Ilmu Politik (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/115

Browse

Now showing 1 - 20 of 355

KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA JERMAN DALAM PROGRAM MILITARY TRAINING ASSISTANCE (MTA)
(2021-09-28) SIGIT NUGROHO; Windy Dermawan; Taufik Hidayat
Jerman merupakan mitra strategis komprehensif bagi Indonesia, dimana kedua negara bertekad untuk terus mengembangkan hubungan bilateral secara positif, konstruktif, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Salah satu hubungan bilateral yang dilakukan adalah kerja sama pertahanan Indonesia Jerman dalam program Military Training Assistance (MTA) berupa bantuan pendidikan dan latihan bagi prajurit TNI. Kerja sama Pertahanan dalam program MTA menarik untuk di kaji, sehingga penulis melakukan penelitian tentang kerja sama pertahanan Indonesia – Jerman dengan fokus penelitian pada proses manajemen dan kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerja sama pertahanan dan teori manajemen pelatihan. Setelah dilakukan penelitian hasilnya menunjukkan bahwa dalam program MTA terdapat aktivitas manajerial mulai dari Planning, Preparing, Executing dan Assesing dimana dalam proses tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah kurangnya sinergitas Kemhan dan Mabes TNI dalam merencanakan program MTA, kurangnya penguasaan Bahasa Jerman, rendahnya moril peserta didik dan kendala pada perbedaan doktrin pertahanan kedua negara pada pelaksanaan program MTA serta kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian pihak oleh Kemhan RI maupun Mabes TNI selama pelaksanaan program MTA di Jerman.
STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENANGGULANGI VIRUS COVID-19
(2021-10-05) JEMI TRISONJAYA; Arfin Sudirman; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Penulisan tesis ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi virus covid-19 di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam jangka pendek sebagai tanggapan darurat yang termasuk langkah-langkah “social distancing” (seperti menutup sekolah dan infrastruktur transportasi), melembagakan pemeriksaan kesehatan di tempat-tempat umum, menolak untuk mengizinkan perjalanan melalui darat, laut, atau udara dari tujuan tertentu, dan melarang impor barang dengan jenis tertentu. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berdasarkan teori keamanan kesehatan yang dikemukakan oleh Rushton dan Kittelsen. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menetapkan seperangkat teknik dan layanan untuk mengumpulkan dan menafsirkan data yang tidak dikodifikasikan ke dalam statistik dan diucapkan atau ditulis dalam bahasa lisan atau tulisan. Sedangkan peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, tinjauan pustaka, dan penelusuran internet, yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi virus covid-19 di Jawa Barat berfokus pada 3 strategi, yaitu Strategi preventif dalam hal perencanaan kesiapsiagaan, test and trace/track sebagai bentuk research and development, dan peningkatan fasilitas kesehatan sebagai bentuk perspektif penyediaan obat-obatan dari Pemprov Jabar dalam menghadapi virus covid-19 pandemi di Jawa Barat agar memiliki sumber daya yang tersedia dan siap digunakan jika terjadi masalah kesehatan yang besar.
KONTRIBUSI LANUD HUSEIN SASTRANEGARA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN UDARA NASIONAL: SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF AIR POWER
(2021-12-18) I KETUT WIRATMAJA; Wawan Budi Darmawan; Windy Dermawan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sudah semakin banyaknya Pangkalan TNI AU yang dikomersialisasikan salah satunya Pangkalan TNI AU (Lanud) Husein Sastranegara yang terletak di Kota Bandung. Dimana Lanud Husein Sastranegara selain memilki peran vital dalam mendukung kekuatan udara Nasional khususnya sebagai Lanud pendukung gelar kekuatan Matra Udara dan Lanud yang memberikan dukungan fasilitas bagi matra lain salah satunya untuk latihan Para (Terjun Payung) maupun pergeseran pasukan, sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bagaimana bagaimana kontribusi Lanud Husein Sastranegara dalam mendukung pertahanan udara nasional ditinjau dalam perspektif air power. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang didukung dengan studi pustaka sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Lanud Husein Sastranegara memiliki peran vital dalam mendukung pertahanan negara namun disisi lain Lanud Husein Sastranegara juga digunakan juga sebagai bandara sipil, oleh karena itu Lanud Husein Sastranegara memiliki tugas ganda yaitu memenuhi kebutuhan operasional penerbangan sipil dan militer secara bersamaan yang menyebabkan sirkulasi penggunaan landasan pacu/runway maupun ruang udara di Lanud Husein Sastranegara tidak optimal. Mengacu pada hal tersebut diperlukan pengembangan Lanud sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan sipil maupun militer, dimana dalam mewujudkanya dibutuhkan komitmen politik dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Lanud Husein Sastranegara agar dapat optimal.
