EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN

MUHAMMAD IBRAHIM RANTAU

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN

dc.contributor.advisor	Ida Widianingsih
dc.contributor.advisor	Herijanto Bekti
dc.contributor.author	MUHAMMAD IBRAHIM RANTAU
dc.date.accessioned	2024-06-04T02:59:58Z
dc.date.available	2024-06-04T02:59:58Z
dc.date.issued	2023-02-27
dc.description.abstract	Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan (LP2B) yang tertuang dalam Perda No 5 Tahun 2014 tentang LP2B dan Perda No 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten. Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah trend alih fungsi lahan pertanian yang masih terus terjadi serta ketidaksesuaian antar regulasi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian. Penelitian ini hendak mengevaluasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menggunakan 6 kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, perataan, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana metode penelitian ini relevan untuk mendapatkan gambaran secara holistik tentang bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Provinsi Banten Hasil Penelitian dengan 6 kriteria evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian di Provinsi Banten dalam beberapa hal sudah tidak lagi efektif, efisien, cukup, responsif, merata, serta tepat dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Banten. Tujuan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian belum tercapai mengingat trend alih fungsi masih terjadi dalam skala besar di Provinsi Banten. Temuan Penelitian ini menunjukkan bahwasannya sebuah kebijakan agar dapat dijalankan dengan baik harus memiliki kewenangan penuh terhadap objeknya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya, memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam persoalan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, yang secara teknis menjadi domain Pemerintah Kabupaten/Kota, dan secara kewenangan menjadi domain Pemerintah Pusat.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230200510
dc.subject	Evaluasi kebijakan
dc.subject	Perlindungan Lahan Pertanian
dc.subject	Alih fungsi lahan
dc.title	EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN