JEJARING KEBIJAKAN DI DALAM PENGELOLAAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA DI SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK MENANGANI KEMACETAN
No Thumbnail Available
Date
2022-10-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Keterlibaan dan hubungan para actor di dalam jejaring kebijakan akan sangat menentukan efektif tidaknya sebuah rumusan kebijakan publik penanganan kemacetan di Metropolitan Bandung Raya. Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk megetahui sejauh mana kebijakan publik penanganan kemacetan berjalan efektif
Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran; yakni menganalisis fenomena keterlibatan para actor jejaring kebijakan di dalam merumuskan kebijakan penanganan kemacetan di Metropolitan Bandung Raya.dan melakukan pengukuran efektifitas kebijakan. Penelitian ini berusaha menganalisis peran 5 actor yang terlibat dalam perumusan kebijakan; (1) actor pemerintah daerah; (2) actor akademisi; (3) actor pengusaha; (4) actor masyarakat sipil; (5) actor media masa.. 7 dimensi Jejaring kebijakan dari Frans Van Waarden yakni: (1) actors; (2) Fuctions; (3) Structure; (4) Institutionalization; (5) Rule of Conduct; (6) Power Relations dan (7) Actor Stategis; menjadi alat ukur untuk melihat efektif tidaknya rumusan kebijakan yang dihasilkan para actor. Penelitian di lakukan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, yang terdiri dari: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang,
Hasil penelitian menunjukan, dimensi terpenting dari jejaring kebijakan adalah actors. Tanpa actor tidak aka nada jejaring kebijakan. Para actor jejaring kebijakan penanganan kemacetan di Metropolitan Bandung Raya membentuk kerjasama yang seimbang, sesuai fungsi dan perannya dalam perumusan kebijakan penanganan kemacetan. Pola hubungan yang terbangun tidak menyebar atau dekat untuk actor pemerintah, actor akademisi, dan actor bisnis sedangkan actor masyarakat dan mediamasa pola hubungannya menyebar. Proses pelembagaan terjadi, dengan keluarnya produk hukum daerah; aturan main ditaati dengan baik dan pembagian kewenangan berjalan secara baik.
Penilaian para actor terhadap hasil dari perumunsan kebijakan menyatakan kebijakan yang dihasilkan efektif. 4 dimensi jejaring kebijakan yang efektif adalah dimensi: (1) actors; (2) functions; (3) structure; dan (4) institutionalization. Sedangkan 3 dimensi lainnya cukup efektif, yakni dimensi: (1) rule of conduct; (2) power relations; dan (3) actor strategies
Description
Keywords
Kebijakan Publik, Jejaring kebijakan, actor