTERA FERRYANDI; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Nandang Alamsah Deliarnoor
ARTIKEL PENELITIAN PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2018-2022 OLEH : Prof. Dr. H. Nandang A. D, SH., M.Hum Prof Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., M.Hum Muhammad Putera Ferryandi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima berkaitan dengan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan fokus pada sejauh mana penerapan pelayanan publik yang terarah dan sistematis dapat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari narasumber dan informasi melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yaitu Aparatur Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima dan Masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerapan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Faktor-faktor seperti kecepatan layanan, kemudahan akses, dan kejelasan prosedur memiliki dampak positif terhadap kepuasan konsumen. Selain itu, kesopanan petugas dan kehandalan informasi juga berperan penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk adanya kesenjangan antara harapan konsumen dan realitas pelayanan yang diberikan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen meliputi peningkatan pelatihan petugas, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses, serta penerapan mekanisme pengaduan dan umpan balik dari konsumen. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PELAYANAN DASAR KEBENCANAAN DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2021
(2023-10-10) INDAH DHAMAYANTI PUTRI; Nandang Alamsah Deliarnoor; R. Widya Setiabudi Sumadinata
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PELAYANAN DASAR KEBENCANAAN DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 OLEH : INDAH DHAMAYANTI PUTRI ABSTRAK Kabupaten Bima merupakan daerah kategori rawan bencana di Provinsi Nusa Tenggara barat. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah melalui penganggaran pelayanan dasar kebencanaan secara lebih terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengaanalis bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tentang anggaran pelayanan dasar kebencanaan pada beberapa aspek. Teori yang digunakan adalah teori isi kebijakan (Content of policy) dari Merilee S. Grindle yang terdiri dari 6 aspek ; kepentingalln-kepentingalln yallng terpengallruhi, tipe/jenis mallnfallallt, deralljallt peruballhalln yallng ingin dicallpalli, letallk pengallmbilalln keputusalln, pelallksallnall prograllm, serta sumber-sumber dallyall yallng digunallkalln. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualllitalltif dengan instrument Wallwallncallra, Observallsi, Dokumentallsi serta Focus Group Discussion. Hasil penelitian menunjukan bahwa ; (1) Terdalpalt alspek yalng terpengaruhi dallalm proses penyusunaln alnggalraln lalyalnaln dalsalr kebencalnalaln alntalral lalin kepentingaln internall birokralt daln pihalk lalin di lualr pemerintalh. Meskipun demikialn, pemerintalh daleralh Kalbupalten Bimal tetalp memperhaltikaln tertib aldministralsi daln alkuntalbilitals kinerjal. (2) Tipe Malnfalalt (Type of Benefits) dalri alnggalraln lalyalnaln dalsalr kebencalnalaln l aldallalh dengaln melihalt calpalialn peningkaltaln pemulihaln malsyalralkalt daln salralnal pralsalralnal palscal bencalnal yalitu terpenuhinyal setialp kebutuhaln malsyalralkalt korbaln palscalbencalnal balik berupal perbalikaln infralstruktur, bimbingaln mentall malsyalralkalt terdalmpalk palscalbencalnal malupun peningkaltaln sosiall ekonomi malsyalralkalt korbaln bencalnal. (3) . (3) Untuk menilali Extent of Chalnge Envision (Deraljalt Perubalhaln yalng Ingin Dicalpali), Pemerintalh Kalbupalten Bimal telalh meletalkkaln 3 (tigal) salsalraln straltegis dallalm penalnggulalngaln bencalnal allalm yalitu meningkaltnyal optimallisalsi penalngalnaln daln penalnggulalngaln bencalnal, meningkaltnyal pemulihaln malsyalralkalt daln salralnal pralsalralnal sertal meningkaltnyal pemberdalyalaln malsyalralkalt dallalm pencegalhaln daln kesialpsialgalaln bencalna. (4) Komposisi allokalsi alnggalraln kebencalnalaln di Kalbupalten Bimal sudalh mencukupi kebutuhaln penalngalnaln paldal setialp siklus bencalnal, terutalmal untuk siklus mitigalsi bencalnal. (5) Palral pemalngku kepentingaln (stalkeholders) dallalm penalnggulalngaln bencalnal di Kalbupalten Bimal selalin beralsall dalri unit kerjal terkalit jugal melibaltkaln palral pihalk di lualr orgalnisalsi pemerintalh. (6) alspek sumber dallyall malnusial masih menjalldi salllallh salltu kendala baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga perlu ditingkatkan. Ketepalltalln dalllallm imlementasi kebijallkalln Pelayanan dasar Kebencanaan dengalln mempertimballngkalln konten kebijallkalln sallngallt menentukalln keberhallsilalln penallnggulallngalln bencallnall alllallm Dallerallh Kallbupallten Bima. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Anggaran Pelayanan Dasar Kebencanaan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022
(2023-01-10) SITI NURUL AJIZAH; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Peran pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai aspek salah satunya, yaitu kegiatan industri yang wajib melaksana tanggung jaawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan Peran Pemerintah Daerah. Namun, terdapat permasalahan, yaitu tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, tidak adanya kemitraan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memliki manajemen sektor publik yang sesuai dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan. Maka, dilakukan penelitian dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fox.T., Ward. H., dan Howard. B bahwa Pemerintah Daerah yang bereperan sebagai mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat, pengusaha penyamakan kulit, perusahaan PT. Herlinah Cipta Pratama (Dodol Picnic), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai mandating ini masih belum menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator masih belum terpenuhi, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih belum optimal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai endorsing masih belum optimal.
STRATEGI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI PADA KELOMPOK PE
(2023-04-04) MUHAMMAD ILHAM S; Neneng Yani Yuningsih; Dede Sri Kartini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, Indikator dalam penelitian ini meliputi Menentukan tujuan, Menganalisa Lingkungan, Menentukan Arah, Menentukan Tindakan dan Menganalisa Pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, strategi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai mampu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu 2019. Namun, terdapat permasalahan, yang mana dalam proses rekrutmen penyelenggara KPPS masih diisi oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tua, mempunyai keterbatasan fisik dan mudah kelelahan, waktu penyampaian bimtek yang kurang tepat, lemahnya minat membaca petunjuk dan pedoman teknis para penyelenggara pemilu. Dengan adanya strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, penulis berharap agar strategi ini tidak menyulitkan penyelenggara Adhoc PPK, PPS dan KPPS, karena sejatinya tujuan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu adalah agar memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.
Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Wilayah Provinsi Jambi
(2023-07-05) RAYI R. MAULANA; Franciscus Van Ylst; Utang Suwaryo
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang collabotative governance dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari di wilayah Provinsi Jambi. Sebanyak 200 Daerah Aliran Sungai dalam kondisi kritis di Provinsi Jambi. Peladangan berpindah, pembalakan liar, dan penebangan tanpa dilakukan konservasi lahan secara baik, menjadi penyebab utama rusaknya Daerah Aliran Sungai tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Maka penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana proses Collaborative Governance dalam mengatasi kerusakan DAS Batanghari, perbedaan kebijakan yang terdapat pada masing-masing daerah dan pemanfaatan SDA sungai oleh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukan proses kolaborasi dilakukan dengan 5 cara yaitu 1) face to face dialogue, 2) membangun kepercayaan antar aktor, 3) membangun komitmen, 4) berbagi pemahaman tentang visi, misi dan permasalaahan, 5) intermediate outcomes. Namun pelaksanaan program kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari belum dapat menyelesaikan masalah di lapangan karena adanya ego sektoral dari masing-masing daerah dapat menghambat koordinasi yang dilakukan oleh lembaga koordinasi kolaborasi antar daerah. Hal ini juga didukung dengan perbedaan kebijakan yang ada pada masing-masing daerah, faktor yang menentukan perbedaan peraturan otonomi daerah mengenai pengelolaan sungai di tiap wilayah administrasi masing-masing daerah adalah lingkungan, intensitas hujan, kontur ketinggian, lingkungan sehingga menyebabkan tiap wilayah memiliki perbedaan pengelolaan dan perlindungan atas Sungai Batanghari. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian DAS Batanghari yang mengakibatkan DAS Batanghari semakin rusak. Aktivitas yang dilakukan berupa penebangan liar, perluasan areal perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan kegiatan pertambangan. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas terkait pembagian kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari, yaitu sumber daya kebijakan, penegakan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik.
Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Wisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2021
(2023-09-04) NISA AZIZAH; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Permasalahan di lapangan menunjukan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran masih belum efektif. Hal tersebut di tunjukan melalui penataan wisata yang dilakukan lebih khususnya destinasi paling favorit wisatawan. Yang mana para pedagang kaki lima yang kini ada di zona inti telah dipindahkan ke bagian belakang, namun karena pemindahan pedagang tidak mengikuti jalur lintas wisatawan, maka interaksi para pedagang dengan wisatawan sulit terjadi. Di sisi lain, belum efektifinya strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dapat di lihat dari kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sampah di Kawasan wisata terutama saat musim libur. Untuk mengatasi permasalahan pengembangan pariwisata diperlukan Strategi oleh pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang lebih optimal dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kaulitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan baik dari internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pihak pengelolah tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, serta serta masyarakat yang ada di Kabupaten Panngandaran. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi Dinas Pariwisata dan Kabudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2021 masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi berikut; (1) Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2021 belum memenuhi indikator pertama yakni perumusan strategi. Hal ini didasarkan pada ketidaktahuan internal terkait dengan proses perumusan strategi yang dilakukan serta strategi yang disepakati internal yang diadopsi untuk diterapkan. (2) Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2021 belum memenuhi indikator kedua yakni penerapan srategi. Hal ini dibuktikan dengan proses pelaksanaan yang tidak tearah yang dilakukan oleh dinas, kurangnya kesiapan pelaksana sehingga berdampak pada kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan strategi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. (3) Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2021 belum memenuhi indikator ketiga yakni penilaian srategi. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakselarasan pemehaman para pelaksana, kurang tegasnya pelaksana sehingga tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat.
OTONOMI DESA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, STUDI TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2021
(2023-09-06) TIYAN RAHMANUL HAKIM; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
ABSTRAK Konsep otonomi desa semakin asing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkikisnya kewenangan desa dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadatnya adalah salah satu masalah yang dihadapi desa. Sebagaimana kewenangan Pemerintahan Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan dalam mengelola sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi tergerus oleh berbagai intervensi pemerintah supradesa, baik intervensi melalui program titipan maupun regulasi yang mengikat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya secara wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang telah ditentukan, diantaranya pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Setelah data-data penelitian terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data diuji validitasnya menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hal ini dimaksudkan agar keabsahannya data tersebut dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa otonomi di Desa Pangalengan belum optimal dilaksanakan, khususnya mengenai kewenangan desa dalam mengelola Sumber Daya Sosial dan Sumber Daya Ekonomi pada tahun 2019-2021. Hal ini didasarkan pada empat cara pandang yakni legal formal, bentuk pengakuang negara terhadap eksistensi berdasarkan hak asal usul dan astiadat, self-governing community, dan terakhir cara pandang romantis-lokalistik, yang tentunya masih belum tercapai dikarenakan pengaruh intervensi pemerintah supradesa yang terlalu dominan. Berdasarkan hasil penelitan dan kesimpulan, maka dapat direkomendasikan poin penting yang bersifat praktis diantaranya perlu ada kajian ulang atau evaluasi atas regulasi yang merusak kewenangan desa, serta membuat regulasi yang menguatkan kewenangan desa. Sedangkan yang bersifat akademis yaitu perlu ada kajian lanjutan mengenai proses kebijakan di desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN TALENTA DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
(2023-09-26) M. RIDWAN FATHONY; Novie Indrawati Sagita; Muradi
Reformasi birokrasi akan berhasil menghadirkan good governance dalam tata kelola pemerintahan dengan salah satu syarat mutlak yakni ketika lembaga pelayan publik diisi sumber daya manusia bertalenta. Penerapan manajemen talenta menjadi sangat penting untuk mewujudkannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualititatif deskriptif, penelitian ini ingin melihat sejauh mana implementasi manajemen talenta dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa semua tahapan manajemen talenta telah diterapkan namun baru pada tingkatan tertentu saja. Sehingga peningkatan pelayanan publik belum terasa maksimal.
