Ilmu Pemerintahan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/116

Browse

Now showing 1 - 10 of 10

EFEKTIVITAS INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERBASIS APLIKASI SALAMAN BAGI KELOMPOK GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2021
(2022-06-26) GASTON OTTO MALINDIR; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Dalam rangka melakukan percepatan pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meluncurkan suatu bentuk inovasi pelayanan berbasis aplikasi Salaman. Namun pada penerapannya, muncul permasalahan berkaitan dengan kelompok gelendangan dan pengemis yang mana mereka semakin kesulitan untuk mandapatkan pelayanan yang disediakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan terkait dengan efektivitas inovasi pelayanan berbasis aplikasi SALAMAN bagi kelompok gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kaulitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan baik dari internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, unsur Pemerintah Kecamatan, Tokoh masyarakat, serta kelompok Gelandangan dan Pengemis. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis aplikasi SALAMAN yang diterapkan sejak tahun 2019-2021 masih belum efektif dalam kaitannya dengan kelompok gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung. Secara spesifik hal ini didasarkan pada belum terpenuhinya beberapa unsur dalam teori ukuran efektivitas yang dikemukakan antara lain strategi, proses analisis, perencanaan, dan sarana prasarana. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu dari sumber daya manusia pelaksana, keterbatasan sarana prasarana yang di miliki dinas, serta kekurangan akses dari kelompok gelandangan dan pengemis sehingga mereka belum dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka adapun beberapa point rekomendasi yang peneliti ajukan baik bersifat akademik maupun praktis antara yaitu perlu dilakukan kajian lanjutan secara lebih spesifik terkait dengan inovasi pelayanan yang terjadi diberbagai instansi pemerintahan, dengan begitu maka dapat memberikan kontribusi kepada dunia penelitian melalui pembaharuan penelitian. Secara praktis perlu adanya evaluasi oleh pelaksana, perlu adanya pelibatan secara masif kepada instansi pemerintah yang ada di bawah, serta perlu dihadirkannya fasilitas pendukung lainyna yang dapat membantu dalam memberikan kemudahan mengakses khususnya bagi kelompok Gepeng di tengah kesulitan yang di alami.
EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN DI KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
(2022-01-12) MERINA AFRILIA; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Penelitian ini pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh lemahnya Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dikeluarkannya Surat Keputusan Siaga Karhutla Pada Tahun 2019 oleh Bupati Kabupaten Paser menunjukkan adanya ketidaksiapan kelembagaan. Selain itu kabut asap yang menutupi wilayah Kabupaten Paser serta luasan area terbakar yakni sembilan puluh dua hektar (92 ha) sepanjang Februari-November 2019 menunjukkan adanya ketidakefektivan kelembagaan BPBD dalam menjalankan tupoksinya. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada kenyataan. Teknik pengumpulan datanya menggunkan Teknik tringgulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi) untuk teknis analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pengajian dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam prosesnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, analisis strategi yang digunakan, proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, ketersediaan sarana-prasarana, sistem pengawasan serta program-program kegiatan tidak di arahkan pada tahapan pencegahan dan pengendalian tetapi hanya berfokus pada tahapan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini berbanding terbalik dengan fungsi BPBD yang memiliki peran dalam menjalankan Fungsi Pengkoordinasian, Pengkomandoan, dan Pelaksana kebencanaan pada Tahap Pra-Bencana. Penelitian ini menyimpulkan efektivitas kelembagaan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu disarankan peran aktif Kepala Daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemerintah daerah, BPBD Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, dan Daops Manggala Agni Paser untuk dapat berperan aktif mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi, pada tingkatan daerah sampai nasional, sehingga tercapai kesamaan konsensus, dan kesamaan esensi tujuan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla juga harus ditingkatkan.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA MAJASARI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DESA MAJASARI, KECAMATAN SLIYEG, KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2018 - 2020
(2022-10-07) NIDAUL MUTHMAINNAH; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Salah satu tujuan dari adanya Perdes Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari adalah memberikan perlindungan hukum kepada calon PMI dan PMI asal Desa Majasari. Agar terlaksana maka calon PMI dan PMI diwajibkan untuk lapor kepada pemdes Majasari saat akan berangkat dan pulang dari luar negeri. Implementasinya masih ada yang tidak melapor. Sisi lain, Pemdes Majasari menjadi Juara I Lomba Desa tingkat Nasional tahun 2016 oleh Kemendagri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriprif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kades Majasari tahun 2009–2021, Sekdes Majasari tahun 2009–2021, Sekretaris BKD tahun 2009–sekarang, Ketua PMI Purna, PMI Purna sebanyak 2 orang, dan dari Disnaker Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tujuan program, hampir semua tujuan dapat terlaksana dengan baik. Analisis terhadap masalah, data administrasi yang tidak uptodate, minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan kepada Pemdes Majasari, minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan tidak sinerginya antar instansi pemerintahan. Deskripsi dan standarisasi, terbagi menjadi 3, yaitu standarisasi saat akan berangkat, saat pulang dan penyelesaian masalah. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi jangka pendek, masyarakt dapat membedakan PMI illegal dan legal. jangka panjang, tidak ada PMI illegal. Menentukan perubahan yang diamati, pelatihan dan bantuan akan PMI yang bermasalah ada karena Perdes tersebut. Indikator untuk menentukan suatu dampak, belum efektif, efisien, kecukupan, dan baik dalam pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Kesimpulannya adalah perdes ini memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat walaupun belum dapat terlaksana secara sempurna. Saran yang dapat diberikan untuk Pemdes Majasari adalah, dapat memperbaiki administrasi dan bersikap tegas kepada PMI yang tidak melapor. Saran untuk masyarakat adalah meningkatkan kesadaran diri dan modal bukan hanya uang.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaa di Kabupaten Paser Kalimantan Timur
(2021-09-22) SAFARANITA NUR EFFENDI; Utang Suwaryo; Dede Sri Kartini
Impementasi kebijakan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada hakikatnya munculnya karena kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah di berlakukan keberadaanya. Kebijakan yang di idealkan diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Paser dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk mensejahterakaan masyarakat. Organisasi pelaksana yang bertanggung jawab atas berjalannya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten paser dengan adanya forum Corporate Social Responsibility (CSR) terdiri dari pemerintah dan perusahaan. Kelompok sasaran memiliki tujuan yang ingin di capai berupa program Corporate Social Responsibility (CSR) yang siberikan kepada masyarakat Kabupaten Paser. Faktor lingkungan memberikan dampak yang terdiri dari sosial, ekonomi, budaya dan politik. Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, teknis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kenyataan. Teknik pengumpulan datanya menggunkan Teknik tringgulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi) untuk teknis analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pengajian dan penarikan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan daerah mengenai Corporate Social Responsibility ialah kebijakan yang idealkan belum sepenuhnya ideal dengan apa yang diharapkan hanya bersifat formalitas, disebabkan hanya sedikit perusahaan yag berada di Kabupaten Paser yang menaati adanya kebijakan. Organisasi pelaksana yang berada di Kabupaten Paser terkait pelaporan kegiatan dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan mengalami keterlambatan informasi dari pihak perusahaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Paser terkait program Corporate Social Responsibilty (CSR) yang dilaksanakan. Kelompok sasaran yang program Corporate Social Responsibility (CSR) biasanya melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah di tingkat bawah seperti desa dan kecamatan yang cukup aktif, kemudian faktor lingkungan berupa aspek sosial, ekonomi, budaya untuk Corporate Social Responsibilty (CSR) sudah diajalankan tanpa melibatkan aspek politik. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini dari kebijakan yang di idealkan dan organisasi pelaksana pelaksanaanya masih kurang sedangkan kelompok sasaran dan faktor lingkungan sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu adanya peninjauan ulang dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait punishment (hukuman) kepada perusahaan yang tidak taat terhadap Perda serta meningkatkan kekuataan kelembagaan.
KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BERKEMBANG DAN DESA TERTINGGAL TAHUN 2018
(2022-05-18) YUSRIANSYAH; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mnengamanatkan pada tujuan negara yakni pembangunan nasional. Pembangunan nasional sejatinya bertumpu pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan menyentuh aspek pembangunan masyarakat di dalamnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, program Nawacita masa kepemimpinann Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menciptakan program dengan memprioritas pembangunan di sektor perdesaan. Program pembangunan di sektor pedesaan tersebut di benarkan dengan adanya tambahan sumber pendapatan desa berupa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan di lingkungan tersebut. Besaran dana tersebut berbanding lurus dengan adanya konsekuensi berupa penggelapan dana hingga pada proses pelaporan keuangan yang tidak transparan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa tertinggal dan desa berkembang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori Kapucu (2012) tentang kapasitas institusional yang menjadi pisau analisis dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal proses pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan penelitian ini masih jarang dilakukan terutama pada aspek kapasitas pada pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua desa baik desa Telaga maupun Desa Batu Timbau Ulu masih rendah dalam hal kemampuan mengelola keuangan desa, terutama pada aspek strategi, organitational skill human resources dan struktur organisasi.
KEWENANGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PENANGANAN KORBAN REVENGE PORN SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA TAHUN 2020-2021
(2023-08-09) PAMELA SETYA MILIASARI; Dede Sri Kartini; Nandang Alamsah Deliarnoor
CATAHU Komnas Perempuan mendata bahwa kasus revenge porn semakin melonjak dibarengi dengan adanya pandemi Covid-19. Dari seluruh proses yang di lalui Komnas Perempuan disadari masih banyak kendala besar yang dilatarbekangi oleh dasar peraturan Komnas Perempuan yang rapuh, kepengurusannya yang berada di satu wilayah saja dan pengawasan dalam pemantauan jumlah korban revenge porn yang tiap tahun semakin meningkat. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan mengenai kewenangan Komnas Perempuan sebagai lembaga independen dalam penanganan korban revenge porn saat pandemi covid19 di Indonesia tahun 2020-2021 ditinjau dari pengaturan, pengurusan, dan pengawasannya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan dari segi pengaturan sudah menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan Perpres yang berlaku walaupun dasar pengaturan kelembagaannya rapuh. Selanjutnya, dari segi pengurusan sudah melaksanakan kegiatan dengan baik oleh seluruh divisi dengan dibantu mitra kerja untuk menjangkau korban revenge porn di seluruh Indonesia. Dari segi pengawasan, untuk program kerja dan pemantauan terkendala pada menurunnya tingkat respon pengiriman formulir data, dukungan sumber daya, substansi UU yang belum memadai, dan budaya kekerasan di masyarakat sehingga selalu menjadi PR bagi Komnas Perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan Komnas Perempuan dengan program CATAHU, Forum Belajar, Pemantauan, kampanye, advokasi dan mitra kerja, tetapi tetap saja korban revenge porn masih meningkat karena dari segi pengawasan yang masih banyak kendala. Peneliti merekomendasikan untuk penguatan dasar hukum pembentukan Komnas Perempuan yang diatur langsung oleh UU, pembentukan Komnas Perempuan di setiap Provinsi untuk mempermudah korban dalam menjangkau serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak baik di level nasional maupun internasional.
