Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Permanent URI for this community

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/11

Browse

Browsing Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 9724
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi dari Kebijakan Ekspor Rokok Indonesia ke Amerika Serikat Terkait Pelarangan Rokok Kretek di Amerika Serikat
    (2006) TEGUH PRABOWO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Teguh Prabowo, Implementasi dari Kebijakan Ekspor Rokok Indonesia ke Amerika Serikat Terkait Pelarangan Rokok Kretek di Amerika Serikat. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Agustus 2013. Penelitian ini akan meneliti kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait disahkannya peraturan pelarangan impor kretek di Amerika Serikat section 907 “Family Smoking Prevention And Tobacco Control Act†, yang diberlakukan pada September 2009. Peraturan ini melarang beredarnya rokok beraroma dan berasa (Flavored Cigarette), kretek adalah salah satu produk yang dilarang di amerika, namun peraturan tersebut tidak melarang beredarnya rokok beraroma dan berasa menthol, yang notabene rokok beraroma dan berasa menthol tersebut adalah salah satu produk rokok unggulan dari Amerika Serikat sendiri dan rokok kretek adalah salah satu produk rokok unggulan Indonesia. Adanya diskriminasi dalam pelarangan tersebut adalah salah satu alasan bagi penulis untuk meneliti penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian: “Bagaimanakah Implementasi dari Kebijakan Ekspor Rokok Indonesia ke Amerika Serikat setelah Pemberlakuan Pelarangan Rokok Kretek di Amerika Serikat? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam kajiannya dengan menggunakan analisis kebijakan luar negeri serta konsep hambatan dagang non tariff dalam menelaah permasalahan penelitian. Data-data penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan dan data resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang membawa masalah tersebut ke pihak WTO dan hasilnya telah dimenangkan oleh Indonesia namun hingga saat ini pintu ekspor terhadap Amerika belum kunjung dibuka kembali oleh sebab itu maka pihak Indonesia sedang mempertimbangkan penggunaan retaliasi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    UPAYA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY PADA MASA KEKETUAAN INDONESIA TAHUN 2011
    (2006) AYA SHOFA ASYSYIFA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Aya Shofa Asysyfa, Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan Sengketa Kepulauan Spratly pada Masa Keketuaan Indonesia Tahun 2011. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Jatinangor. Penelitian ini mengangkat upaya penyelesaian Sengketa Kepulauan Spratly oleh ASEAN pada tahun 2011. Sengketa Kepulauan Spratly adalah sengketa yang telah berlangsung lama dan pada tahun 2011 Sengketa Kepulauan Spratly kembali memanas setelah sempat mereda beberapa tahun. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara dibawah keketuaan Indonesia kemudian berupaya mengadakan berbagai upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang bersengketa demi membuka jalan penyelesaian sengketa permanen selama tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengkaji objek penelitian. Pengumpula data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly selama tahun 2011 namun belum membuahkan hasil maksimal karena terdapat berbagai hambatan. Kata kunci: Sengketa Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, ASEAN, China, 2011, Keketuaan Indonesia, Penyelesaian Sengketa
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGGUNAAN PRIVATE MILITARY COMPANY BLACKWATER OLEH AMERIKA SERIKAT PADA MASA REKONSTRUKSI IRAK 2003-2011
    (2006) RANDY PRADHANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Randy Pradhana, Penggunaan Private Military Company Blackwater Oleh Amerika Serikat Pada Masa Rekonstruksi Irak 2003-2011. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Agustus 2013. Perusahaan yang disebut Private Military Company atau PMC sengaja dibentuk untuk menyediakan jasa tentara bayaran untuk kliennya yang membutuhkan. Sebenarnya PMC bergerak dalam bidang pelatihan, pengamanan, namun juga sering terlibat dalam suatu konflik ataupun pada masa pasca perang (rekonstruksi) atas permintaan klien. Pada tahun 2003 pemerintah AS menggunakan PMC Blackwater pada masa rekonstruksi Irak. Dikarenakan hal di atas karena itu saya mengambil judul Penggunaan Private Military Company Blackwater Oleh Amerika Serikat Pada Masa Rekonstruksi Irak 2003-2011 Dalam penelitian ini saya akan menggunakan konsep Realisme Neoklasik. Penggunaan PMC Blackwater oleh Amerika Serikat dapat diteliti menggunakan Dalam penelitian ini, saya menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan metode explanatory case study dan teori realisme neoklasik. Karena dalam teori ini dijelaskan bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri didasari atas faktor internal dan eksternal dari suatu negara. Sehingga, saya melihat pendekatan Realisme Neoklasik ini dapat dikaitkan dengan judul yang akan saya gunakan. Sejalan dengan fenomena yang akan diteliti, dimana PMC Blackwater yang merupakan aktor non- negara yang digunakan oleh AS pada masa rekonstruksi. Hasil penelitian akan mengetahui alasan-alasan dibalik penggunaan PMC Blackwater oleh AS dimana pengambilan kebijakan luar negerinya didasari dengan faktor internal (domestik) dan eksternal (luar negara).