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS (OPTIMIS) DAN ONLINE SINGLE SUBMISSION
(2023-07-13) SITI SARAH FATMAWATI; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
ABSTRAK Fenomena Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Aplikasi Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS) dan Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bogor belum sesuai harapan yang dianggap belum optimal. Melihat dari pengaduan permasalahan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dengan berbasis E-Government harus ditingkatkan agar penyelenggaran pelayanan bisa semakin efektif dan efisien dan dapat memberikan kepuasan yang maksimal pada masyarakat/publik selaku penerima pelayanan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengeumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun wawancara yang akan ditujukan kepada Informan anatara lain: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Operasional, Kasubag pengaduan dan pelayanan, Kepala Bidang Data dan Pengendalian, Kepala Seksi Informasi, Konsultasi dan pengaduan, Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Staf Pelayanan, dan Masyarakat penerima Layanan yang berjumlah 9 informan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah berupaya dalam meningkatkan Pelayanan Publik melalui Aplikasi Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS) dan Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bogor dinilai masih belum optimal. adapun faktor penghambat kenyamanan gedung, sistem aplikasi masih terjadinya error, kesalahan login, jaringan, dan persyaratan pada sistem yang tidak dapat mengupload berkas permohonan, proses penyelesaian melebihi SOP, pengaduan kesalahan cetak SK, pengaduan kesalahan cetak, dan kurangnya ketanggapan pengaduan.
EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERBASIS APLIKASI SALAMAN BAGI KELOMPOK GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2021
(2022-06-26) GASTON OTTO MALINDIR; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Dalam rangka melakukan percepatan pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meluncurkan suatu bentuk inovasi pelayanan berbasis aplikasi Salaman. Namun pada penerapannya, muncul permasalahan berkaitan dengan kelompok gelendangan dan pengemis yang mana mereka semakin kesulitan untuk mandapatkan pelayanan yang disediakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan terkait dengan efektivitas inovasi pelayanan berbasis aplikasi SALAMAN bagi kelompok gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kaulitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan baik dari internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, unsur Pemerintah Kecamatan, Tokoh masyarakat, serta kelompok Gelandangan dan Pengemis. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis aplikasi SALAMAN yang diterapkan sejak tahun 2019-2021 masih belum efektif dalam kaitannya dengan kelompok gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung. Secara spesifik hal ini didasarkan pada belum terpenuhinya beberapa unsur dalam teori ukuran efektivitas yang dikemukakan antara lain strategi, proses analisis, perencanaan, dan sarana prasarana. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu dari sumber daya manusia pelaksana, keterbatasan sarana prasarana yang di miliki dinas, serta kekurangan akses dari kelompok gelandangan dan pengemis sehingga mereka belum dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka adapun beberapa point rekomendasi yang peneliti ajukan baik bersifat akademik maupun praktis antara yaitu perlu dilakukan kajian lanjutan secara lebih spesifik terkait dengan inovasi pelayanan yang terjadi diberbagai instansi pemerintahan, dengan begitu maka dapat memberikan kontribusi kepada dunia penelitian melalui pembaharuan penelitian. Secara praktis perlu adanya evaluasi oleh pelaksana, perlu adanya pelibatan secara masif kepada instansi pemerintah yang ada di bawah, serta perlu dihadirkannya fasilitas pendukung lainyna yang dapat membantu dalam memberikan kemudahan mengakses khususnya bagi kelompok Gepeng di tengah kesulitan yang di alami.
