Ilmu Pemerintahan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/116

Browse

Now showing 1 - 20 of 30

PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NABIRE TAHUN 2021 - 2022
(2021) OCTOFIANUS KARUBABA; Dede Sri Kartini; R. Widya Setiabudi Sumadinata
ABSTRAK Penelitian berjudul Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021 – 2022, dilatarbelakangi persoalan standar waktu pelayanan E-KTP, belum ada publikasi standar pelayanan, lama dan berbelit, tidak transparan, masih terdapat pungli, masih rendahnya kemampuan petugas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022, dan untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan publik pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022 pada dimensi tangible belum maksimal karena implementasi teknis mengalami persoalan lambannya aplikasi dalam merespon. Pada dimensi reliability sudah maksimal memalui kecermatan dan kemampuan petugas Disdukcapil. Pada dimensi responsivess sudah dilaksanakan dengan memberikan respon yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan tanggap. Pada dimensi assurance memberikan jaminan waktu pelayanan. Sedangkan faktor pendukung proses pelayanan publik E-KTP Tahun 2021-2022 di kantor Disdukcapil Kabupaten Nabire, adalah: dukungan Kepala Dinas, kerja sama pegawai, koordinasi dan evaluasi kinerja petugas lapangan, komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya, kondisi masyarakat. Faktor penghambat adalah belum padunya sistem administrasi kependudukan dengan tingkat distrik, terbatasnya sarana dan prasarana, belum tersedia kotak saran menampung aspirasi, konektifitas jaringan berbasis IT belum stabil, akses transportasi, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga belum mengerti prosedur pembuatan E-KTP berbasis pelayanan online, terganggunya sistem jaringan telkomsel. Saran penulis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP dengan memperbaiki indikator yang belum maksimal dalam dimensi tangible, serta memproteksi semua kendala untuk menghilangkan hambatan yang muncul di lapangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan E- KTP. Kepada peneliti lanjutan disarankan agar kelima dimensi kualitas pelayanan publik oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) terus dikembangkan sehingga bisa mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, khususnya proses pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada level daera/ ABSTRACT The research entitled Public Service in Making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service 2021 – 2022, has a background of problems with the standard time for E-KTP services, there has been no publication of service standards, long and convoluted, not transparent, there are still extortions, still low officer ability. The purpose of this study is to find out the public service process in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021-2022, and to describe the supporting and inhibiting factors for public service making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021- 2022. This study uses a qualitative method to explain and obtain an overview of public services in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service. The results of the study show that the public service for making E-KTPs at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021-2022 on the tangible dimension has not been maximized because technical implementation has experienced problems with slow application responses. The reliability dimension has been maximized through the accuracy and ability of Disdukcapil officers. In the responsiveness dimension, it has been carried out by providing the response that the community needs quickly and responsively. On the assurance dimension, it guarantees service time. While the supporting factors for the 2021-2022 E-KTP public service process at the Nabire Regency Disdukcapil office are: support from the Head of Service, employee cooperation, coordination and evaluation of the performance of field officers, commitment from SKPD leaders and staff, community conditions. Inhibiting factors are the unintegrated population administration system with the district level, limited facilities and infrastructure, no suggestion boxes available to accommodate aspirations, unstable IT-based network connectivity, transportation access, lack of public awareness so they do not understand the procedure for making E-KTP based on online services, disruption telkomsel network system. The author`s suggestion to the Nabire Regency Population and Civil Registration Service is to improve the quality of E-KTP services by improving indicators that are not maximal in the tangible dimension, as well as protecting all obstacles to eliminate obstacles that arise in the field in improving the quality of services for making E-KTP. For further researchers, it is suggested that the five dimensions of public service quality by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) continue to be developed so that they can measure the performance of public services provided by government agencies, especially the process of making E-KTP at the Population and Civil Registration Office at the regional.
