Hubungan Internasional (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/102

Browse

Browsing Hubungan Internasional (S1) by Subject "Aceh"

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH DALAM PEMANFAATAN PROGRAM OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) JEPANG
    (2023-07-12) AFIFAH NUR FAUZIYYAH DHARMAWAN; Windy Dermawan; Tidak ada Data Dosen
    Puluhan tahun lamanya Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan bilateral yang baik hingga saat ini membuka peluang bagi aktor sub-nasional dalam melakukan paradiplomasi demi mencapai kepentingan daerahnya terhadap Jepang. Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan program Offcial Development Assistance (ODA) Jepang memberikan keuntungan bagi aktor sub-nasional untuk turut serta dalam memanfaatkan program ODA melalui bantuan hibah akar rumput maupun pinjaman Yen. Oleh karena itu, diperlukan adanya ikhtiar dari pemerintah daerah untuk menjalin hubungan baik dengan Jepang agar dapat memanfaatkan program ODA khususnya pada sektor-sektor potensial daerah. Riset ini bertujuan untuk memahami praktik paradiplomasi di Indonesia dengan mengidentifikasi karakteristik paradiplomasi Sumatera Utara dan Aceh terhadap pemanfaatan sumber luar negeri, yaitu program ODA Jepang. Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi melalui situs resmi pemerintah maupun lembaga terkait, wawancara, dan penelusuran literatur. Validitas data dari riset ini dapat dilihat melalui triangulasi sumber data. Riset ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari kedua daerah dari segi birokrasi, sektor potensial, maupun bidang yang menjadi sasaran bantuan dari program ODA. Namun, paradiplomasi yang telah dilakukan oleh kedua Pemerintah Provinsi berhasil membantu pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan Nawacita ke-3 yang ditekankan pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan."
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARADIPLOMASI PROVINSI ACEH TERHADAP PUBLIK GLOBAL DALAM PEMELIHARAAN IDENTITAS ISLAMIK
    (2021-09-11) TAUFIK ARRAHMAN; Windy Dermawan; Tidak ada Data Dosen
    Aceh merupakan daerah yang dijuluki “Serambi Mekkah”. Julukan tersebut merujuk kepada persepsi bahwa masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang dekat nilai-nilai Islam pada berbagai aspek kehidupannya. Perkembangan Islam di Aceh sejak awal hingga sekarang telah membuat nilai-nilai Islamik menyatu pada budaya dan kehidupan masyarakat Aceh sehingga membentuk suatu identitas Islamik pada masyarakat Aceh yang menjadi keunikan daerah Aceh dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Perkembangan globalisasi dan cepatnya arus informasi membuat identitas Islamik Aceh saat ini tidak hanya dihirau oleh masyarakat domestik di Indonesia saja, melainkan juga dihirau oleh publik global, sehingga Provinsi Aceh sebagai aktor sub-nasional melakukan paradiplomasi terhadap publik global dalam upaya pemeliharaan identitas Islamik. Riset ini bertujuan untuk mengetahui apa saja ikhtiar paradiplomasi yang dilakukan Provinsi Aceh terhadap publik global dalam pemeliharaan identitas Islamik. Riset ini dilakukan dengan metode riset kualitatif dengan analisis deskriptif, serta menggunakan teori paradiplomasi dan identitas. Data dalam riset ini diperoleh melalui metode riset berbasis dokumen/arsip, riset berbasis internet, dan wawancara terhadap narasumber dari beberapa instansi terkait seperti Sekretariat Daerah Provinsi Aceh dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya pemeliharaan identitas Islamik melakukan paradiplomasi terhadap publik global dengan memperkenalkan dan mempromosikan budaya dan identitas Islamik Aceh melalui tiga upaya yaitu melalui merek “The Light of Aceh”; upaya pengenalan identitas Islamik Aceh melalui media; dan pertunjukan budaya dan identitas Islamik Aceh di pentas internasional.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Peranan International Organization For Migration (IOM) Dalam Pelaksanaan Police Project IOM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2006-2012 Di Nanggroe Aceh Darussalam
    (2014-04-21) IRVIN IBRAHIM SRG; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Irvin Ibrahim Siregar. Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Pelaksanaan Police Project IOM dan Polri Tahun 2006-2012 di Nanggroe Aceh Darussalam. IOM memberikan beberapa jenis bantuan kepada Indonesia, salah satunya adalah bantuan pengembangan sumber daya manusia terhadap pihak Polri yang dilaksanakan secara nasional dan kemudian dilaksanakan secara spesifik di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Aceh. Aceh merupakan provinsi pertama di Indonesia di mana program ini dilaksanakan secara spesifik dan berlangsung cukup lama, hal ini dikarenakan kebutuhan Aceh akan personil polisi yang sadar hak azasi manusia serta pemolisian masyarakat sebagai akibat dari efek panjangnya konflik di Aceh serta bencana Tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2005. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peranan IOM sebagai sebuah organisasi internasional dalam pelaksanaan Police Project IOM dan Polri di Aceh, dimana Polri merupakan salah satu instansi negara utama yang menunjukkan keberadaan organisasi internasional di dalam sistem hubungan internasional. Dalam menganalisis hal tersebut, digunakan perspektif Neo Liberal Institusionalisme serta menggunakan konsep peranan organisasi internasional. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM melaksanakan peranan organisasi internasional utamanya sebagai sebuah instrumen negara dan aktor independen, dan menunjukkan peranan sebagai arena yang minimal. IOM juga melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan Kepolisian di Nanggroe Aceh Darussalam. Kata Kunci: Organisasi Internasional, Neo-Liberal Institusionalisme, Aceh, Polri.