INTEROPERABILITAS PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA MELALUI KOORDINASI BERBASIS TEKNOLOGI (STUDI KASUS DI WILAYAH SELAT MALAKA)
(2021-09-21) TAUFIQ HIDAYAT PAMUNGKAS; Wawan Budi Darmawan; Akim
Ketidakjelasan lembaga yang menjadi leading sector penanggungjawab wilayah perbatasan mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pertahanan wilayah perbatasan terkesan berjalan masing-masing, baik Bakamla, TNI, Polri, Pemda, Imigrasi maupun Bea Cukai. Mekanisme koordinasi yang belum terintegrasi, sistem komunikasi antar lembaga yang belum terpadu, Alutsista patroli pengamanan maritim dan perbatasan yang belum tersedia, tata kelola sistem penegakan hukum di wilayah perbatasan yang belum terpadu, ketersediaan piranti lunak belum memadai dan tumpang tindih, serta belum adanya teknologi informasi yang mengintegrasikan persoalan tersebut menjadi prioritas yang harus segera dibenahi. Penulisan naskah ini bertujuan untuk mewujudkan interoperabilitas pengamanan wilayah perbatasan dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI melalui sistem koordinasi berbasis teknologi berupa ide-ide pemikiran maupun langkah-langkah kongkrit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis. Penelitian ini menghasilkan beberapa metode dalam meningkatkan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan sinergis melalui kegiatan forum group discussion, latihan maupun operasi bersama secara periodik, serta penetapan lembaga sebagai leading sector untuk kesatuan komando. Disamping itu, juga dihasilkan suatu konsep koordinasi berbasis teknologi dalam memaksimalkan sistem komunikasi yang terpadu antar institusi yaitu pengoperasian perangkat komunikasi radio frekuensi dan band masing-masing, penggunaan radio frekuensi maritim yang kompatibel serta didukung hardware yang mampu diintegrasikan melalui satelit nasional guna menjamin kerahasiaan pengamanan wilayah perbatasan.
INTEROPERABILITAS ANTARLEMBAGA DALAM PENGAWASAN UDARA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH LAUT: SUATU STUDI PADA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA I
(2021-12-18) PUGUH PRIYONO; Hendra; Wawan Budi Darmawan
Jalur ALKI I memiliki potensi ancaman yang disebabkan sebagai efek konflik wilayah yang diklaim terkait kepulauan di Laut Cina Selatan yaitu Paracel dan Spratly. Salah satu upaya menjaga keutuhan wilayah serta melestarikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, memerlukan suatu media yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi melalui pemberdayaan fungsi Air Surveillance nasional maupun pengamanan wilayah maritim dengan prinsip sinergitas instansi-instansi yang berkompeten. Keamanan maritim mengandung empat konsep keamanan, yaitu kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut, keselamatan laut, ekonomi laut dalam serta keamanan manusia. Metode penelitiaan menggunakan metode kualitatif deskriptif membuat gambaran secara sistematis, nyata serta jitu meliputi fakta, sifat dan pautan antar suatu peristiwa yang akan diteliti sehingga dapat diketahui melalui deskripsi tertentu. Pembahasan perkembangan ancaman keamanan wilayah laut nasional yang semaakin meningkat, kemampuan Air surveillance saat ini belum optimal dalam memecahkan persoalan keamanan laut yang demikian rumit dan kompleks, kemampuan organisasi Air Surveillance, keterbatasan kemampuan SDM, keterbatasan kemampuan alutsista, kemampuan sarana dan prasarana yang digunaakan sertaa sistem operasi surveillaance nasional. Pelaksanaan interoperability alat komunikasi dalam lingkungan TNI AL tidak ada masalah dan kegiatan peltihan berjalan lancar, tetapi mitra lain belum memiliki standar bakunya. Kerja sama Tri matra terpadu ( TNI AL, AU, AD) sesuai terintegrasi dengan baik.
Deteksi Dini Ancaman Social Engineering Hacker Terhadap Mata Pelajaran Rahasia Di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara
(2021-12-28) TRI HASTUTI; Wawan Budi Darmawan; Yusa Djuyandi
Dasar dilakukan penelitian, karena adanya fenomena terkait social engineering di lingkungan Seskoau. Kekhawatiran yang muncul adalah kebocoran dokumen dan informasi-informasi penting terkait strategi, fakta pertahanan dan yang lainnya yang ada dalam mata pelajaran rahasia, yang apabila tersebar luas dikhawatirkan dapat mengancam pertahanan negara Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif, melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara Narasumber. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Sedangkan teknik validasi data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, confirmability. Hasil penelitian ditemukan adanya ancaman Social Engineering Hacker di Seskoau. Langkah antisipasi yang dilakukan meliputi: melakukan pengecekan sumber kebocoran, melakukan penutupan akses informasi jika terjadi kebocoran, melakukan pemanggilan terhadap Pasis yang mencurigakan/membuat suatu kebocoran informasi, melakukan kegiatan operasi/ intelijen, pengalihan bahasan materi, ketika terindikasi adanya hal yang mencurigakan, membatasi penggunaan medsos dalam pelajaran, tidak memberikan materi atau informasi-informasi yang terkait dengan Doktrin, tidak mendiskusikan atau men-share mata pelajaran rahasia pada Pasis negara sahabat, disiplin dalam menggunakan password, memberikan peringatan/teguran, tidak membocorkan informasi yang sifatnya rahasia, selektif dalam berbicara dengan Pasis negara sahabat, selektif dalam mengupload pelajaran ke berbagai media, membuat folder khusus dalam penyimpana file di komputer/laptop, mengurangi kontak berlebihan dengan Pasis negara sahabat, berkomitmen untuk selalu mengikuti prosedur tetap yang berlaku, senantiasa melakukan pengecekan sumber tindakan yang mencurigakan, yang ditindaklanjuti dengan tindakan isolasi dan melakukan penyelidikan, membuat laporan secara berjenjang melalui KORSIS, PAM dan POM, serta melaporkan secepatnya kepada pihak intel lembaga.
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI: STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH, INDONESIA (2015- 2020)
(2021-09-21) JOSEPH RIZKI PRABOWO; Arfin Sudirman; Akim
Tesis ini berusaha menawarkan gambaran tentang peran TNI dalam menangani pengungsi dari luar negeri: studi kasus pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia (2015-2020). Dalam menangani para migran Rohingya di Aceh, TNI berupaya untuk berpartisipasi sebagai metode bela negara dalam menghadapi para migran Rohingya yang terus masuk melalui wilayah pesisir Aceh dan kemudian datang dengan perahu, menimbulkan rasa simpati dari masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan TNI dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh dengan menggunakan pemikiran Syukriya tentang peran TNI dalam melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan berbagai instrumen dan sumber daya yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yang kemudian digunakan untuk memberikan analisis berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan pencarian di internet, yang temuannya kemudian dapat dikontrol dan dievaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam menangani pengungsi Rohingya terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah dukungan defensif sebagai bentuk antisipasi menyusupnya paham radikalisme yang dibawa oleh pengungsi Rohingya yang terkena dampak dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) serta semacam peringatan dini terhadap maraknya kegiatan perdagangan manusia yang ditujukan terhadap pengungsi Rohingya Kedua, keterlibatan TNI dalam pemberian bantuan, yaitu membantu penyaluran bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada pengungsi Rohingya dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur bagi pengungsi di kamp-kamp pengungsi.
KERJASAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN PT.GARUDA MAINTENANCE FACILITIES AEROASIA PADA PEMELIHARAAN PESAWAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PERTAHANAN UDARA
(2022-03-15) MUHAMMAD RISWANTO; Wawan Budi Darmawan; Hendra
TNI Angkatan Udara sebagai komponen utama alat Pertahanan Negara di udara, penegakan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah udara yurisdiksi Nasional di sesuaikan dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan, untuk melaksanakan tugas TNI dalam pembinaan dan pengembangan kekuatan angkatan udara, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Permasalahan utama yang dihadapi TNI AU saat ini, salah satunya perawatan C-130 Hercules sebagai salah satu pesawat angkut berat paling multifungsi dan paling sering digunakan TNI AU. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis peran PT. GMF Aero Asia memberikan dukungan pesawat TNI-AU untuk pertahanan dan keamanan Negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif eksploratif. Lokasi penelitian PT. Garuda Maintenance Facilities Aero Asia (GMF Aero Asia) Kota Tangerang Banten dan periode penelitian 5 bulan (Januari sampai Mei 2021). Ahmadi (2017) pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Kerjasama pertahanan dapat dijelaskan dengan asumsi dasar neo-realisme bahwa sistem internasional yang anarki negara-negara akan meningkatkan pertahanan militernya untuk mendukung keamanan nasionalnya agar survive dalam kondisi anarki tersebut. Hasil penelitian berupa kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang kedirgantaraan oleh TNI AU menempatkan tenaga teknik perawatan mesin pesawat di PT. GMF Aero Asia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun per satu penugasan; bentuk perawatan berdasarkan optimalisasi perawatan pesawat sebagai MRO untuk rotable pools dan suku cadang Original Equipment Manufacture (OEM). Kata kunci: TNI AU, PT. GMF Aero Asia, Stakeholder, Kerjasama, MRO, Rotable pools, Original equipment manufacturing.
