Ilmu Politik (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Ilmu Politik (S2) by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 355
Results Per Page
Sort Options
Item Perubahan Kedudukan Kecamatan Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sirimao Ambon(2009) FATIMA SUATRAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenItem PENGARUH SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010(2012-10-16) YAYAT HIDAYAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan dari penulis atas pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan walikota/wakil walikota Depok yang diselengggarakan pada tahun 2010. Sosialisasi politik merupakan sebuah upaya penanaman informasi tentang politik dan tangggapan oleh masyarakat individu itu sendiri. Pengambilan objek pemilih didasarkan atas rendahnya tingkat partisipasi dalam memberikan pilihan di hari pemungutan suara. Dengan demikian sangat perlu untuk diketahui bagaimana pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Dalam melihat persoalan ini, penulis mempergunakan teori komunikasi politik dari Michael Rush, dan Phillip Althoff. Dalam melihat sosialisasi politik pun penulis mempergunakan pandangan yang diberikan oleh keduanya. Sementara untuk partisipasi politik tentunya penulis lebih memilih pandangan teoritis dari Gabriel Almond. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pupulasi adalah keseluruhan dari masyarakat Kota Depok yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan walikota/wakil walikota Depok tahun 2010. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan secara proportionate random sampling dan pemilihan sampel kecamatan secara random.Adapun penentuan jumlah sampel minimum dilakukan dengan mempergunakan rumus Slovin. Tehnik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan angket yang diukur dengan mempergunakan skala likert. Pengujian validitas dan realibilitas dilakukan untuk memperoleh data-data yang valid dan realibel. Data yang telah teruji kemudian dirubah melalui MSI sehingga didapatkan data interval. Pengujian pengaruh sosialisasi terhadap partisipasi dilakukan dengan mempergunakan analisis jalur. Hasil dari pengujian yang menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak diperoleh dari perbandingan thitung dan ttabel.. Karena nilai thitung menunjukkan lebih besar dari nilai ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi politik yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. This research is conducted because of the author’s curiosity in the influence of political socialization on the election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010. Political socialization is an effort to infuse information related to political system to society and their reactions to the political phenomena. The reason why voters are selected to become the research object is because of the decreasing level of the society in casting their vote in the election day. Therefore, it is needed to be known how big is the influence of political socialization on the political participation in the local election in Depok in 2010. To see this problem, the author uses the theory of political communication from Michael Rush and Philip Althoff. The author also uses their perspectives in viewing the political socialization. Meanwhile, the author prefers to use the theoretical perspective from Gabriel Almond in viewing the political socialization. This research uses quantitative method. Population is the whole inhabitants in Depok who were registered in the Voters Registered List in election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010. The sampling technique is conducted with a proportionate random sampling and by selecting random sampling in every sub district in Depok. Furthermore, to determine the minimum amount of the sample, the author uses the Slovin formula. The sampling technique is held by spreading questionnaires which are measured by using the Likert Scale. The author also arranges a test to obtain the validity and realibility of the data. The data which have been tested, will be modified through MSI in order to attain the interval data. A test of the influence of socialization to the participation is conducted by using path analysis. The result of the test which is show whether the hypothesis is accepted or not, is obtained from the comparison of tcountand ttable. The result shows the value of tcount is greater than the value of ttable. Conclusively, it implies that there is a significant influence of the political socialization on the political participation in the election of the Mayor and Deputy Mayor of Depok in 2010.Item PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012(2012-10-19) BIMA SUJENDRA; Utang Suwaryo; Samugyo Ibnu RedjoPenelitian Tesis ini melakukan kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Permasalahan umum penelitian dirumuskan: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Permasalahan umum ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat kota Pontianak dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012, (2) Bagaimana keterlibatan masyarakat kota Pontianak dalam persiapan dan perencanaan penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 dan (3) Bagaimana hak demokrasi masyarakat kota Pontianak dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012. Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap dalam penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 belum direspon oleh Pemerintah Kota (Bapedda). Hal ini terlihat dari banyaknya usulan masyarakat tetapi masyarakat tidak mengetahui diterima atau tidaknya usulan tersebut, mereka mengusulkan kembali apa yang telah diusulkan tahun sebelumnya, masyarakat juga tidak mengetahui program prioritas, sehingga mereka mengusulkan sebanyak-banyaknya usulan atau seperti mengusulkan daftar keinginan bukan kebutuhan yang sesungguhnya, (2) Keterlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2012 dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat juga belum berhasil secara optimal. Hal ini terlihat dari usulan masyarakat dari tingkat kelurahan masih sangat jelas, tetapi usulan masyarakat menjadi tidak jelas lagi setelah masuk dalam Musrenbang tingkat kota. Usulan masyarakat yang telah dikonfilasi oleh pihak kecamatan oleh Bappeda langsung disalurkan ke SKPD dan nasib usulan menjadi tidak jelas diterima atau ditolak. Untuk itu, pendekatan perencaan (RKPD) lebih mengedepankan top down dan politik (sesuai visi dan misi walikota) dibandingkan pendekatan partisipatif, dan (3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hak demokrasi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pontianak masih kurang. Hal ini terlihat dari peserta Musrenbang yang didominasi unsur aparatur pemerintah dibandingkan warga kota lainnya, waktu diskusi yang singkat karena banyak dimanfaatkan oleh ketua Bappeda untuk sosialisasi draft RKPD dan kesempatan warga kota untuk menyampaikan gagasannya yang terbatas, sehingga pelaksanaan Musrenbang lebih mengesankan kerja sia-sia atau sekedar memenuhi mekanisme formalitas atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Item KEDUDUKAN DAN FUNGSIBADAN SANIRI NEGERI (StudiPadaPemerintahanNegeriTulehudanSuliKecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah)(2013-01-22) FARAH DESSY TUASAMU; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Saniri Negeri Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di negeri Tulehu dan Suli belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri. Untuk menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengayom adat istiadat, pelaksana pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan negeri bersama kepala pemerintah negeri untuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah: 1) Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan daripada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.Item Implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Trayek Dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang(2013-01-22) RAHMAT ERLI DABIT PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan kebijakan penetapan trayek dan kode trayek angkutan kota melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Trayek dan Kode Trayek Angkutan Kota Tanjungpinang. Kebijakan ini bertujuan untuk (a) meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan terciptanya kelancaran, ketertiban dan kenyamanan didalam penyelenggaraan angkutan umum (b) dapat melayani masyarakat khususnya yang berada dipinggiran kota dan daerah pemukiman penduduk, dan (c) menunjang pengoperasian Terminal Sungai Carang. Kebijakan Peraturan Walikota ini mendapat penolakan dari sasaran kebijakan, yaitu pengemudi angkutan kota dan masyarakat pengguna angkutan kota karena menimbulkan dampak negatif terhadap sasaran kebijakan, yaitu: menurunnya pendapatan para pengemudi angkutan kota dan biaya transportasi menjadi semakin mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009 serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2009 belum efektif. Hal ini dilihat dari tidak tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu tidak tercapainya kelancaran, ketertiban dan kenyamanan didalam penyelenggaraan angkutan umum, tidak terlayaninya masyarakat yang berada dipinggiran kota serta belum efektifnya pengoperasian terminal Sungai Carang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009, yaitu (a) Kurangnya sumber daya kebijakan, (b) Minimnya sosialisasi badan pelaksana kebijakan, (c) Sikap pelaksana kebijakan, (d) Lemahnya komunikasi antarorganisasi yang terkait, (e) Lingkungan kebijakan, dan (f) Sasaran kebijakan yang tidak menerima kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang hendaknya melakukan sosialisasi ulang yang lebih intensif dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2009.Item Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku(2013-03-16) ALI ROHO TALAOHU; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini tentang Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku. Penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa telah terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan sumber daya alam di daerah sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan. Konsep desentralisasi masih bersifat simetris, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pemerintah daerah dan masyarakat daerah pada berbagai tingkatan. Kebijakan ini masih bernuansa sentralistik dan masih kental dengan paradigma pembangunan yang bersifat top-down, sehingga menimbulkan multi tafsir, implikasinya pada tataran aplikasi kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang mendasar, kondisi ini selaras dengan teori pusat-daerah yang semakin memperkuat posisi daerah semakin ketergantungan kepada pusat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni Sejauhmana penyelenggaraan desentralisasi sektor kelautan, Kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta partisipasi masyarakat di Provinsi Maluku. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, Observasi dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari Pemerintah daerah, Anggota DPRD, Lembaga swadaya masyarakat, pegawai pelaksana teknis dan Asosiasi nelayan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelengaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku sangat ditentukan oleh tiga aktivitas utama yakni bagaimana dinamika penyelenggaraan pemerintahan, kesiapan sumber daya manusia dan sumber keuangan dan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan berkenaan dengan penataan, memahami tujuan dan fungsi organisasi, kemampuan melakukan komunikasi dan berkerja sama yang dilandasi pembagian kerja berdasarkan wewenang, transparansi informasi, untuk mendukung suatu proses pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia dan kesiapan sumber daya keuangan serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, konsep baru yang dibangun dan berguna bagi pengembangan ilmu sosial terutama terutama ilmu pemerintahan adalah desentralisasi yang berikan kepada daerah harusnya devolusi bukan administrasi sehingga sesuai dengan semangat dan tuntutan otonomi daerah masa kini. Pada akhirnya bahwa, temuan baru dalam penelitian ini adalah dengan pemberian desentralisasi politik maka daerah akan leluasa mengurus sumber daya alam dan mengatur penyelenggaraan daerah berdasarkan kebutuhan dan pelayanan publik yang diinginan oleh masyarakat di daerah. Kata kunci : Penyelenggaraan pemerintahan, Desentralisasi sektor kelautan, Sumber daya manusia, Sumber daya keuangan, dan Partisipasi masyarakat.Item FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMILIH CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH JAWA BARAT 2013(2013-04-15) NITA KARLINA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenSebagai salah satu agenda politik di era reformasi, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan hasil demokratisasi politik sebagai konsekuensi dari proses reformasi politik. Adanya perubahan sistem pada Pemilihan Kepala Daerah mempunyai konsekuensi terhadap perubahan perilaku pemilih juga. Jika sebelumnya, masyarakat di tingkat lokal hanya mewakilkan pemilihan kepala daerah kepada para wakil rakyat di DPRD, dengan adanya perubahan sistem ini, masyarakat dapat memperhatikan dan memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin daerahnya. Jawa Barat akan menyelenggarakan kembali Pemilihan Kepala Daerah untuk yang kedua kalinya. Adapun pasangan cagub dan cawagub yang menjadi kontestan dalam ajang Pilkada ini dihiasi dengan hadirnya figur-figur dari kalangan selebritis, pada No urut 1 adalah Dikdik Muliana Arief Mansyur dan Cecep NS Toyib, No urut 2 adalah pasangan Irianto MS Syafiudin (Yance) dan Tatang Farhanul Hakim, No urut 3 adalah pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana, No Urut 4 adalah pasangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar, No urut 5 adalah pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki. Namun apakah faktor popularitas mempengaruhi seseorang dalam memilih, dan inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Kota Bandung dalam memilih cagub dan cawagub pada Pilkada Jabar 2013. Perilaku memilih merupakan aktivitas warga Negara dalam pemilihan umum yang berupa kegiatan membuat suatu keputusan untuk memilih ataupun tidak memilih, dan jika memilih akan memilih kandidat atau partai apa. Pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku pemilih adalah pendekatan Struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis,pendekatan sosial dan pendekatan pilihan rasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis faktor (factor analysis), karena teknik analisa ini mampu menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah variabel yang saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Analisis faktor pada peneltian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor dominan (yang saling memiliki keterhubungan) yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat kota Bandung pada Pilkada Jabar 2013. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh 7 faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat kota Bandungyakni : memilih berdasarkan latarbelakang pendidikan, memilih berdasarkan popularitas, memilih cagub dan cawagub yang tidak bergaya hidup mewah, memilih berdasarkan pengalaman di bidang politik, memilih berdasarkan ketaatan dalam beribadah, memilih berdasarkan dukungan dari tokoh agama, dan memilih berdasarkan penguasaan terhadap bahasa daerah.Item KEBIJAKAN KONEKTIVITAS ASEAN TERHADAP INDONESIA(2013-05-10) DAIKI YOKOYAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan konektivitas ASEAN, dari sudut pandang Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berkaitan dengan, apakah kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi Indonesia, atau kerugian bagi Indonesia. Diperkirakan Komunitas ASEAN akan didirikan pada tahun 2015, penelitian ini melihat perubahan hubungan internasional di ASEAN termasuk Indonesia, sementara menangkap Indonesia sebagai isu sentral dalam penelitian ini Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Peneliti memandang perubahan yang terjadi di Indonesia dengan pemberlakuan kebijakan konektivitas ASEAN. Penelitian ini menggunakan dua data berupa studi dokumentasi dan wawancara langsung terhadap pihak yang berkaitan dengan kebijakan konektivitas ASEAN dan Indonesia yaitu ASEAN Sekretariat dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Informan dari penelitian ini Staf Teknis bagian Konektivitas ASEAN di ASEAN Sekretariat, Deputi Direktur bagian Kerja sama Ekonomi ASEAN di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta Peneliti ASEAN Center for Political Studies di LIPI. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, meskipun ada beberapa efek terhadap Indonesia dengan pelaksanaan kebijakan Konektivitas ASEAN dan Komunitas ASEAN yang akan dibentuk pada tahun 2015, Indonesia telah terkait dengan masyarakat internasional, maka sangat sulit keluar dari kerangka regional dan kerangka internasional sebab Indonesia telah menjadi salah satu anggota penting baik dalam kerangka regional maupun dalam kerangka internasional. Pembangunan konektivitas merupakan salah satu kunci untuk membangun Indonesia, khususnya di daerah pedesaan di Indonesia Timur, sehingga keputusan kebijakan yang memperkuat konektivitas domestik, sambil terus berkomitmen untuk kebijakan ASEAN sebagai salah satu anggota akan terbaik, dari perspektif hubungan internasional bagi Indonesia.Item PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI GOLONGAN KARYA DI JAWA BARAT(2013-07-04) DEVI ANDRIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini berjudul Pendidikan Politik Pada Partai Golkar Di JawaBarat. Judul ini didasari beberapa pertimbangan, sebagai berikut: 1) Jawa Baratmerupakan barometer politik nasional dalam momentum pemilihan umum,sebagai pintu gerbang lahirnya para pemimpin bangsa; 2) Partai Golkar berasaldari berbagai golongan masyarakat dan telah berpengalaman bersaing dalamproses Pemilihan Umum; 3) Pendidikan politik pada partai politik berfungsi untuktransformasi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam menciptakan politicalliteracy dan political consciousness seperti ditegaskan menurut Undang-UndangNomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.Berdasarkan pertimbangan tersebut, teori dalam analisis penelitian iniadalah teori pendidikan politik dari Brownhill dan Smart. Adapun metode dalampenelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif. Metode ini dimaksudkan agar mampu memahami sifat, isi, dan materi penelitian.Teori dan Metode penelitian ini untuk menjawab proposisi Konstruksi danimplementasi pendidikan politik pada Partai Golkar Jawa Barat yang memuatpolitical literacy dilihat dalam kurikulum, fungsi dan tujuan, materi, metode danmedia pendidikan politiknya. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Konstruksi pendidikan politik Golkarbertujuan untuk meraih kepentingan kekuasaan dan pelembagaan partai; 2) Sistemkaderisasi partai dilakukan melalui Karakterdes dan Kaderisasi Fungsional; 3)Materi, metode dan medianya belum diformulasikan secara integratif dalamsistem pendidikan politiknya sesuai dengan situasi dan kondisi politik Jawa Barat.Hasil penelitian disarankan: 1) Diperlukan konstruksi pendidikan politikmempertemukan faktor kepentingan kader, kekuasaan, kepemimpinan sertainstitusionalisasi partai; 2) Diperlukan sistem pendidikan politik secara terpogramsecara sistematis, terencana dan terarah, sehingga kader handal dalam berkiprahpada struktur kepemimpinan partai atau jabatan strategis pemerintahan, serta kontruksi partai secara visioner yang didasari kemampuan dan militansi kadersecara mengakar di Jawa Barat; 3) Dilakukan political literacy melalui kesatuanItem ASEANS ROLE IN FIGHTING BIOTERRORISM IN THE SOUTHEAST ASIA REGION(2013-07-23) JELENA MAJSTOROVIC; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRACT Rise of the non-traditional threats has put the issues of terrorism on the top of the concerns of the international community since they are threatening to jeopardize the safety and security of an individual, national state, region and global world. Bioterrorism is just starting to be part of those concerns. Numerous theories are claiming that those threats have high possibility of becoming a reality in the region of South-East Asia. Since it is rare to have researches that are concentrating on the mechanisms of ASEAN, as a regional organization, this research will examine the general characteristics of bioterrorism, characteristics of bioterrorism in ASEAN region and the mechanisms organization is developing to fight them. The researcher used the Qualitative research method with an explanatory approach in conducting the research and processing the data. The semi-structured interview technique and various sources of documentation were used for data collection The research findings show that bioterrorism is terrorism with weapons like bacteria, viruses, flues, etc. While can produces much deadlier and bigger damage and harm, his effects are not attracting too many attention as the regular terrorism do. ASEAN and its member states are actively participating in the international concern about the rise of the terrorism threats. While the concern about bioterrorism exists, too, it is not considered to be as dangerous or probable to happen within the regions territory. Namely Indonesia, Malaysia, Philippine and Singapore are those members of ASEAN that have stronger laws and mechanisms of fights against terrorism issues, but none of them are still implementing mechanisms that will prevent, follow or deal will the potential bioterrorism issues. Key words: terrorism, bioterrorism, region, regional organizations, health securityItem Kebijakan Unilateral Amerika Serikat di ASEAN Regional Forum dalam Upaya Memerangi Terorisme Internasional(2013-09-17) EFFENDI M.S.SIMBOLON; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan unilateral Amerika Serikat di Asia Tenggara melalui ASEAN Regional Forum dalam upaya memerangi Terorisme Internasional, melalui perubahan konsentrasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode Studi Kasus. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca peristiwa 9/11, Amerika Serikat (AS) berupaya untuk memberantas gerakan terorisme internasional dengan mencetuskan konsep war against terrorism yang diduga mayoritas berada di kawasan Asia Tenggara. AS melakukan pendekatan terhadap masing-masing Negara anggota ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF) melalui dialog-dialog multilateralnya dengan cara memberikan masukan dan berbagi pengalaman mengenai penanggulangan masalah-masalah yang dalam hal ini menyangkut isu terorisme internasional. Kata Kunci: Terorisme, ASEAN Regional Forum, Unilateral, Multilateral.Item PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya Dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya)na(2013-10-08) ERLAN SUWARLAN SIP; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah belum menghasilkan kinerja yang baik. Kondisi ini sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan pemberi pelayanan perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)Kabupaten Tasikmalaya dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tasikmalaya sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan pengurusan perizinan terpadu menghadapi permasalahan proses pelayanan yang kurang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-komparatif dengan teknik survei. Populasi pada kedua institusi yang diteliti adalah individu masyarakat yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan pada Tahun 2012. Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 899 dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalayayang berjumlah 816. Penentuan jumlah sampel minimal yang representatifmenggunakan Probability Samplingdengan teknik SimpleRandom Samplingyang jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus perhitungan besaran sampel(Bungin,2005:105), dengan pembulatan kebawah didapatkan ukuran sampel masing-masing sebanyak 89 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan aspektangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy antara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek tangible pada KPPT mencapai skor 2094 atau 78,4%, sementara BPPT mencapai skor 2091 atau 78,3% dan keduanya masih terkatagori baik. Selanjutnya untuk aspek reliability pada KPPT mencapai skor 1715 atau 77%, sementara BPPT mencapai skor 1709 atau 76,8%keduanya masih terkatagori baik. Kemudian untuk aspek responsiveness pada KPPT mencapai skor 1052 atau 78,8%, sementara BPPT mencapai skor 1036 atau 77,6%keduanya masih terkatagori baik. Sedangkan aspek assurance pada KPPT mencapai skor 1384 atau 77,7%, sementara BPPT mencapai skor 1379 atau 77,4%keduanya masih terkatagori baik. Dan pada aspek empathy pada KPPT mencapai skor 1773 atau 79,6%, sementara BPPT mencapai skor 1762 atau 79,1%keduanya masih terkatagori baik. Kata Kunci: Perizinan Terpadu, Kualitas Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan ABSTRACT The performance of local government bureaucracy, in providing permit or license services, is not optimal. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) of Tasikmalaya regency and Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) of Tasikmalaya city are goverment institutions that have the authority to process permit or license in the city / regency. Both institution still face problems in delivering the services. The research method used is quantitative-comparative. Population at both institutions studied were individual people who already have a building permit in 2012. During the year, KPPT had issued 899 permits and BPPT had issued 816 permits. Sample size determined using probability sampling, based on sample size formula, whose result is rounded down to 89 people. Questionary is used as data gathering technique. The purpose of this study to describe and analyze the different aspects of tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy between of KPPT compared to BPPT. The research result shows respective score for KPPT and BPPT in various aspects as follow: Tangible aspect: KPPT scored 2094 or 78.4%, while BPPT scored 2091 or 78.3%. Both scores are within good category. Reliability aspect: KPPT scored 1715 or 77%, while BPPT scored 1709 or 76.8%. Both scores are within good category. Responsivness aspect: KPPT scored 1052 or 78.8%, while BPPT scored 1036 or 77.6%. Both scores are within good category. Assurance aspect: KPPT scored 1384 or 77.7%, while BPPT scored 1379 or 77.4%. Both scores are within good category. Empathy aspect: KPPT scored 1773 or 79.6%, while BPPT scored 1762 or 79.1%. Both scores are within good category. Keywords: Integrated Licensing, Service Quality, Building PermitsItem MINIMUM ESSENTIAL FORCE (KEKUATAN POKOK MINIMUM) DALAM MENUNJANG PERTAHANAN DARAT DI PULAU TERLUAR (STUDI KASUS KEPULAUAN BIAK PAPUA)(2014) SUJOKO LAMAN; Nuraeni; MuradiSalah satu unsur mutlak yang harus dimiliki oleh dari suatu negara adalah wilayah dan secara umum wilayah terdiri atas wilayah darat, laut dan udara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan konfigurasi lebih dari tujuh belas ribu pulau dan panjang garis pantai yang mencapai kurang lebih 81.000 km serta luas laut 5,9 juta km persegi. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat memiliki Angkatan Bersenjata yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Gambaran alutsista TNI saat ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan pada semua matra. Kebutuhan Alutsita perlu didukung agar pelaksanaan tugas TNI secara umum dan TNI AD secara khusus di daerah pulau terluar dapat tercapai. Keterbatasan alutsista tersebut adalah keterbatasan secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas menunjukkan alutsista masih dirasa kurang dari jumlah ideal yang dibutuhkan, sedangkan dari sisi kualitas secara umum Alutsista yang ada telah memasuki usia tua dan tidak layak operasional. Untuk pencapaian efektivitas pelaksanaan tugas pokok pertahanan maka kebijakan pertahanan didesain sedemikian rupa sehingga kebutuhan alutsista dipenuhi dengan kebijakan Minimum Essential Force (Kekuatan Pokok Minimum). Namun, kebutuhan Alutsista terkendala dengan kemampuan negara dalam pemenuhan Alutsista tersebut. Demikian pula halnya dalam mewujudkan keterpaduan (interoperabilitas) antara matra dalam pertahanan. Berdasarkan yang telah diurai tersebut maka peneliti mengarahkan penelitian ini untuk mengkaji alat utama sistem senjata dalam menunjang pertahanan darat di pulau terluar. Adapun peneliti membatasi lokasi penelitian pada kepulauan Biak di Provinsi Papua. Penulis mengajukan pertanyaan sebagai rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana Minimum Essential Force (kekuatan pokok minimum) dalam menunjang kebutuhan pertahanan darat di pulau terluar dengan studi kasus Pulau Biak Papua.penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui informan sebagai sumber data primer dan buku, referensi, laporan satuan, kebijakan, dan sebagainya sebagai sumber data sekunder. Pengujian ketrandalan dan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Penelitian dilakukan di Jakarta, papua, dan Kepualauan Biak. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kebijakan MEF belum menyentuh komponen pertahanan darat di Kepulauan Biak sebagai pulau terluar. Dengan demikian disarankan bahwa sekalipun potensi konflik memiliki kemungkinan kecil terjadi di Samudaera Hindia dan kepulauan Baik namun melihat pada faktor sejarah dan alur laut maka selayaknya komponen pertahanan darat di Pulau Biak menjadi prioritas pembangnan pertahanan khususnya di pulau-pulau terluarItem PERAN OMBUDSMAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN DALAM MENDORONG GOOD GOVERNANCE DI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE(2014-02-06) ABEL DOS SANTOS; Utang Suwaryo; Rahman MulyawanPenelitian ini didasarkan pada fenomena laporan pengaduan warga masyarakat tentang dugaan adanya mal-administrasi publik ke Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan keadilan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu, 244 di tahun 2011 dan 110 tahun 2012. Dengan meningkatnya laporan kasus-kasus dugaan mal-administrasi