Hubungan Internasional (S3)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/119

Browse

Now showing 1 - 20 of 102

Aksesibilitas Pemilu Legislatif Tahun 2014 bagi Penyandang Disabilitas di Provinisi Jawa Barat
(2016-07-22) YAYAT HIDAYAT; Nasrullah Nazsir; Dede Mariana
ABSTRAK Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan aksesibilitas pemilu bagi kaum disabilitas. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di tingkat internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) sebagai payung hukum yang jelas sebagai dasar dilaksanakannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas jelas dalam menyampaikan hak-hak asasi penyandang disabilitas. Dengan meratifikasi hasil konvensi universal tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen memenuhi hak politik disabilitas, yakni melalui pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Analisis penelitian ini dibantu dengan beberapa teori, di antaranya, teori demokrasi, teori partisipasi politik, dan teori pemilihan umum. Dijelaskan pula di dalamnya terkait karakteristik disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekat kualitatif yang memudahkan penulis menggali berbagai informasi dari berbagai informan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan FGD yag mengundang berbagai instansi dan organisasi terkait, di antaranya, instansi pemerintah, KPU, KPU kabupaten/kota, dan organisasi penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan pada aspek pelaksanaan aksesibilitas pemilu yakni pendataan pemilih disabilitas tidak akurat, minimnya informasi dan sosialisasi tentang pemilu, penyediaan fasilitas/alat bantu yang tidak sesuai dengan jenis dan karakteristik kecacatan, sarana-prasarana yang terbatas, serta lemahnya pemahaman sebagian petugas dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Di samping itu, terdapat kultur masyarakat yang memandang anggota keluarga disabel sebagai aib keluarga menjadi penghambat pemenuhan hak-hak politik disabilitas. Hal-hal yang dapat disarankan pada penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi perlu diterapkan agar dapat meningkatkan dan memudahkan kelompok disabilitas berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi disabilitas bukan hanya untuk memilih, melainkan juga hak untuk dipilih (to be elected) agar bisa ikut menentukan kebijakan yang terkait kehidupan kelompok disabilitas. Untuk itu, kebijakan affirmative action tentang hak disabilitas untuk dipillih dalam pemilu harus menjadi terobosan dalam kebijakan politik di Indonesia. Kata Kunci : penyandang disabilitas, aksesibilitas pemilu, hak-hak politik ABSTRACT The government`s obligation is to provide disability access for the elections to be agreed at the international level through the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. By ratifying the convention universal result, the Indonesian Government committed to comply with the disabilities political rights through the implementation of electoral access for disabilities. The analysis of this study helped with several theories including the theory of democracy, political participation theory and the theory of general elections. Also described therein disability-related characteristics. This research method using qualitative facilitate closers writers gather information from various informants. The technique of collecting data through interviews and focus group invited the various agencies and related organizations including government agencies, KPU regency / city, and disability organization. The results of this study indicate there are weaknesses in aspects of the electoral operations access to the collection of voters disabilities are not accurate, the lack of information and dissemination of elections, provision of facilities / tools that are not in accordance with the type and characteristics of the disability, facilities are limited, and a weak understanding of most officers in providing services to persons with disabilities. In addition, there is a culture of people who looked at family members as a family disgrace disable become an obstacle to the fulfillment of political rights disabilities. The points can be suggested in this study, that the use of information technology needs to be applied in order to improve and facilitate disability groups to participate in the elections. Participation disabilities not only to vote but also the right to be elected in order to determine policy related disability group life. For that an affirmative action policy on disability rights to be elected in the election should be a breakthrough in the political policy in Indonesia. Keyword : disabilities, accessible election, political rights
dekonstruksi, logosentrisme, grand-narrative, oposisi biner, fragmentasi.
(2017-12-07) P Y NUR INDRO; Rusadi Kantaprawira; Obsatar Sinaga
Neo-Realisme sebagai sebagai pemikiran Waltz yang tertuang dalam berbagai tulisannya, menjadi fondasi pemecahan permasalahan dan pembangunan teori dalam ilmu Hubungan Internasional. Dengan adanya fondasi yang diterima dengan kuat, area permasalahan hubungan internasional hanya akan berkisar sejauh cakupan Neo-Realisme. Selain itu dengan adanya fondasi suatu perspektif tertentu yang dalam hal ini adalah Neo-Realisme Waltz, perkembangan pemikiran dan teori ilmu Hubungan Internasional akan menempuh jalur linier dan tidak mampu merambah keluar dari fondasi yang telah ditentukan. Analisis dan perkembangan teori ilmu Hubungan Internasional hanya terkungkung terutama oleh struktur sistem internasional, anarki, self-help. Selain itu juga oleh kausalitas bahwa struktur sistem internasional menentukan perilaku negara-negara, serta penyebaran senjata nuklir yang perlahan-lahan akan memunculkan perdamaian. Pemikiran Waltz yang menggunakan landasan Positivisme-Logis dan Strukturalisme de Saussure ini memiliki kecenderungan untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan nilai dari fenomena hubungan internasional. Selain hal tersebut, Waltz berorientasi kepada Behavioralisme untuk membangun pola-pola dari fenomena hubungan internasional. Waltz juga terpengaruh oleh Saintifisisme, sehingga berusaha membangun hubungan sebab-akibat berdasarkan pola-pola yang telah dimiliki. Landasan berfikir Waltz tersebut di atas, menyebabkannya mengingkari sejarah dan mengutamakan fakta empiris. Dalam hal ini dapat dipertanyakan lebih lanjut, apakah hasil analisis dan teori yang dibangun Waltz dalam ilmu Hubungan Internasional dapat bersifat utuh? Dalam penelitian kualitatif ini, tekanan utama diletakkan pada kritik terhadap pemikiran Neo-Realisme Waltz sebagai fondasi ilmu Hubungan Internasional. Kritik yang dilakukan peneliti menggunakan perspektif Pos-Strukturalisme Derrida yang mampu menggapai metafisika kehadiran dalam pemikiran Waltz. Metode dekonstruksi peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mengkritisi pemikiran Waltz terutama berkaitan dengan logosentrisme yang mengarah kepada grand-narrative serta bangunan oposisi biner Waltz. Dalam hal ini, kritik dengan menggunakan dekonstruksi tidak mengarah kepada nihilisme yang sama sekali tidak mengakui adanya kebenaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Neo-Realisme yang dinyatakan oleh Waltz sebagai satu-satunya teori dalam ilmu Hubungan Internasional tidak dimungkinkan. Dengan dekonstruksi Derrida terungkap bahwa Waltz tidak akan mampu mempertahankan makna tunggal Neo-Realisme sebagai pusat perkembangan hubungan internasional karena dengan menyatakan pemikirannya kepada orang lain, akan ditafsirkan secara subyektif. Dalam hal ini menurut Pos-Strukturalisme terdapat the death of writer, sehingga Waltz tidak bisa menuntut pemikirannya dimaknakan dan diposisikan seperti yang diinginkannya. Selain hal tersebut, dengan dekonstruksi Derrida, pemikiran Neo-Realisme Waltz tidak dimungkinkan untuk berdiri sendiri tanpa kaitan dengan teks-teks lainnya dalam multiplisitas. Makna teori Neo- Realisme Waltz baru ada bila berkaitan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang lainnya, karena teori selalu memiliki sejarah.