KEBIJAKAN KKIP DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PT. DIRGANTARA INDONESIA SEBAGAI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI GUNA MEWUJUDKAN KEKUATAN POKOK MINIMUM TNI ANGKATAN UDARA
(2021-12-18) RACHMAT TARJANA; Taufik Hidayat; Yusa Djuyandi
Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas pertahanan dengan menetapkan sasaran pokok jangka panjang untuk membangun kemandirian industry pertahanan. Pemerintah juga membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mewujudkan kemandirian Industri pertahanan dengan menjembatani antara kebutuhan militer dan pengembangan industry strategis dalam negeri. Kemandirian industry pertahanan atau kemampuan memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung pada negara lain merupakan salah satu target pemerintah Indonesia dalam bidang pertahanan. Komisi I DPR RI menjadikan pengembangan industry pertahanan dan modernisasiAlat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) sebagai salah satu focus perhatian, terutama dalam mencapai pemenuhan target Minimum Essential Force (MEF). Saat ini Indonesia memiliki Industri pertahanan dalam bidang kedirgantaraan yaitu PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang memiliki potensi baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun dengan adanya perkembangan situasi politik saat itu, mengakibatkan adanya perubahan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan industri pertahanan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan industri pertahan dalam negeri guna mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI AU. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong pemberdayaan industry pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pertahanan, khususnya dalam pemenuhan target MEF alutsista TNI masih belum maksimal. Industri pertahanan sendiri masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi militer. Untuk mencapai target pemenuhan MEF dengan memberdayakan industri strategis nasional, diperlukan komitmen yang kuat serta perencanaan yang sistematis dalam menguatkan sinergitas antar kementerian dan lembaga. tercapainya target MEF melalui pemberdayaan industri pertahanan perlu dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan keberpihakan dan membangun political will pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan produksi alutsista dalam negeri. Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalammengembangkan system pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun detterence effect erhadap negara lain
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA (Studi tentang Pelibatan TNI melalui UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)
(2022-03-15) PRAHASTA CATUR JAYA; Wawan Budi Darmawan; Arfin Sudirman
Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah turut terlibat dalam melawan terorisme sejak awal berdirinya negara Indonesia. Mengacu pada “Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme menjadi unsur pendukung Kepolisian Repulblik Indonesia (Polri) dalam kerangka”Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penelitian ini mengkaji bagaimana peran militer dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan melihat UU No. 3 tahun 2004 dan UU No. 5 tahun 2018. Riset dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, pada tujuh media massa online terkemuka pada periode antara 2017 sampai 2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan sumber data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan apliaksi NVivo untuk menggambarkan pola interaksi antara empat dimensi yang dikaji meliputi: aksi, regulasi, koordinasi dan resources. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi regulasi merupakan materi yang paling banyak dimuat, dikritik dan memiliki sebaran yang merata. Sedangkan dimensi aksi merupakan dimensi yang paling sedikit dimuat.
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TERHADAP PRAJURIT DI DINAS PEMBINAAN MENTAL DAN IDEOLOGI ANGKATAN UDARA
(2021-12-18) DANIEL ALBERT TOBING; Akim; Windy Dermawan
Dampak dari pada era globalisasi dan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi saat ini secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aspek ideologi, yang berakibat pada memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembinaan mental ideologi Pancasila pada prajurit belum maksimal, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada prajurit TNI AU terindikasi antara lain semakin lunturnya wawasan kebangsaan, adanya prajurit yang terikut paham radikalisme agama, menurunnya disiplin prajurit, kurangnya soliditas/persatuan dan kesatuan serta pudarnya kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat disiplin dan kesetiaan prajurit tidak muncul seketika, tetapi melalui proses pembinaan yang dilakukan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan, sehingga tercapai sosok prajurit yang diinginkan. Untuk menuju ke arah hal tersebut, perlu adanya suatu program pembinaan ideologi Pancasila pada prajurit TNI AU di lingkungan unit kerja. Oleh sebab itu Tesis ini akan membahas bagaimana Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Prajurit di Dinas Pembinaan Mental Ideologi Angkatan Udara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study) adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Penilitian ini bertujan untuk mendeskripsikan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Prajurit di Dinas Pembinaan Mental Ideologi Angkatan Udara. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua : Sumber Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati atau mewawancarai secara langsung (sumber asli) dan Sumber Skunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pembinaan Mental Ideologi Angkatan Udara melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada prajurit dengan berbagai metode yang digunakan yaitu 1) Pembinaan ideologi Pancasila dengan metode Indoktrinasi melalui pendidikan dasar dan karier, membentuk group komunitas Bintal, relasi atasan bawahan, pembacaan renungan harian ideologi, penulisan artikel ideologi. 2) Pembinaan Ideologi Pancasila dengan metode bimbingan melalui jam komandan, safari bintal, siraman rohani. 3) Pembinaan ideologi Pancasila dengan metode pendidikan dan latihan melalui seminar ideologi, pembekalan ideologi perwira, pembekalan ideologi bintara. 4) Pembinaan ideologi Pancasila dengan metode pembiasaan melalui penanaman nilai berulang-ulang dan penguatan nilai-nilai.
