TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS PROVINSI JAWA BARAT PASCA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI JAWA BARAT
No Thumbnail Available
Date
2023-11-08
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Pilpres 2019 menyisakan residu yang cukup mengancam keamanan
masyarakat Jawa Barat, yaitu polarisasi politik yang masih terjadi kendati pemilu
2019 telah lama berlalu, dan pemerintahan baru telah terbentuk. Kondisi tersebut
diperparah dengan adanya politik identitas yang berpotensi menyebabkan segregasi
sosial. Rekonsiliasi politik yang dilakukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto dan
kini bersama-sama duduk di pemerintahan, tidak berpengaruh terhadap polarisasi
yang terjadi di masyarakat. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih
hampir 20 persen suara nasional, dan menjadi jumlah pemilih tertinggi di Indonesia,
selalu menjadi arena pertempuran politik terbuka pada setiap pemilihan umum.
Dengan adanya polarisasi politik yang ditumpangi politik identitas, tentu dapat
mengancam ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jawa Barat.
Untuk menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi
dinamika masyarakat tersebut digunakan pendekatan konsep dynamic governance
yang dikemukakan Neo dan Chen (2007). Selain itu, dikupas bagaimana polarisasi
politik di Jawa Barat dan jaminan keamanan berupa ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
menggunakan analisis dengan konsep keamanan manusia Kaldor (2007) dengan
metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomologi untuk menganalisis
komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembangunan
keamanan manusia.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa: Pertama, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat mampu memprediksi potensi konflik sosial akibat polarisasi
politik di masyarakat; Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan
konsolidasi dan rekonsiliasi sosial untuk menyatukan kembali masyarakat yang
terpolarisasi. Dengan demikian, potensi lahirnya polarisasi politik pada Pemilu
2024 yang akan datang cukup potensial. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi
Jawa Barat terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan
masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bagi pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini menjadi temuan ketiga. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi keamanan di Jawa Barat relatif
kondusif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menyelenggarakan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kesejahteraan dan
kemandirian dalam setiap individu masyarakat Jawa Barat dapat terwujud.
Description
Keywords
: tata kelola pemerintahan dinamis, polarisasi politik, ketenteraman