Desentralisasi dan Partisipasi: Studi Tentang Desentralisasi Politik dan Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019
(2015-12-22) ANDI YUSRAN; Rusadi Kantaprawira; Dede Mariana
ABSTRAK Sejak tahun 2001, Indonesia adalah termasuk salah satu negara demokrasi baru yang menjalankan sistim pemerintahan yang desentralistik, Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi adalah diberikannya wewenang kepada daerah otonom (provinsi maupun kabupaten dan kota) untuk merumuskan kebijakan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan objektif daerahnya. Masalahnya adalah apakah implementasi desentralisasi (desentralisasi politik) tersebut telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pengguliran kebijakan desentralisasi di tingkat lokal? Studi ini menaruh perhatian utama kepada upaya mendeskripsikan perjalanan desentralisasi, khususnya desentralisasi politik di tingkat lokal, dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau, studi ini bertujuan (1) Mendapatkan deskripsi tentang implementasi kebijakan desentralisasi politik yang digulirkan pemerintah pusat tahun 2001 dan gambaran tentang partisipasi politik, (2). Mendapatkan penjelasan tentang relasi antara desentralisasi politik (perumusan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019) dengan partisipasi politik (partisipasi publik dalam perumusan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019). Dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau sebagai informannya, penelitian ini menemukan beberapa hal; Pertama, Implementasi kebijakan desentralisasi politik di Provinsi Riau belum mampu memfasilitasi bagi terwujudnya model perumusan kebijakan yang demokratis, khususnya dalam perumusan kebijakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, model perumusan kebijakan yang berlangsung dalam perumusan kebijakan RPJMD tersebut masih bersifat elitis (model elitis). Kedua; Koloborasi antara visible power SKPD) dan hidden power (orang dilingkara aktor dengan dua kepentingan yang berbeda yang kemudian menjadikan perumusan kebijakan RPJMD Riau tahun 2014-2019 (yang elitis) berlangsung di ruang yang tertutup (closed space). Ketiga, Model perumusan kebijakan yang elitis dan tertutup yang berlangsung dalam perumusan kebijakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 memberikan implikasi lanjutan kepada minimal dan terbatasnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan RPJMD tersebut. Partisipasi publik dalam perumusan RPJMD tersebut masih bersifat semu (degree of tokenism) atau masih pada taraf consultation. Kata Kunci: desentralisasi, desentralisasi politik, kebijakan publik dan partisipasi politik.
DINAMIKA POLITIK DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH (PILEGDA): (Studi Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Daerah di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupat
(2020-01-09) M. FADHILLAH HARNAWANSYAH; Nasrullah Nazsir; Dede Mariana
Dalam dinamika politik daerah dan sistem pemilihan umum legislatif daerah (Pilegda) saat ini ditemukan permasalahan adanya kondisi yang tidak harmoni antara format sistem Pilegda dengan format sistem pemerintahan daerah (Pemda), sehingga menimbulkan rendahnya perwakilan politik masyarakat daerah oleh legislatornya. Berlandaskan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Dinamika politik daerah dan Pilegda: studi perbandingan pelaksanaan sistem Pilegda di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang dinamika politik daerah dan sistem Pilegda yang ideal dan harmoni dengan sistem Pemda, yang dapat digunakan di masa depan; dengan tingkat keterwakilan politik yang tinggi, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan sistem Pilegda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi partisipan langsung, dan dokumentasi; agar dapat memberikan data yang lebih akurat dan mendalam. Dalam kajian ini, peneliti melakukan proses analisis data dengan metode triangulasi, baik dari informan dan dokumentasi, maupun observasi langsung untuk melakukan verifikasi data. Pada akhirnya, peneliti menyimpulkan bahwa sistem Pilegda yang ideal dengan sistem Pemda saat ini adalah sistem Pilegda model semi-distrik. Kemudian, peneliti juga menyimpulkan bahwa secara politis, sistem Pilegda dan sistem Pemda saat ini masih belum harmoni. Oleh karena itu, perbaikan sistem ini harus didukung juga oleh penyelenggaraan Pilegda yang berkualitas, berintegritas, profesional, jujur, dan adil. Di mana hal ini akan melahirkan legislator daerah yang memiliki tingkat keterwakilan politik yang tinggi terhadap konstituennya, dan sekaligus dapat efektif dalam penyelenggaraan Pemda
DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP JEPANG DALAM INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) TAHUN 2003-2019
(2021-03-23) SHANTI DARMASTUTI; Arry Bainus; R. Dudy Heryadi
IJEPA sebagai kesepakatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang belum memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan Indonesia. Manfaat yang tidak optimal ini terutama disebabkan oleh diplomasi ekonomi yang tidak efektif. Sudah banyak kajian yang melihat manfaat FTA baik dari sisi yang menguntungkan maupun merugikan bagi satu negara. Namun dari beberapa kajian yang telah dilakukan, kajian-kajian yang ada baru memotret secara parsial dari tahapan-tahapan dalam diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami diplomasi ekonomi suatu negara, kita perlu melihat diplomasi ekonomi sebagai suatu sistem dari keseluruhan proses yang melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi preparation, framing, agenda setting, negosiasi, ratifikasi dan enforcement. Studi ini melihat hasil dari IJEPA yang digambarkan secara keseluruhan seperti dalam sistem. Fokus permasalahan dalam disertasi ini adalah “Bagaimana tahapan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Jepang dalam pembentukan dan negosiasi IJEPA terutama pada perdagangan barang dan MIDEC”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah memahami dan menganalisis tahapan diplomasi ekonomi Indonesia dalam pembentukan dan negosiasi IJEPA terutama pada perdagangan barang dan MIDEC. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tahapan diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam IJEPA. Analisis dilakukan pada proses input sampai dengan outcome IJEPA. Penelitian ini juga mendeskripsikan tentang pola-pola keterlibatan para aktor internal dalam proses tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan para informan yang terlibat dalam proses negosiasi IJEPA. Simpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah melakukan semua tahapan diplomasi ekonomi dari preparation sampai dengan peninjauan ulang dari IJEPA. Kelemahan dalam koordinasi dan konsolidasi domestik mewarnai dari tahapan-tahapan dalam diplomasi ekonomi. Sebagai kesepakatan bilateral pertama, terdapat pemahaman serta persepsi yang berbeda terhadap kesepakatan IJEPA. Di samping itu, perundingan terkait MIDEC juga mengalami tantangan tersendiri mengingat perundingan MIDEC baru dimulai pada saat perundingan perdagangan barang sudah berjalan. Penelitian ini juga menawarkan tahapan diplomasi ekonomi yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan sistem dalam mensistematiskan tahapan pembuatan keputusan dan negosiasi internasional dalam kesepakatan ekonomi bilateral. Tahapan input serta review atau peninjauan ulang kesepakatan menjadi tahapan baru yang ditambahkan dalam diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, lingkungan eksternal dan internal yang menjadi input dalam terbentuknya IJEPA dijadikan sebagai tahapan awal dari pelaksanaan diplomasi ekonomi. Dengan demikian tahapan diplomasi ekonomi dalam penelitian ini menawarkan tahapan yang komprehensif dari sisi pendekatan sistem.
DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
(2022-10-03) DUDI WAHYUDIN; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Arfin Sudirman
Penelitian ini menganalisis tentang diplomasi Indonesia dalam pengambilalihan Flight Information Region (FIR) dari Singapura di era Pemerintahan Joko Widodo. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah belum terwujudnya pengambilalihan FIR dari Singapura atas kendali wilayah udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna, sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan disahkan, proses pelayanan navigasi penerbangan yang sebelumnya di delegasikan ke negara lain harus dapat dilayani oleh lembaga pelayanan navigasi penerbangan sejak 15 tahun diberlakukannya undang-undang. Sebagai Langkah strategis Presiden Joko Widodo pada 18 September 2015 juga mengeluarkan instruksi Presiden tentang percepatan pengambilalihan FIR, dengan menugaskan sejumlah lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan proses diplomasi dengan Singapura. Kepentingan Nasional Indonesia untuk mengambil alih sesegera mungkin pengelolaan FIR dari Singapura diantaranya dilatari oleh adanya pertimbangan kedaulatan, keselamatan penerbangan dan ekonomi. Analisis proses diplomasi Indonesia dalam pengambilalihan FIR dari Singapura dilakukan dengan melihat pada dua aspek, yaitu analisis atas diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Posisi dari rezim internasional, seperti ICAO juga dilihat untuk melihat bagaimana kaitannya dengan proses diplomasi yang dibangun Indonesia. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana data penelitian terdiri dari data primer maupun sekunder, untuk data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan dan data sekunder dari berbagai notulensi rapat, press release dan pemberitaan media. Data yang diperoleh kemudian dilakukan validasi, yaitu proses pengecekan atas keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini mengindentifikasi bahwa ketidakmampuan Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan FIR dari Singapura di atas wilayah udara Natuna dan Kepulauan Riau, merugikan Indonesia dari segi kedaulatan wilayah udara dan ekonomi. Singapura memanfaatkan pengelolaan FIR bukan hanya sebagai sumber pendapatan mereka, tetapi juga untuk kepentingan latihan Angkatan Udaranya meski perjanjian DCA (Defense Cooperation Agreement) untuk Military Training Area (MTA) sudah berakhir pada tahun 2007. Hasil analisis menunjukan bahwa proses diplomasi bilateral Indonesia terhadap Singapura belum memberikan hasil yang signifikan meski ada kesepakatan tentang Framework for Negotiation of FIR Realignment pada 12 September 2019. Dalam strategi diplomasi multilateral, pemerintahan Joko Widodo juga membangun proses diplomasi dengan ICAO, tetapi proses diplomasi multilateral belum dilakukan kepada negara-negara dan perusahaan penerbangan yang telah bermitra dengan Singapura. Proses diplomasi pemerintah juga menjadi lemah karena di dalam kementerian dan lembaga terkait masih muncul pernyataan di media perihal belum pentingnya pengelolaan FIR, karena dianggap tidak terkait dengan kedaulatan.
DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS VAKSIN VIRUS H5N1 (AVIAN INFLUENZA) DI WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) TAHUN 2005-2009
(2023-02-19) NURMASARI SITUMEANG; Obsatar Sinaga; Arry Bainus
Avian Influenza atau biasa disebut virus flu burung merupakan suatu wabah yang berasal dari hewan unggas. Wabah tersebut menjangkit dan mengancam kesehatan dunia sekitar tahun 2003. Ancaman tersebut di respon oleh beberapa pihak termasuk lembaga-lembaga internasional serta negara-negara dunia. Tetapi, sebagian pihak justru memanfaatkan kondisi tersebut melalui ketidaktransparan pembagian vaksin serta komersialisasi vaksin. Penelitian ini berfokus pada perjuangan Indonesia dalam upaya mendapatkan keadilan dari distribusi vaksin WHO maupun negara-negara maju yang di duga melakukan komersialisasi dari penjualan vaksin. Metode kualitatif dipilih peneliti untuk menggambarkan serta menelusuri lebih jauh fakta-fakta tentang penyebaran virus flu burung dan kaitannya dengan diplomasi Indonesia. Sumber yang di dapat berasal dari hasil wawancara dan studi dokumen. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Health Diplomacy yang digagas oleh Katz, yaitu core diplomacy, multistakeholder diplomacy, dan informal diplomacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mempengaruhi satu negosiasi, mempengaruhi beberapa negosiasi, atau sediakan forum berkelanjutan untuk dialog dan promosi kepentingan bersama dibutuhkan coalition building. Coalition building merupakan unsur yang mendukung proses diplomasi kesehatan dan kunci dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan WHO dan melawan kepentingan Amerika Serikat dan Australia. Selain itu berkat coalition building dalam global health diplomacy yang dilakukan Indonesia, maka putusan dalam Sidang Pleno WHA ke-60 akhirnya draft resolusi yang berjudul “Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccine and other Benefits” ditetapkan secara aklamasi.
DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA KEPADA NORWEGIA DALAM MENERAPKAN REDD+(REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS) DI KALIMANTAN TENGAH
(2017-08-18) YUNITA ASMAWATI; Arry Bainus; R. Dudy Heryadi
Peran Indonesia dalam persoalan lingkungan sangat diperhitungkan di konstelasi internasional. Terutama dengan kepemilikan hutan terluas ketiga dunia yang mampu menjadi solusi atas bagi pemanasan bumi. Namun ketika Indonesia menjadi emiter terbesar dunia dari lahan hutan dan gambutnya, dunia mulai menyoroti Indonesia. Indonesia dalam diplomasinya memberikan sinyal kepada negara lain untuk membantu Indonesia dalam merealisasikan komitmen reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 26% di tahun 2020. Bahkan reduksi ini disinyalkan oleh Indonesia hingga dapat menjadi 41% dengan bantuan pihak lain. Norwegia dalam hal ini merespons dengan positif komitmen besar Indonesia tersebut. Akan tetapi langkah Indonesia dalam menerapkan REDD+ ini tidak berjalan sebagaimana kesepakatan dalam Letter of Intent. Persiapan menuju implementasi penuh menemui berbagai kendala dan waktu yang panjang. Berangkat dari hal tersebut, permasalahan di dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana diplomasi lingkungan Indonesia kepada Norwegia. Tepatnya pada kaitannya dengan isu-isu relevan dengan lingkup diplomasi Indonesia dan kerjasama bilateral dua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti melihat fenomena diplomasi lingkungan yang dikaitkan dengan isu-isu yang relevan terjadi dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia. Peneliti memotret isu-isu secara alami untuk melihat keterlibatan para aktor di dalamnya. Sehingga yang menjadi kepentingan dalam penelitian ini adalah mencari esensi dari diplomasi lingkungan Indonesia kepada Norwegia yang dikaitkan dengan isu-isu relevan yang terjadi yang melibatkan Indonesia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa diplomasi bilateral dalam mengedepankan kepentingan nasional yang tidak dapat begitu saja mengabaikan pentingnya eksistensi lokal. Bagaimanapun apa yang diperjuangkan di tataran internasional melalui ajang diplomasi merupakan sebuah kepentingan domestik yang mana lokal menjadi satu bagian di dalamnya. Diplomasi lingkungan ini menjadi sebuah fenomena yang dapat memberikan pemahaman bagaimana eksistensi kearifan lokal menjadi satu yang penting.
DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA TERHADAP MELANESIAN SPEARHEAD GROUP DALAM MENGONTER ISU PAPUA MERDEKA
(2017-04-19) SUNDAWAN SALYA; Obsatar Sinaga; Aelina Surya
Penelitian ini menjawab pertanyaan: Bagaimana diplomasi publik Indonesia dapat digunakan sebagai sarana untuk mengonter isu Papua Merdeka di Melanesia Spearhead Group (MSG)? Metode kualitatif menjadi pilihan untuk melakukan penelitian yang juga mengikuti pendekatan konstruktuvisme. Data penelitian ini didapat dari dari dokumen dan wawancara Logika konstruktivisme menuntun pada pemahaman bahwa perilaku negara-negara dalam ranah internasional dituntun oleh struktur dalam arti luas. Struktur sendiri diproduksi oleh perilaku aktor. Singkatnya perilaku aktor membentuk struktur dan struktur menuntun prilaku aktor. Penelitian ini menemukan bahwa isu Papua Merdeka muncul karena bertemunya 3 dimensi, yaitu: nilai yang berupa NKRI; ancaman terhadap nilai yang datang oleh OPM; dan upaya menyelamatkan nilai: NKRI, yang salah satunya ditampilkan melalui diplomasi publik RI terhadap MSG. Peneliti mengelompokkan sikap negara anggota MSG terhadap isu Papua Merdeka menjadi dua: pertama, mendukung kemerdekaan Papua yang diwakili oleh Vanuatu; dan kedua, mendukung keutuhan NKRI yang diwakili oleh Fiji, Papua New Guinea dan Solomon Island. Sikap Vanuatu dituntun oleh politik identitas Melanesia. Sementara sikap Fiji, PNG dan Solomon Island dituntun oleh norma internasional yang berupa: kedaulatan, self determination dan prinsip non intervensi.