PENCAPAIAN TUJUAN 5 (5.3) SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA: INDRAMAYU JAWA BARAT (2019-2021)
(2023-07-24) YENI HERLIANA YOSHIDA; Wawan Budi Darmawan; Junita Budi Rachman
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3) pada kasus pernikahan anak di Indonesia yang masih banyak terjadi khususnya pada anak perempuan. Masalah tersebut termasuk kedalam kekerasan berbasis gender (KBG). Masalah kesetaraan gender jadi salah satu Tujuan dalam pembangunan internasional SDGs Tujuan 5. Indonesia berkomitmen menjalankan semua program SDGs salah satunya Tujuan 5 (5.3), sehingga pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bersama-sama melaksanakan SDGs terutama mengatasi pernikahan anak. Indramayu salah satu Kabupaten yang masih memiliki kasus pernikahan anak. Maka pemerintah Indramayu membuat program-program yang mendukung pelaksanaan dan implementasi SDGs Tujuan 5 (5.3). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas pencapaian SDGs Tujuan 5 (5.3) dalam kesetaraan gender dan mengatasi pernikahan anak di Indonesia khususnya di Indramayu Jawa Barat. Teori yang digunakan yaitu perspektif feminis dalam perencanaan dan pembangunan gender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini, ketidaksetaraan gender masih belum merata di Indonesia khususnya di Indramayu. Hal tersebut dapat dilihat dari program-program pemberdayaan yang masih memberikan batasan bidang pekerjaan pada perempuan serta masih pada program kampung Keluarga Berencana (KB) pengasuhan anak masih dibebankan kepada perempuan saja. Sehingga program kesetaraan gender dan program pemberdayaan perempuan di Indramayu masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Namun sisi positifnya kasus pernikahan anak di Indramayu mengalami penurunan kasus sejak direvisinya UU mengenai batas minimal untuk menikah.
LAO CULTURAL DIPLOMACY ATTRACTS INTERNATIONAL TOURISM THROUGH PROMOTING TRADITIONAL LAO DANCE
(2023-02-20) THIPPHAVAN THONGPHACHANH; R. Muhamad Teguh Nurhasan Affandi; Gilang Nur Alam
This research study is on the subject of Lao cultural diplomacy "Lao cultural diplomacy attracts international tourism through promoting traditional Lao dance" "To study 1. What factors led Lao cultural diplomacy to use traditional Lao dance media for public relations, to spread Lao culture, and to advance the nation`s tourism sector? 2. To study what are the Challenges of Lao Cultural Diplomacy through Traditional dance? 3. How is the Possibility of Lao traditional dances as part of cultural diplomacy to spread culture and advance cultural tourism in Laos? Which mixed method research the primary research informants were divided into 3 groups for in-depth interviews that produced qualitative data. Information from Lao traditional dance dancers in Laos who represent the nation by serving as cultural ambassadors to share culture and communicate dance to audiences both domestically and abroad during festivals. Student, citizen, and general tourist representatives it is crucial in addressing the second purpose, and the government official is the primary source of information on the potential for performing Lao traditional dances as part of cultural diplomacy to propagate culture and encourage cultural tourism in Laos. From a study of Lao cultural diplomacy attracts international tourism through promoting traditional Lao dance, the authors discovered that in the context of acting communication, important factors to make Lao Traditional Dance successful is the communication between the elements of the dance which consists of attractions, actors, audiences, and media, including operators and travel agencies, in reflection response of tourists. By establishing a conceptual framework for Lao dance art to be beautiful, outstanding, and exquisite for Lao traditional dance, the event`s audience hopes to attract tourists and contribute to a positive perception of Laos. Analysis of audience characteristics is a crucial factor that must be taken into consideration. The show has been created to be based on the culture of the audience`s way of life, taking into account the local cultural traits, lifestyles, and values of audience groups in each location. It will have the chance to accomplish the objective. To design a performance style that appeals to a diverse audience, it is important to take into account the event`s goals, the values and preferences of the target audience, and all of the event`s constraints. To maximize the effectiveness of Lao dance that is used as a cultural instrument for diplomacy in Laos. Creating a positive perception of Laos abroad Lao dancing will serve as a tool. Effective Diplomacy in Laos` Sustainable Culture. Lao traditional dance, as well as the country`s arts and culture, should be vigorously promoted by the government and all parties involved. A government agency that has to be involved in the Ministry of Information and Culture of Laos, as well as the diplomatic promotion of Lao culture, in the preservation of the country`s traditional dance forms and cultural practices. Additionally, the business sector, particularly local tourist providers, relevant groups in the community, the general public, and dancers about Lao traditional dance, Lao arts, and culture must be regularly promoted for various goals to spread Lao culture and effectively promote the Lao tourism industry.
