Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Permanent URI for this community

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/11

Browse

Browsing Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik by Author "Aam Maryamah"

Now showing 1 - 4 of 4
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) ATAS BELANJA JASA DI BAGIAN KEUANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
    (2015-07-20) INTAN AGNES A S; Aam Maryamah; Tidak ada Data Dosen
    Kelengkapan dokumen-dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maupun dokumen-dokumen lainnya sangat diperlukan dalam pencairan dana. Karena sebagai dasar agar jumlah dana yang dicairkan sesuai dengan yang diajukan oleh pengguna anggaran dalam DPA yang tidak boleh melebihi pagu anggaran serta sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan dana. Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Proses Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Belanja Jasa, untuk mengatasi faktor penghambat Proses Penerbitan SPM, mengetahui dan melihat proses kerja serta kinerja di bagian keuangan DPKAD. Penulisan Laporan Tugas Akhir dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi non partisipatif dan wawancara. Secara garis besar proses dalam penerbitan SPM-LS harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh DPKAD yaitu: penerbitan DPA-SKPD, penerbitan SPD, penerbitan SPP-LS sampai kepada penerbitan SPM-LS untuk nantinya dilanjutkan Penerbitan SP2D-LS guna pencairan dana.tahap pertama Pengujian SPP adalah penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS yang dilampirkan serta melihat kesesuaian dengan DPA SKPD yang terkait serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait. Tahap selanjutnya ialah Pembuatan Rancangan SPM setelah disetujui oleh PA/KPA selanjutnya diotorisasi dan tahap yang terakhir adalah Pengajuan SPM yang dimulai dari pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran cara mengisi. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D. jenis belanja yang terdapat di DPKAD terbagi atas 6 jenis belanja yaitu Belanja Jasa Cleaning Service, Belanja Jasa Makan dan Minuman, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Belanja Jasa Service, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan. Dari beberapa jenis belanja tersebut tidak perbedaan proses dalam penerbitan SPM, yang membedakan ialah jenis-jenis dokumen yang menjadi syarat dari pelaksanaan belanja tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka penulis memberikan saran agar DPKAD mengadakan diklat atau pelatihan kepada para pegawainya tentang bagaimana peraturan dan prosedur yang seharusnya dalam Penerbitan SPM.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENGEMBANGAN PROMOSI DIVISI PARIWISATA PERUM JASA TIRTA JATILUHUR PROVINSI JAWA BARAT
    (2015-10-29) LINGGA PRIMA WIJAYA; Aam Maryamah; Tidak ada Data Dosen
    Perum Jasa Tirta Jatiluhur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, yang kegiatan usahanya menyediakan objek-objek pariwisata untuk wisatawan dalam kota maupun luar kota dan dengan adanya pengembangan promosi . Maka pendapatan dan objek-objek pariwisata akan meningkat dan dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Proses Pengembangan Promosi Divisi Pariwisata Perum Jasa Tirta Jatiluhur Provinsi Jawa Barat”. Tujuan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan promosi pada Perum Jasa Tirta Jatiluhur dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam proses pengembangan promosi beserta alternatif pemecahan masalahnya. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta Jatiluhur tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknik dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengembangan promosi di Perum Jasa Tirta Jatiluhur meliputi beberapa tahap yaitu identifikasi target konsumen, menentukan tujuan promosi, merancang pesan, menentukan total anggaran promosi, membuat keputusan atas bauran promosi, mengukur hasil promosi, mengelola dan mengkordinasikan promosi hal-hal tersebut merupakan suatu proses agar promosi yang dilakukan lebih mudah tersampaikan kepada konsumen. Diharapkan Perum Jasa Tirta Jatiluhur dapat melaksanakan proses pengembangan promosi dengan baik sehingga objek-objek pariwisata yang ditawarkan lebih terkenal di masyarakat selain itu juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang menggunakan objek pariwisata .
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT
    (2015-07-13) RACHMA ULLAMI; Aam Maryamah; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Anggaran yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengamanatkan untuk dilakukannya penyusunan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik dari segi perencanaan dan penganggaran, maka dilakukanlah penyusunan anggaran untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi penanaman modal perizinan terpadu yang dilaksanakan oleh sub bagian perencanaan dan program BPMPT Provinsi Jawa Barat. Penyusunan anggaran akan menjadi pedoman dan mengandung informasi anggaran yang akan digunakan dalam belanja langsung kebutuhan kegiatan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan anggaran kegiatan perencanaan dan evaluasi penanaman modal dan perizinan terpadu, untuk mengetahui hambatan serta upaya yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran kegiatan perencanaan dan evaluasi penanaman modal perijinan terpadu pada sub bagian perencanaan dan program Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis objek dan subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi partisipatif dan wawancara kepada staf hingga kepala sub bagian perencanaan dan program. Proses penyusunan anggaran kegiatan bisa dilakukan apabila telah lengkapnya data-data dari evaluasi dan survey rencana agenda kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, data-data tersebut merupakan input anggaran yang akan disusun kemudian untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi penanaman modal perijinan terpadu. Setelah input anggaran lengkap maka baru bisa dilakukan penyusunan anggaran yang tersusun dalam dokumen Pra-RKA yang merupakan usulan kegiatan dan anggaran sebelum Pagu Anggaran dikeluarkan. Setelah itu dokumen Pra-RKA akan diasistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dilakukan secara bertahap dimulai dari asistensi pada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Administrasi Pembangunan (Adbang), sampai asistensi pada Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat. Anggaran kegiatan yang sudah ditandatangani oleh setiap koordinator TAPD selanjutnya akan diasistensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk disetujui dan akan disahkan menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan siap untuk digunakan. Terdapat beberapa hambatan dalam penyusunan anggaran kegiatan diantaranya penyesuaian akibat perubahan kebijakan baru dalam hal anggaran maupun kegiatan dan prioritas kegiatan yang harus dianggarkan. Penulis dapat memberi saran agar kasubag Perencanaan dan program selalu mengutamakan SDM yang memadai untuk menyusun anggaran dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk prioritas anggaran yang direncanakan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2015 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT
    (2015-06-18) FITRI AYU LESTARI; Aam Maryamah; Tidak ada Data Dosen
    Untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penyediaan dan penggunaan keuangan bagi kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, maka ditempuh proses penyusunan anggaran. Pemerintah daerah telah menetapkan setiap SKPD dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD yang disebut RKA-SKPD. Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015. Metode Penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif , metode deskriptif ini menggambarkan secara rinci proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diamati pada saat praktek kerja lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengacu kepada peraturan-peraturan mengenai RKA, kebijakan dari kementrian dan kepala daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Setelah Pembuatan RKA selesai, RKA akan diasistensi oleh Subbagian Perencanaan dan Program, setelah itu RKA akan diasistensi oleh TAPD yang terdiri dari BAPPEDA, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Keuangan, setelah TAPD menandatangani lembar verifikasi RKA, RKA kembali diasistensi oleh DPRD, apabila DPRD menyetujui RKA tersebut, maka RKA dinyatakan sah menjadi RKA-SKPD. Dalam melaksanakan proses penyusunan RKA, terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti proses penganggaran tidak berbasis data yang valid dan akurat, kebijakan yang berubah-ubah, dan kualifikasi pegawai tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminta. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyusunan RKA, yaitu dilakukan kegiatan untuk membahas tata cara penyusunan program dan kegiatan, membuat kegiatan untuk mensosialisasikan perubahan kebijakan kepada seluruh bidang dan balai, dan mencari pegawai yang sesuai dengan kualifikasi. Penulis memberikan saran untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu, diadakan diklat untuk para kepala bidang dan balai, agar dapat memahami proses penyusunan RKA, dan Kepala Dinas menegaskan agar dalam pembuatan RKA diharuskan untuk mencari data yang valid dan akurat terlebih dahulu, supaya hasil dari program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.