PELAYANAN PUBLIK PADA PEMENUHAN HAK CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang Tahun 2019-2020)
(2021-06-02) RAHMAT HIDAYAT DJATI; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Pelayanan Publik Pada Pemenuhan Hak Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang Tahun 2019-2020) di latar belakangi lemahnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan yang manusiawi. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang, aktualisasinya mengalami over kapasitas lebih dari 300 persen. Kondisi tersebut diperburuk dengan banyaknya hak-hak narapidana yang terberangus termasuk kebutuhan biologis, realitas tersebut memunculkan banyaknya ketidakteraturan seperti maraknya perilaku seksual menyimpang di lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan basis analisis kualitas pelayanan dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990 : 175) diantaranya tangibles (bukti terukur), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati) digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Unit analisis adalah seluruh lembaga yang bersinggungan dalam konteks pelayanan publik pada pemenuhan hak conjugal visit bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang. Penentuan informan dipilih dari para pihak yang bersinggungan dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang, Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sejak sebelum selama, dan setelah selesai dari lapangan. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pelayanan yang berkualitas terkait pemenuhan kebutuhan biologis di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang belum optimal. Hal tersebut berdasarkan tidak adanya fasilitas (tangibels) conjugal visit, di samping over kapasitas lapas lebih dari 300 persen. Lemahnya keandalan (reability) terlihat dari banyaknya diskriminasi pelayanan terhadap narapidana, dan suburnya bisnis haram di lapas. Lemahnya daya tanggap (responsiveness) karena tidak adanya respon terhadap tuntutan narapidana/WBP yang menginginkan fasilitas conjugal visit, berdampak pada perilaku seksual menyimpang. Lemahnya jaminan (Assurance) tidak adanya kepastian keberlanjutan wacana conjugal visit, lemahnya jaminan keamanan, dan maraknya pungutan liar. Serta adanya empati (emphaty) terlihat dari penyediaan kamar kamar biologis oleh petugas karena kelalaian pemerintah memahami kebutuhan dan tuntutan narapidana.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015-2018
(2021-06-08) LUKI OKA PRASTIO; Neneng Yani Yuningsih; Utang Suwaryo
Penelitian collaborative governance dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang Tahun 2015-2018 studi pada kolaborasi pemerintahan dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten Karawang di latarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang mencapai 9,55 persen, berada di atas angka pengangguran nasional dan penolakan terhadap Program Pemagangan Nasional. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan telah ditetapakn sebagai proyek percontohan Program Pemagangan Nasional. Secara teoritis, konsep collaborative governance menekanpan pada terbentuknya kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam prosesnya. Keunggulan dari teori ini terlihat dari segi keterbaruannya yang merupakan transformasi dari konsep governance. Peluncuran Program Pemagangan Nasional oleh pemerintah yang secara konseptual menggunaan collaborative governance, dijadikan media peneliti dalam mengkonfirmasi adanya gap antara teori dan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses kolaborasi yang berlangsung, dan motif kepentingan aktor terkait, serta tantangan atau hambatan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Unit analisis adalah seluruh lembaga yang bersinggungan dalam konteks Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang. Penentuan informan dipilih dari para aktor yang bersinggungan dengan Program Pemagangan, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses collaborative governance tidak dapat hanya dipandang dari segi formalitas, di dalamya terdapat multi aktor dengan beragam motif kepentingan yang tidak linear dalam konteks Program Pemagangan Nasional. Pertama, tidak terpenuhinya aspek face to fece dialogue karena tidak adanya itikad baik pemerintah membuka ruang pertemuan antar aktor. Kedua, lemahnya aspek trust building ditandai dengan penolakan Program Pemagangan oleh masyarakat. Ketiga, lemahnya commitment to process antar aktor berdampak pada dissensus dan pencideraan terhadap tujuan awal program. Keempat, tidak adanya share understanding atau pemahaman yang sama antar aktor terhadap esensi Program Pemagangan, berdampak tidak tercapainya link and match. Kelima, tidak terpenuhinya capaian sementara atau intermediate outcome berupa renana strategis sebagai tindak lanjut proses kolaborasi Program Pemagangan.
KEDUDUKAN JABAR QUICK RESPONSE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI JAWA BARAT 2018-2020
(2021-06-08) ABDILLAH; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
Penelitian kedudukan Jabar Quick Response dalam sistem pemerintahan daerah Jawa Barat 2018-2020 di latarbelakangi oleh inovasi dan tuntutan dalam dinamika ketatanegaraan modern yang menyebabkan menjamurnya lembaga pembantu dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang memiliki tantangan, kekurangan, dan kelebihannya tersendiri. Lembaga pembantu (The Auxiliary Organs) ini selain membantu pemerintahan dalam merealisasikan visi misi pemerintah cepat dan terkontrol juga memiliki masalah dasar kebijakan yang tidak jelas, koordinasi tugas-fungsi yang tumpang tindi sampai masalah penganggaran yang belum jelas. termasuk lembaga pembantu yang ada di dalam sistem pemerintahan daerah Jawa Barat seperti Jabar Quick Response. Secara teoritis, konsep State Auxiliary Organs (lembaga penunjang) untuk melihat dan mengukur sejauh mana keidealan kedudukan lembaga pembantu dalam sistem pemerintahan. kedudukan Jabar Quick Response dalam sistem pemerintahan daerah Jawa Barat. Secara konseptual menggunakan The Auxiliary Organs, untuk melihat adanya gap antara teori dan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan eksistensi Jabar Quick Response dalam sistem Pemerintahan daerah di Jawa Barat, sampai urgensi dan keidealan lembaga pembantu dalam pemerintahan daerah yang ada di Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah kualitatif Eksporatif dengan pendekatan Fenomenolgi. Unit analisis yaitu Jabar Quick Response di pemerintahan daerah Jawa Barat. Penentuan informan dipilih dari aktor yang bersinggungan dengan Jabar Quick Response. Teknik pengumpulan data yakin observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Jabar Quick Response dalam sistem pemerintahan daerah Jawa Barat 2018-2020 dengan melihat 5 (Lima) asas kriteria lembaga pembantu/penunjang yang dikemukakan oleh Miranda Raisang Ayu (2009) yaitu Asas kebijakan, asas Organisasi/administasi, asas pembiayaan, asas bukan parpol, dan asas masa jabatan/pergantian bahwa Jabar Quick Response sebagai lembaga yang membantu untuk mewujudkan visi-misi gubernur Jawa Barat dalam misi darurat kemanusiaan dan sosial juga sebagai stabilitas politik gubernur Jawa Barat selaku kepala daerah. Jabar Quick Response juga selain sebagai inovasi pemerintahan daerah Jawa Barat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance juga sebagai langkah politik efektif gubernur Jawa Barat dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala daerah di pemerintahan Jawa Barat. Tipe atau jenis JQR sebagai lembaga pembantu di lingkungan Pemprov Jawa Barat yaitu Eksekutif Agency dan Ad-Hoc. Urgensi kedudukan JQR menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan Jawa Barat.
KAPASITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN GARUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019
(2021-06-09) SELVI CENTIA; Rahman Mulyawan; Nandang Alamsah Deliarnoor
Penelitian Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2014-2019 (Studi Pada Pengembangan Kapasitas di DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019) di latar belakangi dari lemahnya dinamika penyelenggaraan fungsi legislasi di Kabupaten Garut yang secara langsung termanifestasi dari minimnya regulasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Garut yang mengarah terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata, di samping adanya pelanggaran yang sejatinya tercatum dalam kode etik DPRD. Ihwal tersebut diperburuk dengan lemahnya fungsi pengawasan terhadap eksekutif, tercemin dari dominasi eksekutif dalam melahirkan regulasi selama lima tahun terakhir. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Unit analisis adalah seluruh elemen yang bersinggungan dalam konteks Penelitian Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi. Penentuan informan dipilih dari para aktor yang bersinggungan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut dalam pelaksanaan fungsi legislasi Tahun 2014-2019 masih sangat lemah. Hal tersebut termanifestasi, perama dari lemahnya aspek personil yang profesional, yang mana masih terdapat oknum DPRD yang tidak disiplin, tidak hadir dalam rapat, bermain games dan fokus terhadap smartphone dikala rapat, tidak produktifnya DPRD dalam menyerap, menapung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, pengembangan organisasi ditinjau berdasarkan aspek kepemimpinan bahwa masih lemahnya kepemimpinan Ketua DPRD dalam koorinasi dan komunikasi serta minimnya melakukan chek and balance terhadap eksekutif. Ketiga, pengembangan organisasi ditinjau berdasarkan aspek komunikasi masih lemah, terbukti dari adanya sekat kedekatan dengan masyarakat yang mana komunikasi baru sebatas formalitas dan belum secara optimal mengartikulasikan kebutuhan masyarakat. Keempat, reformasi kelembagaan dengan fokus pada perubahan kebijakan dan regulasi dikatakan masih lemah, terbukti DPRD Kabpaten Garut hanya mampu melahirkan dua peraturan daerah selama lima tahun, di samping tidak adanya konsistensi DPRD Kabupaten yang sampai saat ini masih belum berhasil melahirkan Kode Etik DPRD.
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Sumedang)
(2021-07-09) REZKY ANGGA WIYADA; Rahman Mulyawan; Dede Sri Kartini
Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sumedang, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharuskan melakukan kolaborasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes), lingkungan (environments), lalu setelah selesai dengan dua tahapan di atas dilanjutkan dengan tahap arah (directions) terhadap langkah-langkah yang harus dituju, kemudian harus ada aksi/tindakan (actions) yang dilakukan, yang terakhir tahapan yang harus ada yaitu pembelajaran (learnings). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukan adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dengan KPU, BAWASLU dan stakeholder terkait lainnya. Pemerintah Daerah sudah berupaya dengan maksimal mengupayakan apa saja yang menjadi kesenjangan dari kebutuhan publik baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan maupun harmonisasi antar penyelenggara dengan stakeholder terkait,menjadi tugas utama dalam suksesnya bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara pemilu, hal ini bertujuan untuk memaksimakan peran serta Pemerintah Daerah dalam memfasiltasi kebutuhan dari penyelenggara dengan tujuan yang ingin di capai bersama. Melihat permasalahan yang terjadi saat tahapan Pilkada ini mengharuskan peran serta dari Pemerintah dan stakeholder terkait mengingat lingkungan sangat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan yang paling tepat, persoalan lintas sektor antara kebutuhan penyelenggara pemilu dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tentu mengharuskan ada solusi bersama sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan atau bahkan melakukan pekerjaan sendiri-sendiri melainkan harus adanya kolaborasi bersama dari unsur penyelenggara dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Tindakan inspirasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan terobosan yang akan membantu proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sumedang, artinya tidak hanya berpangku kepada pelaksanaan teknis tahapan yang sudah di gariskan oleh penyelenggara akan tetapi ada tindakan lain dan aksi nyata yang juga di lakukan oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan perjalanan Pilkada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah mampu mendukung jalannya penyelenggaraan Pilkada bersama-sama dengan penyelenggara pemilu, harmonisasi kelembagaan merupakan salah satu solusi sederhana yang mampu dilakukan sebagai bahan pembelajaran dalam menyusun strategi untuk Pilkada yang akan datang.
PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA TAHUN 2020 (Studi di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)
(2021-09-19) DEDE ISMAIL; Neneng Yani Yuningsih; Mudiyati Rahmatunnisa
Penelitian Perubahan Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pada Tahun 2020 (Studi di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat) di latar belakangi dari besarnya dampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan berbagai perubahan kebijakan termasuk refocusing Dana Desa. Kondisi aktual menunjukan lonjakan kasus positif COVID-19 pada tataran masyaraat desa termasuk di Desa Tanimulya yang kian mengkhawatirkan. Problematika lain dari pandemi membuat terdegradasinya perekonomian masyarakat desa, termanifestasi dari banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Penelitian ini menggunakan basis analisis perubahan kebijakan Hall dalam Baumgartner (2012), proses formulasi kebijakan Dye (1992) serta guna mengukur efektivitasnya menggunakan Campbell (1989:121). Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Unit analisis terdiri dari instansi dan kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan konteks perubahan kebijakan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2020 di Desa Tanimulya. Penentuan informan dipilih dari para pihak yang bersinggungan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas Data dan Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan perubahan kebijakan Dana Desa pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari perubahan paradigma yang diprakarsai Presiden. Dimana formulasi perubahan APBDes di Desa Tanimulya Tahun 2020 dilakukan melalui model kelembagaan tanpa partisipasi dari masyarakat dengan memfokuskan Dana Desa pada penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut efektif dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi melalui program BLT Dana Desa dan PKTD yang terlihat dari keberhasilan realisasi program, ketepat sasaran yang tinggi, dan kepuasan masyarakat terhadap program. Namun hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kasus positif COVID-19 di Desa Tanimulya.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaa di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
(2021-09-22) SAFARANITA NUR EFFENDI; Utang Suwaryo; Dede Sri Kartini
Impementasi kebijakan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada hakikatnya munculnya karena kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah di berlakukan keberadaanya. Kebijakan yang di idealkan diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Paser dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk mensejahterakaan masyarakat. Organisasi pelaksana yang bertanggung jawab atas berjalannya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten paser dengan adanya forum Corporate Social Responsibility (CSR) terdiri dari pemerintah dan perusahaan. Kelompok sasaran memiliki tujuan yang ingin di capai berupa program Corporate Social Responsibility (CSR) yang siberikan kepada masyarakat Kabupaten Paser. Faktor lingkungan memberikan dampak yang terdiri dari sosial, ekonomi, budaya dan politik. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, teknis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kenyataan. Teknik pengumpulan datanya menggunkan Teknik tringgulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi) untuk teknis analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pengajian dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan daerah mengenai Corporate Social Responsibility ialah kebijakan yang idealkan belum sepenuhnya ideal dengan apa yang diharapkan hanya bersifat formalitas, disebabkan hanya sedikit perusahaan yag berada di Kabupaten Paser yang menaati adanya kebijakan. Organisasi pelaksana yang berada di Kabupaten Paser terkait pelaporan kegiatan dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan mengalami keterlambatan informasi dari pihak perusahaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Paser terkait program Corporate Social Responsibilty (CSR) yang dilaksanakan. Kelompok sasaran yang program Corporate Social Responsibility (CSR) biasanya melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah di tingkat bawah seperti desa dan kecamatan yang cukup aktif, kemudian faktor lingkungan berupa aspek sosial, ekonomi, budaya untuk Corporate Social Responsibilty (CSR) sudah diajalankan tanpa melibatkan aspek politik. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini dari kebijakan yang di idealkan dan organisasi pelaksana pelaksanaanya masih kurang sedangkan kelompok sasaran dan faktor lingkungan sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu adanya peninjauan ulang dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait punishment (hukuman) kepada perusahaan yang tidak taat terhadap Perda serta meningkatkan kekuataan kelembagaan.
