Ilmu Pemerintahan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/116

Browse

Browsing Ilmu Pemerintahan (S2) by Subject "collaborative governance"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Perlindungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Wilayah Provinsi Jambi
    (2023-07-05) RAYI R. MAULANA; Franciscus Van Ylst; Utang Suwaryo
    Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang collabotative governance dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari di wilayah Provinsi Jambi. Sebanyak 200 Daerah Aliran Sungai dalam kondisi kritis di Provinsi Jambi. Peladangan berpindah, pembalakan liar, dan penebangan tanpa dilakukan konservasi lahan secara baik, menjadi penyebab utama rusaknya Daerah Aliran Sungai tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Maka penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana proses Collaborative Governance dalam mengatasi kerusakan DAS Batanghari, perbedaan kebijakan yang terdapat pada masing-masing daerah dan pemanfaatan SDA sungai oleh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukan proses kolaborasi dilakukan dengan 5 cara yaitu 1) face to face dialogue, 2) membangun kepercayaan antar aktor, 3) membangun komitmen, 4) berbagi pemahaman tentang visi, misi dan permasalaahan, 5) intermediate outcomes. Namun pelaksanaan program kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari belum dapat menyelesaikan masalah di lapangan karena adanya ego sektoral dari masing-masing daerah dapat menghambat koordinasi yang dilakukan oleh lembaga koordinasi kolaborasi antar daerah. Hal ini juga didukung dengan perbedaan kebijakan yang ada pada masing-masing daerah, faktor yang menentukan perbedaan peraturan otonomi daerah mengenai pengelolaan sungai di tiap wilayah administrasi masing-masing daerah adalah lingkungan, intensitas hujan, kontur ketinggian, lingkungan sehingga menyebabkan tiap wilayah memiliki perbedaan pengelolaan dan perlindungan atas Sungai Batanghari. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian DAS Batanghari yang mengakibatkan DAS Batanghari semakin rusak. Aktivitas yang dilakukan berupa penebangan liar, perluasan areal perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan kegiatan pertambangan. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas terkait pembagian kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan DAS Batanghari, yaitu sumber daya kebijakan, penegakan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik.