Administrasi Pemerintahan (D-III)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/309

Browse

Now showing 1 - 20 of 386

Proses Penagihan Piutang Pajak Parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
(2011) EKA FITRI BUDHIANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Pemungutan pajak merupakan salah satu kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Pemerintahan Daerah sendiri Pajak merupakan salah satu komponen di dalam APBD yaitu salah satu sub PAD. Kota Bandung memiliki Dinas yang berwenang menangani masalah pemungutan Pajak Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak yang menjadi tempat praktek kerja lapangan penulis. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berwenang untuk menangani permasalahan seputar pemungutan pajak daerah. Selama melakukan praktik kerja lapangan penulis berada di bagian penyelesaian piutang pajak dan penulis menaruh perhatian kepada proses penagihan piutang maka dari itu penulis mengambil judul “PROSES PENAGIHAN PIUTANG PAJAK PARKIR DI DINAS PELAYANAN KOTA BANDUNG” Dari hasil pembahasan mengenai proses penagihan piutang pajak parkir dalam pemungutan pajak parker di dinas pelayanan pajak kota Bandung, maka akan mengharapkan hasil yang baik bagi menunjang perkembangan menenai pajak daerah kota Bandung.
Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
(2012) M IKHSAN RAMDHANI; Jajang Sutisna; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “ Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat”. Tujuan Penulisan Laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui atau menggambarkan Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, baik dengan observasi maupun dengan wawancara Kegunaan Penulisan Laporan praktek kerja ini adalah sebagai persyaratan mengikuti ujian sidang Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adapaun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat mengetahui bahwa Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan program hubungan baik antara atasan dengan bawahan agar tidak sering disalah tafsirkan orang yaitu sebagai hukuman jabatan, serta untuk mewujudkan visi dan misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menciptakan Sumberdaya aparatur yang kompeten di bidangnya. Kesimpulannya Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Proses Mutasi PNS Bandung Barat
PROSES PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL III KOTA BANDUNG
(2012) TIWI MUCHLISINNA; Rudiana; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan Praktek Kerja Lapangan berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan di bulan Januari-Maret 2015 untuk mengetahui proses penilaian kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung. Penilaian kinerja merupakan salah satu kegiatan sumber daya manusia yang lainnya. Karena dengan adanya penilaian kinerja dapat mengetahui kinerja pegawai sesuai dengan tugasnya masing- masing, guna menentukan kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam mengembangkan kompetensi pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan adalah metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan data dan fakta yang sebenarnya, tentang obyek yang diamati menurut keadaan dan kenyataan yang terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Proses penilaian kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung berlangsung setiap bulannya yakni, dari mulai penyerahan laporan pegawai hingga penyerahan hasil penilaian akhir yang diserahkan kepada Kepala Bidang Kepegawaian untuk dokumentasi, sekaligus sebagai indikator naik atau menurunnya kualitas kinerja pegawai. Adapun aspek yang terdapat dalam penilaian kinerja yaitu aspek prilaku dan aspek prestasi pada pegawai. Adapun beberapa saran yang penulis ingin sampaikan bagi Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung adalah adanya penilaian kinerja menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),tentunya harus mendapat dukungan dan partisipasi dari pegawai dan Kedisiplinan pegawai sangat diperlukan karena mereka sebagai pelayan publik harus mencerminkan sikap dan prilaku yang baik terhadap masyarakat Kata kunci: “Proses,Penilaian,Kinerja,Pegawai,Badan Kepegawaian Negara”
PROSES PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG
(2012) VANIA RAMADHIANTI UTAMI; D. Asep Jatnika; Tidak ada Data Dosen
Judul laporan ini adalah “PROSES PELAYANAN DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG”. Proses pelayanan yang mencerminkan sikap yang benar-benar melayani masyarakat terwujud lewat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pembuatan e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kecamatan Tanjungsari terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dalam memberikan pelayanan mengenai e-KTP yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai petanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses pelayanan administrasi pembuatan e-KTP di Kecamatan Tanjungsari. Pelaksanaan praktek kerja lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Tanjungsari yang telah berjalan dengan prosedur yang ada. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi serta studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap bukti-bukti, keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan. Kesimpulan dari Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Tanjungsari maka Kecamatan Tanjungsari terus berupaya untuk mencapai kepuasan masyarakat melalui penerapan sistem yang efektif untuk memperbaiki sistem terus menerus untuk menjadi yang terbaik. “Proses,Pelayanan,Pembuatan,Ktp,Elektronik”
PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
(2013-07-02) RESA RAHDIAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan Praktik Kerja Lapangan yang membahas tentang proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD. Fokus laporan praktik kerja lapangan ini yaitu tentang proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat. Hambatan yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat berasal dari eksternal. Hambatan tersebut terjadi karena keterlambatan Pemerintah Desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPMPD serta adanya perubahan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hasil Laporan Praktik Kerja Lapangan menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan berjalan dengan baik karena setiap desa sudah sesuai menerima alokasi dana desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui BPMPD. Menindaklanjuti hasil-hasil Laporan Praktik Kerja Lapangan tersebut di atas, disarankan agar BPMPD lebih menekankan dan mengingatkan Pemerintah Desa untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban lebih tepat waktu.
PROSES PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDUNG
(2013-07-02) AMRAN S; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan Praktek Kerja Lapangan ini berjudul â€œProses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandungâ€ dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah. Setiap daerah perlu melaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Nasional, termasuk penyelenggaraan forum SKPD yang dapat dijadikan acuan untuk mengarahkan pelaksanaan dan pengembangan di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandung. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pedoman dan tata cara musyawarah perencanaan pembangunan daerah terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan Forum SKPD yang dapat dijadikan acuan untuk mengarahkan dalam pelaksanaan Musrenbang. Berdasarkan hasil laporan, diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, apabila tidak direspon dengan bijak oleh pemerintah dan Bappeda, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Pemerintah dan Bappeda harus terus berupaya melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya, karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung tahun 2012 Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013 agar lebih baik dan berkualitas.
PROSES PENYALURAN DANA PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD) DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN BANDUNG BARAT
(2013-07-02) HYRMAN TAUFIK; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Kabupaten Bandung Barat merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah, khususya di bidang pemberdayaan pemerintahan desa. BPMPD ikut serta dalam program Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, salah satunya Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD), yang bertujuan untuk memberikan sarana prasarana bagi masyarakat desa untuk menunjang kehidupan masyarakat desa dengan lebih baik dan sejahtera. Judul laporan tugas akhir ini adalah â€œProses Penyaluran Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Baratâ€ . Dalam penyususnan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menafsirkan data yang ada, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Proses penyaluran dana PPKD di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dengan melalui berbagai banyak tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sampai dana program cair kepada calon desa penerima dana program. Dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dana PPKD di Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Program. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi beserta upaya-upaya yang dilakukan pihak pengelola PPKD walaupun masih kurang efektif. Adanya saran yang diberikan oleh penulis agar dalam proses penyaluran dana PPKD mampu berjalan dengan lancar.