PENGEMBANGAN DESA TALAGASARI KECAMATAN TALAGASARI KABUPATEN KARAWANG MELALUI SMART VILLAGE TAHUN 2019
(2021-10-15) HAFNY AISYATUL HUDA; Utang Suwaryo; Novie Indrawati Sagita
Penelitian Pengembangan Desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang melalui Smart Village Tahun 2019, di latar belakangi reformasi pembangunan desa yang mandiri melalui dukungan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Desa Talagasari merupakan desa dengan status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Namun dibalik status sebagai desa mandiri masih terdapat permasalahan klasik seperti belum optimalnya sistem informasi desa yang menyeluruh berbasis TIK, pelayanan terhadap masyarakat yang cenderung konvensional, lemahnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Talagasari. Sejatinya pembangunan masyarakat saat ini merupakan bagian dari aspek krusial pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih lanjut penelitian ini menggunakan basis analisis atau teori yang dikemukakan oleh Anang Santoso dkk (2019) dengan berfokus terhadap dimensi smart governance, smart economy, dan smart people. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Unit analisis adalah seluruh elemen yang bersinggungan dalam konteks Penelitian Pengembangan Desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang melalui Smart Village Tahun 2019. Penentuan informan dipilih dari para aktor yang bersinggungan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dalam konteks smart village di Desa Talagasari, di mana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa Pengembangan Desa Talagasari Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang melalui Smart Village Tahun 2019 masih belum optimal. Hal tersebut termanifestasi dari: pertama dimensi smart governance yang masih terus bertranformasi menjurus pada trend positif dengan keterbukaan informasi dan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat menuju digitalisasi yang prima. Kedua dimensi smart economy yang masih belum optimal, karena pada tataran aplikasinya masih sangat memerlukan dukungan besar dari pemerintah daerah sebagai mentor bagi pemerintah desa agar tercipta kreativitas berwujud inovasi. Ketiga dimensi smart people yang belum optimal termanifestasi dari aparatur pemerintah desa yang saat ini masih sangat keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi, di samping masih lemahnya peran pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya penigkatan skill dan kompetensi aparatur desa. Di lain sisi sudah terdapat kemajuan dengan ketersediaan layanan internet bebas untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat Desa Talagasari
EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
(2022-01-12) MERINA AFRILIA; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Penelitian ini pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh lemahnya Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dikeluarkannya Surat Keputusan Siaga Karhutla Pada Tahun 2019 oleh Bupati Kabupaten Paser menunjukkan adanya ketidaksiapan kelembagaan. Selain itu kabut asap yang menutupi wilayah Kabupaten Paser serta luasan area terbakar yakni sembilan puluh dua hektar (92 ha) sepanjang Februari-November 2019 menunjukkan adanya ketidakefektivan kelembagaan BPBD dalam menjalankan tupoksinya. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada kenyataan. Teknik pengumpulan datanya menggunkan Teknik tringgulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi) untuk teknis analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pengajian dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam prosesnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, analisis strategi yang digunakan, proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, ketersediaan sarana-prasarana, sistem pengawasan serta program-program kegiatan tidak di arahkan pada tahapan pencegahan dan pengendalian tetapi hanya berfokus pada tahapan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini berbanding terbalik dengan fungsi BPBD yang memiliki peran dalam menjalankan Fungsi Pengkoordinasian, Pengkomandoan, dan Pelaksana kebencanaan pada Tahap Pra-Bencana. Penelitian ini menyimpulkan efektivitas kelembagaan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu disarankan peran aktif Kepala Daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemerintah daerah, BPBD Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, dan Daops Manggala Agni Paser untuk dapat berperan aktif mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi, pada tingkatan daerah sampai nasional, sehingga tercapai kesamaan konsensus, dan kesamaan esensi tujuan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla juga harus ditingkatkan.
KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BERKEMBANG DAN DESA TERTINGGAL TAHUN 2018
(2022-05-18) YUSRIANSYAH; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mnengamanatkan pada tujuan negara yakni pembangunan nasional. Pembangunan nasional sejatinya bertumpu pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan menyentuh aspek pembangunan masyarakat di dalamnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, program Nawacita masa kepemimpinann Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menciptakan program dengan memprioritas pembangunan di sektor perdesaan. Program pembangunan di sektor pedesaan tersebut di benarkan dengan adanya tambahan sumber pendapatan desa berupa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan di lingkungan tersebut. Besaran dana tersebut berbanding lurus dengan adanya konsekuensi berupa penggelapan dana hingga pada proses pelaporan keuangan yang tidak transparan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa tertinggal dan desa berkembang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori Kapucu (2012) tentang kapasitas institusional yang menjadi pisau analisis dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal proses pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan penelitian ini masih jarang dilakukan terutama pada aspek kapasitas pada pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua desa baik desa Telaga maupun Desa Batu Timbau Ulu masih rendah dalam hal kemampuan mengelola keuangan desa, terutama pada aspek strategi, organitational skill human resources dan struktur organisasi.
EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERBASIS APLIKASI SALAMAN BAGI KELOMPOK GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2021
(2022-06-26) GASTON OTTO MALINDIR; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Dalam rangka melakukan percepatan pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meluncurkan suatu bentuk inovasi pelayanan berbasis aplikasi Salaman. Namun pada penerapannya, muncul permasalahan berkaitan dengan kelompok gelendangan dan pengemis yang mana mereka semakin kesulitan untuk mandapatkan pelayanan yang disediakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan terkait dengan efektivitas inovasi pelayanan berbasis aplikasi SALAMAN bagi kelompok gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kaulitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan baik dari internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, unsur Pemerintah Kecamatan, Tokoh masyarakat, serta kelompok Gelandangan dan Pengemis. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis aplikasi SALAMAN yang diterapkan sejak tahun 2019-2021 masih belum efektif dalam kaitannya dengan kelompok gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung. Secara spesifik hal ini didasarkan pada belum terpenuhinya beberapa unsur dalam teori ukuran efektivitas yang dikemukakan antara lain strategi, proses analisis, perencanaan, dan sarana prasarana. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu dari sumber daya manusia pelaksana, keterbatasan sarana prasarana yang di miliki dinas, serta kekurangan akses dari kelompok gelandangan dan pengemis sehingga mereka belum dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka adapun beberapa point rekomendasi yang peneliti ajukan baik bersifat akademik maupun praktis antara yaitu perlu dilakukan kajian lanjutan secara lebih spesifik terkait dengan inovasi pelayanan yang terjadi diberbagai instansi pemerintahan, dengan begitu maka dapat memberikan kontribusi kepada dunia penelitian melalui pembaharuan penelitian. Secara praktis perlu adanya evaluasi oleh pelaksana, perlu adanya pelibatan secara masif kepada instansi pemerintah yang ada di bawah, serta perlu dihadirkannya fasilitas pendukung lainyna yang dapat membantu dalam memberikan kemudahan mengakses khususnya bagi kelompok Gepeng di tengah kesulitan yang di alami.
Implementasi Kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar tradisional di Kabupaten Indramayu Tahun 2018-2021
(2022-07-20) IBRAHIM; Neneng Yani Yuningsih; Samugyo Ibnu Redjo
Penelitian ini membahasas implementasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Keberadaan toko modern dan minimarket yang massif di kabupaten Indramayu sehingga berdampak pada gerakan aksi pedagang pasar tradisional yang dinilai memberikan dampak memarginalisasikan para pedagang pasar tradisional dan dinilai adanya penurunan pendapatan ekonomi para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif. Sehingga penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan publik perlindungan pasar tradisional dan pengendalian pusat perbelanjaan toko modern di kabupaten Indramayu dan bagaimana proses aktor gerakan pasar tradisional dalam upaya membangun dan mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat pasar tradisional, baik dalam upaya membangun kesadaran, memobilisasi maupun proses dalam melakukan tindakan kolektifnya. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kemunculan gerakan pedagang pasar Indramayu merupakan reaksi dari maraknya toko modern yang melanggar standarisasi radius jarak yang sudah di tetapkan oleh Perda No.4 Tahun 2014 Kabupaten Indramayu dan belum maksimalnya Dinas Disperendag kabupaten Indramayu terkait dalam proses kebijakan perlindungan, pemberdayaan pasar di Indramayu dikarenakan faktor keterbatasan anggaran sehingga berdampak pada pengelolaan pasar tradisional. Sementara itu, dari faktor sumber daya kebijakan dapat dilihat dari pemahaman dari agen implementor mengenai Perda No.4 Tahun 2014 cukup baik namum belum optimal sehingga ruang terjadinya pelanggaran-pelanggaran dilapangan dapat terjadi. Meskipun demikian, sebagai agen implementor sudah bersikap tegas menindak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun terdapat kendala-kendala di lapangan seperti para pedagang pasar tradisional kurang mematuhi aturan yang berlaku dengan menambah meja dan berjualan di rambu-rambu jalan tanpa sepengetahuan dari Dinas terkait. Penelitian ini menunjukan ada komlepsitas terkait implementasi kebijakan, yaitu sumber daya kebijakan, penegakkan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen implementor, kondisi ekonomi, social dan politik dan disposisi implementor.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA MAJASARI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DESA MAJASARI, KECAMATAN SLIYEG, KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 - 2020
(2022-10-07) NIDAUL MUTHMAINNAH; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Salah satu tujuan dari adanya Perdes Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari adalah memberikan perlindungan hukum kepada calon PMI dan PMI asal Desa Majasari. Agar terlaksana maka calon PMI dan PMI diwajibkan untuk lapor kepada pemdes Majasari saat akan berangkat dan pulang dari luar negeri. Implementasinya masih ada yang tidak melapor. Sisi lain, Pemdes Majasari menjadi Juara I Lomba Desa tingkat Nasional tahun 2016 oleh Kemendagri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriprif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kades Majasari tahun 2009–2021, Sekdes Majasari tahun 2009–2021, Sekretaris BKD tahun 2009–sekarang, Ketua PMI Purna, PMI Purna sebanyak 2 orang, dan dari Disnaker Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tujuan program, hampir semua tujuan dapat terlaksana dengan baik. Analisis terhadap masalah, data administrasi yang tidak uptodate, minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan kepada Pemdes Majasari, minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan tidak sinerginya antar instansi pemerintahan. Deskripsi dan standarisasi, terbagi menjadi 3, yaitu standarisasi saat akan berangkat, saat pulang dan penyelesaian masalah. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi jangka pendek, masyarakt dapat membedakan PMI illegal dan legal. jangka panjang, tidak ada PMI illegal. Menentukan perubahan yang diamati, pelatihan dan bantuan akan PMI yang bermasalah ada karena Perdes tersebut. Indikator untuk menentukan suatu dampak, belum efektif, efisien, kecukupan, dan baik dalam pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Kesimpulannya adalah perdes ini memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat walaupun belum dapat terlaksana secara sempurna. Saran yang dapat diberikan untuk Pemdes Majasari adalah, dapat memperbaiki administrasi dan bersikap tegas kepada PMI yang tidak melapor. Saran untuk masyarakat adalah meningkatkan kesadaran diri dan modal bukan hanya uang.