Diplomasi Publik Prancis Melalui Institut Francais Indonesie (IFI) dalam Kerjasama Pendidikan Indonesia Prancis
(2019-10-29) SAVITRI ADITIANY; Obsatar Sinaga; R. Dudy Heryadi
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Prancis yang sudah berlangsung lama dan berjalan harmonis hingga saat ini terutama dalam kerjasama di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan Diplomasi Publiknya, pemerintah Prancis melalui IFI (Institut Français-Indonésie) berperan penting sebagai perpanjangan tangan dan alat kerjasama Prancis dan Indonesia terutama di bidang kerjasama pendidikan. Pendidikan di Prancis sudah mulai menjadi nation branding nya Prancis karena mutu pendidikannya yang bagus dan terkenal di seluruh dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci secara purposefull dan snowball technique. Data sekunder diperoleh melalui studi literature atas dokumen, laporan kegiatan, dan data Penelitian ini menggunakan pendekatan soft power yang menggunakan diplomasi publik sebagai salah satu alat soft power untuk mengenalkan negaranya dan menggunakan konsep strategi diplomasi publik dari Mark Leonard untuk dapat membantu merealisasikan kepentingan nasionalnya. Melalui strategi-strategi yang dijalankan IFI yaitu strategi reaktif atau sering juga disebut news management, proaktif atau disebut juga sebagai strategic communications, dan strategi hubungan (relationship building). Mampu mempengaruhi public Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Institut Français Indonesia mendukung kebebasan berekspresi dan keberagaman dalam konteks globalisasi seraya menunjukkan kompetensi dan keahliannya dalam mempromosikan pendidikan tinggi Prancis di Indonesia. Soft power Prancis melalui kerjasama Pendidikan menjadi alat utama Prancis dalam mencoba penetrasi ke masyarakat Indonesia. Selain fashion dan destinasi wisata, Institut Français Indonésie sebagai Common Brand di seluruh dunia termasuk Indonesia. Prancis telah memunculkan citra sebagai negara non-english dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia yang diminati oleh mahasiswa di seluruh dunia. Kata kunci : Soft Power, Diplomasi Publik, IFI (Institut Français-Indonesie) ABSTRACT This research discussed about the bilateral relation between Indonesia and France that already run for a long time and harmonized until now especially in the education field. Due to perform its public diplomacy, the government of France through IFI (Institut Français-Indonésie) has the important role as the extension association and cooperation tool between Indonesia and France especially in the education cooperation. The education in France already became the nation branding of France because of their best quality in education and also popular around the world. The qualitative method is used in this research. For getting the primary data, the researcher conducted the interview to the main informant purposeful and snowball technique. Secondary data are obtained by literature studies of documents, activity report and data This research used soft power approach which used public diplomacy as one tool of soft power to introduce their country and used strategy concept of public diplomacy by Mark Leonard, so that it can help to realize their national interest. Through the strategies those already was implemented by IFI such as reactive strategy or known as news management, proactive or strategic communications, and relationship building strategy are be able to influence the Indonesian public. The conclusion of this research is the Institut Français Indonesia support the freedom of expression and diversity in globalization context while show their competence and skill to promote their higher education in Indonesia. The soft power of France through the cooperation of education became the main tool of France to penetrate Indonesia society. Beside fashion and tourism destination, Intitut Français Indonésie as a Common Brand around the world also include Indonesia. France already showed the image as non-English country with the best quality of education in the world which is interested by many students around the world. Keywords : soft power, public diplomacy, IFI (Institut Français-Indonésie)
GERAKAN SOSIAL PEMAKZULAN BUPATI GARUT TAHUN 2012-2013 (The Social Movement on the Impeachment of Garut Regent 2012-2013)
(2016-01-08) NUR HIDAYAT; Utang Suwaryo; Rusadi Kantaprawira
Kajian ini mengupas fenomena Gerakan Sosial Pemakzulan Bupati Garut Tahun 2012-2013, berangkat dari permasalahan bahwa seorang bupati dapat dimakzulkan gerakan massa rakyatnya hanya karena dinilai melanggar etika dan moral terkait pernikahan singkat dan cara perceraiannya, sementara terpilihnya bupati tersebut melalui Pemilu demokratis dengan perolehan suara signifikan dari jalur perseorangan dan mengalahkan koalisi parpol besar, dan kurang dari lima belas bulan sejak dimakzulkan, yang bersangkutan kembali memenangkan Pemilu dan menjadi anggota DPD. Melalui tekanan massa dalam konteks gerakan sosial, akhirnya DPRD secara resmi mencopot bupati dari jabatannya. Adapun rumusan penelitian ini adalah (1) bagaimana dinamika gerakan sosial pemakzulan bupati; (2) faktor-faktor apakah yang menyebabkan pemakzulan bupati; dan (3) mengapa gerakan sosial digunakan rakyat setempat untuk memakzulkan bupati; sementara tujuan penelitian ini adalah untuk (1) memahami latar belakang dinamika politik gerakan sosial pemakzulan bupati; (2) menemukan faktor-faktor umum dan faktor-faktor khusus pemakzulan bupati; dan (3) mencari jawaban mengapa rakyat setempat memilih gerakan sosial sebagai cara melengserkan bupatinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan pertimbangan (1) mencari dan memahami latar pemakzulan; (2) mengidentifikasi proses, eksplorasi, dan mendeskripsikan pola-pola dalam fenomena pemakzulan; dan (3) merekonstruksi peristiwa pemakzulan; (4) keterikatan kasus dengan waktu dan tempat, waktu dan aktivitas, definisi dan latar konteks; dan (5) kapasitas eksplorasi pemakzulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan faktor-faktor umum yang melandasi pemakzulan bupati, yakni faktor demokratisasi, desentralisasi politik, dan kuatnya peranan masyarakat madani, yang merupakan landasan akibat perubahan iklim politik baru setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru; serta faktor-faktor langsung akibat gerakan sosial yakni keberangan moral, deprivasi relatif, ketegangan struktural, kerumunan, masyarakat massa, perilaku kolektif, tindakan kolektif, mobilisasi sumber, dan gerakan sosial baru. Isu-isu lain yang mendorong pemakzulan dengan kentara adalah peranan partisipasi politik tidak-konvensional berhasil memaksa keputusan DPRD Garut membentuk Pansus, isu pembentukan daerah otonom baru, dan intervensi struktur kekuasaan pusat, merupakan temuan-temuan yang mempertegas pemakzulan. Kekuatan studi ini terletak pada nilai kebaruan, yakni mengisi rubrikasi dan orisionalitas studi, mengenai perilaku etika dan moralitas sebagai objek baru dalam gerakan sosial. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya studi lebih lanjut mengenai konsep kehendak umum, perlunya forum privilegiatum, peranan lumpenproletariat dari Marx and Engels, serta peranan MNCs dalam gerakan sosial, dan kebutuhan teori Lebensraum dari Ratzel.