SCHOLARSHIP AS CULTURAL DIPLOMACY: THE ROLE OF SUDANESE STUDENTS IN STRENGTHENING THE RELATIONSHIP BETWEEN SUDAN AND INDONESIAN PEOPLE
(2023-01-11) ALNOUR ABOBAKER MOHAMED; Dina Yulianti; Arry Bainus
Abstract This research explored the role of Sudanese students in strengthening the relationship between Sudan and the Indonesian people. The researcher uses the concept of scholarship as cultural diplomacy. This study aims to describe scholarships from Indonesia to Sudanese students as a cultural diplomacy activity and the cultural activities of the Sudanese students in Indonesia that contribute to strengthening diplomatic relations between Sudan and Indonesia. This study was conducted through qualitative methods, and the data was collected through interviews with several Sudanese students who have received scholarships from Indonesia at several universities in this country. The researcher also interviewed the representatives of the Sudanese and Indonesian embassies to gain a broader understanding of the relationship between the two countries through scholarships as an instrument of cultural diplomacy. Detailed observations were taken during the interviews, and conversations were recorded, transcribed, and analyzed. The findings of this study are as follows. (1) Scholarship creates trust between Indonesia and Sudan; through scholarships, people from two countries can build trust by understanding the thinking patterns of the local population, breaking the language barrier, and building friendships with families and academics. (2) Scholarships create international relations between two countries because the students can understand the host culture that contributes to the transfer and participation of culture in a wide range of two societies. The adaptation will facilitate understanding, pave the way for the implementation of cooperation agreements, and build relations that achieve the interests of the two countries. (3) Scholarships are a way of understanding values and ideas; so that the Sudanese students know the values of the Indonesian people, and the Sudanese students carry out cultural activities in the universities that introduce the Indonesian people to the values and culture of Sudan. Given that there are a hundred Sudanese students in Indonesia, it means there are a hundred indirect ambassadors in the various region in this country and they understand the values and behaviors of the local society.
DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA TERHADAP JEPANG MELALUI INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH INDONESI
(2023-06-07) DIAH APRILIANI; Taufik Hidayat; Akim
Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang alami dimana hubungan diplomatik sudah berlangsung sejak tahun 1958, serta Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan membuka kantor Promosi Perdagangan yaitu Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Jepang melalui Indonesian Trade Promotion Center Osaka dalam meningkatkan Nilai Ekspor UMKM di Indonesia. Analisis dari tulisan ini menggunakan teori diplomasi komersial. Teori ini cukup komprehensif menerangkan mengenai berbagai aktivitas diplomasi komersial yang mencakup aktivitas perdagangan, investasi, investasi sosial, advokasi bisnis dan juga promosi pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Melalui proses analisis dan interpretasi data, maka hasil penelitian ini adalah bahwa Diplomasi Komersial Indonesia melalui ITPC Osaka dalam meningkatkan Nilai Ekspor UMKM Indonesia memiliki peningkatan nilai ekspor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terkhir terhitung sejak tahun 2019, akan tetapi masih belum maksimal, dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya adalah adanya promosi perdagangan yang masih terbatas kepada para eksportir dan persyaratan layak ekspor di jepang terhitung cukup sulit.
