Administrasi Pemerintahan (D-III)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/309

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 386
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
    (2013-07-18) NUR FITRIYANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Penerimaan dari pajak hotel memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan Kota Bandung. Oleh karena itu, DISPENDA Kota Bandung sebagai salah satu pusat pemerintahan Kota Bandung yang mengatur penerimaan pajak harus memiliki pengelolaan pajak yang tepat yaitu sederhana, efisien dan efektif. Tujuan dan kegunaan praktik kerja bagi penulis adalah untuk mempelajari proses penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dalam penulisan laporan praktik kerja ini, penulis menggunakan teknik penulisan deskriftif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan yang terdiri dari wawancara dan observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung selaku satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian urusan Pemerintah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi (memungut pajak daerah) dan dana pembantuan (dana perimbangan). Proses penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar pendapatannya untuk DISPENDA setelah pajak reklame yang sejalan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta mengacu pada Peraturan Daerah No. 27 tahun 2009 tentang pajak hotel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan pajak hotel bertujuan untuk memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.\
  • No Thumbnail Available
    Item
    PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI PUSAT DATA DAN ANALISA PEMBANGUNAN (PUSDALISBANG) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI JAWA BARAT
    (2013-07-18) HENDRAWAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan merupakan hal yang penting untuk mengetahui data yang dibutuhkan oleh publik. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan informasi yang bertujuan agar dapat memberikan data dan informasi secara update dan valid sesuai dengan yang dibutuhkan publik untuk menunjang aktivitas yang dilakukan. Tujuan dan kegunaan praktek kerja bagi penulis adalah untuk mempelajari proses pelayanan data dan informasi pembangunan di Pusat Data dan Analisa Pembangunan (PUSDALISBANG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Barat. Dalam penulisan laporan praktek kerja ini, penulis menggunakan teknis penulisan deskriptif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi pada PUSDALISBANG BAPPEDA Jawa Barat. PUSDALISBANG BAPPEDA Jawa Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Jawa Barat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Proses pelayanan data dan informasi pembangunan di PUSDALISBANG BAPPEDA Jawa Barat dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif yang sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Satu Pembangunan Jawa Barat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES UJIAN DINAS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
    (2014-11-10) SANDY NUR PRADANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Proses ujian dinas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dilaksanakan karena merupakan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses ujian dinas di Badan kepegawaian Daerah Kota Bandung, hambatan dalam kegiatan ini dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai keadaan instansi saat ini sehubungan dengan masalah yang diamati. Adapun teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Proses ujian dinas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mengikutsertakan banyak pihak yang memiliki peran-peran penting dalam terlaksananya kegiatan ini. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dihadapi, akan tetapi kegiatan ini dapat terus berjalan dengan baik karena dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi sehingga proses ujian dinas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa proses ujian dinas melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengajuan sampai pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Sedangkan pelaksanaan ujian dinas ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG OLEH SUBBAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012
    (2013-07-17) PUTRI TRESNA KUSUMAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Subang Oleh Sub.Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012†. Dalam hal ini yang melatarbelakangi Penulis memilih judul tersebut adalah permasalahan keterlambatan Pemerintah Kabupaten Subang mengumpulkan LAKIP selama dua tahun berturutturut dan penulis ingin mengetahui mengenai gambaran singkat tentang pencapaian kinerja Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui LAKIP. Tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan dan upaya dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Subang Oleh Sub.Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat mengetahui bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Subang Oleh Sub.Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Subang. Dimana dalam pelaksanaannya penyusunan LAKIP ini tidak hanya dikerjakan oleh staff bagian Pemerintahan Umum saja tetapi melibatkan para kontributor data dari setiap SKPD dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyusunan dan memudahkan koordinasi untuk pengumpulan data terkait LAKIP Kabupaten Subang 2012 dan meminimalisir hambatan yang ada dalam proses penyusunan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Subang Oleh Sub.Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012, sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku walau ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya penetapan kinerja, pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010.