publik diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mendorong good governance di Republik Demokratik Timor Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dengan informan serta dokumentasi arsip dari Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan sudah melaksanakan perannya dengan baik sesuai mandat Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sejak tahun 2011 hingga 2012. Bukti konkritnya melalui spesialisasi tenhikal kerja Ombudsman, yaitu: 1). Investigasi Mal-administrasi Publik, 2). Pencegahan dan Monitoring Mal-administrasi Publik dan 3). Pendidikan Umum Anti Mal-adminbistrasi Publik, yang dilaksanakan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan di tahun 2012, membawah Ombudsman pada berhasilnya mendorong kepemerintahan yang baik (good governance) di Timor Leste, khususnya, di institusi Kementerian Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah dan Kementerian Solidaritas Sosial Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).Item KERJASAMA TRANSBORDER DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA (Studi Kasus Di Daerah Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura - Provinsi Papua)(2014-03-25) BIELLHALINA MONIM; Arry Bainus; Yanyan Mochamad YaniABSTRAK Daerah perbatasan merupakan daerah yang terpencil secara geografis dan sosial ekonomi sehingga masyarakat seolah-olah menjadi terpinggirkan. Kondisi ini telah membuat daerah perbatasan memiliki potensi kerawanan baik dari aspek internal dan eksternal. Dalam kehidupan bernegara, aspek keamanan dan kesejahteraan merupakan faktor penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara. Pembangunan keamanan dan kesejahteraan harus diarahkan untuk membuka, mengembangkan dan mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Berdasarkan fenomena tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa pembangunan di daerah Skouw Sae, daerah perbatasan RI - PNG masih rendah tapi sudah ada lembaga yang menangani yaitu BPKLN yang merupakan kerjasama dari Indonesia-PNG . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kerjasama internasional, pendekatan kerjasama lintas batas, juga daerah perbatasan yang menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjelaskan masalah yang terjadi di daerah perbatasan . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur umum seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, jembatan, toilet umum, bahkan staf pengajar, tenaga medis, bangunan, masih sangat terbatas. Akses jalan ke dan dari wilayah perbatasan serta pembangunan jembatan di wilayah perbatasan juga membutuhkan perbaikan. Serta kejahatan di daerah perbatasan yang masih sangat mengganggu kehidupan masyarakat. ABSTRACT Border area is geographically and socio-economically a remote area where, as if, its people are becoming marginalized. This is circumstance has made a border area vulnerable by both its internal and external aspects. In statesmanship life, the aspects of security and prosperity are the vital factors for maintaining the continuity of the state�s life. Building of security and prosperity must be directed to open, develop and accelerate development in the border areas. Based on this phenomena, problem statements on this research is why the construction in the area Skouw Sae, RI-PNG border area is still low but already there are agencies that handle such BPKLN which is a collaboration of the Indonesian-PNG. This research employs the qualitative research method. International cooperation approach, transborder cooperation approach, also border area that use security and prosperity approach to explain the problems happened in the border area. The results of this research indicate that public infrastructure such as schools, health centers, markets, bridges, public toilets, even the teaching staff, medical personnel, buildings, is still very limited. Road access to and from the border region as well as the construction of a bridge in the border areas are also in need of repair. As well as crime in the border area that disturbing peoples lives .Item PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DI TIMOR LESTE (Studi di Distrik Baucau Timor- Leste )(2014-03-28) TOMAS DA COSTA FILIPE; Mudiyati Rahmatunnisa; Utang SuwaryoABSTRAK Penelitian ini tentang penyelenggaraan desentralisasi sektor pendidikan di distrik Baucau Timor-Leste. Penelitian ini didasarkan pada fenomena penyelenggaraan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan masih bersifat sentralistik, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pemerintah daerah dan masyarakat daerah pada berbagai tingkatan. Akibatnya penentuan buku pembelajaran, metode pembelajaran, tanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan sekolah, cenderung tergantung pada pemerintah pusat ( Sentralistik ). Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan, organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah lainnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni sejauhmana penyelenggaraan desentralisasi sektor pendidkan, kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta partisipasi masyarakat di distrik Baucau. Data dikumpulkan melalui studi perpustakan dan dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari aparat dinas pendidikan daerah, serta beberapa informan dari petinggi sekolah, pegawai pelaksana teknis dan assosiasi pendidikan terkait dengan tugas pokok dan fungsinnya masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi sektor pendidikan di distrik Baucau sangat ditentukan oleh tiga aktivitas utama yakni bagaimana dinamika penyelenggaraan , kesiapan sumber daya manusia, sumber keuangan dan partisipasi masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa pemerintah pusat secara psikologis belum siap untuk kehilangan otoritasnya, sehingga konsep desentralisasi sebenarnya akan berubah bentuk menjadi dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan bidang pendidikan di Timor-Leste. Kata Kunci: Penyelenggaraan Desentralisasi, penyerahan Kewenangan dan partisipasiItem PARADIPLOMASI PADA BIDANG OLAHRAGA DAN