Hubungan Internasional (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/102

Browse

Now showing 1 - 20 of 1250

Adaptasi Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka Tahun 2012-2013
(2018-07-27) HILMYANDA FADHILA; Chandra Purnama; Tidak ada Data Dosen
Australia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah tingginya pencari suaka. Pada tahun 2012-2013 terlihat Australia memberikan respon melalui kebijakan-kebijakannya seperti offshore processing, offshore resettlement, dan operation sovereign border. Kebijakan-kebijakan tersebut diambil pemerintah Australia sebagai akibat dari perubahan eksternal dan internal Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap perubahan internal dan eksternal tesebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif adaptasi, yaitu melihat respon Australia terhadap perubahan penting dalam hal personil politik, politik, dan sosio ekonomi internal dan eksternalnya. Selanjutnya peneliti akan mengkonfirmasi karakteristik yang membentuk pola adaptasi yaitu, kebijakan untuk mengakomodir atribut internal, terdapatnya tawar-menawar dalam hal non esensial, kecenderungan melawan protocol yang ada, terdapatnya pembentukan aliansi sementara, public mendikte kebijakan luar negeri, terdapatnya system multi partai yang terbatas, adanya peran militer dalam perumusan kebijakan, terjaganya perpindahan manusia, barang, dan ide, terdapatnya institusi masyarakat dan identitas nasional yang kuat serta adanya kepala negara dengan karakter yang kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan validasi data melalui triangulasi data. Adapun yang menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan berbagai informan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Australia merespon perubahan dan tuntutan internalnya dan melakukan adaptasi intransigent untuk menjaga struktur esensialnya diantaranya adalah demografi populasi mayoritas dan nilai-nilai Australia seperti mateship dan fair go.
ADVOKASI DALAM DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MENGENAI PERDAMAIAN PADA KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2022
(2024-01-09) NAYOTTAMA SYAUQILHAQ NURDIN; Kiagus Zaenal Mubarok; Chandra Purnama
Konflik Rusia-Ukraina yang mengalami eskalasi di tahun 2022 memberi dampak multidimensi yang besar bagi seluruh dunia, khususnya Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi perdamaian, menjadi negara berkekuatan menengah yang mendapatkan sorotan kepemimpinan di jejaring internasional, dan merupakan negara sahabat kedua pihak (Rusia dan Ukraina), kontribusi sebagai fasilitator perdamaian menjadi ajakan yang dinantikan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konsep advokasi dalam diplomasi publik milik Cull (2009) mengenai nilai perdamaian Indonesia pada konteks konflik yang terjadi. Kajian kualitatif terhadap bentuk, aspek informasi, dan elemen advokasi dilakukan dengan metode studi pustaka pada arsip resmi informasi publik badan pelaksana politik luar negeri Indonesia. Wawancara terhadap perwakilan Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, serta observasi berbagai arsip informasi lainnya juga telah dilakukan untuk mendukung data penelitian. Hasil yang ditemukan menunjukkan keberadaan advokasi dalam diplomasi publik Indonesia mengenai perdamaian dalam bentuk aktivitas sosial media, penyampaian dan publikasi pers, serta penyampaian pernyataan strategis melalui jejaring dan forum diplomatik Indonesia. Penelitian ini kemudian menjelaskan aspek informasi advokasi Indonesia yang memiliki penentuan tujuan yang jelas, melakukan pemilihan audiens dengan hati-hati, dan memilih penyampai pesan yang kredibel. Adapun berkaitan dengan elemen advokasi dalam diplomasi publik Indonesia, ditunjukkan karakteristik advokasi yang memiliki jangka waktu konseptual yang singkat, memiliki laju Informasi dengan arah dari dalam ke luar, dilakukan menggunakan infrastruktur pemerintahan, dan keterpercayaan Informasi advokasi berdasarkan kedekatan penyampaiannya dengan badan Pemerintah
Advokasi Greenpeaece terhadap Grup Sinar Mas untuk Menghentikan Kerusakan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (2008-2011)
(2017-03-31) CITRA HUTAMI FANNISA; Teuku Rezasyah; Neneng Konety
Greenpeace merupakan NGO lingkungan yang sangat terkenal akan advokasinya memperjuangkan kelestarian lingkungan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kasus yang peneliti angkat di dalam penelitian ini adalah advokasi Greenpeace dalam kerusakan hutan di Kalimantan Barat yang diakibatkan oleh pembabatan hutan untuk dijadikan lahan sawit pada tahun 2008-2011. Pembabatan hutan ini disinyalir dilakukan oleh perusahaan minyak sawit ternama asal Indonesia, yaitu Grup Sinar Mas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan memahami bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace terhadap Sinar Mas. Dalam menganalisis kasus ini peneliti menggunakan teori advokasi NGO dari Keck dan Sikkink dan menganalisis dari segi information politics, symbolic politics, dan leverage politics. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dari Stake. Hasil penelitian yaitu information politics dilakukan dengan cara menyebarkan informasi baik cetak maupun online. Symbolic Politics dilakukan dengan melakukan aksi langsung ataupun via simbol dan gambar. Leverage Politics dilakukan dengan cara mempengaruhi aktor lain untuk mengubah perilaku aktor target. Tiga hal ini dipraktikkan oleh Greenpeace dalam upaya menghentikan kerusakan hutan di Kalimantan Barat. Dampak dari advokasi Greenpeace ialah akhirnya Grup Sinar Mas dan Golden Agri Resources, Ltd mengeluarkan kebijakan perlindungan hutan.
AKTIVITAS RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI DI KOTA BANDUNG UNTUK MEMPERKUAT DIPLOMASI DAERAH
(2023-07-13) ALIFIA DIFA AZZAHRA; Gilang Nur Alam; Tidak ada Data Dosen
Perkembangan yang terjadi dalam dinamika dunia menghadirkan diskursus baru yakni diplomasi daerah atas konsep diplomasi. Kemunculan diplomasi daerah dengan aktornya yakni sub negara, menjadikan pemerintah daerah dapat berikhtiar dalam memajukan daerahnya terutama keterlibatannya dalam agenda internasional. Kota Bandung menjadi salah satu aktor sub negara di level munisipal, yang terus berupaya menjalin berbagai hubungan luar negeri dengan mitra asing. Demi terlaksananya visi dan misi Kota Bandung, pemerintah daerah berkolaborasi dengan aktor sosietal seperti badan riset dan pengembangan untuk melakukan analisis potensi kerja sama sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan berbasis riset agar tercipta pemerintahan yang optimal. Riset ini berusaha mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas kelitbangan, serta mengeksplanasi relasi kiprah kelitbangan dengan diplomasi daerah di Kota Bandung. Dengan menggunakan riset kualitatif dalam arti metode pendekatan, riset ini memanfaatkan metode deskriptif-analitik yang melibatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Keduanya diolah dan ditriangulasi untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel. Dari riset ini, ditemukan bahwa aktivitas kelitbangan yang ada di Kota Bandung telah berkontribusi dalam perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait hubungan luar negeri daerah. Meski aktor pelaksananya adalah aktor governmental, lembaga riset dan pengembangan sebagai aktor sosietal juga turut berkiprah dan berperan dalam berbagai forum diskusi terkait diplomasi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa, hirauan dan pemahaman terhadap aktivitas kediplomasian daerah atas aktor sosietal sudah ada namun perlu diperkuat. Kehadiran riset ini menawarkan kerangka analisis baru terhadap pentingnya kebijakan berbasis riset yang dilakukan oleh bidang riset dan pengembangan khususnya di level munisipal.
AKUISISI PT. THANG LONG CEMENT OLEH PT. SEMEN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2015
(2017-08-22) ADITYA OKTORA; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Akim
Perkembangan ekonomi dunia yang semakin kompleks memunculkan aktor-aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam hubungan politik negara itu sendiri. Kawasan Asia Tenggara yang tengah menyongsong era baru pasar tunggal ASEAN dalam kerangka ASEAN Economic Community yang dimulai pada tahun 2015 akan membuka persaingan perdagangan dan investasi antar negara yang semakin ketat. PT. Semen Indonesia sebagai salah satu BUMN asal Indonesia dan sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang industri semen melihat ASEAN Economic Community sebagai peluang sekaligus tantangan. PT. Semen Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar industri semen Asia Tenggara, salah satu caranya adalah membentuk anak perusahaan di Vietnam untuk memperluas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian analitis mengenai upaya akuisisi PT. Thang Long Semen oleh PT Semen Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015, sebagai BUMN yang sedang bergerak menjadi perushaan multinasional baru dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya akuisisi yang dilakukan PT Semen Indonesia ke PT Thang Long di Vietnam adalah salah satu bentuk usaha Negara Indonesia untuk memperluas pasar semen ke taraf internasional dalam menghadapi ASEAN Economic Community tahun 2015
AKUMULASI MODAL DI DALAM KONSERVASI ORANGUTAN DAN HABITATNYA DI INDONESIA OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL FOUNDATION (BOSF)
(2018-12-27) M FARHAN FARUQ; Neneng Konety; R. Muhamad Teguh Nurhasan Affandi
Muhamad Farhan Faruq. Akumulasi Modal di dalam Konservasi Orangutan dan Habitatnya oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akumulasi modal dapat melandasi pelaksanaan konservasi orangutan oleh organisasi internasional non pemerintah di Indonesia, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation. Selain untuk menjaga kelestarian alam, konservasi dilakukan juga dengan landasan akumulasi modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana data primer maupun sekunder yang dikumpulkan, baik dalam bentuk wawancara dan studi literatur dianalisis secara interpretatif guna mendapatkan pemahaman intersubjektif terkait landasan akumulasi modal dalam konservasi. Dalam penelitian ini, modal teridentifikasi dari kandungan habitat orangutan. Sedangkan akumulasi modal teridentifikasi dari program-program yang dijalankan oleh BOSF; perizinan yang dimiliki oleh BOSF, baik dari Peraturan Daerah maupun IUPHHK-RE; serta keterlibatan masyarakat dalam konservasi. Kata kunci: Akumulasi Modal, BOSF, Konservasi Orangutan, Modal
Aliansi Strategis Garuda Indonesia-SkyTeam Bagi Industri Penerbangan Nasional
(2016-04-20) ROHMANIA NOORGRAHENI; Obsatar Sinaga; Satriya Wibawa
Rohmania Noorgraheni, Aliansi Strategis Garuda Indonesia-SkyTeam Bagi Industri Penerbangan Nasional. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jatinangor, Januari 2016. Garuda Indonesia merupakan badan usaha milik negara Indonesia terbesar di bidang transportasi udara yang telah beroperasi sejak tahun 1950. Di tahun 2005, jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan Garuda Indonesia cenderung mengalami penurunan. Tingginya kompetisi di industri penerbangan nasional merupakan salah satu penyebab terjadinya hal ini dan membuat Garuda Indonesia menyusun strategi baru, salah satunya dengan cara bergabung dengan aliansi penerbangan dunia SkyTeam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aliansi strategis Garuda Indonesia dengan SkyTeam bagi industri penerbangan nasional. Peneliti menggunakan konsep aliansi strategis dalam bisnis internasional pada buku International Business yang ditulis oleh Ricky W. Griffin dan Michael W. Pustay sebagai tinjauan pustaka. Konsep tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana keuntungan yang diperoleh Garuda Indonesia dari aliansi strategisnya dengan SkyTeam dan bagaimana kontribusinya bagi industri penerbangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen terkait dengan kemitraan Garuda Indonesia dengan SkyTeam. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Garuda Indonesia dapat meningkatkan frekuensi penerbangannya pasca bergabung dengan SkyTeam selama periode Maret 2014-2015. Pasca kemitraan tersebut, Garuda Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap industri penerbangan nasional. Kata kunci: Aliansi strategis, Garuda Indonesia, SkyTeam, Industri penerbangan nasional
ANALISIS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG COMPREHENSIVE SECURITY TERHADAP KEAMANAN INDONESIA
(2015-10-12) DHARASTRI AYU RISANGARUM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Lintas alur laut kepulauan merupakan hak lintas yang tercipta sebagai hasil kesepakatan antara negara kepulauan dengan negara pengguna laut atas status perairan yang berada di antara negara kepulauan. Jalur laut dimana lintas alur laut kepulauan berlaku disebut dengan Alur Laut Kepulauan (ALK). Hak lintas alur laut kepulauan dikatakan sebagai penyeimbang kepentingan negara kepulauan dengan negara pengguna laut karena adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak tersebut. Meskipun status ALKI masih bersifat partial designation di mata internasional, hingga saat ini Indonesia belum melengkapi kekurangan tersebut. Indonesia memiliki alasan tersendiri mengapa sejak awal hanya menetapkan tiga ALKI utara-selatan, dimana menurut peneliti alasan ini dilatarbelakangi oleh keamanan Indonesia. Peneliti tertarik untuk menganalisis ALKI dengan menggunakan sudut pandang keamanan yang menyeluruh, yaitu dengan menggunakan Comprehensive Security. Peneliti ingin mengetahui potensi ancaman di rute ALKI bagi keamanan Indonesia, dimana ALKI merupakan alur laut yang digunakan untuk navigasi internasional. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi studi kepustakaan, studi internet dan wawancara. Penelitian ini terdiri dari sembilan bab, dimana bab analisisnya dibagi ke dalam lima bab sesuai dengan sektor-sektor Comprehensive Security Barry Buzan, yaitu Militer, Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat ancaman-ancaman pada ALKI terhadap keamanan Indonesia, baik yang disebabkan oleh adanya ALKI itu sendiri maupun yang mengancam pelayaran pada ALKI. Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan, akan lebih baik apabila ancaman-ancaman ini diberi perhatian yang lebih oleh pemerintah, pihak-pihak yang berperan dalam penjagaan keamanan di laut maupun warga negara Indonesia secara keseluruhan.
Analisis Dalam Pengambilan Keputusan Kerjasama Pembangunan TErhadap Mitra Pembangunan oleh NEgara Penerima: Studi Kasus di Indonesia
(2019-06-18) IVAN ANDIKHAIRI; Gilang Nur Alam; Tidak ada Data Dosen
Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya negara menyejahterakan penduduknya. Tanpa pembangunan, negara-negara akan sangat sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya serta sulit untuk menyelenggarakan penyelenggaranan pelayanan publik secara optimal. Pentingnya pembangunan ini, tidak dapat dilaksanakan hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semata. Kegiatan- kegiatan pembangunan membutuhkan sumber pembiayaan baru untuk mendongkrak pembangunan tanpa harus bergantung 100% pada hasil pendapatan negara. Disini kemudian institusi pembiayaan multilateral maupun negara-negara mitra pembangunan masuk sebagai penyedia dana bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di Indonesia. Pembiayaan pembangunan ini hadir dalam bentuk ODA yang dapat berupa pinjaman luar negeri maupun asistensi teknis dan hibah. Sistem pendanaan yang umum digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam ODA adalah melalui mekanime Pinjaman Luar Negeri. Penelitian ini mengidentifikasi serta menjelaskan mengenai bagaimana pihak negara penerima, dalam hal ini Indonesia, melaksanakan pertimbangan sebelum mengadakan kerjasama dengan mitra pembangunan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori-teori Decision Making Process yang melihat bagaimana suatu kebijakan diambil melalui proses pertimbangan dan seleksi. Penelitian ini sendiri, dalam metode penelitiannya berfokus pada penggunaan process tracing yang digunakan secara luas oleh Checkel untuk menangkap secara utuh bagaimana proses yang terjadi dalam pengambilan kebijakan dalam pertimbangan kerjasama dengan mitra pembangunan. Secara umum, dapat terlihat bagaimana variabel-variabel yang digunakan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pertimbangan kerjasama dengan mitra pembangunan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia.
Analisis Diplomasi Korporat Dufil dalam Mempromosikan Cita Rasa Indomie di Nigeria
(2018-01-15) ANNISA HARDHANY; R. Muhamad Teguh Nurhasan Affandi; Leny Puspadewi
Annisa Hardhany. 170210130078. Analisis Diplomasi Korporat Dufil dalam Mempromosikan Cita Rasa Indomie di Nigeria. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Penelitian ini membahas mengenai diplomasi korporat yang dilakukan Dufil di Nigeria dalam membangun dan menimbulkan citra Indomie. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana Dufil mengemas diplomasi korporat menlalui aktivitas dan komunikasi korporat dapat menjadikan Indomie sebagai bagian dalam masyarakat Nigeria. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang ditulis dengan metode studi kasus interpetatif. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan diplomasi korporat melalui Indomie. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data yaitu wawancara dengan narasumber dan studi literatur melalui buku dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dufil berhasil mengemas seluruh variabel, indikator dan mencapai obyektif diplomasi korporat melalui Indomie di Nigeria. Sehingga diplomasi korporat Dufil melalui Indomie telah berhasil menimbulkan citra positif Indonesia di mata masyarakat Nigeria.
Analisis E-Commerce Indonesia Pasca Dilaksanakannya ASEAN Information and Communication Technology Masterplan 2015
(2017-03-08) SITI BILKIS; Rizki Ananda Ramadhan; R. Dudy Heryadi
E-commerce merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik sebagai bentuk pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi di sektor perdagangan, dimana saat ini e-commerce sedang berkembang menjadi sebuah trend karena dinilai memberikan kontribusi yang positif kepada efisiensi perdagangan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menyadari hal tersebut, ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota nya segera membentuk upaya-upaya guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis e-commerce di ASEAN salah satunya melalui dibentuknya ASEAN ICT Masterplan 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendorong naik dan turunya kontribusi e-commerce di Indonesia melalui konsep kekuatan lingkungan dalam bisnis internasional. Walaupun ASEAN sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis e-commerce di negara anggota, kekuatan lingkungan di setiap negara tetap memiliki peran penting dalam menggambarkan keberhasilan pertumbuhan bisnis e-commerce. Di Indonesia faktor utama yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan e-commerce adalah infrrastruktur yang belum memadai, kualitas sumber daya manusia yang terbatas serta kondisi hukum yang belum berpihak kepada pelaku bisnis disisi lain Indonesia memiliki pasar, tenaga kerja serta produk dalam jumlah besar yang dapat tersalurkan melalui bisnis e-commerce.
ANALISIS EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL: STUDI KASUS PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT TIONGKOK PERIODE 2018-2019
(2020-09-03) ISTANUL BADIRI; Taufik Hidayat; Tidak ada Data Dosen
Fenomena saling berbalas tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 lalu yang berlanjut menjadi perang dagang antar kedua negara sukses menarik perhatian para penstudi Hubungan Internasional diseluruh dunia. Defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat atas Tiongkok semenjak tahun 2011 hingga menyentuh angka US$ 337,18 miliar pada tahun 2017 lalu, melatarbelakangi pembebanan tarif sebesar US$ 60 miliar yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas 1.300 jenis produk asal Tiongkok pada 22 Maret 2018. Merespon hal tersebut, Tiongkok turut memberikan tarif tambahan sebesar US$ 3 miliar atas produk aluminium dan baja asal Amerika Serikat. Kejadian perang dagang antar kedua negara tersebut terus berlanjut hingga tahun 2019. Melalui tulisan ini, Penulis berusaha menganalisis fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode 2018-2019 melalui pendekatan Ekonomi Politik Internasional demi memahami penggunaan aspek-aspek ekonomi oleh suatu negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara tersebut. Didapat pula bukti-bukti melemahnya dominasi ekonomi Amerika Serikat dan digantikan oleh Tiongkok. Dengan menggunakan metode Kualitatif berbasis studi kasus, penulis berharap dapat menganalisis fenomena tersebut secara mendalam.
ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TAHUN 2015
(2018-08-08) EDTA MUHAMMAD FADILAH; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Edta Muhammad Fadilah, 170210140006, 2018. Analisis Hubungan Sipil Militer Pada Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran. Reintepretasi pasal 9 konstitusi Jepang dan Perubahan Kebijakan Pertahanan dengan kemampuan untuk melakukan collective self-defense yang terjadi pada masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2015 menghasilkan banyak pro dan kontra di kalangan publik. Sebagai sebuah keputusan, ia tidak begitu populer dikalangan sipil baik elit politik maupun publik karena dibuat dalam sebuah ketergesaan yang cenderung dipaksakan. Ditambah lagi dengan kesan dari negara Jepang yang setelah Perang Dunia Kedua selalu diidentikan dengan nilai pacifism. Oleh karena itu munculah pertanyaan mengenai apa yang menjadi latar belakang dari diambilnya keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori civil-military relations dari Samuel Huntington yang digunakan untuk melihat apakah terdapat keterlibatan dari pihak militer yang dapat dalam hal ini dapat dikatakan memiliki motif untuk mendukung keputusan tersebut. Selain itu penelitian ini juga membahas defense management serta profesionalisme militer di Jepang yang digunakan untuk menggambarkan lebih jauh mengenai keberadaan pengaruh militer pada proses pembuatan kebijakan pertahanan serta orientasi politik dari militer Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) tidak ada campur tangan militer baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan reintepretasi pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015. Meskipun begitu ditemui kecendrungan perubahan terhadap kondisi civil- military relations di Jepang akibat keputusan tersebut. 2) Keputusan reintepretasi pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015 adalah murni dilatarbelakangi perbedaan dari persepsi ancaman yang dimiliki baik antar partai penguasa dan oposisi maupun elit politk Jepang dengan masyarakatnya
Analisis Hukum Humaniter Internasional Pada Penggunaan Pesawat Tanpa Awak yang Dipersenjatai dalam Perang Terhadap Teror di Pakistan pada Masa Pemerintahan Barrack Obama 2009-2013
(2018-07-27) ACHMAD SOLIHIN; R. Dudy Heryadi; Emil Mahyudin
ABSTRAK Achmad Solihin, Analisis Hukum Humaniter Internasional pada Penggunaan Pesawat Tanpa Awak yang Dipersenjatai Dalam Perang Global Melawan Teror Di Pakistan Pada Masa Pemerintahan Barrack Obama 2009-2013, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Juni 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa penggunaan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai sebagai alat untuk melawan teroris dalam kampanye perang global melawan teror di Pakistan dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah hukum humaniter internasional sebagai bagian dari perang adil yang menjelaskan mengapa hukum humaniter internasional mencegah agar perang tidak terlalu menyengsarakan orang sipil dan menjelaskan bagaimana jenis perang dapat mempengaruhi status kombatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi populasi orang-orang sipil di wilayah yang dijadikan arena konflik di dalam perang asimetris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai dalam perang global melawan teror di Pakistan melanggar hukum humaniter internasional dengan dilanggarnya prinsip-prinsip utama hukum humaniter internasional. Kata Kunci: Amerika Serikat, Pakistan, Hukum Humaniter Internasional, Perang Asimetris, Perang Global Melawan Teror, Perang Adil, Pesawat Tanpa Awak yang Dipersenjatai.
ANALISIS ISI SERIAL NARCOS DALAM KERANGKA DRUG TRAFFICKING (Season 1-2)
(2023-07-13) RIDWAN HADI LAFIANTO; Affabile Rifawan; Satriya Wibawa
Di dalam jaringan perdagangan narkotika di Kolombia terdapat pemimpin yang mana mengawali dan menggerakan serta membukakan peluang bagi orang-orang banyak untuk memulai bisnis narkotika. Raja narkotika itu dikenal dengan nama Pablo Escobar yang mana ia menguasai perdagangan narkotika di seluruh dunia pada masanya. Perdagangan narkotika yang dilakukan oleh kartel Kolombia dan kelompok-kelompok kejahatan sangat berkembang di Kolombia. Kartel Kolombia berkembang menjadi kelompok kejahatan yang sangat terkenal di dunia. Pada masa kejayaan Pablo Escobar yang mana merupakan ketua dari kartel-kartel Kolombia terdapat dua kartel yang sangat mendominasi dalam bidang perdagangan narkotika tersebut yaitu Kartel Medellin dan kartel Cali. Kisah Pablo Escobar tersebut diangkat menjadi Serial yang berjudul Narcos. Serial Narcos merupakan sebuah Serial yang diangkat berdasarkan kisah nyata berasal dari negara Kolombia, menceritakan tentang kejahatan Pablo Escobar yang merupakan Warga Negara dari Kolombia itu sendiri. Serial Narcos merupakan sebuah Serial serial ber-genre Biography, Drama, Crime yang ditayangkan awalnya pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis isi, serta dengan menggunakan teori Transnational Organized Crime. Dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam kepada beberapa elemen terkait, seperti ahli film, lembaga yang berurusan dengan perihal perdagangan narkotika, dan juga menggunakan metode penelitian berbasis dokumen dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan kokain yang dilakukan oleh Pablo Escobar telah menciptakan jaringan-jaringan lainnya sehingga membentuk kartel lain setelah kematian Pablo Escobar.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA DEMOKRATISASI IRAK MELALUI PROGRAM UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID) 2017-2021
(2023-04-13) FANESSA SYAILIRRAHMAH MAHFUD; Teuku Rezasyah; Tidak ada Data Dosen
Terjadinya peristiwa 11 September 2001 di World Trade Center (WTC), Amerika Serikat, memunculkan kecurigaan Amerika Serikat terhadap Irak yang memiliki Weapon of Mass Destruction (WMD). Melihat Irak dipimpin oleh rezim otoriter, juga bangkitnya kembali Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) di Irak membuat pemerintah Amerika Serikat mulai memfokuskan kebijakan luar negerinya di Irak untuk demokratisasi Irak. Amerika Serikat ingin menciptakan perdamaian di Irak. Namun hingga tahun 2021, Irak belum juga menjadi negara yang demokratis. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan Amerika Serikat di Irak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri dari Graham T. Allison (1971) untuk memahami kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Peneliti juga menggunakan konsep demokratisasi dari O’Donnell & Schmitter (1986) dan demokrasi dari Robert A. Dahl (1998) untuk menganalisis Irak sudah menjadi negara yang demokratis atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan memaparkan hasil analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam demokratisasi Irak melalui program United States Agency for International Development (USAID) 2017-2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat gagal menjadikan Irak sebagai negara yang demokratis sebab pada saat pemilihan umum tahun 2021, Irak masih dilanda krisis politik, hak asasi manusia rakyat Irak masih belum diberikan, dan masih banyak masalah lain yang dapat disimpulkan bahwa Irak belum menjadi negara yang demokratis. Ditemukan bahwa penyebab Irak belum menjadi negara yang demokratis ialah adanya paksaan dari pemerintah Amerika Serikat dalam menyebarkan liberalisme, yang justru malah memunculkan masalah yang berkepanjangan di Irak, sebab Irak tidak memiliki ideologi yang sama dengan Amerika Serikat.
Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization (WTO) Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan
(2019-07-23) ATANTA GIAN; Akim; Tidak ada Data Dosen
Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Oleh karena itu masalah yang menjadi fokus dalam riset ini adalah kehadiran aturan subsidi perikanan WTO yang berpotensi menghambat pemerintah Indonesia dalam memberikan subsidi perikanan pada sektor perikanannya, karenanya, Indonesia berpartisipasi dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan tersebut agar Indonesia mendapatkan perlakuan yang khusus dan berbeda dalam aturan subsidi perikanan WTO. Dalam proses negosiasi tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Adapun teori yang periset pakai untuk mencari jawaban atas rumusan masalah periset adalah teori reorientasi kebijakan luar negeri dari K.J. Holsti. Metode yang periset pakai dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif dari Christopher Lamont. Adapun teknik pengambilan data dalam riset ini adalah wawancara semi terstruktur, studi pustaka, dan riset berbasis daring (internet). Narasumber yang periset wawancarai berasal dari instansi Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan. Pada akhir riset ini periset menyimpulkan bahwa terdapat faktor domestik, eksternal, dan latar belakang historis yang mempengaruhi Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Namun faktor-faktor tersebut tidak langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut karena adanya faktor dari sikap dan pandangan personal para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo dan birokrasi di bawahnya. Periset menyarankan perlu adanya riset lebih lanjut mengenai posisi kekuatan Indonesia dalam sistem internasional yang membuat Indonesia mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya di forum ekonomi global.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT KONFLIK IRAN-ARAB SAUDI TAHUN 2015-2016
(2017-12-11) MAUDI ARISKA; Neneng Konety; Taufik Hidayat
