Hubungan Internasional (S3)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/119

Browse

Browsing Hubungan Internasional (S3) by Author "ANI W SOETJIPTO"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEGAGALAN JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL DALAM KASUS HAK ASASI MANUSIA PAPUA (2009-2014)
    (2017-10-20) ANI W SOETJIPTO; Yanyan Mochamad Yani; Arry Bainus
    Disertasi ini membahas peran Jaringan advokasi transnasional HAM Papua dalam menekan pemerintah Indonesia pada periode 2009-2014. Secara khusus penelitian ini juga membahas bagaimana respon dari pemerintah Indonesia terhadap tekanan TAN tersebut dan menganalisa terjadi atau tidaknya efek boomerang. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah kerangka yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1999) tentang jaringan advokasi internasional (TAN) dan kerangka yang dikembangkan oleh Risse, Ropp dan Sikkink (2007) tentang the power of human rights dalam mengubah kebijakan domestik satu negara. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara jaringan KNPB di Papua dengan kelompok perlawanan Free West Papua Campaign (FWPC)/International Lawyers for West Papua (ILWP)/International Parliament for West Papua (IPWP). Temuan studi menunjukkan bahwa jaringan advokasi TAN HAM Papua gagal mengubah kebijakan Indonesia sesuai dengan agenda advokasi mereka. Political opportunity structure tidak menunjukkan dukungan pada agenda advokasi mereka. Efek boomerang pun tidak terjadi. Kebijakan advokasi HAM Papua di respon pemerintah dengan represi pada aktivis KNPB. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dari advokasi TAN HAM tersebut karena tidak adanya (struktur kesempatan politik yang cukup) yaitu tidak adanya dukungan di lingkup nasional. Isu pelanggaran HAM Papua tidak menjadi isu publik yang mendapat dukungan luas. Selain itu proses sosialisasi norma HAM tidaklah berjalan linear mengikuti garis spiral seperti yang di tawarkan oleh Risse, Ropp and Sikkink. Kasus Papua menunjukkan sosialisasi norma HAM melibatkan proses bargaining dan konsesi. Di Indonesia proses tersebut tidak dapat berjalan.