PEMUDA ANTARA PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROPINSI GEYONG SANGBUK KOREA SELATAN(2014-03-29) ZED HARISAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAKSI Pada Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, menjadi landasan dasar bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat membuat kebijakan luar negeri Indonesia pada diplomasi budaya kerjasama internasional terhadap Korea Selatan pada bidang olahraga dan pemuda. Program tersebut memiliki tujuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu �Visi dan Misi Pemerintah Jawa Barat yaitu Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera� serta menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.39 tahun 2009 tentang salah satu tugas dari bidang pemuda yaitu Menyelenggarakan pengkajian Program kerja/kegiatan kelembagaan dan kemitraan pemuda, bina kewirausahaan pemuda serta kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda. Penelitian ini berfokus pada bagaimana langkah � langkah yakni proses paradiplomasi pada bidang pemuda dan olahraga antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat Indonesia dengan Pemerintah Propinsi Geyong Sangbuk Korea Selatan. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif explanatory case study. Teknik pengumpulan data didapat dengan wawancara dengan narasumber, studi literatur di perpustakaan dan situs internet. Data-data tersebut dianalisis berdasarkan teori � teori yang digunakan oleh peneliti. Sumber informasi lain juga dapat diperoleh melalui pengumpulan data primer kepada pihak-pihak maupun institusi terkait yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses paradiplomasi budaya pada bidang Pemuda dan Olahraga antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Geyong Sangbuk Korea Selatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 ini mengedepankan aspek pertukaran pemuda baik pelajar, pelatih/guru bidang Olahraga dan Pendidikan, serta program relawan dalam aspek pendidikan, budaya, keolahragaan, serta pemuda untuk optimalisasi peningkatan sumber daya manusia di kedua negara. Didapatkan beberapa hal terkait proses paradiplomasi budaya, penjabaran kasus dan menggambarkan dalam bagan mengenai proses paradiplomasiItem Politik Sayap Kiri di Indonesia : Proses Politik Partai Ralyat Demokratik 1999-2009(2014-04-02) MUHAMAD ROLIP SAPTAMAJI; Nandang Alamsah Deliarnoor; Utang SuwaryoPada tanggal 22 Juli 1996, deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengembalikan wacana politik sayap kiri di Indonesia yang sempat menghilang selama 30 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru. Wacana ini hilang selama 30 tahun di bawah rezim Orde Baru. PRD menjadi fenomena radikalisme baru yang diasosiasikan sebagai ancaman bagi rezim Orde Baru. PRD mengembangkan strategi sayap kiri dengan menggunakan strategi perebutan kekuasaan tidak bersenjata atau dikenal juga sebagai aksi massa untuk menjatuhkan kediktatoran Orde Baru. Pada tahun 1998, setelah kejatuhan Orde Baru sebagai partai politik, PRD menjadi peserta pemilu pada tahun 1999 untuk memasuki lingkungan kekuasaan. Namun mereka gagal karena tidak mendapatkan suara yang cukup. Dua pemilu berikutnya, PRD mencoba untuk kembali menjadi peserta pemilu dengan membentuk partai baru. Pun, mereka gagal kembali memenuhi syarat administratif pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana politik sayap kiri di Indonesia yang direpresentasikan oleh PRD mengembangkan strategi elektoral. Penelitian ini menggunakan dua format teoritis untuk menjawab pertanyaan penelitan tersebut. Pertama teori politik Marxisme untuk menganalisa varian politik sayap kiri PRD. Kedua, teori proses politik untuk menganalisa cara PRD mengembangkan strategi pemilu sejak 1999 hingga 2009. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif, data penelitian ini didapatkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Pada varian politik sayap kiri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PRD mengembangkan varian baru politik sayap kiri yang memisahkan mereka dari politik sayap kiri sebelumnya. Perbedaan antara dua generasi politik sayap kiri ini dipisahkan melalui empat indikator: 1) analisa kelas, 2) pandangan kekuasaan, 3) perebutan kekuasaan, 4) bentuk organisasi. Melalui keempat indikator ini, penelitian ini menemukan bahwa PRD dapat dikategorikan dalam tendensi Neo-Marxist yang memiliki kemiripan dengan pengembangan Marxisme di Amerika Latin. Pada proses politik yang melahirkan strategi pemilu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) struktur peluang politik PRD ditentukan oleh perubahan respon rezim terhadap mobilisasi PRD. 2) struktur mobilisasi PRD cenderung pada metode insureksi tidak bersenjata kuat dalam eskalasi politik namun lemah dalam fasilitasi berulang. 3) PRD dituduh komunis oleh Rezim Orde Baru, tuduhan ini dipertahankan melalui pembentukan opini melalui media massa, represi negara (1996-1999), dan represi organisasi massa (1999-2009). Interaksi ketiganya berpengaruh pada perubahan struktur peluang politik dan struktur mobilisasi PRD pada setiap peluang politik berulang.Item Hubungan kualitas kandidat Rieke Dyah Pitaloka terhadap tingkat elektabilitas politisi selebriti pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013(2014-04-21) MOHAMAD RAMDHAN KOMARUZAMAN; Nasrullah Nazsir; R. Dudy HeryadiEksistensi para selebriti yang terjun ke panggung politik Indonesia semakin marak. Kehadiran mereka memunculkan polemik tentang peran dalam perbaikan kehidupan politik. Bagaimanapun seorang politisi, baik selebriti maupun konvensional, idealnya memiliki kapasitas dan kualitas diri untuk berkontribusi memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Namun di era pemilihan langsung, dukungan pemilih terhadap politisi tidak cukup bermodalkan kualitas diri saja, melainkan juga popularitas yang mampu meraih simpati masyarakat pemilih sehingga menguntungkan para politisi selebriti untuk berkiprah di dunia politik. Pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013, terdapat beberapa nama selebriti yang ikut