Iran maupun Saudi Arabia merupakan negara Timur Tengah yang mana keduanya dinilai memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang dan dianggap sebagai kekuatan besar di kawasan Timur Tengah. Kedua negara tersebut bersaing sejak lama agar dipandang sebagai negara besar di kawasan Timur Tengah mulai dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, politik, dan yang paling diingat dunia ialah persoalan kepercayaan atau masalah sektarian yaitu Sunni dan Syiah. Hubungan Iran dengan Arab Saudi memang dinilai cukup polemik mengingat berbagai dinamika selama beberapa tahun terakhir yang terus mewarnai hubungan keduanya. Adapun memanasnya kembali hubungan Iran dengan Arab Saudi sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2016, yaitu ditenggarai oleh eksekusi mati Ulama Syiah-Nimr Al Nimr oleh pemerintah Arab Saudi yang mana hal tersebut menyulut amarah masyarakat syiah Iran yang kemudian meretaliasi perbuatan Saudi tersebut dengan membakar infrastruktur Kedutaan Besar Arab Saudi di Iran, sehingga Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik diantara kedua negara. Indonesia, walau pun tidak terlibat dengan permasalahan antara kedua negara, dirasa perlu memberikan tanggapan terkait permasalahan ini. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai bagaimana hubungan kedua negara sepanjang 2015 hingga tahun 2016 dan “Bagaimana Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Konflik Iran-Saudi Arabia Tahun 2015-2016?”. Kesimpulan akhir yang diperoleh melalui penelitian ini didasarkan pada Kategori Tindakan atau Categories of Action milik Howard Lentner yang menghasilkan tindakan Netral Indonesia dalam menyikapi konflik antara Iran dengan Arab Saudi tersebut. Kata kunci: Arab Saudi, Categories of Action, Indonesia, Iran, Konflik, Nimr Al-Nimr, Sunni, Syiah.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP INDIA DALAM TEKNOLOGI NUKLIR PADA TAHUN 2016
(2021-04-14) ADHIKA SETIAJI L; Viani Puspita Sari; Emil Mahyudin
Adhika Setiaji Lukito. 170210130065. Analisis Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap India dalam Teknologi Nuklir pada Tahun 2016. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjajaran. 2020. Setiap negara memiliki peran dan tujuan masing-masing dalam hubungan internasional. Jepang sebagai negara memiliki kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai strategi, di mana salah satunya melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dapat mencakup berbagai bidang, dan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah kebijakan luar negeri Jepang terhadap India dalam bidang teknologi nuklir, di mana kebijakan luar negeri ini bertujuan agar Jepang dan India bekerja sama dalam pengembangan teknologi nuklir. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan faktor apa saja yang mendorong Jepang membentuk kebijakan luar negeri tersebut. Pada proses penulisan, peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri Holsti, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan juga data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianggap sesuai untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap India dalam teknologi nuklir. Hasil dari penelitian ini mendapat bahwa kebijakan Jepang untuk bekerja sama dengan India dalam bidang teknologi nuklir disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi sosioekonomi/kebutuhan keamanan dan karakteristik geografis dan gopografis, atribut nasional, dan struktur dan filosofi pemerintahan. Faktor-faktor eksternal meliputi struktur sistem internasional, ekonomi dunia, dan permasalahan-permasalahan global dan regional.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK KOREA DALAM KASUS SENGKETA PULAU DOKDO/TAKESHIMA (2011-2012)
(2016-01-24) MIRA ARDELIA HAKIM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima merupakan sebuah sengketa wilayah yang terjadi antara Republik Korea dan Jepang. Sengketa ini sudah berlangsung cukup lama namun hingga saat ini kedua belah pihak masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sengketa ini. Dasar klaim yang berbeda dari masing-masing negara pun terus menyulut persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Nilai yang terkandung dalam pulau kecil yang terletak di perbatasan laut antara Jepang dan Republik Korea juga menjadi alasan mengapa setiap negara terus berusaha mempertahankan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Republik Korea telah melakukan beberapa aksi sebagai respon dari klaim yang muncul dari pemerintahan Jepang terutama pada tahun 2011 hingga tahun 2012 kasus ini kembali menjadi perhatian dunia. Dalam berbagai penelitian terdahulu, kasus sengketa wilayah ini biasa dijabarkan menggunakan pendekatan hukum maupun pendekatan historis, namun dalam penelitian ini penulis berusaha mengambil pendekatan yang berbeda. Kasus sengketa Pulau Dokdo/Takeshima akan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan realisme dalam analisis kebijakan luar negeri. Penulis akan memberikan analisis deskriptif mengenai aksi dari kebijakan luar negeri Republik Korea, Terutama kebijakan luar negerinya pada akhir masa pemerintahan Presiden Lee Myung-Bak (2011 – 2012). Kita akan melihat kapabilitas yang dimiliki oleh Republik Korea berpengaruh terhadap pemilihan instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan dalam upaya mempertahankan Pulau Dokdo dari ancaman klaim yang dilakukan Jepang.

Browse

Browsing Hubungan Internasional (S1) by Title

Results Per Page

Sort Options