Administrasi Pemerintahan (D-III)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/309

Browse

Now showing 1 - 20 of 386

Evaluasi Kinerja Kecamatan Pada Bagian Pemerintahan Umum di Pemerintah Kota Bandung
(2015-07-31) DEA RIVADI RACHMAN; Pipin Hanapiah; Tidak ada Data Dosen
Penyelenggaraan tugas semua instansi pemerintahan di wilayah kecamatan harus dalam koordinasi camat. Jadi fungsi utama camat, selain memberikan pelayan kepada masyarakat, juga harus melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Sehubungan dengan hal itu maka sangat diperlukan adanya evaluasi kinerja kecamatan (EKK). Dalam penulisan laporan tugas akhir, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi Lapangan (Observasi, Wawancara) dan Studi Kepustakaan. Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan pembinaan negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di kecamatan melalui, yaitu tim penilai, mekanisme penilaian, dan instrumen penilaian. Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan, Bagian Pemerintahan Umum dihadapkan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum dalam mengatasi suatu hambatan dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap seluruh pegawainya.
Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
(2016-04-18) NOVIA PUTRI ZAHRA; D. Asep Jatnika; Tidak ada Data Dosen
Laporan Tugas Akhir ini bejudul “Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi”. Latar belakang laporan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program KTP-el yang menjadi salah satu penting dalam administrasi kependudukan demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik. Teknik pengumpulan data dalam proses penyusunan laporan dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Dimana tidak hanya menjadikan buku sebagai sumber referensi namun didalamnya terdapat bagian observasi dan wawancara oleh pihak terkait. Berdasarkan hasil laporan, diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai KTP-el masih rendah sosialisasi yang dilakukan belum maksimal kapasitas sumber daya manusia masih kurang. Akan tetapi pelaksanaan program KTP-el itu sendiri kurang di dukung karena masyarakat itu sendiri tidak disiplin akan tertib administrasi kependudukan. Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, cukup berjalan dengan maksimal dengan pelaksanaannya yang dapat dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaan program KTP-el
Evaluasi Penerapan Elektronik Monitoring-Evaluasi (E-Monev) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2017
(2018-04-10) HAUNA HALIMAN; Dian Fitriani Afifah; Tidak ada Data Dosen
Monitoring dan evaluasi adalah bagian dari siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Monitoring dan evaluasi dikemas dengan menggunakan electronic government dalam memudahkan manajemen pemerintahan. Monitoring dan evaluasi menunjukkan pencapaian setiap perangkat daerah atau instansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melaksanakan e-monev dengan masih adanya kendala terkait mekanisme penghitungan dan permasalahan yang bersifat teknis. Metode penulisan yang digunakan dalam laporan ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan denga cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) menunjukkan bahwa penerapan elektronik monitoring-evaluasi (e-monev) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah dengan menggunakan aplikasi yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan tahapan yang dimulai dari sosialisasi, pelaksanaan input data, bimbingan dan konsultasi, perbaikan, evaluasi, sampai dengan pelaporan. Pengisian formulir e-monev yang tersedia pada aplikasi berisikan pelaporan realisasi anggaran dan fisik setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Faktor pendukung penerapan e-monev adalah aplikasi yang mudah digunakan, alat penunjang yang memadai, data yang lengkap. Adapun penghambat penerapan e-monev antara lain tidak tersedianya penghitungan yang menghimpun seluruh unit kerja, ketersediaan jaringan internet, dan fungsi monitoring yang tidak dijalankan. Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi, Penerapan, E-Monev.
EVALUASI PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
(2013-07-18) AHMAD DHANI SATYAPRAJA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul â€œEvaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subangâ€ . Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan pencapaian suatu tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini yang melatarbelakangi Penulis memilih judul tersebut adalah tingkat Evaluasi di Kabupaten Subang mengalami kemajuan, terlihat dari tahun ke tahun peringkat Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan Penulis ingin mengetahui mengenai gambaran singkat tentang pencapain kinerja Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui tahapan, hambatan dan upaya dalam Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat mengetahui bahwa Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Subang. Dimana dalam pelaksanaannya penyusunan IKK ini tidak hanya dikerjakan oleh staff bagian Pemerintahan Umum saja tetapi melibatkan para kontributor data dari setiap SKPD dan Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyusunan dan mempermudah koordinasi untuk pengumpulan data terkait IKK untuk penyusunan LPPD Kabupaten Subang. Kesimpulan pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku walau ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya penetapan kinerja, pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci ini mengacu pada Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No 6 Tahun 2008.
FASILITASI BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI DALAM RAKERNAS APEKSI THE GOVERMENT FACILITATION CITY OF CIMAHI IN RAKERNAS APEKSI
(2013-10-24) AZIS PRIMADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Fasilitasi adalah proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang didampingi untuk bertumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Bagian Pemerintahan Kota Cimahi dalam Rakernas Apeksi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja ini yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas dua kegiatan yaitu observasi dan wawancara. Pada pelaksanaan Fasilitasi Bagian Pemerintahan Kota Cimahi dalam Rakernas Apeksi terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yaitu menjadi sebuah perantara/fasilitator dalam peningkatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar sesama anggota asosiasi, memberikan informasi dan mengembangkan respon-respon proaktif dari masyarakat, dan menjalankan tugas serta fungsi dengan sebaik mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun hambatan yang terjadi dalam fasilitasi bagian pemerintahan kota Cimahi dalam rakernas Apeksi antara lain: sedikitnya anggaran yang disediakan pemerintah kota Cimahi untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan pihak penyelenggara sehingga tidak semua kegiatan bisa diikuti, belum adanya peraturan tentang honorarium dari Non PNS yang mengikuti dan mendampingi kegiatan tersebut. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: pemerintah kota Cimahi di tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana untuk pelatihan atau diklat yang di fasilitasi oleh Apeksi, sehingga Kota Cimahi bisa mengikuti berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pihak panitia. Besaran biaya honorarium non PNS akan segera dibuatkannya standar biayanya oleh Bagian Adbang dan bagian keuangan Pemerintah Kota Cimahi.
FASILITASI BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG
(2013-07-24) DINA MARLINA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul Fasilitasi Bagian Pemerintahan Umum Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penulis membuta laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diselenggarakan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yaitu meliputi observasi dan wawancara. Pelaksanaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sosialisasi. Sedangkan bentuk fasilitasi yang diberikan berupa 3 (tiga) fasilitas, yaitu Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana, Menyediakan Sumber Daya Manusia Siap Pakai, Menyediakan Anggaran. Hasil pengamatan melalui praktek kerja lapangan menilai bahwa program tersebut telah terlaksana dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasinya, Camat di Kecamatan diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya agar Kegiatan PATEN ini dapat terlaksana secara optimal dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi.
FASILITASI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM RAPAT KOORDINASI PNPM PISEW DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012
(2013-07-04) ADRYAN ARIALADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Program PISEW yang terintegrasi dalam kerangka PNPM PISEW merupakan program yang berbasis pemberdayaan secara khusus ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, penanggulangan kemiskinan pedesaan. Untuk mencapai keberhasilan PNPM PISEW perlu dilakukan koordinasi maupun konsultasi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten yang melibatkan seluruh komponen dan tingkatan hingga sampai pada tingkat paling bawah yaitu masyarakat selaku kelompok pemanfaat dan pemelihara hasil kegiatan. Memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul â€ Fasilitasi Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012â€ . Salah satu tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari fasilitasi yang dilakukan Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan penuh dalam mendukung atau memfasilitasi berjalannya rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Hambatan yang dihadapi dalam proses fasilitasi pada Rapat Koordinasi tersebut berupa Kerja sama para peserta Rapat koordinasi PNPM PISEW dengan panitia kurang terjalin dengan baik. Selain itu sosialiasi kegiatan rapat koordinasi kurang optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya kerjasama yang baik dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada para peserta dan pembicara berkaitan dengan tata tertib pelaksanaan Rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Selain itu cara mengatasi sosialisasi yang kurang optimal pada rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 baru taraf pemikiran untuk mencari solusi yang terbaik di kemudian hari. Saran yang perlu disampaikan kepada Kepala bagian Umum Sekretariat BPMPD untuk perbaikan ke depan yaitu perlu meningkatkan publikasi mengenai informasi berbagai program, kebijakan dan pembangunan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui website agar informasi yang diberikan khalayak tepat, jelas dan mudah.
FASILITASI BANTUAN DANA HIBAH UNTUK RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012
(2013-09-26) RATNA SUMINAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
abstrak
FASILITASI DALAM PROSES PEMILIHAN BKM TERBAIK TAHUN 2012 OLEH SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG
(2013-08-26) YOGI FIRMANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan tugas akhir yang dilakukan untuk penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fasilitasi dalam proses pemilihan BKM terbaik tahun 2012 oleh sub-bagian sarana perekonomian pada bagian ekonomi sekretariat daerah di Kabupaten Sumedang yang baru pertama kali diselenggarakan. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dan instansi serta buku-buku yang dimiliki penulis sebagai pegangan selama perkuliahan yang berhubungan dengan judul laporan praktek kerja lapangan ini serta dengan metode studi lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Fasilitasi dalam proses pemilihan BKM terbaik tahun 2012 oleh sub-bagian sarana perekonomian pada bagian ekonomi sekretariat daerah di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik dan lancar. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan bupati sumedang nomor 02 tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, pihak sub-bagian sarana perekonomian bertugas untuk melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan bidang sarana perekonomian. Namun kegiatan tersebut tidak terlepas dari beberapa hambatan seperti adanya pergantian jabatan didalam struktur kepengurusan organisasi badan keswadayaan masyarakat, telatnya dana yang dianggarkan dan peminjaman dana yang berbelit-belit ke koperasi daerah. Untuk mengatasi segala hambatan tersebut dapat dilakukan dengan penundaan pergantian struktur kepengurusan anggota BKM , pengkajian ulang oleh sekretariat daerah mengenai penyusunan jadwal dan pimpinan kepala sub-bagian sarana perekonomian mengadakan koordinasi ke koperasi daerah mengenai peminjaman dana secara transparan.
FASILITASI DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KOTA CIMAHI TAHUN 2011 DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKTRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
(2013-07-10) HENDRY PUTRA NASUTION; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang didampingi untuk bertumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Dalam Proses Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Cimahi tahun 2011 di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas dua kegiatan yaitu observasi dan wawancara. Adapun hambatan yang terjadi pada pelaksanaan fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Cimahi Tahun 2011 di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi yaitu salah satu syarat pembentukan LKPJ adalah hasil laporan program dan kegiatan dari tiap-tiap SKPD, akan tetapi sering ada keterlambatan karena harus melalui proses evaluasi yang dapat menyita waktu penyusunan LKPJ, serta penyampaian LKPJ yang disusun oleh tiap-tiap SKPD terlambat dikarenakan laporan yang telah disusun tahun 2010 akan di evaluasi kembali pada awal tahun 2011, dan LKPJ yang dibuat pada awal tahun 2011 harus diserahkan kepada DPRD dalam kurun waktu 3 bulan lamanya. Dengan demikian sering terjadinya penumpukan data yang dapat memperlambat penyusunan Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan Menjalin komunikasi untuk setiap SKPD yang selalu berpusat pada Bagian Pemerintahan sebagai wadah evaluasi pelaporan dan Tim dari setiap SKPD alangkah baiknya lebih dari satu orang, hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan dalam penyusunan LKPJ.