  • No Thumbnail Available
    Item
    KOORDINASI ANTARA DITLANTAS POLDA METRO JAYA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN DI WILAYAH DKI JAKARTA
    (2006) ARI PRIHATMANTO PERDANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKPelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam lalu lintas banyak masalah menghambat produktivitas masyarakat seperti kecelakaan. Koordinasi antar pihak berwenang sangatlahdibutuhkan. Dalam penyelenggaraan lalu lintas di DKI Jakarta yaitu antara Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan yang berupa wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara ditunjukan kepada Kasubdit Dikyasa PMJ, Kasi Laka Bin Gakkum Ditlantas PMJ, Kepala Bidang Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Pengendalian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta serta Masyarakat pengguna lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Koordinasi yang dilakukan antara Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan lalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan di wilayah DKI Jakarta dilihat dari 4 aspek berdasarkan teori Ateng Syafrudin dapat dikatakan sudah baik. Hal ini terbukti dari berkurangnya angka kecelakaan yang terjadi di lalu lintas DKI Jakarta. Dalam melaksanakan koordinasi untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas lebih jauh lagi, baik Ditlantas PMJ maupun Dishub hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi dan tindakan langsung di lalu lintas, tujuannya untuk mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintasiKata Kunci : Koordinasi, Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG
    (2007) GELAP MOCHAMMAD ERLANGGA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai “Pengaruh BudayaOrganisasi terhadap Kinerja RSUD Kabupaten Serang†. Penelitian inidilatarbelakangi oleh semakin menurunnya kinerja RSUD Kabupaten Serangberdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang yang semakinmenurun. Penurunan kinerja RSUD Kabupaten Serang tersebut dapat dilihat darisemakin menurunnya mutu pelayanan RSUD Kabupaten Serang, menurunnyajumlah pasien masyarakat tidak mampu yang dilayani oleh RSUD KabupatenSerang, serta data evaluasi pasien terhadap kinerja RSUD Kabupaten Serang yangsemakin menurun setiap tahunnya. Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi olehbudaya organisasi RSUD Kabupaten Serang.Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengukur danmenganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja RSUD KabupatenSerang.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian eksplanasi, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaandan studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Teknik pengambilansampel menggunakan teknik penentuan sampel sacara acak berjenjang(Disproportionate Stratified Random Sampling).Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya pengaruh yang kuatantara budaya organisasi dan kinerja organisasi pada RSUD Kabupaten Serang.Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh yang positif dan memiliki arti bahwasemakin baik keadaan budaya organisasi maka kinerja organisasi pada RSUDKabupaten Serang juga akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakinbaik kinerja organisasi pada RSUD Kabupaten Serang, maka budaya organisasi diRSUD Kabupaten Serang akan semakin kuat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya organisasi berpengaruh kuatterhadap kinerja RSUD Kabupaten Serang.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR
    (2007) MENIAR RIZA INDRIANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pengelolaan Sampah di Pasar dengan studi kasus di Pasar Recok Kota Bandung. Penelitian ini bertempat di Pasar Recok yang berada di areal pemukiman Perumahan Umum Cijerah Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan sampah di pasar informal, dimana tidak ada keterlibatan institusi-institusi yang biasanya terlibat dalam pengelolaan pasar kemudian untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sampah di pasar serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah yang timbul di perkotaan dan mudah kita temukan disekitar kita karena setiap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menghasilkan sampah. timbulan sampah bisa menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia sehingga diperlukan pengelolaan sampah. pengelolaan sampah merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat lima aspek yaitu aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang menggambarkan sistem pengelolaan sampah dan aktivitas pedagang sehari-hari. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pasar Recok merupakan pasar yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Timbunan sampah yang muncul akibat akivitas pasar dikelola oleh petugas kebersihan pengelola Pasar Recok setiap hari, sehingga tidak muncul timbunan sampah yang menyebabkan dampak negatif untuk warga. Dalam pengelolaan sampah di Pasar Recok secara teknis hanya dilakukan oleh petugas kebersihan yang dibayar oleh pengelola pasar. Sementara masyarakat yang lain walaupun sebagai penghasil sampah tidak ikut serta secara teknis karena merasa sudah membayar iuran retribusi kebersihan. Hal ini merupakan pola tingkah laku dalam pembersihan lingkungan dari sampah yang berlangsung di Pasar Recok
  • No Thumbnail Available
    Item
    KINERJA APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA STUDI KASUS PADA RELOKASI PASAR BARITO
    (2007) RIFKY MAUBY POETRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    viiABSTRAKPenelitian ini berjudul “Kinerja Aparat Satuan Polisi Pamong Praja ProvinsiDKI Jakarta, Studi kasus pada Relokasi Pasar Barito†. Penelitian ini didasarkan olehkarena melihat citra Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta yang kurang baikdimata masyarakat. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk meneliti kinerja SatpolPP dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum sertamengemban tugasnya sebagai instansi penegak Perda pada kasus relokasi pasarBarito.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganpendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan yangberupa wawancara. Informan-informan dalam penelitian ini antara lain adalah merekayang memegang jabatan pimpinan dalam struktur organisasi Satuan Polisi PamongPraja serta individu dalam masyarakat yang mengetahui langsung bagaimana prosespelayanan penyelenggaraan dan pemeliharahan ketertiban umum. Penelitian inidilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan wilayahTaman Ayodia (ex-Pasar Barito).Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja aparat Satuan PolisiPamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan relokasi Pasar Barito secarakeseluruhan masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan bila ditinjau darikurang tercapainya hasil kinerja yang baik sesuai dengan pengukuran kinerjaberdasarkan 5 indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas,Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Sehingga menghambat pemerintah Provinsi DKIJakarta dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum.Kata Kunci : Kinerja birokrasi publik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKIJakarta
  • No Thumbnail Available
    Item
    ANALISIS PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT INDOMARCO ADI PRIMA (Studi Pada PT Indomarco Adi Prima Kantor Cabang Bandung)
    (2007) MITHA ICHFANY BOERHAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima, yang diduga kurang memberikan masukan kepada staf bawahan oleh atasan. Kurangnya waktu yang disediakan atasan dalam melakukan bimbingan sewaktu penilaian prestasi kerja sedang berlangsung, yang dilakukan dalam satu hari kerja saja, dan kurangnya keterbukaan antara penilai dan karyawan yang dinilai. Sehingga adanya karyawan yang tidak mengetahui hasil prestasi kerjanya sendiri. Penelitian ini mencoba mengali dari karakteristik penilaian prestasi kerja yang baik menurut Henry simamora. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi literatur terhadap buku maupun jurnal yang relevan serta dokumen-dokumen mengenai penilaian prestasi kerja karyawan di PT Indomarco Adi Prima. Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk mengetahui secara garis besar metode penilaian prestasi kerja yang umumnya dilakukan oleh suatu organisasi, khususnya penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh PT Indomarco Adi Prima. Untuk mengetahui cara PT Indomarco Adi Prima menyelesaikan masalah– masalah yang terjadi di dalam penilaian prestasi kerja karyawan dan untuk mengetahui penilaian prestasi kerja yang seharusnya diterapkan di dalam PT Indomarco Adi Prima. Dari penelitian ini, diketahui penilaian prestasi kerja karyawan pada PT Indomarco Adi Prima selama ini sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi oleh PT Indomarco Adi Prima untuk membuat pelaksanaanya bisa maksimal sesuai dengan karakteristik penilaian kerja yang baik dan dapat mendorong kemajuan perusahaan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    RESTRUKTURISASI ORGANISASI PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
