KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP REJIM PANGAN INTERNASIONAL PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2009-2014)
No Thumbnail Available
Date
2017-02-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Meluasnya krisis pangan global telah membawa isu food security menjadi isu penting dalam studi Hubungan Internasional. Data statistik dari FAO menunjukkan bahwa krisis pangan global tidak disebabkan oleh kurangnya produksi pangan global, melainkan ketidakmampuan banyak orang dalam mengaksesnya. Distribusi pangan global diatur oleh Rejim Pangan Internasional dalam kerangka Agreement of Agriculture di bawah WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Luar Negeri Indonesia beradaptasi dengan Rejim Pangan Internasional.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari para informan yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, organisasi civil society di bidang pangan, serta data dari dokumen resmi negara, buku, jurnal, dan surat kabar.
Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Kebijakan Luar Negeri yang pro-pasar bebas, yaitu mendorong liberalisasi pasar dan dihapusnya hambatan perdagangan global. Pemerintah memandang bahwa bergabung dengan Rejim Pangan Internasional adalah upaya penting dalam mencapai food security. Namun Indonesia bersama negara G-33 juga melakukan upaya-upaya diplomatik untuk mengubah sebagian rules dalam Agreement of Agriculture yang dipandang merugikan negara berkembang. Karakteristik adaptasi Kebijakan Luar Negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah acquiescent dan spirited.
Description
Keywords
kebijakan luar negeri, rejim pangan internasional, adaptasi politik