KAJIAN HUKUM TENTANG RISIKO REPUTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO

SOTHYS MUNDIALIKA PUTRI

KAJIAN HUKUM TENTANG RISIKO REPUTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO

dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.author	SOTHYS MUNDIALIKA PUTRI
dc.date.accessioned	2024-04-23T00:40:29Z
dc.date.available	2024-04-23T00:40:29Z
dc.date.issued	2012-08-07
dc.description.abstract	Pemberian fasilitas kartu kredit adalah salah satu produk perbankan. Mulai dari proses aplikasi, sampai pencetakan kartu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko merupakan salah satu wujud penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip ini diperlukan bank untuk mencegah risiko yang akan muncul di kemudian hari, salah satunya risiko reputasi. Risiko ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat (publik), hal ini juga dapat mempengaruhi citra bank. Dalam praktek, terdapat tindakan dari pihak terafiliasi bank yang tidak memperhatikan risiko reputasi yang apabila dibiarkan terus-menerus akan berdampak negatif terhadap bank, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan akibat hukum pada pemberian fasilitas kartu kredit yang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab bank serta bagaimana cara bank mengatasi risiko reputasi yang muncul.Penelitian ini merupakan penelitian hukum menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian bahwa bank belum menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum yang muncul karena kelalaian pekerja bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memeriksa kebenaran data nasabah antara lain, mengganti kerugian, teguran dari Bank Indonesia, penurunan tingkat kesehatan bank, penurunan tingkat kesehatan bank, pemberhentian pejabat, atau pembekuan usaha bank apabila hal yang dilanggar menyebabkan kerugian yang besar, hal ini juga disebabkan oleh peraturan internal bank yang tidak mengharuskan bank untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Bank sudah melakukan pertanggungjawaban, meskipun belum efektif dan efisien seperti mengganti kerugian dan menjawab keluhan dari pihak yang dirugikan secara langsung di surat kabar.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/110110080132
dc.subject	intermediasi
dc.subject	prinsip kehati-hatian
dc.subject	manajemen risiko.
dc.title	KAJIAN HUKUM TENTANG RISIKO REPUTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO