Ilmu Politik (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Ilmu Politik (S2) by Title
Now showing 1 - 20 of 355
Results Per Page
Sort Options
Item AFILIASI PARTAI ACEH KE PARTAI NASIONAL, STUDI KASUS : KEIKUTSERTAAN KADER PARTAI ACEH DALAM PARTAI NASIONAL PADA PEMILU LEGISLATIF DPR RI 2019(2023-01-03) RAHMAD SAPUTRA; Leo Agustino; MuradiABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara partai lokal dan partai nasional yang selama ini belum terungkap di hadapan publik, menganalisis tujuan dari afiliasi Partai Aceh dengan partai nasional pada pemilu legislatif 2019 dan Menganalisis strategi apa yang dimainkan partai Aceh dalam berafiliasi dengan partai nasional pada pemilu legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mengetahui tujuan dari afiliasi politik kader partai Aceh ke partai nasiona pada pemilu 2019 dan menganalisis strategi apa yang dimainkan Partai Aceh dalam berafiliasi dengan partai nasional pada pemilu legislatif 2019. Pada penelitian ini mengunakan Teori Afiliasi Politik dan partai Switching. Melalui penelitian ini ditemukan fakta bahwa Partai Aceh terus berupaya secara konsisten memperjuangkan kepentingan Aceh terutama dalam persoalan otonomi khusus yang belum terealisasi. Partai Aceh sebagai partai lokal partai pemenang Pemilu di Aceh sejak tahun 2009 terus berupaya mempertahankan perolehan kursi dan memperluas kepentingan partai khususnya di level nasional yakni dengan menempatkan kader-kadernya di partai nasional. Kemudian ditemukan juga fakta bahwa afiliasi para kader-kader partai Aceh dalam partai nasional selain Partai Gerindra merupakan motif politik secara pribadi yang didasarkan pada kalkulasi politik. Kata Kunci : Afiliasi Politik, Partai Switching, Partai Aceh, Partai Politik Lokal. ABSTRACT The purpose of this study is to see how the relationship between local parties and national parties which have not been revealed publicly, to analyze the purpose of affiliation Partai Aceh by national party in legislative elections in 2019 and to analyze what strategies are played parties in Aceh in affiliation with the national party in legislative elections in 2019. this study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques in this study consisted of interviews, observation, and documentation for the purpose of political affiliation Aceh to party cadres of national parties in 2019 elections and analyze the strategies of what was played in the Aceh Party affiliated with the national party in legislative elections 2019. On research Political affiliation is using theory and Switching parties. Through this study it was found that the Aceh Party continues to consistently promote the interests of Aceh special autonomy, especially in matters that have not teralisasi. Then the local Aceh Party as the party of the party winning the elections in the Aceh since 2009, continues to maintain the number of seats and expand the interests of the party, especially at the national level by placing -kadernya in national party cadres. Later it was found also the fact that the affiliation of the party cadres in the Aceh national parties other than Gerindra is personal political motives based on political calculations Keywords: Political Affiliation, Party Switching, Partai Aceh, Local Political Parties.Item ANCAMAN SAMPAH LAUT DI KAWASAN ASEAN MELALUI PERSPEKTIF KEAMANAN LINGKUNGAN KAWASAN(2022-09-27) EDTA MUHAMMAD FADILAH; Windy Dermawan; Arfin SudirmanKawasan Asia Tenggara merupakan rumah bagi 5 negara yang masuk kedalam daftar 10 besar negara penghasil sampah laut terbesar di dunia. Kondisi ini membuat keamanan lingkungan di kawasan tersebut menjadi terancam akibat degradasi lingkungan. Meskipun ASEAN semenjak tahun 2017 telah bersepakat untuk menjadikan sampah laut sebagai isu yang krusial untuk diselesaikan, data menunjukan belum ada perubahan yang berarti dari kerjasama tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif ancaman yang ditimbulkan isu sampah laut terhadap negara-negara ASEAN serta mengetahui alasan persistensinya isu ini di kawasan ASEAN Penelitian ini menggunakan konsep Keamanan Lingkungan dari John Barnett yang digunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari degradasi lingkungan yang disebabkan oleh isu sampah laut di Kawasan ASEAN. Sementara itu penelitian ini juga menggunakkan Kerangka Analisa Kompleks Keamanan Lingkungan Kawasan dari Geun Lee untuk menggambarkan kompleks keamanan lingkungan yang telah terbentuk oleh organisasi regional ASEAN di kawasannya untuk mengetahui alasan dari persistensinya isu lingkungan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa degradasi lingkungan yang terjadi kemudian berimplikasi terhadap kelangkaan sumber daya kelautan yang berkontribusi memperparah konflik perikanan di kawasan yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Tingkat konsumsi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tinggi di Kawasan ini menyebabkan keterancaman bagi keamanan manusia dalam bentuk kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir serta ancaman kesehatan akibat mikroplastik yang terkandung di tubuh ikan yang dikonsumsi. Sementara itu alasan persistensinya isu sampah laut meskipun telah ada kesepakatan dalam bentuk rezim kawasan di bawah organisasi ASEAN disebabkan karena desain kelembagaan yang lemah serta kemauan politik dari sebagian negara anggotanya yang masih ambigu.Item ASEAN Maritime Security: Suatu Studi Mengenai Imigran Ilegal dan Implikasinya terhadap Indonesia(2020-10-06) NURUL HAYANA; Arfin Sudirman; Arry BainusPenelitian ini mengeksplorasi keamanan maritim ASEAN dalam menangani imigran ilegal khususnya dalam rentang waktu 2015-2019 dan melihat implikasinya terhadap Indonesia. Dengan menyesuaikan pada UNCLOS, ASEAN terus berusaha untuk meningkatkan kohesivitas dan keterbukaan untuk berbagai langkah aksi dalam rangka menjaga keamanan maritim kawasan dari ancaman yang menyertai migrasi ilegal seperti: penyelundupan manusia, perdagangan manusia, terorisme maritim dan sebagainya. Penanganan melalui pendekatan kawasan lebih fisibel untuk dilakukan sebab mempertimbangkan beberapa hal berikut: kedekatan geografis; struktur dan karakter negara-negara di kawasan; potensi terbentuknya kerangka aksi, regulasi, dan kerja sama; mempermudah transfer teknologi; serta sifat interkonektivitas dari laut yang saling terhubung. Penelitian ini dianalisis dengan Teori Kompleks Keamanan Regional, Keamanan Maritim, serta Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber diperoleh melalui wawancara, studi lapangan, hingga studi Pustaka untuk mendapatkan hasil yang reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ASEAN mengalami perkembangan pesat dalam memperkuat kerangka aksi dalam penanganan isu-isu keamanan maritim dengan adanya APSC dan The ARF Maritime Security Work Plan 2018-2020, serta berbagai kerja sama yang dibentuk antar negara dalam kawasan, atau bahkan antara ASEAN dengan negara lain disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran kawasan cukup signifikan. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain keterlibatan negara yang belum merata dalam dialog kawasan serta perbedaan prioritas keamanan maritim nasional. Sejauh ini, negara yang memprioritaskan penanganan imigran ilegal melalui pendekatan kawasan hanya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Temuan lain adalah, Indonesia menjunjung tinggi pendekatan regional untuk menciptakan kebijakan penanganan imigran ilegal di tingkat nasional dengan mengadopsi setiap ketentuan regional dan aktif dalam setiap dialog untuk menangani masalah imigran ilegal. Indonesia juga terbukti unggul dalam penanganan dengan rendahnya rasio imigran ilegal dibandingkan dengan negara lain di kawasan. Hambatan yang dialami Indonesia justru berasal dari dalam negeri dengan terjadinya praktek- praktek kecurangan yang melibatkan polisi, nelayan, dan penyelundup manusia hingga imigran ilegal masih masuk ke Indonesia.Item ASEANS ROLE IN FIGHTING BIOTERRORISM IN THE SOUTHEAST ASIA REGION(2013-07-23) JELENA MAJSTOROVIC; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRACT Rise of the non-traditional threats has put the issues of terrorism on the top of the concerns of the international community since they are threatening to jeopardize the safety and security of an individual, national state, region and global world. Bioterrorism is just starting to be part of those concerns. Numerous theories are claiming that those threats have high possibility of becoming a reality in the region of South-East Asia. Since it is rare to have researches that are concentrating on the mechanisms of ASEAN, as a regional organization, this research will examine the general characteristics of bioterrorism, characteristics of bioterrorism in ASEAN region and the mechanisms organization is developing to fight them. The researcher used the Qualitative research method with an explanatory approach in conducting the research and processing the data. The semi-structured interview technique and various sources of documentation were used for data collection The research findings show that bioterrorism is terrorism with weapons like bacteria, viruses, flues, etc. While can produces much deadlier and bigger damage and harm, his effects are not attracting too many attention as the regular terrorism do. ASEAN and its member states are actively participating in the international concern about the rise of the terrorism threats. While the concern about bioterrorism exists, too, it is not considered to be as dangerous or probable to happen within the regions territory. Namely Indonesia, Malaysia, Philippine and Singapore are those members of ASEAN that have stronger laws and mechanisms of fights against terrorism issues, but none of them are still implementing mechanisms that will prevent, follow or deal will the potential bioterrorism issues. Key words: terrorism, bioterrorism, region, regional organizations, health securityItem ASPEK - ASPEK YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH ( STUDI PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN LAHAT )(2017-07-15) ABDUSSALAM; Hendra; Affan SulaemanJudul dari penelitian ini adalah Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih ( Studi Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kabupaten Lahat ). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya salah satu pasangan calon yang berasal dari daerah Sumatera Selatan yang ikut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan akan diselenggarakannya Pemilukada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pemilukada Bupati Lahat secara serentak pada Tahun 2018. Studi ini berupaya untuk menjelaskan perilaku memilih ditinjau dari tiga aspek utama pemilih dalam menentukan pilihannya. Yaitu bagaimana pengaruh Aspek Identifikasi Partai, Aspek Orientasi Calon dan Aspek Orientasi Program atau Issu, maupun ketiga aspek tersebut secara bersama-sama dalam mempengaruhi keputusan memilih seseorang. Penelitian ini adalah penelitian eksplanasi dengan menggunakan metode survei. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dan explanatory. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu (pemilih) yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden, yang diambil melalui teknik twostage cluster sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Huge A Bone dan Austin Ranney bahwa, Identifikasi Partai, Orientasi Terhadap Issu dan Orientasi Terhadap Calon merupakan determinan-determinan yang paling langsung dalam perilaku memilih. Temuan Penelitian ini adalah bahwa identifikasi partai, orientasi terhadap calon dan orientasi terhadap program atau issu berpengaruh terhadap perilaku memilih. Dimana faktor identifikasi partai merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kabupaten Lahat sebelum memutuskan memilih pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden Tahun 2014.Item Bentuk Partisipasi Politik Generasi Muda Penghayat Aliran Kepercayaan Dayak Losarang di Indramayu(2019-10-29) ADHIMAS DWIJATAMA MAKTIYANA; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Caroline PaskarinaPenelitian ini akan membahas bagaimana ajaran dalam agama aliran kepercayaan yaitu penghayat aliran kepercayaan Dayak Losarang mempengaruhi pilihan Politik pengikutnya sehingga memiliki dampak juga dalam bentuk partisipasi politik penghayat airan kepercayaan dayak Losarang, dimana bentuk partisipasi politik yang dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi politik konvensioal dan bentuk partisipasi Non konvensional. Dalam penyusunan tulisan ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yang menggunakan serangkaian wawancara mendalam dengan pola semi-terstruktur yang melibatkan sejumlah informan yang mengetahui seluk beluk dari penghayat aliran kepercayaan Dayak Losarang, pemerintah daerah setempat dan masyarakat yang menjadi bagian dan berinteraksi langsung dengan kelompok penghayat aliran kepercayaan Dayak Losarang Hasil penelitian ini melihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi Politik penghayat aliran kepercayaan Dayak Losarang Indramayu baik bentuk partisipasi Politik Konvensional dan bentuk Partisipasi politik Non konvensional dipengaruhi oleh keyakonan dan ajaran yang dibawa oleh pendiri dan kepala adat Dayak Losarang yaitu Takmad diningrat dimana Takmad memiliki sudut pandang snediri dalam pilihan politiknya dimana salah satunya adalah berupa wangsit untuk memilih perempuan yang secara luas di ikuti oleh pengikutnya dan menjadi kearifan lokal tersendiri bagi kelompok penghayat aliran kepercayaan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sistem politik masyarakat penghayat aliran kepercayaan kekuasaan struktur adat lebih dominan daripada struktur negara berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti sistem kepercayaan yang menentukan pilihan pada gender atau filosofi partai dan dorongan kegiatan politik yangt memiliki kecenderungan berkurang karena kebutuhan fisiologis dan aturan adat dalam waktu-waktu tertentuItem BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG(2017-12-18) RACHMAT RAMDANI; Mudiyati Rahmatunnisa; Samugyo Ibnu RedjoPenelitian ini berjudul Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Penelitian ini di latarbelakangi birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor DPMPTSP Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan perizinan mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana karakteristik birokrasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan di DPMTPSP Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan di DPMPTSP Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive. Dari penelitian di lapangan, diperoleh hasil bahwa karakter birokrasi dalam pelayanan perizinan IMB di DPMPTPSP Kabupaten Karawang dilihat dari beberapa aspek. Prinsip Hirarkhi, Formalisasi Prosedur Aturan, Debirokratisasi dan Melayani warga negara bukan pelanggan belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu kiranya birokrasi dalam pelayanan perizinan di DPMTPSP Kabupaten mengembangkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perizinan dan meningkatkan birokrasi yang transparansi dan akuntabel yang mengacu pada kepuasaan publik sebagai pengguna jasa.Item BUDAYA POLITIK ELIT PARTAI : KONFLIK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN BOMBANA PROPINSI SULEWESI TENGGARA TAHUN 2014(2017-06-14) DODI SANTOSO; Muradi; Rusadi KantaprawiraKebudayaan dan politik menjadi hal yang saling terkait satu sama lain, dalam setiap momen dan peristiwa yang melibatkan kedua hal tersebut, begitu pula dalam rangkaian kegiatan pemilu di daerah. Sistem desentralisasi membuat daerah dapat mengatur dengan lebih leluasa urusannya sendiri, begitu pun soal pemilihan kepala daerah maupun anggota DRPD nya. Di dalam tipologi masyarakat yang cenderung homogen, pemilihan kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah menjadi menarik, hal ini di karenakan faktor budaya, adat, serta kebiasaan masyarakat tersebut bisa menjadi unsur yang dominan masyarakat tersebut dalam memilih kepala daerah dan wakil rakyat nya. Pemilihan kepala daerah maupun anggota DPRD di daerah memang rentan akan berbagai konflik, baik itu vertikal maupun horisontal sering kali menjadi masalah laten hampir di setiap penyelenggaran pilkada di daerah. Lewis Coser dalam bukunya The Functions Of Social Conflict ini, mengutip dan mengembangkan gagasan George Siminel untuk kemudian dikembangkan. penjelasan tentang teori konflik Simmel sebagai berikut: Simmel memandang pertikaian sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin terpisahp isahkan, namun dapat dibedakan dalam analisa. konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. konflik dapat menempatican dan menjaga garis batas antara dun atau lebih kelompok. konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya. Dalam penelitian kali penulis mengambil tema tentang konflik pemilihan anggota DPRD di kabupaten bombana. masyarakat bombana yang cenderung homogen secara kultur, temyata beragam dalam menanggapi pemilihan di daerah terutama pernilihan anggota DPRD yang penulis fokuskan. dan hasil penelitian di dapat, bahwa konflik dalam lingkup yang lebih kecil yakni keluarga dapat di jadikan sebagai pangkal konflik yang lebih luas, selanjutnya hal hii akan menjadi masalah laten yang sewaktu-waktu dapat timbul kembali. selanjutnya adalah masalah mentalitas dan kesiapan masyarakat dalam merespon sistem pemilu yang sekarang ini, dimana liberalisasi terjadi sehingga siapa pun dapat mencalonkan menjadi anggota dewan tanpa harus mempertimbangkan apakah ia kader partai atau orang yang telah mengabdi dan menjalani sejumlah proses kaderisasi di partai politik. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan di dalam partai politik itu sendiri maupun dalam praktik di lapangan. Kata kunci : desentralisasi, konflik, budaya, homogen, masalah latenItem Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Kedaulatan Pangan di Indonesia(2023-03-29) KARINA SAPHIRA; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Dina YuliantiHadirnya ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA) telah mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan China terutama dalam bidang pertanian. Namun di sisi lain, hal tersebut telah berdampak terhadap kedaulatan pangan di Indonesia dikarenakan kerjasama tersebut pada akhrinya menyebabkan ketergantungan terhadap produk pangan dari China dimana produk pangan impor dari China lebih banyak masuk ke Indonesia. Penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi kedaulatan pangan, yaitu kepemilikan, akses, demokrasi, dan keberlanjutan (sustainability). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ACFTA telah menyebabkan peningkatan impor pangan dari China. Harga produk impor dari China lebih murah dibandingkan di dalam negeri sehingga merugikan petani lokal. Kerugian pada petani lokal disebabkan oleh empat dimensi, yaitu kepemilikan lahan mereka semakin berkurang, akses terhadap sumber-sumber produksi berkurang, mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pertanian, dan penggunaan metode pertanian yang tidak sustainable.Item Dampak Kondisi Keamanan Pangan terhadap Kerawanan Sosial di Kabupaten Subang Jawa Barat(2017-11-02) CANDRA; Taufik Hidayat; Windy DermawanKabupaten Subang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat dengan memiliki wilayah yang cukup luas dan subur sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang besar. Namun seiring dengan perubahan peta demografi dan kondisi sosial ekonomi, hal ini mengakibatkan semakin terbatasnya lahan pertanian yang berpotensi mengancam keamanan pangan di Kabupaten Subang. Kondisi keamanan pangan yang tidak kondusif ini dapat menciptakan kerawanan pangan karena semakin sempitnya lahan pertanian untuk menyediakan pangan dan juga menimbulkan kelaparan dan kemiskinan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerawanan sosial. Keamanan pangan merupakan bentuk dari keamanan manusia. Perspektif keamanan nontradisional ini memberikan penekanan bahwa kerawanan pangan dan kerawanan sosial menjadi salah satu bentuk dari ancaman terhadap keamanan manusia di Kabupaten Subang. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk mengetahui kondisi keamanan pangan di Kabupaten Subang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu pula penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kondisi keamanan pangan terhadap tingkat kerawanan sosial sebagai bagian dari keamanan manusia di Kabupaten Subang Jawa Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, analisis dokumen dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini, baik data primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah keamanan pangan yang merupakan bagian dari konsep keamanan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terganggunya keamanan pangan di Kabupaten Subang memberikan dampak terhadap munculnya kerawanan pangan dan kerawanan sosial. Keamanan pangan di Kabupaten Subang dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya luasnya lahan pertanian, perpindahan mata pencaharian penduduk, perubahan nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Meskipun kondisi keamanan pangan di Kabupaten Subang masih dapat dikendalikan, keberadaan ancaman keamanan pangan berpotensi untuk menimbulkan kerawanan pangan yang mengarah pada kerawanan sosial seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan tingkat kriminalitas di Kabupaten Subang.Item DAMPAK KONFLIK INTERNAL PPP TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA PEKANBARU 2017(2018-01-05) HARDIANSYAH; Muradi; Nasrullah NazsirABSTRAK Konflik internal DPC PPP pada pemilihan Walikota Pekanbaru 2017 ditandai dengan munculnya pernyataan Ketua DPC PPP Pekanbaru Said Usman yang menyatakan bahwa terdapat calon tunggal PPP dalam pencalonan Walikota Pekanbaru yang diputuskan secara individu dan bukan hasil Rapincab. Berdasarkan pernyataan ketua DPC PPP tersebut memunculkan ketidakpuasan dari kader PPP lainnya. Ketidakpuasan inilah yang akhirnya berujung pada konflik yang terjadi dalam tubuh internal PPP Pekanbaru dan berdampak terhadap proses pemilihan pencalonan Walikota Fraksi PPP DPC Pekanbaru. Dengan demikian, perlu adanya resolusi konflik yaitu kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam penanganan konflik internal partai politik yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan mengemukakan dampak konflik internal DPP PPP dengan pencalonan Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didukung dengan oleh data kualitatif yang diperoleh dari para informan ahli dengan lingkup penelitian adalah PPP Kota Pekanbaru saat pencalonan Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) Asal usul konflik di DPC Pekanbaru pada pemilihan Walikota di Pekanbaru dimulai dari adanya dualisme kepengurusan di DPP dan menjalar kepada kepengurusan PPP di DPC Pekanbaru. Konflik internal yang ada di tubuh PPP berdampak terhadap DPC PPP Pekanbaru yang berawal dari perbedaan pandangan politik dan masalah kaderisasi di DPC Pekanbaru yang merupakan proses pengisian jabatan DPC Pekanbru yang mendukung kubu Romi dan Dzan Farid. (2) Konflik di DPP Berdampak besar terhadap adanya dualisme kepemimpinan di DPC Pekanbaru serta berimbas terhadap pemilihan Walikota Pekanbaru 2017. Konflik dimulai dari adanya pengusulan calon tunggal untuk maju menjadi Calon Walikota Pekanbaru yaitu Said Usman yang mengundang polemik, namun adanya polemik pencalonan di DPC tidak berpengaruh besat terhadap penerimaan calon Walikota dan wakil Walikota di KPU, karena berdasarkan aturan KPU bahwa hanya calon dari partai politik yang mendapat rekomendasi yaitu tanda tangan DPP dan disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan diterima oleh KPU. Dengan demikian, adanya konflik di daerah dalam Pilkada mutlak menjadi substansinya adalah legalitas formal. (3) PPP telah terinstitusional dengan baik. Namun demikian, konflik dualisme pada PPP perlu adanya resolusi konflik, jika resolusi konflik tidak dilakukan maka efeknya berdampak kepada partai yaitu partai kurang terstruktur dengan baik, kurang terurus dengan baik, dan dibawah kurang terinformasi dengan baik sehingga banyak salah persepsi komunikasi. Kata Kunci : Konflik Internal PPP (DPP dan DPC), Konflik Pemilihan Calon Walikota Pekanbaru, dan Resolusi KonflikItem DAMPAK KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP KERJASAMA MILITER INDONESIA DENGAN TIONGKOK(2017-05-13) ERVAN RUSNANDAR; Oekan Soekotjo Abdoellah; Dadan SuryadipuraPenelitian ini dilatarbelakangi konflik Laut China Selatan yang pada dasarnya telah berdampak pada kerjasama militer Indonesia dengan Tiongkok. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dampak yang terjadi dari konflik Laut China Selatan terhadap kerjasama militer Indonesia dengan Tiongkok. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang terjadi dari konflik laut Cina selatan terhadap kerjasama militer Indonesia dengan tiongkok yaitu meningkatkan berbagai kerjasama antara Tiongkok dengan Indonesia. Hal ini akan berdampak pada penguatan kapabilitas kemampuan militer Indonesia dikarenakan berbagai tawaran Tingkok terhadap berbagai kerjasama militer. Kerjasama militer Tingkok dengan Indonesia penting bagi Tiongkok untuk menjaga Indonesia agar bersikap netral dalam konflik Laut China Selatan serta mengantisipasi penignkatan pengaruh Amerika Serikat di Laut China Selatan. Dampak lain muncuk ketika konflik Laut China Selatan berdampak pada peningkatan kerjasama militer dan membuka daya tawar Indonesia terhadap kerjasama-kerjasama militer Amerika Serikat dengan Indonesia. Sedangkan hal yang menarik ketika diputuskannya Mahkamah Aritrase pada realtiasnya mendorong Tiongkok untuk lebih berkerjasama dengan Indonesia terkiat militer. Sebagai dua negara berkembang besar di Asia, Tiongkok dan Indonesia telah sepakat dalam strategi pengembangan dan prospek luas untuk bekerjasama. Selain itu temuan penelitian menunjukan bahwa konflik terhadap Laut China Selatan dapat berdampak kerjasama militer Indonesia dengan Tiongkok.Item Demokratisasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik Tentang Revisi UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014-2017(2023-02-25) KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA; Neneng Yani Yuningsih; Samugyo Ibnu RedjoJudul penelitian ini adalah Demokratisasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Tentang Revisi UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Komisi VII DPR Tahun 2014-2017. Penelitian ini dilatar belakangi oleh UU No 22 Tahun 2001 yang direvisi karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 Komisi VII DPR RI yang bertanggungjawab dalam proses formulasi kebijakan revisi UU No 22 tahun 2001 harus melakukan proses formulasi kebijakan dengan demokratis, yaitu adanya partisipasi yang efektif, adanya pemahaman yang komprehensif dan pengawasan agenda sehingga proses formulasi kebijakan revisi UU No 22 tahun 2001 berjalan dengan demokratis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, yaitu dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari unsur anggota komisi VII DPR RI, media, dan civil society. Hasil penelitian menunjukan partisipasi efektif setiap fraksi di Komisi VII DPR RI berjalan, tetapi partisipasi anggota Komisi VII DPR RI tidak berjalan karena rapat anggota Komisi VII DPR RI yang sering tidak quorum dan semua agenda proses formulasi kebijakan revisi UU No 22 Tahun 2001 mengalami keterlambatan. Anggota Komisi VII DPR RI sudah mendapatkan pemahaman yang komprehensip dilihat dari usulan kebijakan yang tidak bertentangan pasal 33 UUD 1945 serta mengakomodir isu-isu publik. Pengawasan agenda secara substansi pembahasan sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak adanya ruang yang diberikan oleh Komisi VII DPR RI bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi agenda, sehingga anggota Komisi VII DPR RI dalam melakukan proses formulasi kebijakan tidak terawasi. Proses formulasi kebijakan dilihat dari usulan kebijakan terhadap revisi UU No 22 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, tetapi proses formulasi kebijakan revisi UU No 22 Tahun 2001 tidak berjalan dengan demokratis karena tidak adanya ruang bagi masyarakat yang diberikan oleh Komisi VII DPR RI untuk berpartisipasi secara langsung. Simpulan Demokratisasi Proses formulasi kebijakan tentang revisi UU No 22 Tahun 2001 di Komisi VII DPR RI tidak berjalan, tidak diberikannya ruang bagi masyarakat untuk berpartisi secara langsung dalam proses formulasi kebijakan sehingga pengawasan agenda tidak bisa dilakukan dengan optimal. Mengakibatkan proses formulasi kebijakan revisi UU No 22 Tahun 2001 sampai saat ini belum selesai.Item DERADIKALISASI DUNIA MAYA SEBAGAI PERTEMPURAN TERHADAP PERKEMBANGAN ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA SETELAH 2010(2017-08-10) BANGUN IRAWADY ESRON SIREGAR; Obsatar Sinaga; Arfin SudirmanPenelitian ini berjudul Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Pertempuran Terhadap perkembangan Ancaman terorisme di Indonesia setelah 2010. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lokasi di wilayah Indonesia. Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Pertempuran Terhadap perkembangan Ancaman terorisme di Indonesia setelah 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pelaksanaannya dan narasumber yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah semua pihak yang terkait didalam pelaksanaan deradikalisasi. Perkembangan ancaman gerakan terorisme pasca 2010 begitu mengkhawatirkan didasarkan kuantitas dan kualitasnya yang begitu masif di dunia maya. Perkembangan terorisme yang mulai masif pasca 2010 merambah ke Indonesia dengan melihat sebagai pangsa pasar yang cukup besar. Untuk mengantisipasi gerakan separatis tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang secara khusus tugas dan fungsinya memberantas terorisme. Dalam menghambat perkembangan terorisme di Indonesia maka dilakukan program deradikalisasi pada dunia maya. Penelitian ini mengupas bagaimana pelaksanaan deradikalisasi, yang dilakukan pada dunia maya untuk menghambat perkembangan ancaman terorisme di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan deradikalisasi melalui reedukasi, rehabilitasi dan reintegrasi pada dunia maya masih dirasa kurang dalam mengcounter penyebaran terorisme di Indonesia. Pelaksanaan deradikalisasi pada dunia maya selama ini juga dirasa kurang secara kuantitas dan kualitas. Sehingga pelaksanaan pelaksanaan deradikalisasi di dunia maya terhadap perkembangan ancaman terorisme dirasa kurang efektif. Dengan kondisi dan kenyataan dari pelaksanaan deradikalisasi yang kurang maksimal tersebut maka berdampak tidak signifikannya terhadap penyebaran gerakan terorisme pada dunia maya.Item DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)(2020-07-03) TOTO PURWANTO; Rahman Mulyawan; Utang SuwaryoEra desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, masih memiliki permasalahan mendasar jika dilihat pada aspek hubungan antar pemerintah (intergovernmental relationship). Salah satu masalah yang mengemuka dari adanya sebab tersebut ialah terkait alih fungsi kewenangan bidang pendidikan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, MA dan SLB dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini melahirkan berbagai masalah seperti kebijakan sekolah gratis yang sudah berjalan di tingkat Kabupaten/Kota berbenturan dengan kebijakan pusat, permasalahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, sulitnya pengendalian dikarenakan jarak yang jauh antara sekolah dengan pusat Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam aspek pembiayaan masih ditemui adanya ketimpangan pendistribusian dana bantuan, pada aspek efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan yang kurang, pada aspek retribusi kekuasaan terkait alih kelola kewenangan berjalan dengan baik serta didukung oleh kekuatan politik yang ada, adanya peningkatan aspek kualitas pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Umum, pada aspek inovasi pelaksanaan pendidikan, telah melahirkan beberapa produk inovasi pendidikan di tingkat SMU di Jawa Barat.Item Destination Branding Wisata Halal Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia(2020-11-03) ALWAFI RIDHO SUBARKAH; Junita Budi Rachman; AkimPenelitian ini membahas destination branding wisata halal yang dilakukan Indonesia melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan pemerintah daerah seperti Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat dalam menghadapi persaingan dengan negara lain untuk menarik kunjungan wisatawan Muslim. Metode penelitian ini kualitatif-deskriptif, dengan konsep diplomasi publik, konsep destination branding, dan konsep wisata halal. Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara kepada narasumber. Kemudian dilakukan pengujian data melalui triangulasi dan selanjutnya ditafsirkan. Hasil penelitian ini menunjukkan destination branding Indonesia melalui Kementerian Patiwisata dengan membuat tagline dan logo “Halal Tourism Indonesia: The Halal Wonders” sebagai co-branding dari “Wonderful Indonesia” dan menunjuk daerah sebagai destinasi wisata halal yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerahnya, seperti Lombok dengan tagline “Friendly Lombok”, Aceh “The Light of Aceh”, Sumatera Barat “Taste of Padang”. Diplomasi publik dilakukan dengan mengundang agen wisata, jurnalis, influencer, hingga duta besar negara yang menjadi target pasar wisata halal untuk berwisata di Indonesia dan menyebarkan pengalamannya, mengikuti dan menyelenggarakan acara internasional, serta melalui media internasional. Hasil dari pelaksanaan tersebut sudah mulai terlihat dengan adanya wisatawan Muslim asal Timur Tengah yang datang ke Indonesia.Item Deteksi Dini Ancaman Social Engineering Hacker Terhadap Mata Pelajaran Rahasia Di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara(2021-12-28) TRI HASTUTI; Wawan Budi Darmawan; Yusa DjuyandiDasar dilakukan penelitian, karena adanya fenomena terkait social engineering di lingkungan Seskoau. Kekhawatiran yang muncul adalah kebocoran dokumen dan informasi-informasi penting terkait strategi, fakta pertahanan dan yang lainnya yang ada dalam mata pelajaran rahasia, yang apabila tersebar luas dikhawatirkan dapat mengancam pertahanan negara Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif, melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara Narasumber. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Sedangkan teknik validasi data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, confirmability. Hasil penelitian ditemukan adanya ancaman Social Engineering Hacker di Seskoau. Langkah antisipasi yang dilakukan meliputi: melakukan pengecekan sumber kebocoran, melakukan penutupan akses informasi jika terjadi kebocoran, melakukan pemanggilan terhadap Pasis yang mencurigakan/membuat suatu kebocoran informasi, melakukan kegiatan operasi/ intelijen, pengalihan bahasan materi, ketika terindikasi adanya hal yang mencurigakan, membatasi penggunaan medsos dalam pelajaran, tidak memberikan materi atau informasi-informasi yang terkait dengan Doktrin, tidak mendiskusikan atau men-share mata pelajaran rahasia pada Pasis negara sahabat, disiplin dalam menggunakan password, memberikan peringatan/teguran, tidak membocorkan informasi yang sifatnya rahasia, selektif dalam berbicara dengan Pasis negara sahabat, selektif dalam mengupload pelajaran ke berbagai media, membuat folder khusus dalam penyimpana file di komputer/laptop, mengurangi kontak berlebihan dengan Pasis negara sahabat, berkomitmen untuk selalu mengikuti prosedur tetap yang berlaku, senantiasa melakukan pengecekan sumber tindakan yang mencurigakan, yang ditindaklanjuti dengan tindakan isolasi dan melakukan penyelidikan, membuat laporan secara berjenjang melalui KORSIS, PAM dan POM, serta melaporkan secepatnya kepada pihak intel lembaga.Item DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM CYBERSPACE 2010-2015(2017-02-16) NUGRAHA PRATAMA; R. Dudy Heryadi; R. Widya Setiabudi SumadinataCyberspace, yang dihasilkan dari kemajuan teknologi internet telah melahirkan sebuah ruang virtual yang menghubungkan berbagai aktor lintas negara. Lebih jauh ilahi, cyberspace dalam fenomena hubungan internasional kontemporer telah memiliki dampak yang besar sekaligus menjadi hirauan para aktor dan penstudi Hubungan Internasional (HI) seperti yang terjadi diantara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini kemudian memfokuskan kajiannya pada dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dalam cyberspace yang terjadi selama kurun waktu 2010-2015 yang diwarnai oleh berbagai peristiwa baik itu konfrontasi maupun kooperasi. Dalam memaparkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan Perspektif realisme dalam HI dan konsep cyberpolitics. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan pengumpulan data melalui studi literatur terutama melalui jelajah internet dan wawancara terhadap para ahli. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dalam cyberspace selama 2010-2015 berjalan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi politik global dan juga aktor-aktor non-pemerintah dari kedua negara, yaitu penduduk dan korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keterikatan erat antara politik global dan cyberspace. Kedua negara memiliki landasan berbeda dalam dinamika hubungan tersebut meskipun kedua negara berusaha memaksimalkan power mereka dalam ruang virtual dengan mempertimbangkan kepentingan nasional mereka dan juga kepentingan dari aktor-aktor lainnya. Dalam membentuk kebijakan mereka, kedua negara sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor non-negara lainnya.Item DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA-NEGARA AEAN DALAM ISU ROHINGNYA (2012 2016)(2018-07-27) ARIEF ROSADI; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Arry BainusFenomena regionalisme tersebut ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi regional yang memiliki fungsi untuk mengatur hubungan diantara anggotanya serta memberikan mekanisme penyelesaian masalah. Negara secara mutlak masih memiliki kedaulatannya, namun dalam konteks regionalisme, negara memiliki kewajiban moral untuk mematuhi norma yang menjadi prinsip dasar organisasi dalam berinteraksi dengan anggotanya. Hal tersebut berlaku juga bagi negara-negara ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), sebagai organisasi regional yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menetapkan prinsip non-interferensi sebagai norma dasarnya. Keberadaan prinsip non-interferensi ASEAN berfungsi sebagai pengatur perilaku negara dan menstabilkan dinamika di kawasan asia tenggara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana dinamika hubungan negara-negara ASEAN dalam Isu Rohingnya 2012 - 2016. Dengan menggunakan konsep security community, kedaulatan, konflik internal, dan metode kualitatif ditemukan bahwa dinamika hubungan negara-negara ASEAN memunculkan eskalasi ketika ada pernyataan politik yang konfrontatif dari negara tujuan pengungsi terhadap negara asal pengungsi. Kemudian, hubungan eskalasi tersebut dapat kembali stabil ketika masing-masing negara ASEAN menggunakan jalur diplomasi.Dalam penelitian ini, norma regional menentukan apakah hubungan antar negara akan konstan atau dinamik.Item DINAMIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi atas Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih)(2018-04-02) RIZKYASRI SUMINAR PUTRI; Dede Mariana; Caroline PaskarinaPenelitian ini adalah tentang dinamika penyusunan Rencana Strategis KPU dengan fokus analisis menganai upaya peningkatan partisipasi pemilih. Penelitian ini berupaya untuk memandang proses penyusunan Rencana Strategis sebagai proses politik yang menjadi arena bertemunya berbagai kepentingan dan bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi. Fokus permasalahan pada tesis ini adalah mengenai isu apa saja yang dibicarakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis KPU dan bagaimana proses pencapaian konsensus atas isu-isu tersebut. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, digunakan teori mengenai rasionalitas. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui rasionalitas para aktor dalam arena penentuan keputusan dalam upaya pencapaian konsensus. Penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan renstra. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara mendalam dengan para pihak dalam proses penyusunan Renstra. Selain itu, digunakan data sekunder berupa Laporan Penyusunan Rencana Strategis KPU, notulensi, daftar hadir rapat, dan dokumen tertulis terkait. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa isu-isu yang diperdebatkan dalam penyusunan Renstra KPU terkait dengan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah mengenai urgensi peningkatan partisipasi pemilih, program pendidikan pemilih dan sosialisasi, serta penganggaran dalam Rencana Strategis KPU. Dalam proses pencapaian konsensus atas isu-isu tersebut ditemukan bahwa rasionalitas teknik lah yang paling mempengaruhi proses penyusunan Rencana Strategis KPU terkait peningkatan partisipasi pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Rencana Strategis KPU lebih cenderung bersifat teknokratis. Sifat teknoktatis tersebut ditandai dengan dipengaruhinya proses penyusunan Rencana Strategis KPU dengan rasionalitas teknik yang bersifat kaku, yang berpedoman pada RPJM Nasional, disusun atas rentang waktu yang terstruktur, ditentukannya indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian, dan tidak adanya perubahan logika perencanaan jika dibandingkan dengan perencanaan strategis KPU terdahulu ataupun perubahan Rencana Strategis setelahnya.