  • No Thumbnail Available
    Item
    EVALUASI PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
    (2013-07-18) AHMAD DHANI SATYAPRAJA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang†. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan pencapaian suatu tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini yang melatarbelakangi Penulis memilih judul tersebut adalah tingkat Evaluasi di Kabupaten Subang mengalami kemajuan, terlihat dari tahun ke tahun peringkat Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan Penulis ingin mengetahui mengenai gambaran singkat tentang pencapain kinerja Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui tahapan, hambatan dan upaya dalam Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat mengetahui bahwa Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Subang. Dimana dalam pelaksanaannya penyusunan IKK ini tidak hanya dikerjakan oleh staff bagian Pemerintahan Umum saja tetapi melibatkan para kontributor data dari setiap SKPD dan Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyusunan dan mempermudah koordinasi untuk pengumpulan data terkait IKK untuk penyusunan LPPD Kabupaten Subang. Kesimpulan pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku walau ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya penetapan kinerja, pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci ini mengacu pada Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No 6 Tahun 2008.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI REHABILITASI BERSUMBER MASYARAKAT DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG
    (2013-07-25) BINAR PRATAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang cacat. Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami oleh para penyandang cacat ini perlu adanya program khusus. Salah satu program yang dilaksanakan di Kecamatan Cinambo Kota Bandung yaitu melalui kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Bersumber Masyarakat Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Bersumber Masyarakat Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung, hambatan dalam kegiatan ini dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif. Adapun teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Bersumber Masyarakat Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung mengikutsertakan banyak pihak yang memiliki peran penting dalam terlaksananya kegiatan ini. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dihadapi, akan tetapi kegiatan ini dapat terus berjalan dengan baik karena dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi sehingga kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Bersumber Masyarakat Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEPROTOKOLAN DALAM PENERIMAAN STUDI BANDING DAN KUNJUNGAN LEMBAGA PADA ACARA LAKIP DI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
    (2013-07-17) BUDHI SRIMELATI SARININGSIH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Dalam tata pemerintahan, penghormatan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya merupakan bagian dari aturan keprotokolan. Sikap perlakuan yang bersifat protokol hams diberikan kepada seseorang dalam suatu kegiatan acara sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan juga perlakuannya dalam bentuk pemberian perlindungan, ketertiban, keamanan serta dukungan sarana yang diperlukan. Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan fakta dan data atau informasi yang di dapatkan dan tempat praktek kerja. Dalam memahami pembahasan mengenai Mekanisme keprotokolan dalam penerimaan studi banding dan kunjungan lembaga pada acara lakip di bagian Umum dan protokol pemerintah kota sukabumi pengumpulan data dilakukan meialui studi pustaka, wawancara dan ikut serta dalam pelaksanaan pengurusan diktat kepemi mpinan. Keprotokolan dalam penerimaan studi banding dan kunjungan lembaga pada acara lakip di bagian Umum dan protokol pemerintah kota sukabumi mempunyai beberapa prosedur yang hams dijalani. Berupa melakukan prosedur penerimaan surat dan tata cara penghormatan protokol.Dalam keprotokolan dalam penerimaan studi banding dan kunjungan lembaga pada acara lakip di bagian Umum dan protokol pemerintah kota sukabumi terdapat faktor penghambat, seperti masalah komunikasi terhadap sesama instansi. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu harus menindak tegas terhadap instansi yang melakukan kesalahan komunikasi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYUSUNAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (ILPPD) OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012
    (2013-07-19) ISMOYO ARIE SUSILO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “Proses Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (ILPPD) Oleh Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012†. Dalam hal ini, Laporan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun 2012 merupakan gambaran singkat tentang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui atau menggambarkan pelaksanaan, hambatan dan upaya dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Oleh Sub BagianPemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Praktek kerja lapangan dilakukan pada Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat diketahui bahwa penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Oleh Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Subang. Pelaksanaan penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Oleh Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012, sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Adanya sedikit hambatan dalam hal koordinasi antar bagian yang terlibat dalam penyusunan ILPPD yaitu koordinasi dengan bagian humas dan media masa dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Subang Tahun 2012 namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti. Hal di atas terjadi dikarenakan dalam menyusun ILPPD tidak perlu memakan banyak waktu karena ILPPD adalah ringkasan dari LPPD yang telah disusun dan telah dilaporkan ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENAGIHAN PAJAK HIBURAN OLEH DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
    (2013-07-16) ISMIADHI PURWA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 yang diubah menjadi Undang-Undang No.34 Tahun 2000 setiap Daerah diberi kesempatan untuk menggali potensi keuangaanya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang serta mengacu pada Perda No 20 tahun 2011. Bahwasanya sampai saat ini Pajak Hiburan telah diberlakukan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur didalamnya. Setiap tempat hiburan di Kota Bandung telah dipungut pajak sesuai aturan. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau menguraikan secara jelas objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengklarifikasi data sesuai dengan identifikasi masalah, yang kemudian dianalaisis, disusun, dan disajikan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak Hiburan Kota Bandung dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dan dipungut sesuai aturan yang ada.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) TANAH DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG
    (2013-07-23) BRIAN MATIUS; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Badan Pertanahan Nasional merupakan badan yang mengurus keagrarian di indonesia.Tanah tidak hanya merupakan masalah agrarian namun berkembang menjadi masalah politik, social serta pertanahan dan keamanan. Dalam era globalisasi,masih menemui adanya sengketa tanah. Maka dari itu untuk menguranginya, kepemilikan tanah harus mempunyai kepastian hukum dan belum bisa didaftarkan sebelum adanya bukti mengenai peralihan yang dibuktikan dengan akta tanah. Maka P .P .A .T. mempunyai tugas untuk membantu sebagian kegiatan BPN untuk membuat akta tanah sehingga dapat memporeleh jaminan hukum. Tujuan Praktek Kerja Lapangan ini adalah mengetahui PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (AJB) DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG dan untuk mengetahui riwayat tanah, persyaratan, mekanisme, biaya waktu dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan akta jual beli tanah tersebut. Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif, yakni membandingkan antara teori dengan praktek langsung dilapangan, sedangkan teknik penulisan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh dalam PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (AJB) DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG, yakni dari mulai persyaratan , pembayaran pajak , pengetikan akta, pembacaan, penandatanganan, transaksi, pengetikan salinan akta sampai penyerahan akta ke Kantor Pertanahan. Dari semua kegiatan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua kegiatan dilakukan sesuai teori namun faktor keadaan yang menentukan bagaimana proses berjalan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku mengenai akta jual beli maupun mengenai P .P .A .T. itu sendiri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012
    (2013-07-19) EGI MARETA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Badan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesekretariatan salah satunya tentang Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Sekretariat Daerah Di Kabupaten Subang Tahun 2012, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi didalam proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Sekretariat Daerah Di Kabupaten Subang Tahun 2012, dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan didalam proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Oleh Sekretariat Daerah Di Kabupaten Subang Tahun 2012. Metode penulisan yang di gunakan penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan fakta dan data atau informasi yang di dapatkan dari tempat praktek kerja. Dalam memahami pembahasan mengenai proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Oleh Sekretariat Daerah Di Kabupaten Subang Tahun 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dan ikut serta dalam pelaksanaan proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Badan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dimulai dari tim penyusun tingkat Kabupaten, kemudian membentuk tim kontributor data dari setiap SKPD, kemudian konsultasi dan koordinasi dengan koordinator tim, kemudian dievaluasi oleh tim Kabupaten, setelah itu hasil koreksi diberikan kepada SKPD, setelah itu lembar kerja yang sudah dimasuk akan dibuat dalam bentuk buku, kemudian buku dicetak dan tim Kabupaten mewakili Bupati menyerahkan LPPD ke Gubernur. Dalam proses penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 tahun 2007. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Pegawai-pegawai yang terkait dalam tim LPPD di Kecamatan, harus memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri no 3 tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD).
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
    (2013-08-26) HARRY MULYADI FAHRIANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, di lakukan untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanya. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penyusunan tugas akhir, dimana metode deskriptif adalah prosedur atau cara menyelesaikan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek. Tidak lupa dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi lapangan, wawancara, pengamatan kerja di lapangan, dan studi kepustakaan. Dari hasil praktek kerja, pelaksanaan proses kenaikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, dilakukan sudah berjalan dengan sebagagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses Kenaikan Pangkat ini sangat penting karena untuk mencapai keadilan dalam memberikan penghargaannya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
    (2013-07-18) ZIDNY ILMAN MAWARDI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    abstrak
  • No Thumbnail Available
    Item
    PELAKSANAAN RAPAT PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI DAERAH PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
    (2015-02-12) INTAN TRY ASRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat / bahan berbahaya dapat mengakibatkan resiko kecanduan bagi penggunanya. Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba sangat besar antara lain dapat merusak otak dan sistem saraf. Sampai saat ini, obat telah menyebar hampir di seluruh wilayah dapat dengan mudah mendapatkan obat dari orang yang tidak bermoral yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak daerah yang belum didirikan di Badan Narkotika Daerah. Aku mengarahkan mata pelajaran utama yang telah diidentifikasi: Bagaimana pelaksanaan pembentukan pertemuan Badan Narkotika Nasional di Daerah; setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan pertemuan Badan Narkotika Nasional di Daerah, Alternatif pemecahan apa yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembentukan pertemuan Badan Narkotika Nasional di Kementerian Daerah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui proses pembentukan pelaksanaan lembaga obat nasional di daerah; untuk menentukan hambatan - hambatan yang dihadapi, serta untuk menguraikan implementasi solusi alternatif pemecahan masalah dalam pembentukan Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan pertemuan pembentukan Badan Narkotika Nasional di Daerah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana persiapan yang menyusun agenda pertemuan, membuat surat undangan yang memenuhi persyaratan undangan pertemuan, sarana dan prasarana persiapan rapat, membuat komposisi dari risalah rapat dan pertemuan persiapan, hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan pertemuan pembentukan, pemecahan masalah alternantif peserta diajak diundang detail dengan nama dan posisi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYUSUNAAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG
    (2013-07-17) FITRI RAHMAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK ABSTRAKABSTRAK ABSTRAK Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentangWalikota Nomor 20 Tahun 2012 tentangWalikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentangWalikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentangWalikota Nomor 20 Tahun 2012 tentangWalikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak DaerahPajak DaerahPajak Daerah Pajak Daerah Pajak DaerahPajak Daerah Pajak Daerah. Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak Salah satu jenis pajak yaituyaituyaitu yaitu Pajak ReklamePajak ReklamePajak ReklamePajak ReklamePajak Reklame Pajak ReklamePajak ReklamePajak Reklame Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki kuantiti pemasukan yan kuantiti pemasukan yan kuantiti pemasukan yan kuantiti pemasukan yankuantiti pemasukan yan kuantiti pemasukan yan kuantiti pemasukan yan kuantiti pemasukan yankuantiti pemasukan yankuantiti pemasukan yang cukup becukup be cukup be sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latarsar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar sar bagi Kota Bandung. Berdasarkan Latar Belakang diBelakang diBelakang di Belakang diBelakang diBelakang diBelakang diBelakang di atas maka penulis atas maka penulis atas maka penulis atas maka penulis atas maka penulis atas maka penulis atas maka penulis berminat berminat berminat me ngambil judul untuk tugas a ngambil judul untuk tugas angambil judul untuk tugas angambil judul untuk tugas a ngambil judul untuk tugas angambil judul untuk tugas a ngambil judul untuk tugas angambil judul untuk tugas a ngambil judul untuk tugas a ngambil judul untuk tugas angambil judul untuk tugas a ngambil judul untuk tugas akhir khir yaitu yaitu yaitu yaitu yaitu “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK “ PROSES PENYUSUNAN LAPORAN PEMASUKAN HASIL PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ REKLAME DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG “ . Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakaPenulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunaka n teknik pengumpulan pengumpulan pengumpulan pengumpulan pengumpulan pengumpulan pengumpulan data melalui data melalui data melalui data melalui data melalui studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. Sstudi perpustakan dan studi lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. Sstudi perpustakan dan studi lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. Sstudi perpustakan dan studi lapangan. S studi perpustakan dan lapangan. Studi la tudi latudi la pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan pangan dilakukan dengan dengan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi.wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi.wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses penyusunan laporan roses penyusunan laporan roses penyusunan laporan roses penyusunan laporanroses penyusunan laporanroses penyusunan laporan roses penyusunan laporan roses penyusunan laporan roses penyusunan laporanroses penyusunan laporanroses penyusunan laporan pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitupemasukan hasil pajak reklame yaitu pemasukan hasil pajak reklame yaitu, pertama , pertama , pertama , pertama , pertama , pertama Wajib pajak melakukan pembaWajib pajak melakukan pembaWajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pembaWajib pajak melakukan pembaWajib pajak melakukan pemba Wajib pajak melakukan pemba yaran denganyaran denganyaran denganyaran denganyaran dengan yaran dengan yaran denganyaran dengan yaran dengan melampirkan SSPD ( melampirkan SSPD ( melampirkan SSPD ( melampirkan SSPD ( melampirkan SSPD (melampirkan SSPD (melampirkan SSPD (melampirkan SSPD ( melampirkan SSPD (Surat Setor Surat Setor Surat Setor Surat Setor Surat Setor Surat Setor Surat Setor Surat Setor Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP Pajak Daerah) dengan memiliki 3 rangkap untuk diberikan kepada BKP (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Bendaharawan Khusus Penerimaan) dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah) pada pada pada Dispenda Dispenda Dispenda, ke , ke -dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak dua BKP melakukan pemeriksaan dokumen wajib pajak terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, terlebih dahulu, apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diteapabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan dite apabila tidak ada masalah pada data maka pembayaraan diterima rima dengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam kdengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam kdengan menginput kedalam kdengan menginput kedalam kdengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam k dengan menginput kedalam komputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti omputer untuk selanjutnya mencetak bukti pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, kepembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke pembayaraan & BPPS dalam 2 rangkap, ke -tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan tiga Bidang Pembukuan & Pelaporan melakuk melakuk an pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap kean pengarsipan SSPD (rangkap ke an pengarsipan SSPD (rangkap ke -3), melaku3), melaku3), melaku 3), melaku 3), melaku kan kan pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS pencatatan BPPS (rangkap ke (rangkap ke(rangkap ke(rangkap ke(rangkap ke (rangkap ke(rangkap ke(rangkap ke -2), ke2), ke 2), ke -empat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melaku empat Bidang Penagihan melaku empat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melaku empat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melaku empat Bidang Penagihan melakuempat Bidang Penagihan melaku empat Bidang Penagihan melaku kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS kan Pencatatan BPPS (rangkap ke (rangkap ke(rangkap ke(rangkap ke(rangkap ke (rangkap ke(rangkap ke(rangkap ke -1) ke1) ke 1) ke dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai dalam buku kendali, yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan.salah satu acuan dalam melakukan penagihan.salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan.salah satu acuan dalam melakukan penagihan. salah satu acuan dalam melakukan penagihan.salah satu acuan dalam melakukan penagihan. Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang Hampir semua target yang diterapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisaditerapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisaditerapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisaditerapkan tercapai realisaditerapkan tercapai realisaditerapkan tercapai realisa diterapkan tercapai realisa sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada sinya dengan memiliki persentase baik, walaupun ada beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan beberapa target yang tidak tercapai. Hambatan dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang Hasil Pajak Reklame antara lain adanya pemasangan reklame di luar aturan yang berlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan pajberlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan paj berlaku, banyaknya tunggakan pajak yang belum te k yang belum tek yang belum tek yang belum tek yang belum tek yang belum tek yang belum te k yang belum te k yang belum te k yang belum te rtagih karena rtagih karenartagih karena rtagih karenartagih karenartagih karena rtagih karenartagih karena SDM SDM petugas petugas yang tidak sebanding dengyang tidak sebanding dengyang tidak sebanding dengyang tidak sebanding deng yang tidak sebanding deng yang tidak sebanding deng yang tidak sebanding deng yang tidak sebanding deng yang tidak sebanding deng yang tidak sebanding deng yang tidak sebanding dengyang tidak sebanding dengyang tidak sebanding dengyang tidak sebanding dengyang tidak sebanding deng an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & an jumlah potensi wajib pajak & banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi banyaknya aplikasi berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua berkas pajak masuk tidak sesua i. Maka i. Maka perlu perlu upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan upaya untuk mengatasi hambatan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENGURUSAN DIKLAT KEPEMIMPINAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