PROSES PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(2013-07-03) NURMAN DEA KRISNADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam rangka melaksanakan program pemerintah dengan pemberian Surat Keterangan Pindah Penduduk kepada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemerintah kecamatan di tuntut untuk bekerja secara baik dan maksimal dalam melayani masyarakat, Oleh karena itu kegiatan petugas kecamatan harus berjalan dan bekerja dengan efektif dan efisien. dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan Data melalui wawancara, observasi dan praktek kerja lapangan. Proses pelaksanan pelayanan di Kecamatan Lembang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah yang terdiri dari seorang kepala Kecamatan yang dibantu staf pelaksanaan, untuk melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara langsung tetapi hal tersebut juga diikuti adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan secara langsung. Untuk mengatasi semua hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Lembang dan aparatur Kecamatan Lembang, Pemerintah Kecamatan Lembang melaksanakan program-program yang telah di tetapkan pemerintah kecamatan, dengan cara meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
FASILITASI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM RAPAT KOORDINASI PNPM PISEW DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012
(2013-07-04) ADRYAN ARIALADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Program PISEW yang terintegrasi dalam kerangka PNPM PISEW merupakan program yang berbasis pemberdayaan secara khusus ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, penanggulangan kemiskinan pedesaan. Untuk mencapai keberhasilan PNPM PISEW perlu dilakukan koordinasi maupun konsultasi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten yang melibatkan seluruh komponen dan tingkatan hingga sampai pada tingkat paling bawah yaitu masyarakat selaku kelompok pemanfaat dan pemelihara hasil kegiatan. Memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul â€ Fasilitasi Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012â€ . Salah satu tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari fasilitasi yang dilakukan Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan penuh dalam mendukung atau memfasilitasi berjalannya rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Hambatan yang dihadapi dalam proses fasilitasi pada Rapat Koordinasi tersebut berupa Kerja sama para peserta Rapat koordinasi PNPM PISEW dengan panitia kurang terjalin dengan baik. Selain itu sosialiasi kegiatan rapat koordinasi kurang optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya kerjasama yang baik dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada para peserta dan pembicara berkaitan dengan tata tertib pelaksanaan Rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Selain itu cara mengatasi sosialisasi yang kurang optimal pada rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 baru taraf pemikiran untuk mencari solusi yang terbaik di kemudian hari. Saran yang perlu disampaikan kepada Kepala bagian Umum Sekretariat BPMPD untuk perbaikan ke depan yaitu perlu meningkatkan publikasi mengenai informasi berbagai program, kebijakan dan pembangunan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui website agar informasi yang diberikan khalayak tepat, jelas dan mudah.
PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KELURAHAN SARIJADI KOTA BANDUNG
(2013-07-04) IVAN PRAMANA PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Kantor Kelurahan dengan tugas pokoknya sebagai pembantu Bupati dan Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kelurahan. Salah satu kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan Surat keterangan Ahli Waris. Pelayanan dalam pembuatan Surat keterangan ini dikhususkan pada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Sarijadi. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan mendatangi kantor Kelurahan dan berhubungan dengan aparatur pada seksi kemasyarakatan. Disini masyarakat / pemohon akan diberikan penjelasan mengenai tata cara permohonan Surat keterangan Ahli Waris beserta persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah pemohon memahami segala ketentuan yang harus dijalankan, maka berlanjut pada proses pembuatan Surat Keterangan yang dimaksud oleh aparatur Kelurahan. Dalam penyusunan Laporan ini Penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis berusaha menggambarkan keadaan sebenarnya dari proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.
PROSES PROGRAM PENGHIJAUAN DI KELURAHAN SARIJADI KOTA BANDUNG
(2013-07-04) BELLY PRIMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Pembangunan perkotaan harus diselenggarakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan antara lain rencana umum tata ruang dan lingkungan agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efesien dan tercipta lingkungan yang sehat bersih dan nyaman bagi masyarakat. Namun pada nyatanya pembangunan perkotaan sering meminimalkan ruang terbuka hijau, Oleh karena itu diperlukannya peranan pemerintah secara maksimal untuk menangani masalah penghijauan ini. Tujuan dari pemilihan topik ini adalah untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan program Penghijauan di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung. Pelaksanaan disini ialah sejauh mana peran Kelurahan Sarijadi dalam mensukseskan program Penghijauan sebagai program untuk mewujudkan wilayah perkotaan yang efesien dan terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan juga nyman bagi masyarakat. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriftif dimana penulis berusaha menggambarkan keadaan sebenarnya dari Pelaksanaan Program Penghijauan di Kelurahan Sarijadi. Sementara teknik pengumpulan data meggunakan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan Program Penghijauan di Kelurahan Sarijadi mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari penyusunan perencanaan program oleh Kasubdin Kehutanan Kabupaten/Kota sampai pada proses penanaman bibit oleh Kelurahan Sarijadi di area yang telah ditetapkan.
PENYALURAN PROGRAM BANTUAN WALIKOTA KHUSUS (BAWAKU) MAKMUR DI KELURAHAN SARIJADI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG
(2013-07-04) RANRA RIZA FERNANDA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Berdasarkan hasil praktek kerja yang dilakukan oleh penulis, Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memajukan perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada unit kegiatan masyarakat kecil dan menengah. Mengingat bahwa ekonomi kecil dan menengah merupakan sektor yang sangat esensial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung memiliki kebijakan untuk membantu dan melancarkan kegiatan usaha kecil, yaitu Peraturan Walikota Bandung No. 321 Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007. Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan maka penulis merasa tertarik untuk melaporkan tugas akhir yang berjudul : â€œPenyaluran Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) Di Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandungâ€ . Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini Penulis menggunakan metode penulisan destriktif dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari teknik studi pustaka dan teknik studi lapangan yang terdiri dari interview. Pemerintah Kota Bandung beserta jajarannya dalam rangka berkelanjutan menggulirkan Program Bantuan Walikota Khusus (Bawaku) Bidang Kemakmuran, dan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari menjadi salah satu perangkat pemerintah Kota Bandung yang mempunyai peran penting dalam kelancaran penyaluran program ini. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Penyaluran Program Bawaku Makmur di Kelurahan Sarijadi yaitu Banyak terjadinya kecurangan dari para pemohon dana bantuan, semisal adanyanya pemohon ganda dan pemohon yang notabene tidak berasal dari wilayah Kelurahan Sarijadi ikut mengajukan permohonan, Upaya yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat diwilayahnya syarat dan ketentuan sebelum pengajuan permohonan bantuan dana hibah program Bawaku Makmur, bahwa bantuan ini tidak memperbolehkan adanya pemohon ganda atau bentuk kecurangan lainnya.
PROSES PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TENTANG RISALAH PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(2013-07-05) JAKA CRISH PRATAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu bagian dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI yang kegiatannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari interview (wawancara langsung) yang dilakukan terhadap pegawai yang ada di lingkungan Setjen DPR RI, Studi Kepustakaan dan website yang sangat menunjang dalam penulisan Tugas Akhir ini. Tujuan diadakan Praktek Kerja Lapangan ini untuk mengetahui sekaligus melatih serta mempelajari Proses Pelayanan Informasi Publik Tentang Risalah Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proses Pelayanan Informasi Publik tentang Risalah Perundang-undangan ini dimulai dari adanya permintaan pemohon informasi kepada pemilik informasi baik secara datang langsung, melalui telepon/fax, melalui surat dan melalui online. Sesuai dengan permintaan informasi publik tentang risalah perundang-undangan melalui beberapa alternatif yang telah ditawarkan pihak pemilik informasi kepada publik, maka pemilik informasi akan memproses permintaan informasi untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon dan tingkat kegunaan informasi tersebut. Dalam proses tersebut terdapat hambatan-hambatan yaitu seperti kurang memahaminya antar unit kerja didalam memproses permintaan informasi, Masyarakat kurang mengetahui adanya pelayanan informasi publik dan terhambatnya penyajian Risalah perundang-undangan dalam proses pendokumentasian, sehingga waktu tidak efisien. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan upaya dengan bantuan pemikiran, ilmu dan pengalaman.
PROSES PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI SUB BAGIAN BINA KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
(2013-07-08) KASUMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul Proses Persiapan Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kota Bandung. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui persiapan, sistem yang digunakan, hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses persiapan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Subbag. Bina Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kota Bandung. Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik, teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Proses persiapan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kota Bandung dimulai dari membentuk Tim Teknis, Melakukan Lokalatih, dan Penerbitan Surat Keputusan pelaksanaan PATEN. Dari hasil pengamat dalam proses persiapan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Subbag. Bina Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kota Bandung adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam persiapan pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga diperlukan suatu upaya yang optimal untuk mengatasi kendala tersebut agar tujuan yang diharapkan tercapai.
PEREKAPAN LAPORAN TENTANG PENGUKURAN KINERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(2013-07-08) DEBY RIZKI WULANDARI SURBAKTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Perekapan Laporan tentang Pengukuran Kinerja merupakan salah satu dari serangkaian tahap yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Subbagian Kepegawaian dan Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintahan Jawa Barat khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan melihat perilaku kinerja dan prestasi kinerja yang nantinya akan diberikan insentif berupa Tambahan Penghasilan Pegawai yang dilaksanakan sebagai dasar perhitungan laporan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja. Teknik pengumpulan data dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini menggunakan beberapa teknik diantaranya studi lapangan (field research) yang terdiri dari observasi dan wawancara serta studi kepustakaan melalui buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan. Selain itu penulisan laporan praktek kerja lapangan ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Proses Perekapan Laporan tentang Pengukuran Kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan organisasi, pengukuran indikator kinerja pegawai, kemudian dibandingkan dengan standar kinerja pegawai yang ditetapkan. Adapun perekapan laporan tersesbut melalui beberapa tahap mulai dari penerimaan laporan dari masing-masing bidang sampai perekapan laporan yang nantinya akan di verifikasi oleh Assesor Kompetensi dan Kinerja. Dari Perekapan Laporan tentang Kinerja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, maka untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja, secara insentif diberikan berupa tambahan penghasilan berdasarkan perilaku kerja sampai dengan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.
PROSES PERENCANAAN KEGIATAN BHAKTI SOSIAL MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN 2012 DI BADAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
(2013-07-08) FATHAN KALAMULLAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Perencanaan merupakan langkah awal utuk melakukan pengukuran instansi kinerja pemerintah. Suatu perencanaan instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan nasional dan global serta tetap dalam tataran system manajemen nasional. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Proses Perencanaan Kegiatan Bhakti Sosial Manunggal Satata Sariksa tahun 2012 di BPMPD Kab. Bandung Barat. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja ini yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas dua kegiatan yaitu observasi dan wawancara. Pada proses perencanaan kegiatan bhakti sosial manunggal satata sariksa yang harus dilakukan yaitu menetapkan tujuan kegiatan, menetapkan daerah atau desa yang akan dibantu, menetapkan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, menetapkan anggaran yang akan dikeluarkan dan menetapkan tim asistensi agar berjalan dengan baik kegiatan yang sudah dierencanakan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses perencanaan kegiatan bhakti sosial manunggal satata sariksa antara lain: staf dan pimpinan yang berwenang tidak ada di tempat sehingga terhambat proses pengurusan proposal pengajuan yang diberikan oleh desa kepada BPMPD. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: Lebih seringnya staf dan pimpinan yang berwenang berada di tempat sehingga proposal-proposal yang diajukan oleh desa tidak terhambat dan lebih cepat dalam memilih daerah atau desa yang akan dibantu.
FASILITASI DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KOTA CIMAHI TAHUN 2011 DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKTRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
(2013-07-10) HENDRY PUTRA NASUTION; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang didampingi untuk bertumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Dalam Proses Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Cimahi tahun 2011 di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas dua kegiatan yaitu observasi dan wawancara. Adapun hambatan yang terjadi pada pelaksanaan fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Cimahi Tahun 2011 di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi yaitu salah satu syarat pembentukan LKPJ adalah hasil laporan program dan kegiatan dari tiap-tiap SKPD, akan tetapi sering ada keterlambatan karena harus melalui proses evaluasi yang dapat menyita waktu penyusunan LKPJ, serta penyampaian LKPJ yang disusun oleh tiap-tiap SKPD terlambat dikarenakan laporan yang telah disusun tahun 2010 akan di evaluasi kembali pada awal tahun 2011, dan LKPJ yang dibuat pada awal tahun 2011 harus diserahkan kepada DPRD dalam kurun waktu 3 bulan lamanya. Dengan demikian sering terjadinya penumpukan data yang dapat memperlambat penyusunan Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan Menjalin komunikasi untuk setiap SKPD yang selalu berpusat pada Bagian Pemerintahan sebagai wadah evaluasi pelaporan dan Tim dari setiap SKPD alangkah baiknya lebih dari satu orang, hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan dalam penyusunan LKPJ.