Hubungan Purnawirawan TNI dan TNI dalam Pilpres 2014
(2020-10-11) HARDI PUTRA WIRMAN; Arfin Sudirman; Wawan Budi Darmawan
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Purnawirawan TNI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Permasalahan yang dijelaskan adalah; Pertama, latar belakang keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik; Kedua ,keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik khususnya Pilpres 2014 cenderung mempengaruhi TNI aktif; Ketiga, ada relasi yang terbentuk antara purwirawan TNI dengan TNI aktif dan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014. Hal inilah yang dikaji dalam penelitian tentang “Hubungan Purnawirawan TNI dan TNI aktif dalam Pilpres 2014”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sementara pemilihan informan penelitian ditentukan dengan teknik purporsive sampling, dengan mewawancarai 14 informan, terdiri dari; purnawirawan TNI, pengamat militer, akademisi dan jurnalis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan penggunaan data sekunder terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik dapat dilihat dari beberapa aspek; Pertama, purnawirawan TNI telah memiliki sejarah panjang dalam politik dimulai dari mendirikan Ikatan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan berlajut sampai sekarang dengan mendirikan partai politik; Kedua, motivasi purnawirawan TNI masuk dalam politik salah satunya dipengaruhi oleh figur militer dan figur ini diwakili oleh Yudhoyono dan Prabowo. Kedua, relasi yang tebentuk antara TNI aktif dengan aktor sipil adalah adanya manuver politik yang dilakukan oleh Jenderal TNI aktif terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014. Ketiga, relasi yang terbentuk antara purnawirawan TNI dengan TNI dapat dilihat dari beberapa aspek; Pertama, hubungan patron-client. Politisi purnawirawan TNI menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai mantan militer aktfi dalam menjalankan tugas; Kedua, jiwa espirit de corps, merupakan solidaritas korps yang dibangun; rasa hormat, kesetian dan kesadaran. Adanya calon presiden dari kalangan militer menjadikan doktrin yang diberikan purnawirawan TNI kepada TNI aktif untuk memberikan dukungan politik dan sebaliknya. Kata Kunci: Purnawirawan TNI, TNI, Manuver Politik, Konflik Kepentingan.
IMPLIKASI KEBIJAKAN JALUR SUTRA MARITIM CINA TERHADAP KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA INDONESIA
(2020-02-04) RAHMI FITRIYANTI; Yanyan Mochamad Yani; Arry Bainus
Kebangkitan ekonomi Cina disusul oleh kebijakan Presiden Cina, Xi Jinping, dengan memperkenalkan kebijakan Jalur Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21 pada Oktober 2013 untuk mensponsori pembangunan prasarana transportasi laut dari Cina melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Langkah ini ditindaklanjuti dengan menawarkan investasi “Maritime Silk Fund” melalui inisiasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), sebesar USD40 miliar untuk membangun deep sea port di lokasi-lokasi strategis yang dilintasi rute JSM Cina agar dapat mengendalikan jalur pelayaran strategis dunia (Sea Line of Communications/SLOCs), pasar untuk produk Cina (market), serta sumber daya alam untuk energi, bahan mentah, dan bahan baku ke Cina (resources). Kebijakan JSM yang ekspansif dalam upayanya mewujudkan ambisi “Chinese Dream” tersebut menimbulkan implikasi bagi Indonesia, karena pada 2014 Indonesia juga menerapkan visi Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai “pusat” kegiatan ekonomi maritim regional dan global yang merupakan kebijakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penelitian berjudul “Implikasi Kebijakan Jalur Sutra Maritim Cina terhadap Kebijakan Poros Maritim Dunia Indonesia” ini fokusnya mencari tahu mengenai kepentingan dan kekuatan JSM Cina, kelemahan PMD Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai potensi ancaman JSM Cina terhadap PMD. Analisanya dibatasi hanya pada implementasi kebijakan JSM yang mempengaruhi secara negatif berbagai aspek internal dan eksternal kebijakan PMD Indonesia. Strategi yang tepat untuk memprediksi dan mengantisipasi berbagai ancaman JSM terhadap PMD akan dikaji dengan menjawab pertanyaan “Mengapa kebijakan Jalur Sutra Maritim Cina berimplikasi terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia Indonesia?” Jawaban pertanyaan penelitian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan sistem internasonal yang mempengaruhi kebijakan JSM Cina dan kebijakan PMD Indonesia akan dikaji dengan menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dan Teori Sea Power, serta konsep keamanan maritim. Penelitian ini menjawab adanya implikasi negatif kebijakan JSM Cina terhadap kebijakan PMD Indonesia terkait potensi Cina untuk memanfaatkan “jasa baiknya” di sektor ekonomi agar Indonesia dapat dijadikan sebagai “pijakan perpanjangan tangan” JSM Cina di posisi silang dunia. Dengan menganalisis implikasi kebijakan JSM Cina terhadap kebijakan PMD Indonesia berdasarkan kedua teori tersebut, maka jawaban pertanyaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat kebijakan PMD Indonesia yang komprehensif dan sinergis, terintegrasi, terarah, serta terencana dalam menghadapi implikasi negatif yang bersifat eksternal dan internal agar menguntungkan bagi mekanisme pembangunan kekuatan maritim Indonesia. Terutama dalam mengantisipasi berbagai kerugian akibat implikasi negatif kebijakan JSM Cina. Dengan demikian, tujuan realisasi kebijakan PMD agar menjadikan Indonesia sebagai kunci stabilisator maritim di level regional maupun global dapat tercapai.
Implikasi Sistem Pemilu terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial pada Era Susilo Bambang Yudhoyono
(2015) GUNAWAN SUSWANTORO; Muradi; Dede Mariana
Sekalipun telah diselenggarakan empat kali pemilihan umum sejak reformasi, penyelenggaraan pemerintahan presidensial-multipartai yang efektif belum terwujud sepenuhnya. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari lamanya proses pembahasan kebijakan di DPR. Hal tersebut seringkali menggeser isu utama, dan akhirnya berdampak pada kerugian bagi masyarakat. Secara keseluruhan penelitian ini membahas tentang sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial serta implikasi sistem pemilu terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat proporsionalitas sistem pemilu pada tahun 2004 dan 2009 mendukung ketidakefektifan pemerintahan SBY. Selain itu, ketidakefektifan ini juga diperkuat dengan hasil penghitungan Rice Index pada beberapa proses pengambilan kebijakan yang menunjukan bahwa partai politik koalisi pendukung pemerintah tidak disiplin. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan sistem pemilu dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial yaitu mengubah dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem paralel. Sistem pemilu paralel diusulkan untuk menghasilkan model koalisi efektif pada pemerintahan. Selain itu, sistem pemilu yang direkomendasikan diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kelembagaan antara Presiden dengan DPR sehingga dapat mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial.