PERAN PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PROMOSI EKSPOR PRODUK PERTANIAN KE MESIR
(2022-12-08) AGUNG SUHABI PUTRA; R. Muhamad Teguh Nurhasan Affandi; Dina Yulianti
Riset ini menjelaskan Peran Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempromosikan ekspor produk pertanian ke Mesir. Konsep yang dipergunakan dalam riset ini adalah Paradiplomasi dan Perdagangan Internasional. Metode yang dipergunakan dalam riset ini adalah adalah metode kualitatif melalui wawancara dan dokumen. Riset ini menemukan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan aktor sub-negara yang memiliki peran to promote atau mempromosikan potensi daerah sektor pertanian sebagai absolute advantage daripada Mesir dan mempunyai strategi promosi ekspor ke Mesir seperti personal selling dan hubungan masyarakat dengan mengadakan webinar dan pelatihan. Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur dan pelayanan menjadi nilai tambah dan daya tarik tersendiri dalam aktifitas ekspor.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP UJI COBA SENJATA NUKLIR BALISTIK KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP
(2022-11-22) AGUNG PRIJA UTAMA; Chandra Purnama; Wawan Budi Darmawan
Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian atau sekumpulan sikap yang dilakukan negara guna untuk memperoleh kepentingan nasional. Selain untuk mencapai kepentingan nasional, kebijakan luar negeri memiliki sifat yang adaptif atau mampu beradaptasi atas lingkungan sekitar, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap uji coba senjata nuklir balistik Korea Utara pada masa pemerintahan Donald Trump melakukan serangkaian sikap yang bertujuan untuk mengontrol perilaku agresif Korea Utara yang mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk menanggapi respon agresif Korea Utara, Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan luar negeri yang dinamakan Strategic Accountability. Kebijakan tersebut tentunya dipengaruhi oleh dua faktor yang melandasi yakni faktor internal dan eksternal yang diklasifikasikan berdasarkan personal, politik dan sosial-ekonomi pada masing-masing faktor. Kedua faktor tersebut akhirnya menciptakan sebuah pola tipe adaptasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap uji coba senjata nuklir balistik Korea Utara khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi tipe dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap uji coba senjata nuklir balistik Korea Utara dengan melihat faktor-faktor pendorong perubahan kebijakan luar negerinya baik internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan model adaptif kebijakan luar negeri dari James N. Rosenau yang digunakan untuk melihat faktor-faktor pendorong perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta rujukan klasifikasi tipe kebijakan luar negerinya sehingga nantinya terlihat tipe dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump terhadap uji coba senjata nuklir balistik Korea Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah telah diketahui bahwa tipe kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap uji coba senjata nuklir balistik Korea Utara pada masa pemerintahan Donald Trump adalah tipe adaptasi promotive. Tipe tersebut menunjukkan bahwa sumber utama dari kebijakan luar negerinya lebih cenderung kepada faktor individual Donald Trump. Hal demikian, dapat terlihat dari faktor-faktor pendorong perubahan dalam lingkungan internal Amerika Serikat yakni personal Donald Trump, politik yang terdiri dari kekuasaan partai republik dalam lini trias politica pemerintahan, dan sosial yang terdiri dari dukungan kaum konservatif terhadap sosok Donald Trump.
EKSPANSI KAPITAL INDUSTRI FAST FASHION MELALUI JARINGAN PRODUKSI GLOBAL PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP EKSPLOITASI BURUH DI INDONESIA: STUDI KASUS PT. KAHATEX
(2023-03-15) YUSUF FADILLAH TIRTA KUSUMAH; Deasy Silvya Sari; Arfin Sudirman
Kemajuan teknologi dan informasi memicu arus produksi manufaktur menjadi sangat cepat dan makin produktif. Kosekuensi logis dari sistem produksi yang maju seperti produktivitas laba dan barang serta otomasi kerja menghasilkan apa yang disebut sebagai Jaringan Produksi Global, sebutan lain dari Rantai Pasok Global. Munculnya fenomena tersebut, penulis bertujuan untuk meneliti tentang Jaringan Produksi Global industri Fast Fashion terhadap buruh di PT Kahatex menggunakan perspektif kritis. Penulis menggunakan teori dari Immanuel Wallerstein dalam melihat struktur kelas di tataran internasional serta memakai konsep nilai dari Marx untuk menganalisis hubungan produksi serta proses kerja. Metode penelitian yang dipakai yakni Kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai turunannya. Pemilihan serta pengambilan data diambil lewat FGD (Forum Group Discussion) serta wawancara dengan teknik Non Probability. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terjadi degradasi kelas dalam struktur kelas di tataran internasional serta buruh di PT Kahatex mengalami eksploitasi lewat jejaring yang disebut Offshoring dan Arm Length Contract.
FEEL THE RHYTHM OF KOREA: NATION BRANDING KOREA SELATAN DALAM PROMOSI PARIWISATA DI INDONESIA
(2023-03-14) ANNISA QOLBINA RAHMA JARLIS; Teuku Rezasyah; Darmansjah Djumala
Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang menjadi penyokong dalam perekonomian nasional Republik Korea. Sehingga, Pemerintah Korea menaruh perhatian khusus dalam aspek pengembangan dan promosi pariwisata negaranya dengan membentuk organisasi khusus yang menangani sektor pariwisata, yaitu Korea Tourism Organization (KTO). Upaya KTO dalam mengembangkan dan mempromosikan sektor pariwisata dilakukan melalui berbagai macam media, salah satunya adalah melalui media sosial yang penggunaan sangat massif dan proses penyebarannya lebih cepat dan efisien. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana strategi pembentukan citra dan promosi pariwisata Korea Selatan dalam kerangka diplomasi publik yang akan dibahas melalui analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep nation branding yang terfokus pada dua strategi, yaitu nation-brand advertising dan nation-brand ambassador. Kedua strategi ini menjadi fokus utama dikarenakan keduanya merupakan strategi utama yang dilakukan oleh KTO dalam mempromosikan kampanye ‘Feel the Rhythm of Korea.’ Proses pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara dengan pihak KTO dan juga publik Indonesia yang menjadi penonton dari kampanye ‘Feel the Rhythm of Korea’ yang kemudian ditriangulasi dengan data-data sekunder lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa KTO telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pasarnya sehingga dapat mengimplementasikan nation branding negaranya secara efisien dengan memanfaatkan sosial media serta memunculkan elemen musik dan tarian yang menjadi unique selling points dalam nation-brand advertising yang dilakukan. Di sisi lain, KTO juga berupaya untuk menarik minat dari masyarakat dengan memanfaatkan nation-brand ambassador yang terbukti berhasil menarik publik untuk melihat dan mengikuti kampanye ini. Simpulan dari penelitian ini adalah KTO berhasil melakukan inovasi dengan memanfaatkan sosial media sebagai upaya nation branding dan pariwisatanya merupakan langkah yang efisien, sehingga KTO berhasil menumbuhkan citra positif Korea sebagai negara yang; ragam budaya, aman, dan inklusif serta mendorong adanya keinginan publik Indonesia untuk berwisata ke Korea Selatan.
Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia dalam Membangun Women Entrepreneurship di Arab Saudi Tahun 2017-2021
(2023-12-13) BHILLA ALIFFITRIA; Dina Yulianti; Yanyan Mochamad Yani
Swedia menerapkan kebijakan luar negeri feminis dalam membangun kewirausahaan perempuan (SHE-Leads Program) di Arab Saudi pada tahun 2017 untuk mendorong jaringan, pertemuan, dan peluang pendidikan bagi perempuan Arab Saudi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri feminis Swedia dalam membangun kewirausahaan perempuan di Arab Saudi tahun 2017-2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari analisis data tekstual dari dokumen resmi, dan wawancara melalui surat elektronik dengan Monika Wirkkala, Direktur Departemen Komunikasi dan Analisis Swedia di Swedish Institute (SI). Data penelitian ini dianalisis menggunakan konsep kebijakan luar negeri feminis yang dikemukakan oleh Cheung, Gürsel, Kirchner, & Scheyer yang mencakup lima nilai inti kebijakan luar negeri feminis. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) interseksionalitas, Swedia menerapkan kebijakan ini secara adil tanpa ada perbedaan antar peserta; (2) reflektivitas empatik, para pemimpin dan pemangku kepentingan Swedia merespons positif kebijakan ini dengan mengembangkan SHE-Pioneer; (3) representasi dan partisipasi substantif, Swedia secara aktif melibatkan perempuan dari SI dan berkolaborasi dengan aktor non-negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan; (4) akuntabilitas, kebijakan ini juga mencakup evaluasi dan pemantauan yang melibatkan peserta program, pemangku kepentingan, dan mitra; (5) komitmen terhadap perdamaian, kebijakan ini dilaksanakan melalui kolaborasi, melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, dan bertujuan untuk mempererat hubungan Swedia dan Arab Saudi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri feminis Swedia dalam membangun kewirausahaan perempuan di Arab Saudi (SHE-Leads Program) telah mencerminkan kebijakan luar negeri feminis Swedia dan telah menerapkan lima nilai inti dari konsep kebijakan luar negeri feminis.

Browse

Recent Submissions