    (2008) BAMBANG HERMANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    RESTRUKTURISASI ORGANISASI PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG Bambang Hermanto[1] bhermanto@unpad.ac.id ABSTRAK Penelitian ini berusaha untuk menelaah restrukturisasi organisasi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bermartabat Kota Bandung. Sasaran yang dikaji mengenai masalah human resources; functional resources; technological capabilities; dan organizational abilities. Penelitian bertitiktolak dari data empirik bahwa restrukturisasi PD Pasar Bermartabat belum memberi hasil sesuai harapan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih mengutamakan penggambaran suatu peristiwa berdasarkan pemahaman atas proses daripada hasil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknis analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan paparan hasil penelitian menyatakan bahwa restrukturisasi organisasi PD. Pasar Bermartabat dilihat dari aspek human resources, functional resesources, technological capabilities, dan organizational abilities sebagian menentukan adanya capaian yang menjadi harapan Pemerintah Kota Bandung. Human resources bagian integral dari strategi pencapaian tujuan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Functional resesources bagian dari upaya meningkatkan komitmen PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Technological capabilities wujud dari kesungguhan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Organizational abilities sebagai upaya aktif seluruh komponen dalam rangka membangun nilai kompetitif PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Restrukturisasi organisasi Badan Usaha Milik Daerah yang efektif tidak lepas dari aspek ‘mentalitas’ pimpinan dan staf untuk siap sedia memajukan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung Kata kunci : restrukturisasi organisasi, human resources, functional resources, technological capabilities, dan organizational abilities. [1]Program Doktor Ilmu Adminsistrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Email: bhermanto@unpad.ac.id
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENCAIRAN GAJI DI BIRO SARANA DAN PRASARANA POLISI DAERAH JAWA BARAT
    (2008) IPAN GARMAWAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Biro Sarana dan Prasarana (Sarpras) Polda Jawa Barat yang dulu dikenal dengan nama Biro Logistik Polda Jawa Barat, termasuk salah satu Badan Staf dan Pelaksana di tingkat Polda Jawa Barat. Biro Sarana dan Prasarana (Sarpras) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan logistik yang meliputi pembinaan materil, fasilitas dan jasa dilingkungan Polda. Pegawai yang bekerja di Biro Sarpras Polda Jawa Barat terdiri dari anggota Polri dan PNS. Dalam pembayaran gaji pegawai, terdapat potongan-potongan gaji untuk setiap pegawai, baik anggota Polri maupun PNS, sehingga dijadikan objek dalam pelaksanaan praktek kerja dan menjadikan bahan laporan tugas akhir dengan judul” Proses Pencairan Gaji Pegawai Polri dan PNS di Polda Jawa Barat”. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara sehingga dapat disimpulkan bahwa pencairan gaji pegawai telah berjalan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan besarnya potongan gaji pegawai Polri dan PNS telah diatur dalam peraturan, terdiri dari : potongan terpusat yang terdiri dari tunjangan beras; potongan dana dipusatkan yang terdiri dari Dana Pensiun (DP) sebesar 4,75% dari gaji pokok, Tunjangan Hari Tua sebesar 2% gaji pokok, dan Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) sebesar 3,25% gaji pokok serta potongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa faktor hambatan dalam proses penetapan besarnya potongan gaji pegawai, diantaranya yaitu rendahnya kesadaran personel Polri, Sistem pemungutan potongan dari gaji personel yang (mungkin) sulit dipahami oleh personel Polri dan Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena adanya faktor hambatan tersebut, maka penulis mencari upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu mengoptimalkan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat terutama Karolog di Biro Sarpras Polda Jabar, karena melalui sosialisasi ini akan mengetahui sejauh mana respon pegawai terhadap pemberlakuan penetapan besarnya potongan gaji setiap personel Polri dan PNS, sekaligus dapat menjadi sarana untuk menampung aspirasi dari tiap-tiap personel demi tercapainya keberhasilan pajak di Biro Sarpras. Dan akhirnya penulis bisa menyatakan bahwa proses penerapan besarnya potongan gaji pegawai Polri dan PNS di Polda Jawa Barat sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan baik.