INTEGRASI POLITIK KAUM MIGRAN: STUDI TENTANG AKSES MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN MIGRAN PHILIPPINA SELATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2010 - 2014
(2017-08-18) BURHAN NIODE; Arry Bainus; Yanyan Mochamad Yani
Beberapa wilayah kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Utara menjadi daerah tujuan dari migran yang berasal Philippina Selatan. Di Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat 321 migran asal Philippina Selatan yang sudah memperoleh status politik kewarganegaraan sebagai WNI melalui pemberian identitas kependudukan berupa KTP selang waktu 2010-2014. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah proses integrasi politik kaum migran Philippina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memperoleh akses terhadap status kewarganegaraan sebagai WNI tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Informan penelitian ditentukan melalui purposive sampling dan snowball sampling yang dipilih dan ataupun didapati berdasarkan hasil observasi. Data dianalisis melalui tiga tahapan, yakni reading the transcript, categorizing and contextualizing. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses integrasi politik kaum migran Philippina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memperoleh akses terhadap status kewarganegaraan sebagai WNI tahun 2010-2014 dilakukan melalui dua cara. Pertama, bagi kaum migran Philipina Selatan yang memiliki ID Card sebagai orang Indonesia yang dikeluarkan oleh Consulate General of The Republic of Indonesia di Davao City, langsung diberikan akses untuk memperoleh status kewarganegaraan sebagai WNI, karena keabsahan dari ID Card itu sendiri yang menyatakan bahwa para migran Philippina Selatan tersebut sebagai orang Indonesia yang dikeluarkan oleh Consulate General of The Republic of Indonesia di Davao City ketika mereka masih tinggal di wilayah Philippina Selatan. Kedua, bagi kaum migran Philippina Selatan keturunan Sangir-Talaud yang tidak memiliki identitas atau ID Card sebagai orang Indonesia dan migran keturunan Philippina, tidak secara langsung diberikan akses untuk memperoleh status kewarganegaraan sebagai WNI, karena harus melalui beberapa pertimbangan, yaitu lama tinggal, memiliki tempat tinggal, berkeluarga, diterima oleh masyarakat, kepatuhan terhadap pemerintah. Penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa teori keanggotaan sosial (theory of social membership) tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kondisi di lapangan dalam hubungannya dengan akses untuk memperoleh status kewarganegaraan migran Philippina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud karena teori ini hanya memasukan dua faktor yaitu memiliki tempat tinggal dan lama tinggal, sedangkan di lapangan ditemukan lima faktor yaitu memiliki tempat tinggal, lama tinggal, berkeluarga, diterima oleh masyarakat, dan kepatuhan terhadap pemerintah.
INTEROPERABILITAS ANTARLEMBAGA DALAM KEAMANAN PERBATASAN LAUT INDONESIA DI SELAT MALAKA : STUDI TENTANG KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA
(2022-10-04) AGUS PRIYANTO; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Arry Bainus
Permasalahan kawasan perbatasan nasional merupakan persoalan politik pertahanan negara yang disebabkan adanya berbagai kepentingan negara di perbatasan. Permasalahan yang tejadi di perbatasan, terutama perbatasan laut, di antaranya mekanisme koordinasi dan sistem komunikasi antarlembaga, alutsista patroli pengamanan maritim dan perbatasan, tata kelola sistem penegakan hukum di wilayah perbatasan, ketersediaan piranti lunak, serta teknologi informasi yang mengintegrasikan persoalan tersebut, menjadi prioritas yang harus segera dibenahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interoperabilitas antarlembaga keamanan perbatasan maritim di Indonesia dalam keamanan perbatasan laut Indonesia di Selat Malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif yang menggambarkan mengenai interoperabilitas antarlembaga keamanan perbatasan Selat Malaka dan memberikan solusi alternatif bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara korespondensi, wawancara, observasi, literasi, studi pustaka, dokumentasi dan diskusi. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan informan, diharapkan akan diperoleh keterangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas antarlembaga keamanan perbatasan maritim di Indonesia dalam keamanan perbatasan laut Indonesia di Selat Malaka berdasarkan model LISI (Level of Information System Interoperability) di Asops Kas Kohanudnas (sekarang Koopsudnas) dan Kasubbid Informasi Zona Maritim Barat masih termasuk dalam antara lain level 0 (isolated) untuk aspek data, level 1 (connected) untuk aspek prosedur, level 2 untuk aspek aplikasi dan level 4 untuk aspek infrastruktur. Sedangkan interoperabilitas kematangan organisasi diukur menggunakan model Organisational Interoperability Maturity Model (OIMM) disimpulkan berada pada Level 3 (combined). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan perbatasan di Selat Malaka memiliki doktrin satuan dan pengalaman dilibatkan, terjalin komunikasi dan pengetahuan, satu rantai dan interaksi dengan organisasi dan memiliki sikap nilai bersama yang berasal dari pengaruh organisasi.
