Ilmu Politik (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Ilmu Politik (S2) by Subject "Aktor Politik"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item Peran Aktor Dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta)(2021-01-05) DEA ARSYAD MUJTAHID SHIBGHOTULLOH; Husin M. Al Banjari; Yusa DjuyandiAbstrak Fenomena politik di aras lokal yang memusatkan kekuasaan yang terbatas hanya pada keluarga menarik untuk disorot. Pasca Dedi Mulyadi menjabat selama dua periode sebagai bupati Purwakarta, jabatan tersebut diemban oleh istrinya yaitu Anne Ratna Mustika sebagai bupati Purwakarta, sementara anaknya ialah Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar menjabat sebagai ketua DPD tingkat II Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Kekuasaan yang hanya dikelola oleh Dedi Mulyadi sebagai aktor politik dengan menjadikan sanak keluarganya sebagai bagian dari dinasti politik, menjadi permasalahan dalam demokratisasi di Kabupaten Purwakarta. Sehingga fenomena tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar bagaimana peran aktor politik dalam membentuk sebuah dinasti politik di Kabupaten Purwakarta. Dengan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif, kemudian mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur, selama periode Oktober 2019 hingga Juli 2020, dan mengambil studi kasus di Kabupaten Purwakarta. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran aktor politik mendasarkan political skill nya pada knowledge, aktor tersebut menggunakan instrumen partai politik, birokrasi, dan juga Budayawan Sunda dalam membentuk dinasti politik dengan bingkai kekuasaan yang tersembunyi sebagai upaya membangun privilege terhadap istri dan anaknya. Lebih dari itu, kepentingan jangka panjang sang aktor yang terindikasi berhasrat untuk menjadi pemimpin di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Bahkan Nasional menjadi temuan penting dalam tesis ini. Fenomena dinasti politik tersebut juga bisa dikategorikan terdapat mix model dinasti politik, yaitu model regenerasi kekuasaan yang langsung, dilihat dari menjabatnya Anne sebagai Bupati pasca Dedi Mulyadi serta model kekuasaan dengan lintas kamar, dengan dasar Maula memimpin Partai Golkar di Purwakarta.Item PERJUANGAN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI PARLEMEN: STUDI PADA JALALUDIN RAKHMAT SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERIODE 2014-2019(2021-07-12) HAMDANI KURNIAWAN; Husin M. Al Banjari; Ari Ganjar HerdiansyahKelompok minoritas seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sosial politik disekitarnya. Karena itu, mereka senantiasa berjuang memperoleh hak-haknya diantaranya melalui jalur politik. Penelitian ini mengkaji peran aktor dalam memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas di parlemen dengan menyoroti kasus perjuangan Jalaludin Rakhmat ketika berkiprah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2014-2019. Fokus penelitian ini menyoroti peran politik Jalaludin Rakhmat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok Syiah di DPR termasuk mendeskripsikan berbagai dinamika yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan data wawancara mendalam terhadap Jalaludin Rakhmat, beberapa politikus PDIP, tokoh-tokoh Syiah di Jawa Barat, dan pengamat sosial politik. Pembacaan dokumen terkait akhivitas Jalaludin Rakhmat baik di jurnal ilmiah dan berita nasional juga dilakukan untuk memperdalam konteks dan isu-isu Syiah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Jalaludin Rakhmat di badan legislatif merepresentasikan upaya berpusat pada aktor atas intervensi terhadap proses politik yang bertujuan memberikan ruang bagi kelompok Syiah dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Namun, dari upaya intervensi politik tersebut, ternyata tidak banyak produk kebijakan yang pro terhadap Syiah. Keberhasilan intervensi yang dilakukan Jalaludin Rakhmat ternyata tidak bisa ditentukan hanya oleh kemampuan aktor, melainkan juga ditentukan oleh struktur politik yang ada di DPR. Selain itu, identitas yang melekat pada diri seorang aktor juga mempengaruhi keberhasilan capaian dalam memenuhi kepentinggannya. Isu-isu kepentingan minoritas masih dianggap kurang menguntungkan secara politik bagi partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor minoritas yang berhasil masuk ke parlemen tidak serta merta berkorelasi dengan terbukanya sistem politik bagi perjuangan kelompok minoritas.