FASILITASI KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT
(2015-07-13) TRI ANGGA PUTRA PRAYOGIE; Iyep Saefulrahman; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Manajemen pemerintahan merupakan suatu unsur komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan dengan tanpa adanya manajemen pemerintahan suatu organisasi atau instansi pemerintahan tidak akan berjalan dengan optimal dalam menciptakan organisasi pemerintahan yang baik. Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan adalah ingin mengetahui bagaimana fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD, faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan pengumpulan data berupa data sekunder dan analisis secara kualitatif. Kesekretariatan DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki bagian-bagian yang di bagi berdasarkan tugas dan fungsinya, sekretariat dan kepanitiaan merupakan bagian dari komisi memiliki fungsi memfasilitasi kegiatan reses yang berdasarkan pada dasar hukum peraturan gubernur nomor 30 tahun 2009. Di dalam hal ini tentunya ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan reses. Upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut sekretariat dan kepanitiaan mengupayakan sikap profesional dalam bekerja serta mensosialisasikan Pergub Nomor 30 Tahun 2009 kepada seluruh jajaran pegawai dan staf. Fasiltasi kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada para anggota dewan di komisi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas anggota dewan yang bekerja untuk komisi dalam menata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Fasilitasi Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Di Kawasan Perkotaan Bandung Raya Dan Sekitarnya
(2014-07-21) ERNAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Persoalan sampah di Kota Bandung seakan tidak pernah berhenti. Upaya pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatasi sampah terus dilakukan, tetapi permasalahan tersebut belum terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Laporan Tugas Akhir yang berjudul: “Fasilitasi Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Di kawasan Pekotaan Bandung Raya dan sekitarnya (Studi pada Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)” Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten. Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis berdasarkan Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan menelaah berbagai buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis dan juga berdasarkan Studi Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Fasilitasi Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Di kawasan Pekotatan Bandung Raya dan sekitarnya dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan hasil rapat menghasilkan kesepakatan berupa perjanjian kerjasama yang telah di tandatangani pada tanggal 8 April 2014 dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 20 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah para pihak kurang memahami PP Nomor 81 Tahun 2012 yang merupakan dasar dari pembentukan perjanjian kerjasama tersebut.
FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2011
(2014-01-16) YANDRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang di dampingi untuk tumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2011. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas tiga kegiatan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun 2011 yaitu salah satu syarat pembentukan LPPD adalah hasil laporan program dan kegiatan dari tiap-tiap SKPD, akan tetapi sering ada keterlambatan karena harus melalui proses evaluasi yang dapat menyita waktu penyusunan LPPD, serta penyampaian LPPD yang disusun oleh tiap-tiap SKPD terlambat dikarenakan laporan yang telah disusun tahun 2010, akan di evaluasi kembali pada awal tahun 2011, dan LPPD yang dibuat pada awal tahun 2011 harus diserahkan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 3 bulan lamanya. Dengan demikian sering terjadi penumpukan data yang dapat memperlambat penyusunan . Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjalin komunikasi antar SKPD yang selalu berpusat pada bagian Pemerintahan sebagai wadah evaluasi pelaporan dan tim dari setiap SKPD alangkah baiknya lebih dari satu orang. Hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan dalam penyusunan LPPD.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG TAHUN 2017
(2018-01-05) PUTRA RAHMANI FATIN; D. Asep Jatnika; Tidak ada Data Dosen
Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2017”. Latar belakang laporan ini adalah pentingnya pelestarian seni tradisional bagi semua pihak yang berkepentigan dalam penerapan Peraturan Daerah untuk melaksanakan fungsi Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahuin Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional , untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Badung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi kepustakaaan dan studi lapangan melalui teknik-teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional, Instansi atau Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melakukan berbagai macam cara untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan baik dan tepat sasaran. Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi : Sosialisasi, Monitoring, Pagelaran Seni, Evaluasi, Promosi Kesenian Tradisional, Legalitas, dan juga Pelestarian. Dengan cara itulah maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dengan efektif dan efisien.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWAL) BANDUNG NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG PADA BIDANG PRODUK BUDAYA DAN KESENIAN TAHUN 2017