KEAMANAN EKONOMI INDONESIA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
(2022-08-03) SYAHRUL SALAM; Arry Bainus; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Pembangunan infrastuktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sepanjang periode 2015-2019, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui Penanaman Modal Asing, salah satunya menarik investor dari Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik membahas keamanan ekonomi Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dari Tiongkok menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan kajian pustaka. Adapun uji validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi data dan member checking. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini tidak dapat lepas dari Belt and Road Initiative yang diumumkan pada tahun 2013 untuk menciptakan koridor transportasi yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional. Indonesia sendiri memiliki nilai penting dalam BRI karena menjadi salah satu pintu depan Tiongkok ke pasar dunia, memiliki pasar yang besar di ASEAN, dan menjadi tujuan investasi infrastruktur yang menarik bagi perusahaan Tiongkok. Terlebih lagi, tujuan BRI dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek infrastruktur yang telah disepakati Indonesia dan Tiongkok antara lain pengembangan pelabuhan hub dan kawasan industri internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara; pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Sulawesi Utara; dan pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Utara. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari terdapat satu aspek yang mengancam keamanan ekonomi Indonesia, yaitu aspek defisit perdagangan dan tekanan terhadap nilai mata uang rupiah. Sedangkan dari aspek lainnya, yaitu: krisis utang, social security of the state (termasuk didalamnya adalah lapangan kerja), dan investasi (termasuk didalamnya adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah) menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam bentuk investasi dari Tiongkok dapat mendorong keamanan ekonomi Indonesia
KEAMANAN KOOPERATIF ASEAN DALAM STRATEGI MENGHADAPI TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA
(2020-09-13) FAUZIA GUSTARINA CEMPAKA TIMUR; Obsatar Sinaga; Yanyan Mochamad Yani
Disertasi ini membahas konsep keamanan kooperatif yang diterapkan oleh ASEAN dalam strategi menghadapi terorisme pada berbagai kejadian terorisme yang mengancam kawasan Asia Tenggara. Kerangka pemikiran dalam disertasi ini menggunakan konsep Keamanan Kooperatif yang ditulis oleh Cohen dan Mihalka serta pengembangan yang ditulis oleh Efthymiopoulos. Selain itu, kerangka pemikiran yang ditulis tentang keamanan kooperatif dengan basis regionalisme ASEAN yang secara spesifik ditempatkan dalam operasionalisasi kontra-terorisme yang dilakukan dalam menghadapi ancaman terorisme yang berkembang di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis fenomena terorisme yang ada di Asia Tenggara dan bagaimana konsep keamanan kooperatif yang dimiliki oleh ASEAN diterapkan dalam strategi menghadapi ancaman tersebut. Temuan studi menemukan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai upaya kontra-terorisme yang didukung dengan eksistensi serangkaian kebijakan formal. Pada level regional ASEAN, keamanan kooperatif diproyeksikan secara jangka panjang melalui ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025 dan penerapannya dilakukan melalui ASEAN Convention on Counter-terrorism sebagai kerangka kerja yang melibatkan dan membuktikan komitmen seluruh negara anggota ASEAN dalam pemberantasan terorisme. Dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara, konsep keamanan kooperatif diimplementasikan menjadi tiga tahapan yaitu, implementasi internasional, regional, dan nasional. Kerangka kerja dalam konsep keamanan kooperatif ASEAN telah dapat mewadahi keinginan negara-negara anggota ASEAN dalam penyusunan strategi untuk menghadapi terorisme. Meski begitu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan konsep keamanan kooperatif regional dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara bergantung pada adanya template dasar prosedural yang yang diberlakukan secara operasional di seluruh negara anggota ASEAN dan diterapkan melalui kebijakan minimum berupa penguatan aspek legislasi, penguatan law enforcement sebagai upaya diseminasi pada aktor keamanan, adanya kampanye counter-narratives oleh negara, dan adanya adaptasi terhadap diseminasi nilai kontra-terorisme pada kebijakan yang terkait terhadap masyarakat sipil.
KEAMANAN PENERBANGAN DAN BANDARA DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR PADA BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA SEBAGAI CIVIL ENCLAVE
(2022-09-26) LUKMAN J. TUMULO; Arfin Sudirman; Ari Ganjar Herdiansah
Pangkalan Udara Husein Sastranegara sebagai Civil Enclave bertanggungjawab untuk menjamin keamanan Bandara dari berbagai ancaman Kejahatan Transnasional Terorganisir. Terdapat permasalahan gangguan keamanan karena Bandara sangat cocok dijadikan target kejahatan sehingga membutuhkan penanganan luar biasa oleh aparat militer bersama instansi lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan ancaman Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Pangkalan Udara Husein Sastranegera sebagai Civil Enclave melalui pelaksanaan Border Management. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian secara mendalam, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis dan interpretasi data menggunakan reduction data, display data, dan conclusion drawing. Penggunaan teori ialah Transnational Organized Crime, Border Management dan Aviation Security. Hasil penelitian ialah penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Bandara Husein Sastranegara dilakukan melalui Border Management. Pangkalan Udara Husein Sastranegara melakukan kerjasama Aviation Security dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan memiliki wewenang, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Polisi Bandara, Dinas Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura II. Kerjasama Aviation Security tersebut sudah berjalan namun Border Management belum memiliki aturan hukum. Setiap pihak melakukan pengelolaan pengamanan sesuai wewenang masing-masing dan jangkauan kerja yang saling terhubung dalam membentuk sebuah Border Management. Ditambah, Border Management yang minim pelibatan personel militer tergolong rentan terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir. Adapun Border Management Husein Sastranegara hanya memenuhi tiga elemen keamanan perbatasan.
KEAMANAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BATAS WILAYAH DARAT KALIMANTAN BARAT (Studi Tentang Peran Skuadron Udara 51 UAV)
(2022-09-26) MOCH NURDI IRIANSYAH; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Yusa Djuyandi
Panjang perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia sepanjang 1.001 km, saat ini baru dijaga oleh pasukan keamanan perbatasan sejauh 601,26 km sedangkan sisanya sejauh 399,774 km masih belum terjaga dan menjadi tantangan tersendiri dalam hal keamanan perbatasan ditinjau dari sisi militer, keamanan, sosial politik dan ekonomi serta lingkungan. Penelitian ini membahas bagaimana peran Skuadron Udara 51 UAV dalam menjaga keamanan perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini mengacu dari teori yang dikemukakan oleh Duggan, Blazakis dan Karioth, yang kemudian dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Aplikasi NVivo 12 digunakan dalam membantu analisis data dan teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan data serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal keamanan perbatasan diperlukan kolaborasi yang lebih nyata agar kemampuan yang dimiliki oleh Skuadron Udara 51 UAV dapat dioptimalkan dalam mendukung terwujudnya keamanan perbatasan dibatas darat Antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia.

Browse

Browsing Hubungan Internasional (S3) by Title

Results Per Page

Sort Options