Administrasi Pemerintahan (D-IV)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Administrasi Pemerintahan (D-IV) by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 280
Results Per Page
Sort Options
Item EFEKTIVITAS PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DALAM MITIGASI BENCANA ALAM DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 (STUDI PADA BPBD KABUPATEN BOGOR DAN DESA PABUARAN, KECAMATAN SUKAMAKMUR, KABUPATEN BOGOR(2018) RAZWA HANA JUAN IRSHIAH; Neneng Yani Yuningsih; Tidak ada Data DosenPenelitian ini membahas tentang Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dalam Mitigasi Bencana Alam di Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamkmur, Kabupaten Bogor) yang mana fokus pembahasan penelitian ini adalah bagaimana tingkat keefektivitasan program Desa Tangguh Bencana dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana yakni Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani dan identifikasi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana Alam di Kabupaten Bogor Tahun 2021 belum efektif, dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya penyelenggaraan sosialisasi dan belum maksimalnya pemantauan.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KREDIT PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR(2020-08-12) SASKIA ALYSSA ANGGITA; Rahman Mulyawan; Budi SutrisnoBerkembangnya teknologi yang semakin pesat di era digital ini mengakibatkan alat pembayaran pun mengalami perubahan yakni budaya tanpa uang tunai. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bergerak dengan mengeluarkan kebijakan program Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat pembayaran dalam rangka modernisasi dan upaya pencegahan penyelewengan uang persediaan di kalangan internal keuangan satuan kerja, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan program KKP di Kantor Pertanahan Kota Bogor berdasarkan teori Edward III dari faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumetasi). Teknik analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KKP di Kantor Pertanahan Kota Bogor masih belum optimal karena sikap para pelaksana yang cenderung kurang mendukung dan takut untuk mengalami perubahan dari alat pembayaran konvensional ke modern, kepatuhan para pelaksana yang masih kurang, dan sumberdaya manusia dalam kuantitas yang belum memadai. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan implementasi KKP belum optimal. The rapid development of technology in the digital age has resulted in a means of payment that is changing, namely a culture without cash. The Government through the Ministry of Finance moves by issuing Government Credit Card program policies as a means of payment in the context of modernization and efforts to prevent the misappropriation of inventory money in the internal financial work unit, but in its implementation there are still obstacles that hamper the implementation of this program policy. The purpose of this study is to examine the implementation of the GCC program policies at the Bogor City Land Office based on Edward III`s theory of communication, resource, disposition, and bureaucratic structure factors. In this study, researchers used descriptive qualitative methods. With the technique of collecting data from library studies and field studies (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the GCC policy at the Bogor City Land Office is still not optimal because of the attitude of the implementers who tend to be less supportive and afraid to experience a change from conventional to modern payment instruments, compliance of implementers who are still lacking, and human resources in quantities that are not yet adequate. Based on the results of the study as a whole the implementation of the GCC is not optimal.Item Proses Pengadaan Barang secara Elektronik / E-Procurement pada Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia(2020-08-14) ILHAAM ABY FAUZAN; Jajang Sutisna; Novie Indrawati SagitaPenelitian ini berjudul “Proses Pengadaan Barang secara Elektronik / E-Procurement pada Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pengadaan barang secara elektronik apakah sudah sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Willem (2012) yaitu apakah sudah berjala dengan efektif, efisien, transparan, tanggungjawab, dan kompetitif. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa proses pengadaan barang secara elektronik di Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah berjalan cukup baik jika ditinjau tiap tahapannya dari apa yang dikatakan oleh Willem. Namun, masih ada masalah seperti pada faktor teknologi dan sumber daya manusia. Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti yaitu memperbaiki bidang teknologi, mengadakan pelatihan atau pembekalan, dan mengikuti sosialisasi yang disediakan lembaga berwenang.Item FUNGSI MANAJEMEN PADA PELATIHAN PELAYANAN PRIMA (Studi Pada Kegiatan Self Driving Training 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)(2020-11-29) MUHAMAD GLENALDI DWIPUTRA; Antik Bintari; Desi YunitaPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari fungsi manajemen dalam suatu kegiatan di suatu Dinas. Studi yang peneliti ambil adalah pada kegiatan pelatihan pelayanan prima “self driving training†tahun 2018 yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Pelatihan pelayanan prima merupakan sebuah kegiatan pengembangan potensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai dan tentu saja berdampak pada proses pelayanan publik. Pada penelitian ini akan dilihat sejauh mana fungsi manajemen yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuacting (pelaksanaan), dan controlling (kontrol) berjalan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan suatu fungsi manajemen pada kegiatan pelatihan pelayanan prima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawaa Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi manajemen dalam kegiatan pelatihan pelayanan prima“self driving training†tahun 2018 ini masih ada beberapa hal yang perlu di evaluasi, terkhusus pada fungsi pelaksanaan dan kontrol.Item EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT(2020-11-30) INTAN BERLIANA RIWALDI; Novie Indrawati Sagita; Jajang SutisnaABSTRAK Pemerintah selalu melakukan inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satu salah inovasi pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat adalah PATEN. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu program pelayanan publik di kecamatan yang proses pelayanannya mulai dari permohonan sampai ke penerbitan dokumennya dilakukan pada satu tempat. Atas dasar diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) di Keamatan Nanggalo Kota Padang untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas PATEN di Kecamatan Nanggalo dan menganalisis efektivitas tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas Budiani yang memiliki empat teori, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan diperoleh hasil penelitian melalui studi pustaka dan studi lapangan, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PATEN di Kecamatan Nanggalo sudah berjalan dengan efektif walaupun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor yang menghambat efektivitas PATEN terdiri dari faktor internal (sumber daya manusia, teknologi informasi) dan faktor eksternal (kemampuan dan pemahaman masyarakat). Saran yang diberikan oleh penulis adalah menambah jumlah SDM, meningkatkan sosialisasi dan terus melakukan inovasi baru untuk mencapai tujuan PATEN.Item MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019(2020-11-30) SITI MAGHFIROH WIDYASONO; Jajang Sutisna; D. Asep JatnikaPenelitian ini berjudul “Manajemen Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2019†. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana manajemen pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatinangor dalam pelayanan E-KTP apakah semua fungsi manajemen pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Sitorus (2009) yaitu perencanaan, pengorganisasiaan, penggerakkan, dan pengawasan. Untuk menjawab tujuan penellitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik purposive digunakan dalam pengambilan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelayanan publik di Kecamatan Jatinangor sudah dilaksanakan dengan baik sesuai fungsi manajemen, namun masih terdapat kesenjangan antara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memiliki mutu pelayanan baik (B) dengan masih adanya kekurangan pada fungsi pengorganisasian petugas FO pelayanan yang belum maksimal serta angka kepemilikan E-KTP pada akhir tahun 2019 yang masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 48% dari total wajib E-KTP. Oleh karena itu perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya E-KTP secara terencana serta penempatan petugas FO di pelayanan secara khusus dan kompeten. Sangat diperlukan upaya pemerintah untuk terus memberikan pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP yang juga berkualitas agar angka kepemilikan E-KTP semakin meningkat dan menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan standar dan asas pelayanan publik.Item Strategi Pemerintahan Dalam Mengurangi Kemacetan di Kota Bandung Pada Tahun 2019(2020-11-30) TISA NADIA RACHMATIKA; Iyep Saefulrahman; Jajang SutisnaKemacetan menjadi masalah yang selalu terjadi di berbagai kota di Indonesia khususnya di Kota Bandung. Kemacetan merupakan masalah yang rumit dan perlu menjadi perhatian penting oleh pemerintah. Penyebab utama kemacetan yaitu penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi transportasi untuk mendukung masyarakat dalam beraktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintahan dalam pengendalian kemacetan, dan menjelaskan permasalahan dan upaya alternatif yang dilakukan terhadap pengurangan titik-titik kemacetan di Kota Bandung pada tahun 2019 berdasarkan analisis SWOT. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan secara rinci terkait strategi pemerintahan dalam mengendalikan kemacetan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berdasarkan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta melalui studi pustaka. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintahan dalam mengendalikan kemacetan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya terdapat 2 program dalam mengendalikan kemacetan di Kota Bandung yaitu program peningkatan pelayanan angkutan, dan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Strategi tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misi dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Pada pelaksanaannya, kedua program tersebut dinilai sudah mencapai target dari Dinas Perhubungan Kota Bandung tetapi belum berhasil karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengoperasian bus yang belum sesuai yang direncanakan, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha angkutan kota, kurang koordinasi antar instansi di dalam kegiatan forum lalu lintas.Item Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Peralihan Sistem Tempat Pemrosesan Akhir menjadi Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R)(2020-12-02) GALUH RISALATI; Saifullah Zakaria; Novie Indrawati SagitaPenelitian berjudul Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Peralihan Sistem Tempat Pemrosesan Akhir menjadi Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, dan Recycle). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam melakukan manajemen persampahan pada peralihan sistem Tempat Pemrosesan Akhir menjadi sistem pengelolaan sampah berbasis 3R. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian diperoleh melalui tinjauan lima fungsi manajemen pemerintahan yaitu, perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pemotivasian, dan pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan kelima fungsi manajemen pemerintahan tersebut dalam peralihan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas belum dapat mengatasi pola pikir linear dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia dan belum mampu mengintegrasikan keberadaan aspek penting pada pengelolaan sampah, seperti peraturan, kelembagaan, teknis operasional pengelolaan sampah, dan peran serta masyarakat secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan manajemen pengelolaan sampah pada peralihan dari sistem Tempat Pemrosesan Akhir menjadi sistem pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, dan Recycle belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.Item Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penanganan Anak Jalanan Di Kota Bandung (Studi Pada Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung)(2020-12-07) MUHAMAD RIDHWAN ALDIPUTRA; Rahman Mulyawan; Ivan DarmawanPenelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penanganan Anak Jalanan Di Kota Bandung (Studi Pada Dinas Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam penanganan anak jalanan. Adapun penelitian yang dilakukan berdasarkan implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial didapatkan bahwa dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan telah melakukan upaya yang baik dalam penerapan peraturan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah melaksanakan penanganan anak jalanan secara efektif dengan upaya-upaya yang dilakukan.Item STRATEGI PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM (STUDI TENTANG UPAYA DINAS KOPERASI DAN UKM UNTUK MENGEMBANGKAN POTENSI UMKM DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2019)(2020-12-07) SILVIA PUSPARINI; Iyep Saefulrahman; Ivan DarmawanPemerintah daerah sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satunya terkait dengan keberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kewenangan pengurusan UMKM untuk diberdayakan terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat menjelaskan secara rinci terkait fungsi pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Garut Tahun 2019. Penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan triangulasi/gabungan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pemberdayaan dalam mengembangkan potensi UMKM di Kabupaten Garut, namun fungsi tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Hal itu karena dalam memberdayakan UMKM, Pemerintah Kabupaten Garut hanya melaksanakan 4 kegiatan yakni Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM, Fasilitasi Pengembangan UMKM (Pengembangan Bentuk dan Desain Kemasan UMKM), Fasilitasi Pengembangan UMKM (Pemberian Sertifikat Halal bagi UMKM), dan Pembukaan Akses Permodalan Bagi UMKM sehingga Pemerintah Kabupaten garut sebagai pemerintah daerah belum menunjukan adanya upaya khusus dalam mengembangkan potensi UMKM. Kemudian, dalam pelaksanaan 4 kegiatan tersebut pun belum dilaksanakan dengan optimal. Hal itu karena belum sesuainya pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam 4 kegiatan tersebut. Kata Kunci : Fungsi Pemerintah, Pemerintah Daerah, UMKMItem KOORDINASI PEMERINTAH DALAM FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN SUKAJADI (Studi Pada Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2019)(2020-12-08) MUTIA SATIVA; Desi Yunita; RudianaPenelitian ini berjudul Koordinasi Pemerintah dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengatasi Kemacetan di Kawasan Sukajadi (Studi Pada Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2019). Penelitian ini dilatar belakangi dengan ketertarikan peneliti mengenai Kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Sukajadi, yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung yang pada pelaksanaannya menuai pro dan kontra dari masyarakat. Sehingga peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi pemerintah pada pelaksanaan kebijakan ini. Penyelenggaraan koordinasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mengurai kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana koordinasi pemerintah dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Sukajadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan koordinasi pemerintah dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandung hanya dilakukan saat pembahasan rencana dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakannya, namun tidak ada koordinasi lanjutan dalam forum mengenai permasalahan yang masih ditemui saat setelah penerapan dari kebijakan ini.Item EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SIMPATIK (SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PUBLIK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA BARAT(2020-12-11) AFIF PRASETYA PRAJA; Novie Indrawati Sagita; Desi YunitaPenelitian ini berjudul “Efektifvitas Pelayanan Perizinan Melalui SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas pelayanan perizinan melalui SIMPATIK di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, dan menjelaskan permasalahan dan upaya alternatif yang dilakukan terhadap kegiatan pelayanan perizinan melalui SIMPATIK di DPMPTSP Provinsi JawaBarat berdasarkan analisis SWOT. Adapun untuk mengukur dan melihat permasalahan mengenai efektivitas pelayanan perizinan melalui SIMPATIK di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat ini dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : volume pekerjaan, akurasi, informasi tepat waktu, dan peningkatan biaya. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan perizinan melalui SIMPATIK di DPMPSP Provinsi Jawa Barat sajauh ini sudah berjalan efektif karena dinilai telah meningkatkan volume pekerjaan, memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dan mengurangi beban biaya yang ada. Penelitian ini juga membahas mengenai strategi-strategi yang menjadi suatu rekomendasi untuk DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam mengatasimasalah-masalah yang masih terdapat pada pelaksanaan kegiatannya, seperti masih terjadinya system eror, masih adanya masyarakat yang kurang memahami akan penggunaan terknologi informasi sebagai media pelayanan perizinan saat ini, dan ketidakjelasan terkait pelayanan perizinan melalui sistem teknologi informasi atau secara online mana yang terintegrasi secara nasional.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG(2020-12-13) NUZLA RAHMATIKA; Rahman Mulyawan; Ivan DarmawanABSTRAK Pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. E-procurement ini bertujuan untuk menjamin seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien karena semua proses pengadaan dilakukan dengan sistem sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala yang mengakibatkan kurang tercapainya keefektifan dalam pelaksanaan e-procurement. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berdasarkan teori Merille S. Grindle yang terdiri dari dua indikator yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung masih belum optimal karena masih terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode tender sehingga harus dilakukan tender ulang, dan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaan proses pengadaan secara keseluruhan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah melakukan upaya yang baik dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi e-procurement belum terlalu optimal. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pemerintah, ¬E-procurement, Gagal Tender, Tender Ulang ABSTRACT The procurement of goods/services electronically is an effort by the government to realize good and clean governance. This e-procurement aims to ensure that all government procurement of goods/services can run effectively and efficiently because all procurement processes are carried out with a system so that it can reduce errors, but in implementation there are still obstacles that result in the lack of effectiveness in implementing e-procurement. The purpose of this study is to examine the implementation of e-procurement policies in the procurement of goods/services in the Social Service and Poverty Reduction in Bandung based on Merille S. Grindle`s theory which consists of two indicators namely the content of policy and the context of implementation. In this study, researchers used a descriptive method with a qualitative approach. With the technique of collecting data from library studies and field studies (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of e-procurement policies in the procurement of goods/services in the Social Service and Poverty Reduction in Bandung City is still not optimal yet because there are still failures in the selection of providers through the tender’s method so the tender it must be re-tendered, and human resources in terms of quantities and quality is still inadequate. However, in the implementation of the overall procurement process the Department of Social and Poverty Reduction in Bandung City has made a good effort in its implementation in accordance with applicable regulations. Based on the results of research conducted, the implementation of e-procurement is not too optimal. Keywords: Implementation, Government Policy, E-procurement, Failed Tender, Re-tenderItem MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMANFAATAN GEDUNG EKS MATAHARI BANCEUY MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG(2021-01-08) MOHAMAD REVAN ALRIZAL; Idil Akbar; Antik BintariPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari manajemen aset pemerintah daerah oleh Pemerintah Kota Bandung. Studi yang peneliti ambil adalah aset milik Pemerintah Kota Bandung yang dikenal dengan Gedung Eks Matahari Banceuy. Pemanfaatan aset daerah merupakan sebuah pendayagunaan barang milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menghindari tidak termanfaatkannya suatu barang milik daerah yang diharapkan selain dapat mendatangkan manfaat sosial dan ekonomis juga dapat menjaga keberadaan suatu aset milik pemerintah daerah dari kerusakan dan penyerobotan. Pada penelitian ini akan dilihat sejauh manajemen aset yaitu Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian, optimalisasi serta Pengawasan dan Pengendalian diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan suatu manajemen aset pada upaya pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen aset yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung pada upaya pemanfaatan Gedung Eks Matahari Banceuy masih belum optimal, khusunya pada tahapan optimalisasi serta pengawasan dan pengendalian.Item PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG(2021-01-14) SHAFIRA VIRGIA AGUSTINE; D. Asep Jatnika; Ivan DarmawanMengingat akan pentingnya pengembangan Kapasitas Pegawai Negri Sipil dalam meingkatkan kulitas pelayanan publik pada Dinas Kesehtan Kota Bandung, Dinas berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan peltihan penunjang agar para Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki kapasitas yang mempuni agar bisa mamberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kapasitas pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan kapasitas pegawai negeri sipi adalah Keterampilan, Pengetahuan, Potensi Diri, Motif Bekerja dan Moral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan Studi lapangan meliputi wawancara, obserfasi, dokumentasi. Sesuai dengen kelima indikator penelitian yang peneliti ambil tentang upaya mengembangkan kapasitas pegawai negeri dinas kesehatan kota bandung melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai anggaran dinas kesehatan, maka disimpulkan bahwa para pegawai dinas kesehatan tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cenderung berbeda-beda, karena tidak semua pegawai memiliki pengalaman kerja dan pengalaman pelatihan yang sama. Di lain sisi, setiap pegawai sudah mengerti dan sadar tentang potensi/kahlian yang mereka miliki, namun sayangnya para pegawai terlalu fokus dengan potensi yang dimiliki sehingga mereka tidak sadar akan tututan masyarakat yang lebih modern. Motif bekerja para pegawai sudah berada sesuai jalur dan sudah sangat realistis, sehingga bisa tercipta etos kerja yang tinggi dan mampu mengatasi berbagai hambatan dan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pengembangan kapasitas Pegawai negeri sipil pada dinas akan kesehatan Kota Bandung dilihat dari pelaksanaannya belum optimal, karena dana pelatihan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada dan kesadaran pegawai untuk mengembangan potensi diri secara mandiri masih kurang, sehingga mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Tetapi dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai tergolong baik, dalam bekerja pegawai di dukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dalam pemaparan mengenai kekuatan, kelamahan dan ancaman dinilai masih dapat seimbang antara faktor pendukung dan penghambat. Untuk itu Dinas Kesehatan ini harus lebih memperhatihan dan memperbaiki sistem pelatihan dan mengubah pola pikir para pegawainya tentang pentingnya pengembangan potensi diri, agar pengembangan potensi tidak monoton dan tidak cenderung menghabiskan biaya yang tinggi. Kata Kunci : Pengembangan Kapaitas, kualitas pelayanan publikItem Implementasi Kebijakan Program Gerai Layanan Istimewa di Mall Festival Citylink Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi pada penerbitan Kartu Identitas Anak)(2021-01-27) HAURA NABILAH; Rahman Mulyawan; Budi SutrisnoGerai Layanan Istimewa (Geulis) merupakan kegiatan jemput bola yang dikemas dalam bentuk gerai yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri No. 470/327/SJ. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Bandung ketika hendak mengurus dokumen kependudukan salah satunya Kartu Identitas Anak. Namun, masih ditemukannya kendala yang menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan ini sehingga belum mampu mendorong kepemilikan Kartu Identitas Anak ditengah-tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Gerai Layanan Istimewa di Mall Festival Citylink oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi pada penerbitan Kartu Identitas Anak) menggunakan teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Gerai Layanan Istimewa di Mall Festival Citylink yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam penerbitan Kartu Identitas Anak masih belum berjalan dengan optimal. Dimana target yang telah ditetapkan belum terwujud secara optimal, kemudian masih minimnya sumberdaya manusia dari segi kuantitas, alat dan jaringan yang mengalami gangguan, sosialisasi yang belum tersampaikan secara merata sehingga masih adanya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan gerai ini serta lingkungan sosial di masyarakat yang belum mendukung pelaksanaan kebijakan ini berjalannya dengan maksimal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melakukan penambahan sumberdaya manusia dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan intensitas pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan gerai ini baik melalui media sosial maupun media elektronik agar informasi dapat tersebar secara merata sehingga semakin banyak masyarakat yang melakukan pengurusan Kartu Identitas Anak di gerai yang berdampak kepada tercapainya target yang telah ditentukan.Item EVALUASI UJI COBA PENERAPAN ABSENSI PEGAWAI PADA APLIKASI KINERJA MOBILE (K-MOB) DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019(2021-01-27) KARTIKA YOLYNDA AVINI; Idil Akbar; Wahju GunawanSkripsi terapan ini berjudul Evaluasi Penerapan Uji Coba Absensi Pegawai Pada Aplikasi Kinerja Mobile (K-Mob) di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Dibuatnya aplikasi K-Mob dikarenakan tidak semua OPD di Jawa Barat mempunyai mesin fingerprint, terjadinya kerusakan pada mesin, biaya perawatan mesin yang besar, dan upaya pendisiplinan agar pegawai tidak membolos. Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan uji coba absensi pegawai pada aplikasi K-Mob di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, kendala yang menghambat penerapan uji coba absensi pegawai pada aplikasi K-Mob, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi kendala yang terjadi. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi terapan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian skripsi terapan menunjukkan bahwa penerapan uji coba absensi pegawai pada aplikasi K-Mob sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum maksimal. Dengan hal tersebut, hasil dari penerapan uji coba absensi pegawai pada aplikasi K-Mob berupa total penggunaan dan kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu 1(satu) tahun telah menunjukkan peningkatan dengan pengukuran berdasarkan teori evaluasi program dari Wirawan yaitu evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat dari penerapan uji coba absensi pegawai pada aplikasi K-Mob. Belum maksimalnya penerapan uji coba absensi pegawai pada aplikasi K-Mob karena terdapat kendala pada saat penerapannya yaitu belum terhubung dengan TPP (Tunjangan Pegawai), server yang sibuk, titik koordinat GPS yang susah ditemukan, masih adanya pegawai yang belum memakai K-Mob dalam absensi. Sehingga untuk mengatasi kendala yang menghambat tersebut, tim yang mengurus K-Mob yaitu berada di Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat berupaya dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap sistem dan memberikan solusi serta mengajak pegawai yang belum memakai K-Mob dalam absensi. Maka dari itu, peneliti menyarankan BKD Provinsi Jawa Barat untuk lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat lebih mengoptimalkan sistem aplikasi K-Mob dan menghubungkannya dengan TPP agar pegawai lebih memperhatikan kewajibannya untuk mengabsen pada aplikasi K-Mob.Item IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (SIENCANG) DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019(2021-01-27) AWALINDI NAVIDZATUL SHALEHA; Wahju Gunawan; Saifullah ZakariaPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di zaman sekarang telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan. Berbagai inovasi dikembangkan menggunakan teknologi terbarukan dalam kebijakan, sehingga membantu proses perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (Siencang) di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dan untuk mengetahui faktor kendalanya. Didalam penelitian ini penulis berpedoman pada teori Charles O. Jones tentang implementasi program yang melihat bahwa implementasi perlu memerhatikan tiga aktivitas utama yaitu sumber daya, interpretasi, dan aplikasi. Penelitian inimenggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara studi literatur, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siencang sudah cukup membantu proses perencanaan pembangunan. Namun pada penerapannya masih ditemukan kendala yang menghambat seperti sumber daya manusia yang belum memadai, belum efektifnya sosialisasi serta minimnya sarana dan prasarana penunjang, sehingga dibutuhkan beberapa perbaikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.Item Efektivitas Kebijakan Ganjil-Genap Guna Mengurangi Kemacetan Ibukota Dan Mengoptimalkan Transportasi Publik di DKI Jakarta Tahun 2019(2021-01-27) DILLA ZAHARA; Rudiana; Idil AkbarABSTRAK Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan Ganjil-genap (GAGE) guna mengurangi kemacetan Ibukota dan mengoptimalkan transportasi publik di DKI Jakarta Tahun 2019. Latar belakang dari penulisan skrips ini adalah ketertarikan penulis untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan Ganjil dan Genap di DKI Jakarta. Pelaksanaan kebijakan GAGE di Jakarta dilaksanakan berdasarkan Pergub No 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap. Kebijakan GAGE merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang diterapkan dengan cara pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil-genap. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi kemacetan di Ibukota dan mengoptimalkan transportasi publik. Teori yang digunakan untuk menggambarkan efektivitas Kebijakan GAGE yang paling tepat adalah teori efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho yang terdiri dari lima prinsip yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik Purposive. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan GAGE di DKI Jakarta yang dianalisis melalui lima prinsip efektivitas dapat disimpulkan bahwa kebijakan GAGE sudah cukup efektif mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan transportasi publik. Meskipun dilihat dilangannya masih terdapat kemacetan, namun kebijakan GAGE sudah memberikan dampak yang dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan masalah kemacetan di DKI Jakarta, bahkan kebijakan GAGE telah mampu meningkatkan jumlah penumpang transportasi publik di Ibukota. Saran penulis mengenai kebijakan GAGE ini yaitu sebaiknya kebijakan GAGE diterapkan diseluruh wilayah di DKI Jakarta, pemerintah membuat kebijakan pedukung keberhasilan kebijakan GAGE, pemerintah mewajibkan ASN untuk naik transportasi publik di hari-hari tertentu, dan pemerintah membentuk kerjasama dengan penyedia layanan angkutan umum. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Kebijakan Ganjil-Genap, Kemacetan dan transportasi publik.Item Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung(2021-01-28) PUTRI MAHARANI; Jajang Sutisna; Rahman MulyawanPerpindahan penduduk selalu berkaitan dengan dokumen kependudukan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 15 Ayat 1 menerangkan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan menertibkan data kependudukan penduduk melalui Surat Keterangan Pindah Keluar. Namun, pada pelaksanaannya masih ditemukan kendala yang menghambat kebijakan ini. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pindah Keluar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melalui teori Implementasi Kebijakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang terdiri dari beberapa variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Peneliti disini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan Implementasi Surat Keterangan Pindah Keluar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sudah cukup baik dalam hal teknis namun kebijakan yang ada belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat dan sarana prasarana yang dirasa kurang mencukupi.