Ilmu Pemerintahan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/116

Browse

Browsing Ilmu Pemerintahan (S2) by Subject "e-government"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kualitas E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2021 (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)
    (2023-08-09) ANNISA MEIDINA NURFADILLA PUTRI MULYADI; Novie Indrawati Sagita; Utang Suwaryo
    Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat telah mendorong berbagai negara di dunia untuk selalu mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi informasi yang terjadi, termasuk di Indonesia. Teknologi informasi di Indonesia saat ini sudah dimanfaatkan ke dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam kegiatan pemerintahan. E- Government adalah kegiatan atau aktivitas memanfaatkan alat berupa teknologi informasi dalam membantu melaksanakan suatu sistem pemerintahan agar dapat berjalan lebih efisien. Namun dalam aktivitas pelayanan kependudukan yang berbasis e-Government di Kota Bandung, masih belum berjalan cukup optimal. Penelitian ini mengindentifikasikan masalah yaitu bagaimana pelayanan kependudukan berbasis e-Government di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori e-Government Quality (e-GovQual) yang diperkenalkan oleh Xenia Papadomichelaki dan Gregoris Mentzas (2011) yang terdiri dari enam dimensi, yaitu Ease of Use, Trust, Functionality of the Interaction Environment, Reability, Content and Appearance of Information, dan Citizen Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pelayanan Kependudukan Berbasis e-Government di Kota Bandung masih belum berjalan secara optimal yang ditunjukkan dengan ketidaktepatan waktu dalam hal pengiriman atau pemberian produk hasil layanan, informasi mengenai alur atau flow pengajuan serta tutorial pengajuan dalam aplikasi masih belum jelas, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu operator yang menangani pelayanan melalui aplikasi, dan juga ketidakpahaman masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-Government tersebut.