ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TAHUN 2015
No Thumbnail Available
Date
2018-08-08
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Edta Muhammad Fadilah, 170210140006, 2018. Analisis Hubungan Sipil
Militer Pada Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015,
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjajaran.
Reintepretasi pasal 9 konstitusi Jepang dan Perubahan Kebijakan Pertahanan
dengan kemampuan untuk melakukan collective self-defense yang terjadi pada
masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2015 menghasilkan banyak pro dan
kontra di kalangan publik. Sebagai sebuah keputusan, ia tidak begitu populer
dikalangan sipil baik elit politik maupun publik karena dibuat dalam sebuah
ketergesaan yang cenderung dipaksakan. Ditambah lagi dengan kesan dari negara
Jepang yang setelah Perang Dunia Kedua selalu diidentikan dengan nilai pacifism.
Oleh karena itu munculah pertanyaan mengenai apa yang menjadi latar belakang
dari diambilnya keputusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan teori civil-military relations dari Samuel Huntington
yang digunakan untuk melihat apakah terdapat keterlibatan dari pihak militer yang
dapat dalam hal ini dapat dikatakan memiliki motif untuk mendukung keputusan
tersebut. Selain itu penelitian ini juga membahas defense management serta
profesionalisme militer di Jepang yang digunakan untuk menggambarkan lebih jauh
mengenai keberadaan pengaruh militer pada proses pembuatan kebijakan
pertahanan serta orientasi politik dari militer Jepang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) tidak ada campur tangan militer baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan reintepretasi pasal 9 dan
pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun
2015. Meskipun begitu ditemui kecendrungan perubahan terhadap kondisi civil-
military relations di Jepang akibat keputusan tersebut. 2) Keputusan reintepretasi
pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo
Abe di tahun 2015 adalah murni dilatarbelakangi perbedaan dari persepsi ancaman
yang dimiliki baik antar partai penguasa dan oposisi maupun elit politk Jepang
dengan masyarakatnya
Description
Keywords
Kebijakan Pertahanan, Civil-Military Relations, Profesionalisme Militer