Implementasi Kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar tradisional di Kabupaten Indramayu Tahun 2018-2021
(2022-07-20) IBRAHIM; Neneng Yani Yuningsih; Samugyo Ibnu Redjo
Penelitian ini membahasas implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Keberadaan toko modern dan minimarket yang massif di kabupaten Indramayu sehingga berdampak pada gerakan aksi pedagang pasar tradisional yang dinilai memberikan dampak memarginalisasikan para pedagang pasar tradisional dan dinilai adanya penurunan pendapatan ekonomi para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif. Sehingga penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan publik perlindungan pasar tradisional dan pengendalian pusat perbelanjaan toko modern di kabupaten Indramayu dan bagaimana proses aktor gerakan pasar tradisional dalam upaya membangun dan mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat pasar tradisional, baik dalam upaya membangun kesadaran, memobilisasi maupun proses dalam melakukan tindakan kolektifnya. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kemunculan gerakan pedagang pasar Indramayu merupakan reaksi dari maraknya toko modern yang melanggar standarisasi radius jarak yang sudah di tetapkan oleh Perda No.4 Tahun 2014 Kabupaten Indramayu dan belum maksimalnya Dinas Disperendag kabupaten Indramayu terkait dalam proses kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar di Indramayu dikarenakan faktor keterbatasan anggaran sehingga berdampak pada pengelolaan pasar tradisional. Sementara itu, dari faktor sumber daya kebijakan dapat dilihat dari pemahaman dari agen implementor mengenai Perda No.4 Tahun 2014 cukup baik namum belum optimal sehingga ruang terjadinya pelanggaran-pelanggaran dilapangan dapat terjadi. Meskipun demikian, sebagai agen implementor sudah bersikap tegas menindak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun terdapat kendala-kendala di lapangan seperti para pedagang pasar tradisional kurang mematuhi aturan yang berlaku dengan menambah meja dan berjualan di rambu-rambu jalan tanpa sepengetahuan dari Dinas terkait. Penelitian ini menunjukan ada komlepsitas terkait implementasi kebijakan, yaitu sumber daya kebijakan, penegakkan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen implementor, kondisi ekonomi, social dan politik dan disposisi implementor.
PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (STUDI PADA UPT CIMAHI TECHNO PARK DAN UPT SOLO TECHNO PARK TAHUN 2021)
(2022-10-27) DICKY FEBRIANSYAH ROKHMAT; Rahman Mulyawan; Utang Suwaryo
Layanan pada kawasan technopark dilaksanakan melalui aktivitas kolaboratif dikelola oleh UPT Technopark. Pada kondisi awal kolaborasi Cimahi Techno Park (CTP) maupun Solo Techno Park (STP) masih menghadapi kendala seperti belum terbangunnya kesamaan visi dengan calon mitra. Pada desain kelembagaan masih terdapat hambatan dari aspek regulasi dan penganggaran yang belum sinkron dengan calon mitra. CTP dan STP memiliki sifat kewenangan yang semi otonom berkaitan bentuk UPT yang dimiliki. Namun demikian, dengan PPK-BLUD, STP lebih mampu mengelola keuangan secara fleksibel. Penelitian menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas dan media. Teknik analisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pertama, terdapat persamaan proses kolaborasi secara parsial dengan komposisi 3 aktor utama. Kedua, pengembangan potensi layanan technopark terdapat perbedaan, UPT STP telah mampu meregulasi empat layanan technopark menjadi sumber pendapatan retribusi. Ketiga, PPK-BLUD lebih sesuai diterapkan pada UPT STP dan UPT CTP karena dapat mendukung proses kolaborasi. Hal tersebut berkaitan STP yang berada satu instansi induk pada Balitbang Kota Surakarta. Sementara UPT CTP mengandalkan satu layanan sebagai sumber pendapatan retribusi yaitu layanan pendukung dan Litbang dengan CTP masih berada pada instansi terpisah. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan disarankan layanan – layanan technopark perlu dijadikan sebagai sumber retribusi, terdapat urgensi pengelolaan asset dan anggaran yang fleksibel untuk mendukung kemudahan berkolaborasi serta pemberian layanan dan agar Kerjasama dengan akademisi dapat lebih fokus dan intensif.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA MAJASARI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DESA MAJASARI, KECAMATAN SLIYEG, KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 - 2020
(2022-10-07) NIDAUL MUTHMAINNAH; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Salah satu tujuan dari adanya Perdes Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari adalah memberikan perlindungan hukum kepada calon PMI dan PMI asal Desa Majasari. Agar terlaksana maka calon PMI dan PMI diwajibkan untuk lapor kepada pemdes Majasari saat akan berangkat dan pulang dari luar negeri. Implementasinya masih ada yang tidak melapor. Sisi lain, Pemdes Majasari menjadi Juara I Lomba Desa tingkat Nasional tahun 2016 oleh Kemendagri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriprif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kades Majasari tahun 2009–2021, Sekdes Majasari tahun 2009–2021, Sekretaris BKD tahun 2009–sekarang, Ketua PMI Purna, PMI Purna sebanyak 2 orang, dan dari Disnaker Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tujuan program, hampir semua tujuan dapat terlaksana dengan baik. Analisis terhadap masalah, data administrasi yang tidak uptodate, minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan kepada Pemdes Majasari, minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan tidak sinerginya antar instansi pemerintahan. Deskripsi dan standarisasi, terbagi menjadi 3, yaitu standarisasi saat akan berangkat, saat pulang dan penyelesaian masalah. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi jangka pendek, masyarakt dapat membedakan PMI illegal dan legal. jangka panjang, tidak ada PMI illegal. Menentukan perubahan yang diamati, pelatihan dan bantuan akan PMI yang bermasalah ada karena Perdes tersebut. Indikator untuk menentukan suatu dampak, belum efektif, efisien, kecukupan, dan baik dalam pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Kesimpulannya adalah perdes ini memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat walaupun belum dapat terlaksana secara sempurna. Saran yang dapat diberikan untuk Pemdes Majasari adalah, dapat memperbaiki administrasi dan bersikap tegas kepada PMI yang tidak melapor. Saran untuk masyarakat adalah meningkatkan kesadaran diri dan modal bukan hanya uang.
PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA TAHUN 2020 (Studi di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)
(2021-09-19) DEDE ISMAIL; Neneng Yani Yuningsih; Mudiyati Rahmatunnisa
Penelitian Perubahan Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pada Tahun 2020 (Studi di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat) di latar belakangi dari besarnya dampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan berbagai perubahan kebijakan termasuk refocusing Dana Desa. Kondisi aktual menunjukan lonjakan kasus positif COVID-19 pada tataran masyaraat desa termasuk di Desa Tanimulya yang kian mengkhawatirkan. Problematika lain dari pandemi membuat terdegradasinya perekonomian masyarakat desa, termanifestasi dari banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Penelitian ini menggunakan basis analisis perubahan kebijakan Hall dalam Baumgartner (2012), proses formulasi kebijakan Dye (1992) serta guna mengukur efektivitasnya menggunakan Campbell (1989:121). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Unit analisis terdiri dari instansi dan kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan konteks perubahan kebijakan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2020 di Desa Tanimulya. Penentuan informan dipilih dari para pihak yang bersinggungan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas Data dan Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan perubahan kebijakan Dana Desa pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari perubahan paradigma yang diprakarsai Presiden. Dimana formulasi perubahan APBDes di Desa Tanimulya Tahun 2020 dilakukan melalui model kelembagaan tanpa partisipasi dari masyarakat dengan memfokuskan Dana Desa pada penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut efektif dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi melalui program BLT Dana Desa dan PKTD yang terlihat dari keberhasilan realisasi program, ketepat sasaran yang tinggi, dan kepuasan masyarakat terhadap program. Namun hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kasus positif COVID-19 di Desa Tanimulya.

Browse

Recent Submissions