ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TAHUN 2015

EDTA MUHAMMAD FADILAH

ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TAHUN 2015

dc.contributor.advisor	Arfin Sudirman
dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.author	EDTA MUHAMMAD FADILAH
dc.date.accessioned	2024-06-06T06:55:02Z
dc.date.available	2024-06-06T06:55:02Z
dc.date.issued	2018-08-08
dc.description.abstract	Edta Muhammad Fadilah, 170210140006, 2018. Analisis Hubungan Sipil Militer Pada Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran. Reintepretasi pasal 9 konstitusi Jepang dan Perubahan Kebijakan Pertahanan dengan kemampuan untuk melakukan collective self-defense yang terjadi pada masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2015 menghasilkan banyak pro dan kontra di kalangan publik. Sebagai sebuah keputusan, ia tidak begitu populer dikalangan sipil baik elit politik maupun publik karena dibuat dalam sebuah ketergesaan yang cenderung dipaksakan. Ditambah lagi dengan kesan dari negara Jepang yang setelah Perang Dunia Kedua selalu diidentikan dengan nilai pacifism. Oleh karena itu munculah pertanyaan mengenai apa yang menjadi latar belakang dari diambilnya keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori civil-military relations dari Samuel Huntington yang digunakan untuk melihat apakah terdapat keterlibatan dari pihak militer yang dapat dalam hal ini dapat dikatakan memiliki motif untuk mendukung keputusan tersebut. Selain itu penelitian ini juga membahas defense management serta profesionalisme militer di Jepang yang digunakan untuk menggambarkan lebih jauh mengenai keberadaan pengaruh militer pada proses pembuatan kebijakan pertahanan serta orientasi politik dari militer Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) tidak ada campur tangan militer baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan reintepretasi pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015. Meskipun begitu ditemui kecendrungan perubahan terhadap kondisi civil- military relations di Jepang akibat keputusan tersebut. 2) Keputusan reintepretasi pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015 adalah murni dilatarbelakangi perbedaan dari persepsi ancaman yang dimiliki baik antar partai penguasa dan oposisi maupun elit politk Jepang dengan masyarakatnya
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170210140006
dc.subject	Kebijakan Pertahanan
dc.subject	Civil-Military Relations
dc.subject	Profesionalisme Militer
dc.title	ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TAHUN 2015