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DALAM KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan pada Tahun 2015-2018)
(2022-10-14) SENMEI WARDHATUL NUR; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
ABSTRAK Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai (1)bagaimanakah upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi, (2) faktor penyebab konflik dalam konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi, serta (3) pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik konsolidasi tanah By Pass. Pisau analisis dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penulisan yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan upaya penyelesaian konflik konsolidasi tanah yang dilakukan pemerintah. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam tiga proses yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi, data display, dan verifikasi. Pemeriksaan kebenaran data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi sertipikat tidak dapat diterbitkan, sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman mayarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Pemerintah belum dapat merancang pendekatan dalam mengatasi penyebab konflik yang menjadi penghambat konsolidasi. Penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti dalam penjabaran kepentingan tidak memberikan informasi utuh, terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah masih mengutamakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat untuk menghindari reaksi kekerasan yang dilakukan masyarakat. Pemerintah tidak dapat mengambil sikap yang tegas untuk menghindari respon masyarakat dalam bentuk kekerasan. Pilihan penyelesaian konflik yang dimiliki pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Meskipun masyarakat mempunyai kekecewaan pada pemerintah, namun masyarakat masih mempercayakan penyelesaian konflik yang diupayakan pemerintah melalui panitia. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum mampu membawa masyarakat untuk berkomitmen untuk menyelesaikan konflik. Penelitian ini selanjutnya memberikan saran, pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengakomodir nilai adat yang masih berkembang dalam rangka penyelesaian konflik. Kedua, pemerintah perlu berfokus untuk mengatasi faktor internal dan eksternal penyebab konflik dengan merancang pendekatan yang mampu mengatasi hambatan, memanfaatkan perbedaan dan memfasilitasi kerjasama yang baik. Kata Kunci: Penyelesaian Konflik, Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan, Konsolidasi Tanah.
PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (STUDI PADA UPT CIMAHI TECHNO PARK DAN UPT SOLO TECHNO PARK TAHUN 2021)
(2022-10-27) DICKY FEBRIANSYAH ROKHMAT; Rahman Mulyawan; Utang Suwaryo
Layanan pada kawasan technopark dilaksanakan melalui aktivitas kolaboratif dikelola oleh UPT Technopark. Pada kondisi awal kolaborasi Cimahi Techno Park (CTP) maupun Solo Techno Park (STP) masih menghadapi kendala seperti belum terbangunnya kesamaan visi dengan calon mitra. Pada desain kelembagaan masih terdapat hambatan dari aspek regulasi dan penganggaran yang belum sinkron dengan calon mitra. CTP dan STP memiliki sifat kewenangan yang semi otonom berkaitan bentuk UPT yang dimiliki. Namun demikian, dengan PPK-BLUD, STP lebih mampu mengelola keuangan secara fleksibel. Penelitian menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas dan media. Teknik analisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pertama, terdapat persamaan proses kolaborasi secara parsial dengan komposisi 3 aktor utama. Kedua, pengembangan potensi layanan technopark terdapat perbedaan, UPT STP telah mampu meregulasi empat layanan technopark menjadi sumber pendapatan retribusi. Ketiga, PPK-BLUD lebih sesuai diterapkan pada UPT STP dan UPT CTP karena dapat mendukung proses kolaborasi. Hal tersebut berkaitan STP yang berada satu instansi induk pada Balitbang Kota Surakarta. Sementara UPT CTP mengandalkan satu layanan sebagai sumber pendapatan retribusi yaitu layanan pendukung dan Litbang dengan CTP masih berada pada instansi terpisah. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan disarankan layanan – layanan technopark perlu dijadikan sebagai sumber retribusi, terdapat urgensi pengelolaan asset dan anggaran yang fleksibel untuk mendukung kemudahan berkolaborasi serta pemberian layanan dan agar Kerjasama dengan akademisi dapat lebih fokus dan intensif.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022
(2023-01-10) SITI NURUL AJIZAH; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Peran pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai aspek salah satunya, yaitu kegiatan industri yang wajib melaksana tanggung jaawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan Peran Pemerintah Daerah. Namun, terdapat permasalahan, yaitu tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, tidak adanya kemitraan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memliki manajemen sektor publik yang sesuai dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan. Maka, dilakukan penelitian dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fox.T., Ward. H., dan Howard. B bahwa Pemerintah Daerah yang bereperan sebagai mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat, pengusaha penyamakan kulit, perusahaan PT. Herlinah Cipta Pratama (Dodol Picnic), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai mandating ini masih belum menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator masih belum terpenuhi, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih belum optimal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai endorsing masih belum optimal.
STRATEGI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI PADA KELOMPOK PE
(2023-04-04) MUHAMMAD ILHAM S; Neneng Yani Yuningsih; Dede Sri Kartini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, Indikator dalam penelitian ini meliputi Menentukan tujuan, Menganalisa Lingkungan, Menentukan Arah, Menentukan Tindakan dan Menganalisa Pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, strategi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai mampu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu 2019. Namun, terdapat permasalahan, yang mana dalam proses rekrutmen penyelenggara KPPS masih diisi oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tua, mempunyai keterbatasan fisik dan mudah kelelahan, waktu penyampaian bimtek yang kurang tepat, lemahnya minat membaca petunjuk dan pedoman teknis para penyelenggara pemilu. Dengan adanya strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, penulis berharap agar strategi ini tidak menyulitkan penyelenggara Adhoc PPK, PPS dan KPPS, karena sejatinya tujuan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu adalah agar memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.
Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Wilayah Provinsi Jambi
(2023-07-05) RAYI R. MAULANA; Franciscus Van Ylst; Utang Suwaryo
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang collabotative governance dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari di wilayah Provinsi Jambi. Sebanyak 200 Daerah Aliran Sungai dalam kondisi kritis di Provinsi Jambi. Peladangan berpindah, pembalakan liar, dan penebangan tanpa dilakukan konservasi lahan secara baik, menjadi penyebab utama rusaknya Daerah Aliran Sungai tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Maka penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana proses Collaborative Governance dalam mengatasi kerusakan DAS Batanghari, perbedaan kebijakan yang terdapat pada masing-masing daerah dan pemanfaatan SDA sungai oleh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukan proses kolaborasi dilakukan dengan 5 cara yaitu 1) face to face dialogue, 2) membangun kepercayaan antar aktor, 3) membangun komitmen, 4) berbagi pemahaman tentang visi, misi dan permasalaahan, 5) intermediate outcomes. Namun pelaksanaan program kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari belum dapat menyelesaikan masalah di lapangan karena adanya ego sektoral dari masing-masing daerah dapat menghambat koordinasi yang dilakukan oleh lembaga koordinasi kolaborasi antar daerah. Hal ini juga didukung dengan perbedaan kebijakan yang ada pada masing-masing daerah, faktor yang menentukan perbedaan peraturan otonomi daerah mengenai pengelolaan sungai di tiap wilayah administrasi masing-masing daerah adalah lingkungan, intensitas hujan, kontur ketinggian, lingkungan sehingga menyebabkan tiap wilayah memiliki perbedaan pengelolaan dan perlindungan atas Sungai Batanghari. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian DAS Batanghari yang mengakibatkan DAS Batanghari semakin rusak. Aktivitas yang dilakukan berupa penebangan liar, perluasan areal perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan kegiatan pertambangan. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas terkait pembagian kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari, yaitu sumber daya kebijakan, penegakan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik.
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS (OPTIMIS) DAN ONLINE SINGLE SUBMISSION
(2023-07-13) SITI SARAH FATMAWATI; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
ABSTRAK Fenomena Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Aplikasi Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS) dan Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bogor belum sesuai harapan yang dianggap belum optimal. Melihat dari pengaduan permasalahan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dengan berbasis E-Government harus ditingkatkan agar penyelenggaran pelayanan bisa semakin efektif dan efisien dan dapat memberikan kepuasan yang maksimal pada masyarakat/publik selaku penerima pelayanan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengeumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun wawancara yang akan ditujukan kepada Informan anatara lain: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Operasional, Kasubag pengaduan dan pelayanan, Kepala Bidang Data dan Pengendalian, Kepala Seksi Informasi, Konsultasi dan pengaduan, Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Staf Pelayanan, dan Masyarakat penerima Layanan yang berjumlah 9 informan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah berupaya dalam meningkatkan Pelayanan Publik melalui Aplikasi Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS) dan Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bogor dinilai masih belum optimal. adapun faktor penghambat kenyamanan gedung, sistem aplikasi masih terjadinya error, kesalahan login, jaringan, dan persyaratan pada sistem yang tidak dapat mengupload berkas permohonan, proses penyelesaian melebihi SOP, pengaduan kesalahan cetak SK, pengaduan kesalahan cetak, dan kurangnya ketanggapan pengaduan.

Browse

Browsing Ilmu Pemerintahan (S2) by Issue Date

Results Per Page

Sort Options