    (2013-07-19) NATA WIJAYA MAULANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kepegawaian salah satunya tentang diklat kepemimpinan.Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Proses Pengurusan Diklat Kepemimpinan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang pegawai negeri sipil dalam proses pengurusan diklat kepemimpinan, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penulisan yang di gunakan penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan fakta dan data atau informasi yang di dapatkan dari tempat praktek kerja. Dalam memahami pembahasan mengenai Mekanisme Proses Pengurusan Diklat Kepemimpinan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dan ikut serta dalam pelaksanaan pengurusan diklat kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Proses pengurusan diklat kepemimpinan dimulai dari membuat usulan peserta yang akan mengikuti diklat kepemimpinan dan memberikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian data tersebut diteliti sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Data yang telah di teliti akan diserahkan kembali kepada instansi yang mengusulkan peserta diklat kepemimpinan, didalam data tersebut berisikan informasi mengenai peserta dan tempat pelaksanaan. Dalam proses pengurusan diklat kepemimpinan terdapat faktor penghambat, seperti masalah komunikasi terhadap sesama instansi. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu harus menindak tegas terhadap instansi yang melakukan kesalahan komunikasi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYALURAN DANA HIBAH KADER POSYANDU DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG
    (2013-07-25) MUHAMMAD RABBI FERDHANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Berdasarkan hasil praktek kerja yang dilakukan oleh penulis, salah satu prioritas Pembangunan Nasional yakni pembangunan di bidang kesehatan. Maka Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mendukung program nasional memberikan perhatian yang lebih mendasar kepada pembangunan di bidang kesehatan antara lain meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat Kota Bandung melalui Bantuan Walikota Khusus (Bawaku) bidang kesehatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan dana hibah kepada para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Mengingat penyelenggaraan posyandu sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan maka penulis merasa tertarik untuk melaporkan tugas akhir yang berjudul : “Proses Penyaluran Dana Hibah Kader Posyandu Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung†. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Ini penulis menggunakan metode penulisan destriktif dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari teknik studi pustaka dan teknik studi lapangan yang terdiri dari interview. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah kader posyandu di Kecamatan Cinambo yaitu Kurangnya minat masyarakat yang ingin ikut ambil bagian untuk menjadi anggota kader posyandu. Sehingga Pos Pelayan Terpadu memiliki kader-kader yang kurang untuk melayani pelayanan masyarakatnya sendiri di bidang kesehatan, upaya yang ditempuh adalah mengupayakan cara-cara yang efektif contohnya seperti memberikan informasi melalui pengumuman dari aparat Kecamatan dan kader-kader posyandu untuk mengajak masyarakat untuk ambil bagian menjadi anggota kader posyandu sehingga kader-kader di setiap pos pelayanan terpadu tidak kekurangan anggota kadernya.
  • No Thumbnail Available
    Item
    FASILITASI BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG
    (2013-07-24) DINA MARLINA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul Fasilitasi Bagian Pemerintahan Umum Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penulis membuta laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diselenggarakan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yaitu meliputi observasi dan wawancara. Pelaksanaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sosialisasi. Sedangkan bentuk fasilitasi yang diberikan berupa 3 (tiga) fasilitas, yaitu Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana, Menyediakan Sumber Daya Manusia Siap Pakai, Menyediakan Anggaran. Hasil pengamatan melalui praktek kerja lapangan menilai bahwa program tersebut telah terlaksana dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasinya, Camat di Kecamatan diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya agar Kegiatan PATEN ini dapat terlaksana secara optimal dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    MEKANISME PENAGIHAN PAJAK REKLAME TERUTANG PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
    (2013-07-16) HENDRY CHAIRULLOH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Pajak daerah merupakan salah satu bentuk penerimaan yang diandalkan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Bandung di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang mana bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan dikenakan bayaran atau pungutan. Penagihan pajak reklame terutang menggunakan metode yang memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya, maka penulis mengambil judul †Mekanisme Penagihan Pajak Reklame Terutang Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung†. Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme atau tahapan penagihan pajak reklame terutang, hambatan dalam penagihan pajak dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam penagihan pajak reklame terutang. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai keadaan instansi saat ini sehubungan dengan masalah yang diamati. Adapun teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Mekanisme penagihan pajak reklame terutang memiliki tahapan yang perlu dilalui dan menemui banyak hambatan-hambatan yang perlu diatasi, namun dapat terus berjalan dengan baik karena dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi sehingga pelaksanaan penagihan pajak reklame terutang dapat tercapai secara efektif dan efisien.