Ilmu Pemerintahan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/116

Browse

Browsing Ilmu Pemerintahan (S2) by Subject "Ekploitasi Lingkungan"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENERAPAN GREEN POLITICS (Studi pada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutananan RI dan WWF Indonesia)
    (2023-08-09) SINTA APRIYANI; Novie Indrawati Sagita; Utang Suwaryo
    Isu lingkungan diperparah dengan adanya eksploitasi alam besar-besaran seperti terdegradasi lahan pertanian yang menciptakan kerusakan lingkungan di Indonesia. Sebagai respon dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI semakin berkolaborasi dengan publik untuk solusi atas tantangan ini. Penelitian ini berfokus pada LSM WWF Indonesia untuk melihat kolaborasi antara KLHK dengan berbagai kegiatan kolaboratif dengan melihat aspek orientasi isu, kebijakan, organisasional dan finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori Gaffar dan Riker yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Hubungan Pemerintah Dengan LSM Dalam Penerapan Green Politics. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dokumentasi dan Studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama dalam aspek orientasi isu oleh KLHK dan WWF Indonesia mengambil sikap dan tindakan dengan dibentuknya program Switch Asia local harvest dari tejadinya kegagalan kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu Food Estate yang dirasa menjadi pilihan solusi untuk bertransformasi kepada sistem pangan yang lebih bijak. Kedua dalam aspek kebijakan oleh KLHK dan WWF Indonesia dalam penentuan kebijakan pemerintah dilakukan workshop pada forum yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, pemerintah dan organisasi sipil yang menghasilkan roadmap pangan Indonesia 2020- 2024. Ketiga dalam aspek organisasional oleh KLHK dan WWF Indonesia melibatkan kementerian/lembaga dan NGO Lingkungan yang dihadiri 196 peserta yang merupakan pemangku kepentingan. Keempat dalam aspek finansial KLHK dan WWF Indonesia belum diwujudkan dalam pendanaan program Switch Asia Local Harvest karena 80% didanai melalui hibah Uni Eropa. Sehingga, diperlukan membuat mekanisme, termasuk insentif dan disinsentif finansial untuk memfasilitasi program Switch Asia Local Harvest yang digagas WWF Indonesia baik itu dalam pembiayaan dan penerapan praktik pangan berkelanjutan. Model hubungan kekuasaan antara KLHK dan WWF Indonesia terjalin kolaboratif. WWF Indonesia berperan dalam kolaborasi ini karena kemampuan mereka untuk menyampaikan isu-isu lingkungan. Menurut penulis meskipun beraksi di ruang yang sama, kolaborasi Pemerintah dan LSM diperlukan suatu kepercayaan antara Pemerintah dan LSM.