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NABIRE TAHUN 2021 - 2022
(2021) OCTOFIANUS KARUBABA; Dede Sri Kartini; R. Widya Setiabudi Sumadinata
ABSTRAK Penelitian berjudul Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021 – 2022, dilatarbelakangi persoalan standar waktu pelayanan E-KTP, belum ada publikasi standar pelayanan, lama dan berbelit, tidak transparan, masih terdapat pungli, masih rendahnya kemampuan petugas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022, dan untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan publik pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Tahun 2021-2022 pada dimensi tangible belum maksimal karena implementasi teknis mengalami persoalan lambannya aplikasi dalam merespon. Pada dimensi reliability sudah maksimal memalui kecermatan dan kemampuan petugas Disdukcapil. Pada dimensi responsivess sudah dilaksanakan dengan memberikan respon yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat dan tanggap. Pada dimensi assurance memberikan jaminan waktu pelayanan. Sedangkan faktor pendukung proses pelayanan publik E-KTP Tahun 2021-2022 di kantor Disdukcapil Kabupaten Nabire, adalah: dukungan Kepala Dinas, kerja sama pegawai, koordinasi dan evaluasi kinerja petugas lapangan, komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya, kondisi masyarakat. Faktor penghambat adalah belum padunya sistem administrasi kependudukan dengan tingkat distrik, terbatasnya sarana dan prasarana, belum tersedia kotak saran menampung aspirasi, konektifitas jaringan berbasis IT belum stabil, akses transportasi, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga belum mengerti prosedur pembuatan E-KTP berbasis pelayanan online, terganggunya sistem jaringan telkomsel. Saran penulis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP dengan memperbaiki indikator yang belum maksimal dalam dimensi tangible, serta memproteksi semua kendala untuk menghilangkan hambatan yang muncul di lapangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan E- KTP. Kepada peneliti lanjutan disarankan agar kelima dimensi kualitas pelayanan publik oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) terus dikembangkan sehingga bisa mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, khususnya proses pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada level daera/ ABSTRACT The research entitled Public Service in Making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service 2021 – 2022, has a background of problems with the standard time for E-KTP services, there has been no publication of service standards, long and convoluted, not transparent, there are still extortions, still low officer ability. The purpose of this study is to find out the public service process in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021-2022, and to describe the supporting and inhibiting factors for public service making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021- 2022. This study uses a qualitative method to explain and obtain an overview of public services in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service. The results of the study show that the public service for making E-KTPs at the Nabire Regency Population and Civil Registration Service for 2021-2022 on the tangible dimension has not been maximized because technical implementation has experienced problems with slow application responses. The reliability dimension has been maximized through the accuracy and ability of Disdukcapil officers. In the responsiveness dimension, it has been carried out by providing the response that the community needs quickly and responsively. On the assurance dimension, it guarantees service time. While the supporting factors for the 2021-2022 E-KTP public service process at the Nabire Regency Disdukcapil office are: support from the Head of Service, employee cooperation, coordination and evaluation of the performance of field officers, commitment from SKPD leaders and staff, community conditions. Inhibiting factors are the unintegrated population administration system with the district level, limited facilities and infrastructure, no suggestion boxes available to accommodate aspirations, unstable IT-based network connectivity, transportation access, lack of public awareness so they do not understand the procedure for making E-KTP based on online services, disruption telkomsel network system. The author`s suggestion to the Nabire Regency Population and Civil Registration Service is to improve the quality of E-KTP services by improving indicators that are not maximal in the tangible dimension, as well as protecting all obstacles to eliminate obstacles that arise in the field in improving the quality of services for making E-KTP. For further researchers, it is suggested that the five dimensions of public service quality by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) continue to be developed so that they can measure the performance of public services provided by government agencies, especially the process of making E-KTP at the Population and Civil Registration Office at the regional.
PELAYANAN PUBLIK PADA PEMENUHAN HAK CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang Tahun 2019-2020)
(2021-06-02) RAHMAT HIDAYAT DJATI; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Pelayanan Publik Pada Pemenuhan Hak Conjugal Visit Bagi Narapidana (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang Tahun 2019-2020) di latar belakangi lemahnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan yang manusiawi. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang, aktualisasinya mengalami over kapasitas lebih dari 300 persen. Kondisi tersebut diperburuk dengan banyaknya hak-hak narapidana yang terberangus termasuk kebutuhan biologis, realitas tersebut memunculkan banyaknya ketidakteraturan seperti maraknya perilaku seksual menyimpang di lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan basis analisis kualitas pelayanan dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990 : 175) diantaranya tangibles (bukti terukur), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati) digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Unit analisis adalah seluruh lembaga yang bersinggungan dalam konteks pelayanan publik pada pemenuhan hak conjugal visit bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang. Penentuan informan dipilih dari para pihak yang bersinggungan dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang, Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sejak sebelum selama, dan setelah selesai dari lapangan. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan pelayanan yang berkualitas terkait pemenuhan kebutuhan biologis di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Cipinang belum optimal. Hal tersebut berdasarkan tidak adanya fasilitas (tangibels) conjugal visit, di samping over kapasitas lapas lebih dari 300 persen. Lemahnya keandalan (reability) terlihat dari banyaknya diskriminasi pelayanan terhadap narapidana, dan suburnya bisnis haram di lapas. Lemahnya daya tanggap (responsiveness) karena tidak adanya respon terhadap tuntutan narapidana/WBP yang menginginkan fasilitas conjugal visit, berdampak pada perilaku seksual menyimpang. Lemahnya jaminan (Assurance) tidak adanya kepastian keberlanjutan wacana conjugal visit, lemahnya jaminan keamanan, dan maraknya pungutan liar. Serta adanya empati (emphaty) terlihat dari penyediaan kamar kamar biologis oleh petugas karena kelalaian pemerintah memahami kebutuhan dan tuntutan narapidana.
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Studi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Sumedang)
(2021-07-09) REZKY ANGGA WIYADA; Rahman Mulyawan; Dede Sri Kartini
Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Sumedang, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharuskan melakukan kolaborasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes), lingkungan (environments), lalu setelah selesai dengan dua tahapan di atas dilanjutkan dengan tahap arah (directions) terhadap langkah-langkah yang harus dituju, kemudian harus ada aksi/tindakan (actions) yang dilakukan, yang terakhir tahapan yang harus ada yaitu pembelajaran (learnings). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukan adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dengan KPU, BAWASLU dan stakeholder terkait lainnya. Pemerintah Daerah sudah berupaya dengan maksimal mengupayakan apa saja yang menjadi kesenjangan dari kebutuhan publik baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan maupun harmonisasi antar penyelenggara dengan stakeholder terkait,menjadi tugas utama dalam suksesnya bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara pemilu, hal ini bertujuan untuk memaksimakan peran serta Pemerintah Daerah dalam memfasiltasi kebutuhan dari penyelenggara dengan tujuan yang ingin di capai bersama. Melihat permasalahan yang terjadi saat tahapan Pilkada ini mengharuskan peran serta dari Pemerintah dan stakeholder terkait mengingat lingkungan sangat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan yang paling tepat, persoalan lintas sektor antara kebutuhan penyelenggara pemilu dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tentu mengharuskan ada solusi bersama sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan atau bahkan melakukan pekerjaan sendiri-sendiri melainkan harus adanya kolaborasi bersama dari unsur penyelenggara dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Tindakan inspirasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan terobosan yang akan membantu proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sumedang, artinya tidak hanya berpangku kepada pelaksanaan teknis tahapan yang sudah di gariskan oleh penyelenggara akan tetapi ada tindakan lain dan aksi nyata yang juga di lakukan oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan perjalanan Pilkada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah mampu mendukung jalannya penyelenggaraan Pilkada bersama-sama dengan penyelenggara pemilu, harmonisasi kelembagaan merupakan salah satu solusi sederhana yang mampu dilakukan sebagai bahan pembelajaran dalam menyusun strategi untuk Pilkada yang akan datang.
STRATEGI PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI PADA KELOMPOK PE
(2023-04-04) MUHAMMAD ILHAM S; Neneng Yani Yuningsih; Dede Sri Kartini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi Pemerintahan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, Indikator dalam penelitian ini meliputi Menentukan tujuan, Menganalisa Lingkungan, Menentukan Arah, Menentukan Tindakan dan Menganalisa Pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, strategi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dinilai mampu meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu 2019. Namun, terdapat permasalahan, yang mana dalam proses rekrutmen penyelenggara KPPS masih diisi oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tua, mempunyai keterbatasan fisik dan mudah kelelahan, waktu penyampaian bimtek yang kurang tepat, lemahnya minat membaca petunjuk dan pedoman teknis para penyelenggara pemilu. Dengan adanya strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, penulis berharap agar strategi ini tidak menyulitkan penyelenggara Adhoc PPK, PPS dan KPPS, karena sejatinya tujuan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu adalah agar memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

Browse

Browsing Ilmu Pemerintahan (S2) by Author "Dede Sri Kartini"

Results Per Page

Sort Options