Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Yang Melakukan Spin-Off Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

NURMALA KRISTINA

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Yang Melakukan Spin-Off Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.author	NURMALA KRISTINA
dc.date.accessioned	2024-04-23T00:45:33Z
dc.date.available	2024-04-23T00:45:33Z
dc.date.issued	2013-07-23
dc.description.abstract	ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN SPIN-OFF (PEMISAHAN SECARA TIDAK MURNI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Nurmala Kristina 110110080201 Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi berjalannya suatu perusahaan. Dalam hal perusahaan melakukan pemisahan, maka hal tersebut dilarang melanggar kepentingan pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja pada perusahaan yang melakukan pemisahan, dalam hal ini pemisahan tidak murni (Spin-Off) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan penelitian kepustakaan dan menekankan pada tinjauan dari segi ilmu hukum dengan menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaanya dalam praktik Spin-Off perusahaan sah apabila tidak melanggar Pasal 126 ayat (1) UUPT. Namun dalam beberapa kasus Spin-Off yang dilakukan suatu perusahaan tidak sah, karena menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT. Perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang melakukan spin-off diatur dalam Pasal 151 ayat (3) UUK, Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUK, serta Pasal 163 ayat (2) UUK.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/110110080201
dc.subject	ketenagakerjaan
dc.subject	perusahaan
dc.subject	spin-off
dc.title	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Yang Melakukan Spin-Off Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas