JEJARING KEBIJAKAN DI DALAM PENGELOLAAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA DI SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK MENANGANI KEMACETAN

Simple item page
dc.contributor.advisorEntang Adhymuhtar
dc.contributor.advisorErlis Karnesih
dc.contributor.authorPRINGGO DWIYANTORO
dc.date.accessioned2024-06-04T02:47:04Z
dc.date.available2024-06-04T02:47:04Z
dc.date.issued2022-10-09
dc.description.abstractKeterlibaan dan hubungan para actor di dalam jejaring kebijakan akan sangat menentukan efektif tidaknya sebuah rumusan kebijakan publik penanganan kemacetan di Metropolitan Bandung Raya. Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk megetahui sejauh mana kebijakan publik penanganan kemacetan berjalan efektif Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran; yakni menganalisis fenomena keterlibatan para actor jejaring kebijakan di dalam merumuskan kebijakan penanganan kemacetan di Metropolitan Bandung Raya.dan melakukan pengukuran efektifitas kebijakan. Penelitian ini berusaha menganalisis peran 5 actor yang terlibat dalam perumusan kebijakan; (1) actor pemerintah daerah; (2) actor akademisi; (3) actor pengusaha; (4) actor masyarakat sipil; (5) actor media masa.. 7 dimensi Jejaring kebijakan dari Frans Van Waarden yakni: (1) actors; (2) Fuctions; (3) Structure; (4) Institutionalization; (5) Rule of Conduct; (6) Power Relations dan (7) Actor Stategis; menjadi alat ukur untuk melihat efektif tidaknya rumusan kebijakan yang dihasilkan para actor. Penelitian di lakukan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, yang terdiri dari: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, Hasil penelitian menunjukan, dimensi terpenting dari jejaring kebijakan adalah actors. Tanpa actor tidak aka nada jejaring kebijakan. Para actor jejaring kebijakan penanganan kemacetan di Metropolitan Bandung Raya membentuk kerjasama yang seimbang, sesuai fungsi dan perannya dalam perumusan kebijakan penanganan kemacetan. Pola hubungan yang terbangun tidak menyebar atau dekat untuk actor pemerintah, actor akademisi, dan actor bisnis sedangkan actor masyarakat dan mediamasa pola hubungannya menyebar. Proses pelembagaan terjadi, dengan keluarnya produk hukum daerah; aturan main ditaati dengan baik dan pembagian kewenangan berjalan secara baik. Penilaian para actor terhadap hasil dari perumunsan kebijakan menyatakan kebijakan yang dihasilkan efektif. 4 dimensi jejaring kebijakan yang efektif adalah dimensi: (1) actors; (2) functions; (3) structure; dan (4) institutionalization. Sedangkan 3 dimensi lainnya cukup efektif, yakni dimensi: (1) rule of conduct; (2) power relations; dan (3) actor strategies
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230160014
dc.subjectKebijakan Publik
dc.subjectJejaring kebijakan
dc.subjectactor
dc.titleJEJARING KEBIJAKAN DI DALAM PENGELOLAAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA DI SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK MENANGANI KEMACETAN

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
Name:
S3-2022-170230160014-Cover.pdf
Size:
91.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2022-170230160014-Abstrak.pdf
Size:
34.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2022-170230160014-DaftarIsi.pdf
Size:
69.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2022-170230160014-Bab1.pdf
Size:
135.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S3-2022-170230160014-Bab2.pdf
Size:
651.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Ilmu Administrasi (S3)