PROSES PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(2013-07-10) WAHYU MUDO SEHJULHALMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah dengan pemberian Surat Keterangan tidak Mampu kepada masyarakat kurang mampu dan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat Pemerintah kecamatan di tuntut untuk bekerja secara baik dan maksimal dalam melayani masyarakat, Oleh karena itu kegiatan petugas Kecamatan harus berjalan dan bekerja dengan efektif dan efisien. dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan praktek kerja lapangan. Proses pelaksanan pelayanan di Kecamatan Lembang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah yang terdiri dari seorang kepala Pemerintah Kecamatan yang membantu dan meliputi unsur staf pelaksanaan, unsur wilayah untuk melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara langsung tetapi hal tersebut juga diikuti adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kecamatan secara langsung. Untuk mengatasi semua hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lembang dan Aparatur Kecamatan Lembang, Pemerintah Kecamatan Lembang melaksanakan program-program yang telah di tetapkan pemerintah kecamatan, dengan cara meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
MEKANISME PENAGIHAN PAJAK REKLAME TERUTANG PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
(2013-07-16) HENDRY CHAIRULLOH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Pajak daerah merupakan salah satu bentuk penerimaan yang diandalkan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Bandung di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang mana bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan dikenakan bayaran atau pungutan. Penagihan pajak reklame terutang menggunakan metode yang memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya, maka penulis mengambil judul â€ Mekanisme Penagihan Pajak Reklame Terutang Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandungâ€ . Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme atau tahapan penagihan pajak reklame terutang, hambatan dalam penagihan pajak dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam penagihan pajak reklame terutang. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai keadaan instansi saat ini sehubungan dengan masalah yang diamati. Adapun teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Mekanisme penagihan pajak reklame terutang memiliki tahapan yang perlu dilalui dan menemui banyak hambatan-hambatan yang perlu diatasi, namun dapat terus berjalan dengan baik karena dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi sehingga pelaksanaan penagihan pajak reklame terutang dapat tercapai secara efektif dan efisien.
SISTEM APLIKASI KEMISKINAN DI PUSDALISBANG BAPPEDA JAWA BARAT
(2013-07-16) NELLA DWI PERMADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yaitu dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan, observasi dan wawancara. Salah satu produk Pusdalisbang yang saat ini sedang dikembangkan adalah sistem informasi kemiskinan. Sistem informasi kemiskinan ini mengambil data dengan apa adanya dari sumber data yang terpercaya dari Badan Pusat Statistik ataupun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sistem ini bertujuan untuk menampilkan data penduduk miskin by name, by address, by picture. Diharapkan dengan informasi ini dapat direncanakan program-program atau kegiatan-kegiatan untuk pengentasan kemiskinan. Maksud dilaksanakannya survei/pendataan terhadap rumah tangga sasaran (RTS) yang termasuk kedalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 adalah guna mendapatkan data dan fakta di lapangan yang akurat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sistem aplikasi kemiskinan antara lain data yang sudah disurvey oleh narasumber terkadang kurang kumplit, maka dari itu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan pihak Pusdalisbang berupaya untuk memilih narasumber yang dapat bertanggung jawab agar tidak ada data yang kurang dari survey. Mulai dari data formulir data foto dan koordinat rumah tangga sasaran.

Browse

Browsing Administrasi Pemerintahan (D-III) by Issue Date

Results Per Page

Sort Options