berlaga sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Salah satu diantaranya adalah Rieke Dyah Pitaloka. Rieke Dyah Pitaloka merupakan kandidat yang cukup menonjol, diprediksikan mampu memikat dukungan masyarakat pemilih karena membawakan kampanye perubahan bagi kemajuan pembangunan dan masyarakat Jawa Barat. Selain itu, Rieke Dyah Pitaloka merupakan politisi selebriti yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik, pengalaman bidang politik serta track record yang cukup memadai. Berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh Rieke Dyah Pitaloka tersebut, penelitian dilakukan untuk menguji apakah kualitas diri dan popularitasnya sebagai selebriti yang melekat pada dirinya mampu menarik simpati masyarakat pemilih untuk memberikan dukungan kepada dirinya. West dan Orman, mengatakan bahwa kualitas politisi selebriti tidak cocok untuk tugas-tugas kenegaraan. Kelemahan selebriti diperparah oleh ketidaktahuan, kurang dalam pengetahuan dan keahlian di bidang kebijakan publik. Meningkatnya politisi selebriti dapat menyebabkan distorsi agenda politik dan memarginalkan masalah-masalah sosial yang mendesak. Kesimpulannya, bahwa argumen �jalan pintas� politisi selebriti beresiko pada demokrasi perwakilan dan membahayakan sistem akuntabilitas. Berbeda halnya dengan Tyler Cowen dengan optimis mengatakan bahwa munculnya politisi dan pemimpin dari kalangan selebritis menunjukkan keterbatasan kemampuan politisi konvensional lainnya. Dengan popularitas dan kapabilitas yang dimiliki, akan menjadi �kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi masyarakat dan luar negeri untuk mengikuti kebijakan suatu negara. Optimisme Tyler Cowen tersebut diperkuat oleh T�hart yang menjelaskan bahwa selebriti dapat bersungguh-sungguh berkiprah di bidang politik, jika ia memperkuat kemampuan dirinya sebagai public figur yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Sebagai seorang public figur, selebriti harus mampu melakukan mobilisasi dengan mengandalkan kualitas figur yang ditampilkan, sehingga pemilih mampu menerimanya sebagai sosok yang pantas untuk dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai kualitas Rieke Dyah Pitaloka yang akan mempengaruhi tingkat elektabilitasnya pada pemilukada 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Indikator yang digunakan untuk menguji kekuatan kualitas dari seorang public figur dilihat dari tiga dimensi yaitu kualitas instrumental, faktor simbolis, dan fenotipe optis. Kualitas instrumental adalah kompetensi kandidat yang meliputi kompetisi manajerial dan kompetensi fungsional yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola organisasi serta kemampuan melaksanakan sesuai keahlian. Kualitas instrumental dilihat dari kemampuan kandidat dalam memimpin, kemampuan merespon tantangan. Dan Fenotipe optis terdiri dari pesona fisik, faktor kesehatan dan penampilan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kualitas kandidat berkorelasi positif dan sangat signifikan terhadap peningkatan elektabilitas kandidat. Faktor kualitas kandidat Rieke Dyah Pitaloka masih dinilai lemah sehingga tingkat elektabilitasnya lemah. Beberapa indikator yang menunjukkan kelemahan dari kualitas kandidat Rieke Dyah Pitaloka karena banyak keraguan pada masyarakat pemilih mengenai kualitas kemampuan Rieke Dyah Pitaloka sebagai calon pemimpin Jawa Barat. Indikator-indikator kualitas Rieke Dyah Pitaloka yang masih diragukan masyarakat adalah sebagai berikut : (a) kemampuan memimpin; (b) kemampuan mengelola organisasi pemerintahan; (c) kemampuan menyelesaikan permasalahan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat. Rieke Dyah Pitaloka di mata masyarakat pemilih juga belum cukup memiliki kestabilan pribadi dan kematangan emosi serta kemampuan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Barat masih diragukan. Selain indikator-indikator tersebut diatas, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan lemahnya elektabilitas Rieke Dyah Pitaloka, yaitu: (a) pengalaman dalam memimpin pemerintahan; (b) pesimisme masyarakat terhadap janji-janji politik yang disampaikan; serta (c) masalah gender. Faktor-faktor tersebut diatas menyimpulkan bahwa masyarakat pemilih saat ini tidak lagi hanya terpaku pada popularitas yang dimiliki kandidat politisi selebriti melainkan juga memperhitungkan kualitas kandidat yang menunjukkan keandalan dan integritas dari seorang pemimpin yang dapat menentukan tingkat elektabilitasnya politisi selebriti tersebut.Item POLA POLITIK IDENTITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI KOTA BANDUNG(2014-05-19) AHMAD WALIJ; Dede Mariana; Arry BainusABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola politik identitas yang dijalankan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bandung guna mempertahankan eksistensinya sebagai kelompok minoritas dalam beragama. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena Bandung merupakan ibu kota propinsi dimana secara politik pemerintahan akan menjadi tolak ukur mengenai kebijakan tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam mengenai persepsi pihak terkait mengenai kebijakan tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan berupa sumber tertulis mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelarangan penyebaran faham Ahmadiyah serta peraturan perundangan dan berita mengenai tema penelitian terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bandung dengan kelompok beragama lainnya khususnya Islam yang terletak pada masalah keyakinan (aqidah). Perbedaan tersebut menyangkut aqidah atau keyakinan penganut Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), sang pendiri gerakan sebagai nabi, Isa al masih, dan Imam Mahdi yang dijanjikan. Keyakinan mereka mendapat penolakan dan pertentangan dari mayoritas umat Islam yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir sekaligus nabi penutup. Pertentangan mengenai aqidah ini melahirkan stereotip atau prasangka dan label yang dilekatkan oleh kelompok luar terhadap Ahmadiyah sebagai aliran sesat, menyesatkan, dan bukan kelompok Islam.