Ilmu Komunikasi (S3)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/139

Browse

Browsing Ilmu Komunikasi (S3) by Subject "Analisis Wacana Kritis"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Ideologi Surat Kabar Republika dalam Pemberitaan Rencana Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Wacana Kritis terhadap Teks Berita Rencana Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Surat Kabar Repub
    (2021-12-01) BUDI SANTOSO; Aceng Abdullah; Eni Maryani
    Berita adalah arena pergulatan ideologis bagi kelompok atau kekuatan sosial dengan berbagai kepentingan, termasuk diantaranya adalah kepentingan ideologis media massa. Realitas rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dikonstruksi oleh para jurnalis Republika bukan sekedar narasi informatif namun mengandung muatan ideologis dan kepentingan politik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar ideologi Surat Kabar Republika di dalam empat belas berita rencana pembubaran HTI yang terbit dari tanggal 9 hingga 19 Mei 2017. Penelitian ini beranjak dari paradigma kritis dan menggunakan pendekatan kualitatif, sementara metode yang diaplikasikan adalah Analisis Wacana Kritis multitahap versi Norman Fairclough yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi yang terdiri dari dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Analisis dilakukan dengan menggunakan linguistik kritis untuk mengetahui dimensi ideasional terkait aspek representatif, relasional, dan identitas di dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, ideologi Republika dalam pemberitaan rencana pembubaran HTI adalah nasionalisme-Islam. Republikamengedepankan persatuan bangsa atas dasar keumatan, kepentingan nasional,dan penegakan regulasi yang dinilai merupakan ejawantah dari nilai-nilai keislaman yang universal. Kedua, model jurnalisme pemberitaan Republika dalam konstruksi realitas rencana pembubaran HTI ini adalah relasional-dominatif. Republika menyandarkan kepentingan ideologisnya kepada institusi dan kekuatan sosial politik dominan, dalam hal ini adalah pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.