(2017-07-06) SATIA GUMELAR; Rudiana; Tidak ada Data Dosen
Laporan praktik kerja lapang ini berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung No 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Tahun 2017”. Tujuan dari pemilihan topik ini adalah yang pertama adalah karena seni dan budaya yang beragam di Kota Bandung sehingga tentunya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, memfasilitasi serta memberi regulasi kepada semua pemangku kepentingan, kemudian untuk memaparkan bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terutama Bidang Produk Budaya dan Kesenian mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Bandung No 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional, dan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah dalam hal regulasi, mediasi dan fasilitasi berjalan atau tidak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung demi berjalannya administrasi pemerintahannya atau tata kelola pemerintahan. Permasalahan yang muncul dari topik ini adalah karena kurang terlihatnya pelestarian seni tradisional yang ada di Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, kemudian selain itu terlihat pula ruang apresiasi seni yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan terutama bagi pelaku seni dan budayawan yang ada di Kota Bandung. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yang artinya menggambarkan bagaimana keadaan pada saat praktek kerja lapang berlangsung, untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian studi lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung No 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional. Dalam pelaksanaannya, pengimplementasian ini sudah berjalan dengan baik karena bukan hanya pemerintah yang terus menerus mengimplementasikannya, tetapi adanya dorongan masyarakat Kota Bandung terutama pelaku seni dan budayawan yang ada di Kota Bandung untuk terus melestarikan seni tradisional. Sehingga hal ini berjalan dengan sinergis antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung tak terkecuali sektor swasta yang turut membantu pula mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Bandung ini. Walaupun dalam pelaksanaannya selalu ada kendala, tapi kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara.
IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DI KELURAHAN PALEDANG
(2018-07-27) ERNI NOVINA BELLAWATI; Ivan Darmawan; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi, hambatan serta upaya penyelesaiaan dari hambatan tersebut dalam Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pengembangan Kewilayahan pada unit teknis PPTK Kelurahan Paledang. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode Deskriptif yaitu metode yang menggambarkan tentang suatu peristiwa yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi lapangan, wawancara dan Studi Kepustakaan. Pada Implementasinya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Paledang sudah Optimal. Dari mulai Proses Pencairan Dana yang menggunakan 2 Meknisme yaitu mekanisme Ganti uang (GU) dan Mekanisme Langsung (LS). Selain itu Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kelurahan Paledang menggunakan 2 mekanisme dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah yaitu mekanisme swakelola dan Instansi pemerintah lain Pelaksana Swakelola. Untuk Implementasi Kegiatannya sendiri, tiap Lembaga kemasyarakatan berpedoman kepada jenis kegiatannya masing-masing. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yaitu antara lain, Dalam Proses Pencairan Dana PIPPK, hambatan yang dialami diantaranya, Surat Pertanggung Jawaban yang diajukan oleh pihak Lembaga Kemasyarakatan tidak lengkap, sehingga menghambat proses pencairan anggaran, dan Penginputan data pada SIMDA yang sering error. Sedangkan dalam implementasi kegiatan hambatan yang dihadapi adalah Terkadang masih terjadi kesalahan persepsi dalam melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dikarenakan dasar hukum yang sering terjadi perubahan, sehingga dalam teknis pelaksanaannya mengalami kebingungan. Kata kunci : Implementasi, Mekanisme, PIPPK
KEBIJAKAN MENGENAI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) KOTA BANDUNG
(2018-09-26) MUHAMMAD NAUFAL FATIANSYAH; Hendra; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Amdal adalah instrumen pengendali pembangunan yang bersifat komprehensif dan situsional. Komprehensif artinya mencakup berbagai aspek yang luas dan ditinjau serta dikaji sebagai panduan sedangkan situsional artinya dapat disesuaikan dengan lingkungan setempat. Amdal merupakan analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijakan yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemilihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Administrasi Pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah, dalam mencapai tujuan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sehingga perlunya tertib administrasi yang dilakukan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, delegasi wewenang, tugas kerja, koordinasi , sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Bandung merupakan salah satu wujud dari pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2016. Kebijakan dokumen Lingkungan hidup kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung nomor : 844 tahun 2013 tentang pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengololaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
KEPROTOKOLAN DALAM PENERIMAAN STUDI BANDING DAN KUNJUNGAN LEMBAGA PADA ACARA LAKIP DI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
(2013-07-17) BUDHI SRIMELATI SARININGSIH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam tata pemerintahan, penghormatan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya merupakan bagian dari aturan keprotokolan. Sikap perlakuan yang bersifat protokol hams diberikan kepada seseorang dalam suatu kegiatan acara sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan juga perlakuannya dalam bentuk pemberian perlindungan, ketertiban, keamanan serta dukungan sarana yang diperlukan. Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan fakta dan data atau informasi yang di dapatkan dan tempat praktek kerja. Dalam memahami pembahasan mengenai Mekanisme keprotokolan dalam penerimaan studi banding dan kunjungan lembaga pada acara lakip di bagian Umum dan protokol pemerintah kota sukabumi pengumpulan data dilakukan meialui studi pustaka, wawancara dan ikut serta dalam pelaksanaan pengurusan diktat kepemi mpinan. Keprotokolan dalam penerimaan studi banding dan kunjungan lembaga pada acara lakip di bagian Umum dan protokol pemerintah kota sukabumi mempunyai beberapa prosedur yang hams dijalani. Berupa melakukan prosedur penerimaan surat dan tata cara penghormatan protokol.Dalam keprotokolan dalam penerimaan studi banding dan kunjungan lembaga pada acara lakip di bagian Umum dan protokol pemerintah kota sukabumi terdapat faktor penghambat, seperti masalah komunikasi terhadap sesama instansi. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu harus menindak tegas terhadap instansi yang melakukan kesalahan komunikasi.
MEKANISME PELANTIKAN KEPALA DESA SUKASARI DAN BATANGSARI DI KECAMATAN SUKASARI OLEH SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
(2013-07-19) RIA SILVIAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Di Desa Sukasari dan Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam menyusun laporan tugas akhir yaitu dengan cara studi lapangan, observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Obyek laporan tugas akhir ini adalah Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; subyeknya adalah personil Kecamatan Sukasari, Panitia Pelantikan Kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Hasil Praktek Kerja Lapangan ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa di Desa Sukasari dan Desa Batangsari berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, kepala desa yang dipercaya memimpin Desa Sukasari dan Desa Batangsari adalah Bapak Cecep Juhyar dan Bapak Tatang. S. Faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri proses pelantikan Kepala Desa Sukasari dan Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang. Upaya yang dilakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelantikan kepala desa.
MEKANISME PELAYANAN ASPIRASI OLEH SUB BAGIAN HUMAS DAN LAYANAN ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(2015-10-18) ARIEF NUGRAHA; Gilang Nur Alam; Tidak ada Data Dosen
Manajemen pemerintahan merupakan suatu unsur komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan dengan tanpa adanya manajemen pemerintahan suatu organisasi atau instansi pemerintahan tidak akan berjalan dengan optimal dalam menciptakan organisasi pemerintahan yang baik, dalam menjalankan organisasi pemerintahan yang baik jajaran pegawai dari instansi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada pemerintah agar dapat berkontribusi baik untuk sebuah organisasi pemerintahan. Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan adalah ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan aspirasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di dalam mekanisme pelayanan aspirasi oleh sub bagian humas dan layanan aspirasi di sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan pengumpulan data berupa data sekunder dan analisis secara kualitatif. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, tuntutan serta pengambilan kebijakan. Di dalam hal ini tentunya ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam mekanisme pelayanan aspirasi. Upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut subbagian humas dan layanan aspirasi mengupayakan sikap profesional dalam bekerja serta mensosialisasikan Pergub Nomor 30 Tahun 2009 kepada seluruh jajaran pegawai dan staf. Pelayanan aspirasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Dengan pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

Browse

Browsing Administrasi Pemerintahan (D-III) by Title

Results Per Page

Sort Options