  • No Thumbnail Available
    Item
    SOFT POWER REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DI DALAM KEBIJAKAN WHITE PAPER ON ENERGY TAHUN 2007 CHINAS ENERGY CONDITIONS AND POLICIES TERKAIT DENGAN ENERGI TERBARUKAN
    (2008) SHENNA CHRISTY PUJIANTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKShenna Christy Pujianti, Soft Power Republik Rakyat China (RRC) Di Dalam Kebijakan White Paper on Energy Tahun 2007 “China’s Energy Conditions and Policies†Terkait Dengan Energi Terbarukan. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor September 2013.Penelitian ini membahas mengenai bagaimana soft power Republik Rakyat China (RRC) di dalam kebijakan White Paper on Energy tahun 2007 “China’s Energy Conditions and Policies†terkait dengan energi terbarukan dengan menggunakan metode persuasi dari Aristoteles sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menghasikan penjelasan mengenai perilaku subjek penelitian dalam bentuk analisis deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah paparan mengenai soft power RRC yang terdapat di dalam white paper on energy 2007. Pada akhir penelitian ini, peneliti menemukan adanya aspek beauty, benignity, dan brilliance di dalam white paper on energy 2007 yang merefleksikan citra RRC sebagai negara berkembang yang bertanggung jawab.(Kata Kunci: Soft Power; Soft Power Currencies, Retorika, Kebijakan Luar Negeri)
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kebijakan Iran di Selat Hormuz Dalam Upaya Mempertahankan Program Nuklir dari Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa
    (2008) RAVKY ADI PERMATO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKRavky Adi Permato. Kebijakan Iran di Selat Hormuz Dalam Upaya Mempertahankan Program Nuklir Dari Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Nuklir menjadi salah satu perhatian dalam kapabilitas negara sejak digunakan pertama kali pada Perang Dunia II. Nuklir yang awalnya digunakan sebagai senjata dapat juga digunakan sebagai sumber pembangkit energi, namun kecurigaan terhadap negara yang mengembangkan nuklir selalu ada. Di dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana Iran mempertahankan program nuklir yang untuk tujuan damai dari kecurigaan pihak-pihak lain bahwa Iran akan mengembangkan senjata.Iran mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai sebagai kepentingan nasional terutama untuk sumber energi, namun program nuklir tersebut dicurigai bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Kecurigaan terhadap program nuklir Iran berujung pada keluarnya sanksi oleh DK PBB dari tahun 2006 hingga 2010. Untuk mempertahakan kepentingan nasionalnya, Iran mengeluarkan ancaman akan menutup Selat Hormuz apabila sanksi terhadap Iran terus berlanjut.Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, pendekatan geopolitik dan metode kualitatif analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa Selat Hormuz wilayah yang sangat strategis secara geopolitik dan Iran memanfaatkan Selat Hormuz dengan menggunakan pernyataan ancaman dan latihan militer sebagai bentuk deterrence sehingga DK PBB tidak menjatuhkan sanksi lagi, sehingga program nuklirnya yang bertujuan damai tetap berlangsung.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kepentingan Indonesia Dalam Merespons Pemberlakuan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2010-2013
    (2008) ANNISA NASTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    iiiABSTRAKANNISA NASTI. 170210080044. Kepentingan Indonesia Dalam Merespons Pemberlakuan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2010-2013. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2013.Pada tanggal 22 Juni 2010 pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pembentukan panel pada badan penyelesaian sengketa WTO sebagai respons terhadap diberlakukannya Family Smoking Prevention and Tobacco control Act (FSPTCA) oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemberlakuan peraturan FSPTCA menyebabkan terhentinya ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat dan menyebabkan kerugian bagi Indonesia.Respons pemerintah Indonesia terhadap pemberlakuan FSPTCA merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini melihat respons yang dilakukan oleh Indonesia melalui perspektif neoliberal institusionalisme dengan mengedepankan unsur kepentingan dan keterlibatan WTO sebagai organisasi internasional dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepentingan Indonesia yang mendasari responsnya terhadap pemberlakuan FSPTCA melalui WTO. Dalam penelitian ini peraturan FSPTCA merupakan stimulus yang dipersepsikan negatif oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya mendasari respons pemerintah Indonesia. Persepsi negatif pemerintah Indonesia tidak terlepas dari terancamnya kepentingan Indonesia terkait rokok kretek akibat peraturan FSPTCA. Industri rokok menyumbang devisa bagi Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara melalui cukai. Oleh karena itu Indonesia berkepentingan untuk mengamankan pasar rokok kretek di luar negeri sebagai salah satu sumber pendapatan negara.Kata Kunci : Kepentingan, Respons, Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, World Trade Organization
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG 2011 NATIONAL DEFENSE PROGRAM GUIDELINES (NDPG) MENGHADAPI MODERNISASI MILITER REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DAN NUKLIR KOREA UTARA
    (2008) RIZKY PRATAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKTransformasi dalam lingkungan regional dan global telah mengubah persepsi ancaman Jepang, khususnya menghadapi modernisasi militer RRC dan program nuklir Korea Utara. Pada Desember 2010, Jepang menggeluarkan National Defense Program Guidelines for FY 2011 and Beyond (NDPG 2011). Kebijakan ini mendorong Japan Self Defense Force (JSDF) untuk lebih proaktif, fleksibel, dan cepat dalam menghadapi setiap ancaman, baik di darat, laut, maupun di udara.Melalui studi kasus penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan mngeksplorasi fenomena perubahan kebijakan pertahanan Jepang. NDPG 2011 secara umum tidak merubah struktur fundamental dari kebijakan pertahanan nasional Jepang. Kebijakan tersebut muncul menghadapi ancaman dari RRC dan Korea Utara, dimana ancaman nuklir Korea Utara tampaknya relatif lebih mengancam dibandingkan dengan peningkatan kapabilitas militer RRC. JNDPG tersebut juga menjadi panduan bagi militer Jepang untuk dapat berperan lebih besar lagi dalam tataran internasional. Hal ini tentu tetap dalam kerangka alliansi dengan AS dan perlindungan nuklir yang disediakan AS atas Jepang.Kata Kunci: Jepang, NDPG, Korea Utara, militer RRC
  • No Thumbnail Available
    Item
    ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DALAM SIX-PARTY TALKS KRISIS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA: PERSPEKTIF NEOREALISME
    (2008) MAS RUSDANAR S P; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Mas Rusdinar Septia Pradana. Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Six-Party Talks Krisis Senjata Nuklir Korea Utara. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung, Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Rusia pada krisis senjata nuklir Korea Utara. Hal ini terkait dengan pembentukan Six-Party Talks sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Dalam penelitian ini, cara pandang atau pendekatan yang digunakan adalah Neo- Realisme. Pendekatan Neo-Realisme tersebut dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan luar negeri Rusia mendukung penyelesaian krisis senjata nuklir Korea Utara secara damai/diplomasi yaitu dengan menggunakan dan mengoptimalkan forum Six-Party Talks.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROGRAM DISCOVERY MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 2015 SEBAGAI ALAT DIPLOMASI PUBLIK DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA INDONESIA
    (2008) ARIF AIRLANGGA PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Studi diplomasi dalam hubungan internasional merupakan suatu studi yang mempelajari negosiasi antara satu negara dengan negara lain agar dapat tercapai kepentingan nasional dari suatu negara di berbagai bidang. Melalui perbedaan kebutuhan antar antar negara, masing – masing negara akan mengalami saling ketergantungan. Bahkan, pola interaksi tersebut tidak hanya dibuktikan dengan hubungan antarnegara saja, tetapi dibuktikan dengan hubungan antar aktor negara dan non – negara di saat yang bersamaan. Paska perang dingin, agenda – agenda internasional mengalami perkembangan dan salah satu yang difokuskan dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan soft power dalam diplomasi publik dimana dijabarkan ke dalam tiga dimensi, yakni dimensi komunikasi sehari – hari, komunikasi strategis dan hubungan jangka panjang guna mencitrakan pariwisata Indonesia. Sesuai dengan misi kementrian luar negeri untuk menjalankan diplomasi publik agar meningkatkan citra Indonesia, adanya komunikasi antarbangsa yang terjadi melalui berbagai media dirasa dapat membentuk citra dari Indonesia, khususnya citra pariwisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata internasional. Pengembangan dan pengenalan pariwisata dan kebudayaan di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena tercipta lapangan kerja baru bagi warga – warga sekitar, investasi, peningkatan nilai ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya kerjasama yang terjadi antara Museum Konperensi Asia Afrika dan AIESEC Komite Lokal Bandung melalui program Discovery: Millennim Development Goals (MDGs) 2015 untuk menjalankan salah satu misi diplomasi publik kepada mahasiswa – mahasiswa asing yang datang ke Bandung dapat menjadi suatu wadah yang bertujuan untuk bertukar pikiran atas perbedaan perspektif yang ada di negara lain, sekaligus mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Indonesia ke kancah internasional.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM MENINGKATKAN INVESTASI KOREA SELATAN DI INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA AKFTA(ASEAN KOREA TRADE AREA)
    (2008) PRITA MEGIANTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Prita Megianti, Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan dalam Meningkatkan Investasi Korea Selatan di Indonesia Pasca Terbentuknya AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Area). Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Desember 2013. Kerjasama dapat terjalin oleh suatu negara dengan negara lain karena kesadaran bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Penelitian ini membahas mengenai hubungan kerjasama investasi Korea Selatan di Indonesia pasca terbentuknya ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). Indonesia sendiri sebagai salah satu negara ASEAN telah meratifikasi dan membuat peraturan nasional terkait persetujuan AKFTA. Dengan meratifikasi AKFTA ini, Indonesia secara nyata telah membuka hubungan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan yang lebih komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah complex interdependence yang memandang bahwa pentingnya untuk meminimalisir kekuatan militer sebagai alat kebijakan dan dan memaksimalkan ekonomi dan bentuk lain dari kesalingketergatungan untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan. Penjelasan tersebut ditulis secara deskriptif dengan pengumpulan data dari sejumlah sumber, termasuk studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan pasca AKFTA telah mempengaruhi dinamika investasi Korea Selatan di Indonesia. Dalam investasi Korea Selatan di Indonesia juga terlihat adanya saling ketergantungan antara kedua belah pihak. Namun Indonesia kurang mampu memanfaatkan secara maksimal peluang yang ada, sehingga hanya memperoleh sedikit keuntungan dari AKFTA.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH TERKAIT KONFLIK PADA MASA PEMERINTAHAN BASHAR AL-ASSAD: PERSPEKTIF DEFENSIVE NEOREALISME
    (2008) MOCHAMAD JUSSI T N; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Mochamad Jussi Thorolf Nyfors, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Suriah Terkait Konflik Pada Masa Pemerintahan Bashar Al-Assad: Perspektif Neorealisme. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, September 2013. Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan luar negerinya terkait konflik yang terjadi di Suriah, tidak mengambil langkah untuk melakukan intervensi militer. Hal tersebut terlihat dari pengambilan kebijakan luar negeri yang berupa pemberian bantuan kemanusiaan terhadap Masyarakat Suriah dan penanggulangan serta pemusnahan senjata kimia yang dimiliki Pemerintah Suriah oleh Amerika Serikat melalui OPCW. Penelitian ini berfokus terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik yang terjadi di Suriah sebagai tindakan dalam membantu Masyarakat Suriah dan memusnahkan senjata kimia yang dimiliki oleh Pemerintah Suriah. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis fokus penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan proses penulisan analisis deskriptif. Proses penulisan dimulai dengan penentuan unit analisis, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi internet, dan wawancara. Pengujian validitas dan reliabilitas data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data digunakan untuk memilih dan membandingkan data-data yang didapat melalui sumber yang berbeda, sebagai upaya dalam menghilangkan keraguan dan meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Melalui perspektif defensive neorealism, terkaji bahwa pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik yang terjadi di Suriah tidak dilakukan melalui langkah intervensi militer. Amerika Serikat hanya mengecam tindakan yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad terhadap masyarakat Suriah, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan upaya dalam menanggulangi serta memusnahkan senjata kimia yang digunakan oleh Pemerintah Suriah, melalui bantuan dari Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), terkait penggunaan senjata kimia oleh pihak Pemerintah Suriah yang membunuh banyak dari Masyarakat Suriah di beberapa kota di Suriah pada tanggal 21 Agustus 2013. Kerugian yang akan dialami oleh Amerika Serikat apabila mengambil langkah melakukan intervensi militer dalam Konflik Suriah adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan intervensi militer tersebut sangatlah besar. Amerika Serikat dalam proses pemulihan perekonomian diakibatkan oleh biaya besar yang harus terus dikeluarkan untuk militer Amerika Serikat yang berada di Aghanistan dan Irak terkait invasi militer yang dimulai pada era pemerintahan George W. Bush.
  • No Thumbnail Available
    Item
    UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA REZIM KHMER MERAH TAHUN 1975 1979 OLEH KAMBOJA DALAM PENGADILAN CAMPURAN THE EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURT OF CAMBODIA (ECCC)
    (2008) GEDE ADHYSIMA KRISNA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ivABSTRAKGEDE ADHYSIMA KRISNA, 170210080149, Upaya Penegakan Hukumterhadap Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Rezim Khmer Merah Tahun1975 – 1979 oleh Kamboja dalam Pengadilan Campuran The ExtraordinaryChambers in The Court of Cambodia (ECCC). Jurusan Hubungan Internasional,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor,November 2013.Isu HAM selalu menjadi bagian integral dalam penyelesaian konflik. Salahsatunya penyelesaian isu pelanggaran HAM yang terjadi semasa konflik KhmerMerah di Kamboja pada tahun 1975 – 1979. Pada dasarnya konflik Khmer Merahmerupakan konflik yang bersifat domestik, namun tindakan pelanggaran HAMyang dilakukan Khmer Merah ternyata bertentangan dengan perlindungan HAMinternasional. Meskipun peristiwa telah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu,negara Kamboja tetap berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum ataspelanggaran HAM tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukanpemerintah Kamboja dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasuspelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 –1979. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: bagaimana upayaKamboja dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaranHAM yang dilakukan rezim Khmer Merah pada tahun 1975 – 1979. Dalam upayamengkaji dan memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan metodepenelitian kualitatif menurut John W. Creswell. Data peneliti kumpulkan melaluiwawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan penegakanhukum terhadap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim KhmerMerah pada tahun 1975-1979, Pemerintah Kamboja mengajukan permohonanasistensi kepada PBB tertanggal 21 Juni 1997. Sebagai tindak lanjut daripermohonan Kamboja, PBB membentuk tim ahli untuk menginvestigasi kasus ini.Tim ahli merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional namunditolak oleh Kamboja dengan alasan Kamboja tetap ingin berperan dalam prosespenegakan hukum. Akhirnya disepakati pembentukan sebuah pengadilancampuran bernama Extraordinary Chambers in The Court of Cambodia (ECCC)yang bertujuan untuk mengadili pemimpin senior Khmer Merah dan atau orangyang dianggap paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadipada tahun 1975-1979.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM, pengadilan campuran,penegakan hukum
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
    (2008) MUHAMMAD AMALUDDIN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada implementasi kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan SKTS tersebut merupakan kebijakan yang awalnya bernama KIPEM, namun dalam pelaksanaannya masih banyak penduduk pendatang yang belum terdaftar sebagai penduduk sementara di kota Bandung dengan memiliki SKTS tersebut. Selain sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar ketika ada operasi yustisi belum sepenuhnya membuat jera. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian Implementasi kebijakan SKTS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung adalah implementasi kebijakan dari George Edward III, yang dimensi kebijakannya dikutip dari Winarno bahwa untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif maka harus ada 4 persyaratan yang dipenuhi yaitu Struktur birokrasi (bereucracy structure), sumber daya (resources), Disposisi (disposition), Komunikasi (communication). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi), teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan perimbangan tertentu. Teknik pengolahan data menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu mereduksi data (data reduction), kemudian menyajikan data (data display), dan terakhir mengambil kesimpulan (conclusion, drawing/verification). Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan SKTS ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dari model implementasi kebijakan dari teori yang digunakan. SDM merupakan faktor klasik yang masih menjadi ganjalan kebijakan SKTS tersebut. Implementasi kebijakan SKTS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung terutama dari bidang yang tupoksi pelaksanaan kebijakannya ada di Bidang Mobilitas dan Bidang Pengendalian masih merasa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena pelaksanaan kebijakan SKTS ini seharusnya harus lebih menjemput bola kepada penduduk pendatang, namun juga masih banyak jadwal-jadwal pengawasan seperti operasi simpatik ataupun operasi yustisi belum terealisasi setiap bulannya.