Hubungan Internasional (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/102

Browse

Now showing 1 - 20 of 1250

Implementasi dari Kebijakan Ekspor Rokok Indonesia ke Amerika Serikat Terkait Pelarangan Rokok Kretek di Amerika Serikat
(2006) TEGUH PRABOWO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Teguh Prabowo, Implementasi dari Kebijakan Ekspor Rokok Indonesia ke Amerika Serikat Terkait Pelarangan Rokok Kretek di Amerika Serikat. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Agustus 2013. Penelitian ini akan meneliti kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait disahkannya peraturan pelarangan impor kretek di Amerika Serikat section 907 â€œFamily Smoking Prevention And Tobacco Control Actâ€ , yang diberlakukan pada September 2009. Peraturan ini melarang beredarnya rokok beraroma dan berasa (Flavored Cigarette), kretek adalah salah satu produk yang dilarang di amerika, namun peraturan tersebut tidak melarang beredarnya rokok beraroma dan berasa menthol, yang notabene rokok beraroma dan berasa menthol tersebut adalah salah satu produk rokok unggulan dari Amerika Serikat sendiri dan rokok kretek adalah salah satu produk rokok unggulan Indonesia. Adanya diskriminasi dalam pelarangan tersebut adalah salah satu alasan bagi penulis untuk meneliti penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian: â€œBagaimanakah Implementasi dari Kebijakan Ekspor Rokok Indonesia ke Amerika Serikat setelah Pemberlakuan Pelarangan Rokok Kretek di Amerika Serikat? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam kajiannya dengan menggunakan analisis kebijakan luar negeri serta konsep hambatan dagang non tariff dalam menelaah permasalahan penelitian. Data-data penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan dan data resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang membawa masalah tersebut ke pihak WTO dan hasilnya telah dimenangkan oleh Indonesia namun hingga saat ini pintu ekspor terhadap Amerika belum kunjung dibuka kembali oleh sebab itu maka pihak Indonesia sedang mempertimbangkan penggunaan retaliasi.
UPAYA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY PADA MASA KEKETUAAN INDONESIA TAHUN 2011
(2006) AYA SHOFA ASYSYIFA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Aya Shofa Asysyfa, Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan Sengketa Kepulauan Spratly pada Masa Keketuaan Indonesia Tahun 2011. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Jatinangor. Penelitian ini mengangkat upaya penyelesaian Sengketa Kepulauan Spratly oleh ASEAN pada tahun 2011. Sengketa Kepulauan Spratly adalah sengketa yang telah berlangsung lama dan pada tahun 2011 Sengketa Kepulauan Spratly kembali memanas setelah sempat mereda beberapa tahun. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara dibawah keketuaan Indonesia kemudian berupaya mengadakan berbagai upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang bersengketa demi membuka jalan penyelesaian sengketa permanen selama tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengkaji objek penelitian. Pengumpula data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly selama tahun 2011 namun belum membuahkan hasil maksimal karena terdapat berbagai hambatan. Kata kunci: Sengketa Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, ASEAN, China, 2011, Keketuaan Indonesia, Penyelesaian Sengketa
PENGGUNAAN PRIVATE MILITARY COMPANY BLACKWATER OLEH AMERIKA SERIKAT PADA MASA REKONSTRUKSI IRAK 2003-2011
(2006) RANDY PRADHANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Randy Pradhana, Penggunaan Private Military Company Blackwater Oleh Amerika Serikat Pada Masa Rekonstruksi Irak 2003-2011. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Agustus 2013. Perusahaan yang disebut Private Military Company atau PMC sengaja dibentuk untuk menyediakan jasa tentara bayaran untuk kliennya yang membutuhkan. Sebenarnya PMC bergerak dalam bidang pelatihan, pengamanan, namun juga sering terlibat dalam suatu konflik ataupun pada masa pasca perang (rekonstruksi) atas permintaan klien. Pada tahun 2003 pemerintah AS menggunakan PMC Blackwater pada masa rekonstruksi Irak. Dikarenakan hal di atas karena itu saya mengambil judul Penggunaan Private Military Company Blackwater Oleh Amerika Serikat Pada Masa Rekonstruksi Irak 2003-2011 Dalam penelitian ini saya akan menggunakan konsep Realisme Neoklasik. Penggunaan PMC Blackwater oleh Amerika Serikat dapat diteliti menggunakan Dalam penelitian ini, saya menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan metode explanatory case study dan teori realisme neoklasik. Karena dalam teori ini dijelaskan bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri didasari atas faktor internal dan eksternal dari suatu negara. Sehingga, saya melihat pendekatan Realisme Neoklasik ini dapat dikaitkan dengan judul yang akan saya gunakan. Sejalan dengan fenomena yang akan diteliti, dimana PMC Blackwater yang merupakan aktor non- negara yang digunakan oleh AS pada masa rekonstruksi. Hasil penelitian akan mengetahui alasan-alasan dibalik penggunaan PMC Blackwater oleh AS dimana pengambilan kebijakan luar negerinya didasari dengan faktor internal (domestik) dan eksternal (luar negara).
SOFT POWER REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DI DALAM KEBIJAKAN WHITE PAPER ON ENERGY TAHUN 2007 CHINAS ENERGY CONDITIONS AND POLICIES TERKAIT DENGAN ENERGI TERBARUKAN
(2008) SHENNA CHRISTY PUJIANTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKShenna Christy Pujianti, Soft Power Republik Rakyat China (RRC) Di Dalam Kebijakan White Paper on Energy Tahun 2007 â€œChinaâ€™s Energy Conditions and Policiesâ€ Terkait Dengan Energi Terbarukan. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor September 2013.Penelitian ini membahas mengenai bagaimana soft power Republik Rakyat China (RRC) di dalam kebijakan White Paper on Energy tahun 2007 â€œChinaâ€™s Energy Conditions and Policiesâ€ terkait dengan energi terbarukan dengan menggunakan metode persuasi dari Aristoteles sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menghasikan penjelasan mengenai perilaku subjek penelitian dalam bentuk analisis deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah paparan mengenai soft power RRC yang terdapat di dalam white paper on energy 2007. Pada akhir penelitian ini, peneliti menemukan adanya aspek beauty, benignity, dan brilliance di dalam white paper on energy 2007 yang merefleksikan citra RRC sebagai negara berkembang yang bertanggung jawab.(Kata Kunci: Soft Power; Soft Power Currencies, Retorika, Kebijakan Luar Negeri)
Kebijakan Iran di Selat Hormuz Dalam Upaya Mempertahankan Program Nuklir dari Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa
(2008) RAVKY ADI PERMATO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKRavky Adi Permato. Kebijakan Iran di Selat Hormuz Dalam Upaya Mempertahankan Program Nuklir Dari Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Nuklir menjadi salah satu perhatian dalam kapabilitas negara sejak digunakan pertama kali pada Perang Dunia II. Nuklir yang awalnya digunakan sebagai senjata dapat juga digunakan sebagai sumber pembangkit energi, namun kecurigaan terhadap negara yang mengembangkan nuklir selalu ada. Di dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana Iran mempertahankan program nuklir yang untuk tujuan damai dari kecurigaan pihak-pihak lain bahwa Iran akan mengembangkan senjata.Iran mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai sebagai kepentingan nasional terutama untuk sumber energi, namun program nuklir tersebut dicurigai bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Kecurigaan terhadap program nuklir Iran berujung pada keluarnya sanksi oleh DK PBB dari tahun 2006 hingga 2010. Untuk mempertahakan kepentingan nasionalnya, Iran mengeluarkan ancaman akan menutup Selat Hormuz apabila sanksi terhadap Iran terus berlanjut.Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, pendekatan geopolitik dan metode kualitatif analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa Selat Hormuz wilayah yang sangat strategis secara geopolitik dan Iran memanfaatkan Selat Hormuz dengan menggunakan pernyataan ancaman dan latihan militer sebagai bentuk deterrence sehingga DK PBB tidak menjatuhkan sanksi lagi, sehingga program nuklirnya yang bertujuan damai tetap berlangsung.
Kepentingan Indonesia Dalam Merespons Pemberlakuan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2010-2013
(2008) ANNISA NASTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
iiiABSTRAKANNISA NASTI. 170210080044. Kepentingan Indonesia Dalam Merespons Pemberlakuan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act Melalui World Trade Organization (WTO) Tahun 2010-2013. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2013.Pada tanggal 22 Juni 2010 pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pembentukan panel pada badan penyelesaian sengketa WTO sebagai respons terhadap diberlakukannya Family Smoking Prevention and Tobacco control Act (FSPTCA) oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemberlakuan peraturan FSPTCA menyebabkan terhentinya ekspor rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat dan menyebabkan kerugian bagi Indonesia.Respons pemerintah Indonesia terhadap pemberlakuan FSPTCA merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini melihat respons yang dilakukan oleh Indonesia melalui perspektif neoliberal institusionalisme dengan mengedepankan unsur kepentingan dan keterlibatan WTO sebagai organisasi internasional dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepentingan Indonesia yang mendasari responsnya terhadap pemberlakuan FSPTCA melalui WTO. Dalam penelitian ini peraturan FSPTCA merupakan stimulus yang dipersepsikan negatif oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya mendasari respons pemerintah Indonesia. Persepsi negatif pemerintah Indonesia tidak terlepas dari terancamnya kepentingan Indonesia terkait rokok kretek akibat peraturan FSPTCA. Industri rokok menyumbang devisa bagi Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara melalui cukai. Oleh karena itu Indonesia berkepentingan untuk mengamankan pasar rokok kretek di luar negeri sebagai salah satu sumber pendapatan negara.Kata Kunci : Kepentingan, Respons, Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, World Trade Organization
KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG 2011 NATIONAL DEFENSE PROGRAM GUIDELINES (NDPG) MENGHADAPI MODERNISASI MILITER REPUBLIK RAKYAT CHINA (RRC) DAN NUKLIR KOREA UTARA
(2008) RIZKY PRATAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKTransformasi dalam lingkungan regional dan global telah mengubah persepsi ancaman Jepang, khususnya menghadapi modernisasi militer RRC dan program nuklir Korea Utara. Pada Desember 2010, Jepang menggeluarkan National Defense Program Guidelines for FY 2011 and Beyond (NDPG 2011). Kebijakan ini mendorong Japan Self Defense Force (JSDF) untuk lebih proaktif, fleksibel, dan cepat dalam menghadapi setiap ancaman, baik di darat, laut, maupun di udara.Melalui studi kasus penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan mngeksplorasi fenomena perubahan kebijakan pertahanan Jepang. NDPG 2011 secara umum tidak merubah struktur fundamental dari kebijakan pertahanan nasional Jepang. Kebijakan tersebut muncul menghadapi ancaman dari RRC dan Korea Utara, dimana ancaman nuklir Korea Utara tampaknya relatif lebih mengancam dibandingkan dengan peningkatan kapabilitas militer RRC. JNDPG tersebut juga menjadi panduan bagi militer Jepang untuk dapat berperan lebih besar lagi dalam tataran internasional. Hal ini tentu tetap dalam kerangka alliansi dengan AS dan perlindungan nuklir yang disediakan AS atas Jepang.Kata Kunci: Jepang, NDPG, Korea Utara, militer RRC
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DALAM SIX-PARTY TALKS KRISIS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA: PERSPEKTIF NEOREALISME
(2008) MAS RUSDANAR S P; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Mas Rusdinar Septia Pradana. Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Six-Party Talks Krisis Senjata Nuklir Korea Utara. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung, Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Rusia pada krisis senjata nuklir Korea Utara. Hal ini terkait dengan pembentukan Six-Party Talks sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Dalam penelitian ini, cara pandang atau pendekatan yang digunakan adalah Neo- Realisme. Pendekatan Neo-Realisme tersebut dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan luar negeri Rusia mendukung penyelesaian krisis senjata nuklir Korea Utara secara damai/diplomasi yaitu dengan menggunakan dan mengoptimalkan forum Six-Party Talks.
PROGRAM DISCOVERY MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 2015 SEBAGAI ALAT DIPLOMASI PUBLIK DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA INDONESIA
(2008) ARIF AIRLANGGA PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Studi diplomasi dalam hubungan internasional merupakan suatu studi yang mempelajari negosiasi antara satu negara dengan negara lain agar dapat tercapai kepentingan nasional dari suatu negara di berbagai bidang. Melalui perbedaan kebutuhan antar antar negara, masing â€“ masing negara akan mengalami saling ketergantungan. Bahkan, pola interaksi tersebut tidak hanya dibuktikan dengan hubungan antarnegara saja, tetapi dibuktikan dengan hubungan antar aktor negara dan non â€“ negara di saat yang bersamaan. Paska perang dingin, agenda â€“ agenda internasional mengalami perkembangan dan salah satu yang difokuskan dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan soft power dalam diplomasi publik dimana dijabarkan ke dalam tiga dimensi, yakni dimensi komunikasi sehari â€“ hari, komunikasi strategis dan hubungan jangka panjang guna mencitrakan pariwisata Indonesia. Sesuai dengan misi kementrian luar negeri untuk menjalankan diplomasi publik agar meningkatkan citra Indonesia, adanya komunikasi antarbangsa yang terjadi melalui berbagai media dirasa dapat membentuk citra dari Indonesia, khususnya citra pariwisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata internasional. Pengembangan dan pengenalan pariwisata dan kebudayaan di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena tercipta lapangan kerja baru bagi warga â€“ warga sekitar, investasi, peningkatan nilai ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya kerjasama yang terjadi antara Museum Konperensi Asia Afrika dan AIESEC Komite Lokal Bandung melalui program Discovery: Millennim Development Goals (MDGs) 2015 untuk menjalankan salah satu misi diplomasi publik kepada mahasiswa â€“ mahasiswa asing yang datang ke Bandung dapat menjadi suatu wadah yang bertujuan untuk bertukar pikiran atas perbedaan perspektif yang ada di negara lain, sekaligus mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Indonesia ke kancah internasional.
KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM MENINGKATKAN INVESTASI KOREA SELATAN DI INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA AKFTA(ASEAN KOREA TRADE AREA)
(2008) PRITA MEGIANTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Prita Megianti, Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan dalam Meningkatkan Investasi Korea Selatan di Indonesia Pasca Terbentuknya AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Area). Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Desember 2013. Kerjasama dapat terjalin oleh suatu negara dengan negara lain karena kesadaran bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Penelitian ini membahas mengenai hubungan kerjasama investasi Korea Selatan di Indonesia pasca terbentuknya ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). Indonesia sendiri sebagai salah satu negara ASEAN telah meratifikasi dan membuat peraturan nasional terkait persetujuan AKFTA. Dengan meratifikasi AKFTA ini, Indonesia secara nyata telah membuka hubungan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan yang lebih komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah complex interdependence yang memandang bahwa pentingnya untuk meminimalisir kekuatan militer sebagai alat kebijakan dan dan memaksimalkan ekonomi dan bentuk lain dari kesalingketergatungan untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan. Penjelasan tersebut ditulis secara deskriptif dengan pengumpulan data dari sejumlah sumber, termasuk studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan pasca AKFTA telah mempengaruhi dinamika investasi Korea Selatan di Indonesia. Dalam investasi Korea Selatan di Indonesia juga terlihat adanya saling ketergantungan antara kedua belah pihak. Namun Indonesia kurang mampu memanfaatkan secara maksimal peluang yang ada, sehingga hanya memperoleh sedikit keuntungan dari AKFTA.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH TERKAIT KONFLIK PADA MASA PEMERINTAHAN BASHAR AL-ASSAD: PERSPEKTIF DEFENSIVE NEOREALISME
(2008) MOCHAMAD JUSSI T N; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Mochamad Jussi Thorolf Nyfors, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Suriah Terkait Konflik Pada Masa Pemerintahan Bashar Al-Assad: Perspektif Neorealisme. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, September 2013. Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan luar negerinya terkait konflik yang terjadi di Suriah, tidak mengambil langkah untuk melakukan intervensi militer. Hal tersebut terlihat dari pengambilan kebijakan luar negeri yang berupa pemberian bantuan kemanusiaan terhadap Masyarakat Suriah dan penanggulangan serta pemusnahan senjata kimia yang dimiliki Pemerintah Suriah oleh Amerika Serikat melalui OPCW. Penelitian ini berfokus terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik yang terjadi di Suriah sebagai tindakan dalam membantu Masyarakat Suriah dan memusnahkan senjata kimia yang dimiliki oleh Pemerintah Suriah. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis fokus penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan proses penulisan analisis deskriptif. Proses penulisan dimulai dengan penentuan unit analisis, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi internet, dan wawancara. Pengujian validitas dan reliabilitas data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data digunakan untuk memilih dan membandingkan data-data yang didapat melalui sumber yang berbeda, sebagai upaya dalam menghilangkan keraguan dan meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Melalui perspektif defensive neorealism, terkaji bahwa pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik yang terjadi di Suriah tidak dilakukan melalui langkah intervensi militer. Amerika Serikat hanya mengecam tindakan yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad terhadap masyarakat Suriah, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan upaya dalam menanggulangi serta memusnahkan senjata kimia yang digunakan oleh Pemerintah Suriah, melalui bantuan dari Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), terkait penggunaan senjata kimia oleh pihak Pemerintah Suriah yang membunuh banyak dari Masyarakat Suriah di beberapa kota di Suriah pada tanggal 21 Agustus 2013. Kerugian yang akan dialami oleh Amerika Serikat apabila mengambil langkah melakukan intervensi militer dalam Konflik Suriah adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan intervensi militer tersebut sangatlah besar. Amerika Serikat dalam proses pemulihan perekonomian diakibatkan oleh biaya besar yang harus terus dikeluarkan untuk militer Amerika Serikat yang berada di Aghanistan dan Irak terkait invasi militer yang dimulai pada era pemerintahan George W. Bush.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA REZIM KHMER MERAH TAHUN 1975 1979 OLEH KAMBOJA DALAM PENGADILAN CAMPURAN THE EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURT OF CAMBODIA (ECCC)
(2008) GEDE ADHYSIMA KRISNA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ivABSTRAKGEDE ADHYSIMA KRISNA, 170210080149, Upaya Penegakan Hukumterhadap Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Rezim Khmer Merah Tahun1975 â€“ 1979 oleh Kamboja dalam Pengadilan Campuran The ExtraordinaryChambers in The Court of Cambodia (ECCC). Jurusan Hubungan Internasional,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor,November 2013.Isu HAM selalu menjadi bagian integral dalam penyelesaian konflik. Salahsatunya penyelesaian isu pelanggaran HAM yang terjadi semasa konflik KhmerMerah di Kamboja pada tahun 1975 â€“ 1979. Pada dasarnya konflik Khmer Merahmerupakan konflik yang bersifat domestik, namun tindakan pelanggaran HAMyang dilakukan Khmer Merah ternyata bertentangan dengan perlindungan HAMinternasional. Meskipun peristiwa telah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu,negara Kamboja tetap berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum ataspelanggaran HAM tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukanpemerintah Kamboja dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasuspelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 â€“1979. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: bagaimana upayaKamboja dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaranHAM yang dilakukan rezim Khmer Merah pada tahun 1975 â€“ 1979. Dalam upayamengkaji dan memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan metodepenelitian kualitatif menurut John W. Creswell. Data peneliti kumpulkan melaluiwawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan penegakanhukum terhadap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim KhmerMerah pada tahun 1975-1979, Pemerintah Kamboja mengajukan permohonanasistensi kepada PBB tertanggal 21 Juni 1997. Sebagai tindak lanjut daripermohonan Kamboja, PBB membentuk tim ahli untuk menginvestigasi kasus ini.Tim ahli merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional namunditolak oleh Kamboja dengan alasan Kamboja tetap ingin berperan dalam prosespenegakan hukum. Akhirnya disepakati pembentukan sebuah pengadilancampuran bernama Extraordinary Chambers in The Court of Cambodia (ECCC)yang bertujuan untuk mengadili pemimpin senior Khmer Merah dan atau orangyang dianggap paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadipada tahun 1975-1979.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM, pengadilan campuran,penegakan hukum
Kerjasama Bilateral Indonesia-Cina dalam Bidang Pariwisata Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(2008) AGUSTIAN MUHARAM RAKHMAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
iiABSTRAKAGUSTIAN MUHARAM. 170210080126. Kerjasama Bilateral Indonesia-Cina Dalam Bidang Pariwisata Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor 2013.Indonesia dan Cina memiliki hubungan baik yang terjalin sejak dahulu, Hubungan yang terbina tersebut dimulai pada masa pemerintahan Mohammad Hatta. Dan berjalannya waktu hubungan tersebut sempat redup karena berbagai sebab, salah satunya adalah diskriminasi dan kesejahteraan warga keturunan Tiong Hoa di Indonesia yang tidak diperhatikan dengan baik. Namun, sejak pemerintahan Abdurahman Wahid hubungan kerjasama Indonesia dan Cina kembali hangat, dengan adanya kunjungan kedua kepala Negara dan perhatian Gus Dur kepada warga Tiong Hoa di Indonesia. Hal ini mendapatkan simpati dari warga keturunan Tiong Hoa di Indonesia hingga berujung hubungan Indonesiaâ€“Cina kembali baik, hubungan ini juga berlangsung hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan ditandatanganinya Strategic Partnership oleh kedua Negara, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat bidang pariwisata kedua Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari data dan fakta yang berkaitan dengan studi kasus yang peneliti angkat melalui studi pustaka, dokumentasi serta sumber-sumber internet. Analisis data diawali dari proses reduksi data, memilih data yang sesuai untuk disajikan, hingga pada akhirnya mendapatkan simpulan yang sesuai dengan penelitian.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemitraan Strategis antara Cinaâ€“Indonesia dalam bidang pariwisata secara umum menuju kearah yang lebih intensif antara hubungan bilateral kedua Negara, terbukti dengan jumlah wisatawan China yang terus meningkat datang ke Indonesia.Kata Kunci: Kerjasama Bilateral, Pariwisata, Kemitraan Strategis, Indonesia, Cina.
JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL ORGANISASI NON-PEMERINTAH DALAM PENYELAMATAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH : STUDI KASUS WALHI KALIMANTAN TENGAH
(2008) HILDA CAHAYA PUSPITA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKHILDA CAHAYA PUSPITA. 170210080123. Jaringan Advokasi Transnasional Organisasi Non-Pemerintah dalam Penyelamatan Hutan di Kalimantan Tengah: Studi Kasus Walhi Kalimantan Tengah. Jurusan Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2014.Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia yakni rata-rata sebesar 1,08 juta hektare per tahun. Deforestasi yang terjadi disebabkan oleh aktivitas illegal loging, kebakaran hutan, konversi lahan dan hutan gambut untuk perkebunan dan pertambangan. Deforestasi juga diperparah karena mudahnya izin konsesi yang dikeluarkan oleh kepala daerah di Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah sebagai non-governmental organization (NGO) domestik melakukan upaya penyelamatan hutan melalui transnational advocacy network.Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui strategi transnational advocacy network yang dilakukan Walhi Kalimantan Tengah dalam mendorong pemerintah daerah agar menciptakan kebijakan yang lebih baik terkait penyelamatan hutan di Kalimantan Tengah. Selain itu, juga untuk mengetahui pencapaian transnational advocacy network Walhi Kalimantan Tengah dalam upaya penyelamatan hutan tersebut.Peneliti menggunakan konsep transnational advocacy network sebagai konsep analisis penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengkaji pola bumerang (boomerang pattern) yang terjadi dalam transnational advocacy network tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara, dan sumber-sumber yang diperoleh melalui internet.Hasil dari penelitian ini bahwa proses transnational advocacy network Walhi Kalimantan Tengah dilakukan melalui berbagai strategi yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Strategi-strategi tersebut menghasilkan suatu pola bumerang karena berhasil membuat pemerintah negara lain seperti Norwegia dan Australia memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia. Namun, transnational advocacy network Walhi Kalimantan Tengah belum bisa menyelamatkan hutan di Kalimantan Tengah karena belum berhasil mendorong pemerintah provinsi ini menciptakan kebijakan yang lebih baik sehingga masih banyak terjadi pelanggaran pada sektor kehutanan.Kata Kunci: Transnational Advocacy Network, Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Tengah, Penyelamatan Hutan.
KERJASAMA SISTER CITY BANDUNG-FORT WORTH DALAM RANGKA MENINGKATKAN HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DI BIDANG PENDIDIKAN (2009-2011)
(2008) DINA HIDAYANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK DINA HIDAYANA. 170210080131. Kerjasama Sister City Bandung-Fort Worth Dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Indonesia-Amerika Serikat di Bidang Pendidikan (2009-2011). Jurusan Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2012. Sister city merupakan sebuah bentuk perkembangan dari kerjasama internasional sebagai dampak dari adanya globalisasi dan perluasan aktor dalam Hubungan Internasional. Adanya permasalahan dimana pemerintah pusat yang kurang mampu memberikan langkah efektif bagi daerah, serta dikeluarkannya otonomi daerah seakan sejalan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan sebuah kerjasama internasional, khususnya antar kota dengan negara yang berbeda yang disebut juga dengan sister city. Sister city Bandung-Fort Worth berawal pada tanggal 2 April 1990 ketika ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Mitra Kota Bandung dengan Kota Fort Worth oleh Walikota Bandung Ateng Wahyudi dan Walikota Fort Worth Bob Bolen. Penelitian ini ditujukan untuk melihat bentuk kerjasama dari sister city Bandung-Fort Worth khususnya dalam bidang pendidikan (2009-2011). Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah â€œBagaimana kerjasama sister city Bandung-Fort Worth dalam bidang pendidikan khususnya dalam program International Leadership Academy (ILA) 2009-2011 dalam meningkatkan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat?â€ . Dalam upaya mengkaji dan memahami masalah ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu single instrumental case study dengan pengumpulan data melalui dokumen, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah kerjasama pendidikan sister city Bandung-Fort Worth melalui program pendidikan ILA membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan kota Bandung, tidak hanya bagi pemerintahan tetapi juga berhasil meningkatkan kemajuan masyarakat khususnya pihak-pihak dan aktor-aktor yang terlibat dalam program ILA itu sendiri, serta mempermudah hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan adanya landasan kerjasama sister city Bandung-Fort Worth ini.
KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PENANGANAN KASUS HUMAN TRAFFICKING DI KEDUA NEGARA MELALUI BALI PROCESS
(2009) AMANDA DESTIANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Amanda Destiani 170210090052, Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Penanganan Kasus Human Trafficking di Kedua Negara melalui Bali Process. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Oktober 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu keamanan non-tradisional yang dapat mengancam human security, yaitu mengenai kasus human trafficking. Human trafficking merupakan isu global yang mengancam human security, seperti yang terjadi di Indonesia dan Australia. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh hubungan keamanan Indonesia dan Australia yang solid dan kuat dimana hal tersebut membuat Indonesia dan Australia menyepakati menjadi co-chairs Bali Process. Dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana upaya kerjasama Indonesia dan Australia melalui Bali Process dalam menangani kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia dan Australia?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep cooperative security, keamanan, human security, dan human trafficking. Konsep keamanan dikaitkan dengan isu yang mengancam human security. Sementara itu, konsep cooperative security dikaitkan dengan kerjasama Bali Process dalam menangani kasus human trafficking. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data sekunder melalui buku, dokumen, laporan resmi, jurnal dan website. Data primer didapatkan dari wawancara untuk mendapatkan suatu data yang valid. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan strategi triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus human trafficking di kedua negara melalui Bali Process menghasilkan upaya-upaya yang diusulkan kedua negara dan diterapkan baik di Indonesia maupun di Australia.
STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP RUSIA ATAS KLAIM KEPULAUAN KURIL (1997-2012): SUATU PENJELASAN MELALUI PERSEPSI DAN ESTIMASI KAPABILITAS
(2009) HENY OCTAVIANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRACT Heny Octaviani. Japan Foreign Policy Strategy Towards Russia Over Kuril Islands Claim (1997-2012): An Explanation Through Perception and Capability Estimates. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Padjadjaran, 2013. The objectives of this research are to give description and analytical view about Japan foreign policy strategy towards Russia to acquire claim of ownership of The Kuril Islands through a review of perception and capability estimates of the two countries who are involved. Japan issues foreign policy by estabilshed bilateral cooperation with Russia. That Foreign Policy is stated in multilayered approach policy (jusoteki) which is based on Tokyo Declaration. In accordance to those objectives, the researcher used foreign policy strategy perspective stated by John P. Lovell. That perspective states that to analyze a country interaction between another country there are two important aspects, strategy of other parties and decision maker strategy based on their relative national capability. In accordance with these ideas, researcher sought to review the foreign policy related to Kuril Islands claim by Japan perception and capabilities comparison of the two countries involved. The methodology of this research is qualitative method. The data in this research is collected from a thorough interview, literature studies and extensive online surfing. From this research, it is known that the claims over Kuril Islands between Japan and Russia issued foreign policy that based on capabilities and strategy of other parties. In this case Japan make an adjustment to its foreign policy toward Russia based on assumption that Japan national capabilities are lower than Russia. That foreign policy issued to avoid a direct collision between the two countries. The policy is intended to reduce friction and led to mutual trust through cooperation in the economic, political, and military.
KERJASAMA CHINA-ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM BIDANG KEAMANAN NON-TRADISIONAL TERKAIT ISU PENYEBARAN WABAH SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)
(2009) MUHAMMAD RIZKY RACHARDI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKMuhammad Rizky Rachardi. 170210090073. Kerjasama China-Association of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Bidang KeamananNon-Tradisional Terkait Isu Penyebaran Wabah Severe Acute RespiratorySyndrome (SARS). Program studi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Oktober 2013.Penyebaran wabah Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang dimulaipada pertengahan November 2002, menjadi sebuah fenomena yang luar biasa karenatelah mengancam kelangsungan hidup manusia hampir di seluruh dunia khususnya dikawasan Asia Tenggara. China, sebagai negara tempat munculnya virus SARS,memandang wabah ini sebagai sebuah isu keamanan nasional yang dapatmembahayakan stabilitas negara dan keselamatan individu. Association of South EastAsian Nations (ASEAN), sebagai institusi regional di Asia Tenggara, lalu mengambillangkah yang sama dengan China dengan melabeli SARS sebagai isu keamanan.Perspektif ancaman China dan ASEAN yang sama, kemudian menjadi katalisterjadinya kerjasama internasional antara China dan ASEAN dalam menghadapiSARS yang merupakan isu kemanan non-tradisional yang juga mengancam humansecurity.Peneliti bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana sebuah isu kesehatanseperti SARS, bisa dipandang sebagai isu keamanan non-tradisional dan padaakhirnya mendorong China dan ASEAN untuk bekerjasama. Selain itu, peneliti jugabermaksud untuk mengidentifikasi proses kerjasama China dan ASEAN dalammerespon penyebaran wabah SARS. Peneliti menggunakan metode penelitiankualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan studiliteratur.Dengan semakin besarnya dampak buruk yang diakibatkan oleh SARS, makaChina dan ASEAN berkomitmen untuk menanggulangi hal ini secara bersama dalamsebuah kerangka kerjasama baru dalam bidang keamanan non-tradisional dan humansecurity. Sehingga dapat dilihat bagaimana sebuah isu kesehatan bisa â€˜memaksaâ€™aktor negara China dan organisasi internasional ASEAN melakukan sekuritisasi dankerjasama dalam menghadapi isu SARS.
TUNTUTAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER DALAM SERANGAN TERHADAP U.S. SPECIAL MISSION DI BENGHAZI (LIBYA), 11 SEPTEMBER 2012
(2009) ANITA LIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
iiABSTRAKAnita Liana. Tuntutan Pertanggungjawaban Pelanggaran Hukum Diplomatik dan Konsuler Dalam Serangan Terhadap U.S. Special Mission di Benghazi (Libya), 11 September 2012. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, 2013Serangan U.S. special mission di Benghazi, Libya merupakan serangan spontan yang terjadi karena kelalaian dari kedua belah pihak. Sehingga bukan hanya pelanggaran internasional, namun juga terdapat tindak kejahatan internasional.Penulis menggunakan teori international society, international justice, dan ketentuan-ketentuan hukum diplomatik dan konsuler yang terdapat dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dimana terdapat pelanggaran atas pasal 2, 12, 22, dan 29 juga penggunaan Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons 1973 atas pelanggaran pada pasal 1 terkait tindak kejahatan terhadap protected person yang mana akan digunakkan dalam menganalisis tuntutan pertanggungjawaban yang akan muncul. Juga digunakan metode kualitatif, yang mana data-data dikumpulkan melalui studi literatur.Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran hukum diplomatik dan konsuler yang terjadi di negara Libya, baru muncul dalam bentuk kerjasama antara Amerika Serikat dan Libya untuk menciptakan suatu keadilan terkait kelalaian kedua belah negara dan bersama-sama dibawah pengawasan United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) membangun kondisi Libya yang lebih konduktif. Dan proses peradilan tanggung jawab terhadap pelaku serangan beralih ketangan Amerika Serikat, karena kondisi Libya masih belum efektif.Kata Kunci : pertanggungjawaban, international society, keadilan internasional, pelanggaran hukum diplomatik, dan kejahatan internasional
KEDAULATAN NEGARA DAN RUSIFIKASI SEBAGAI UPAYA KONTROL INTERNET PEMERINTAH RUSIA: KAJIAN KONSTRUKTIVISME MENGENAI HUBUNGAN STRUKTUR-AGEN
(2009) LISKA APRILIA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKSILiska Aprilia. Kedaulatan Negara Dan Rusifikasi Sebagai Upaya Kontrol Internet Pemerintah Rusia: Kajian Konstruktivisme Mengenai Hubungan Struktur-Agen. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2013.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai rusifikasi internet yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia. Penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara konsep kedaulatan negara dengan fenomena rusifikasi sebagai upaya kontrol internet Pemerintah Rusia berdasarkan kajian konstruktivisme mengenai hubungan struktur-agen.Dalam melakukan analisisnya, peneliti banyak menggunakan pandangan konstruktivisme Nicholas G. Onuf mengenai bagaimana ide dan materialisasi dari ide mampu menggambarkan hubungan antara struktur-agen. Kedaulatan negara merupakan sebuah ide yang tumbuh sebagai struktur pengetahuan bersama yang kemudian mengkonstruksi agen yaitu Pemerintah Rusia untuk mematerialisasikan ide kedaulatan negara tersebut ke dalam sebuah tindakan kontrol internet.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua tujuan yaitu deskripsi dan eksplanasi. Peneliti juga menggunakan beberapa asumsi penelitian konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui dokumentasi dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya rusifikasi internet yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia melalui dua cara yaitu penggunaan Bahasa Rusia sebagai bahasa konten website dan pengadaan proyek domain .Ñ€Ñ„ (baca: .rf). Rusifikasi internet dapat dikategorikan ke dalam generasi ketiga kontrol internet berdasarkan tipologi tiga generasi kontrol internet Ronald J. Deibert dan Rafal Rohozinski. Selain merupakan bentuk materialisasi dari ide kedaulatan negara, rusifikasi internet juga merupakan salah satu upaya mempertahankan kedaulatan negara. Fenomena rusifikasi sebagai upaya kontrol internet Pemerintah Rusia mampu menjelaskan pandangan konstruktivisme mengenai hubungan struktur-agen ketika ia dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara.Kata Kunci: Kedaulatan negara, rusifikasi, kontrol internet, Pemerintah Rusia, konstruktivisme

Browse

Browsing Hubungan Internasional (S1) by Issue Date

Results Per Page

Sort Options