Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penanganan Sengketa Informasi di Kota Bandung
No Thumbnail Available
Date
2023-09-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang diharapkan dapat
memperoleh perubahan pada objek yang dituju, sesuai dengan keinginan perubahan
masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Kota Bandung menjadi lokasi
riset dengan dasar pertimbangan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang kerap
disebut kota informatif namun realitanya baru menjadi kota ketiga teratas dalam
pemeringkatan KIP di Jawa Barat dengan kasus sengketa tertinggi sebanyak 8
kasus.
Riset ini akan menjelaskan bagaimana realita implementasi kebijakan KIP
dalam penanganan sengketa informasi, tujuannya adalah mengeksplanasi
implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kota Bandung dalam
penanganan sengketa informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil triangulasi data menggunakan
NVIVO 12 Plus dan analisis theory Fixsen diketahui bahwa core implementation
components, dimana evaluasi kinerja atau penilaian informatif pada PPID masih
sebatas ketersediaan administratif, regulasi, kelengkapan, kelembagaan, dan
prosedur namun KIP belum melibatkan masyarakat secara langsung.
Organizational components belum menerapkan survey kepuasan publik terkait
pelayanan informasi dan penanganan sengketa informasi serta tidak terserapnya
anggaran Tahun 2021 dikarenakan Covid-19. External Influence Factor belum
terkelola secara terpusat oleh Pemerintah Kota Bandung, ditandai dengan terlalu
banyak aplikasi dan penggunaan media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak
terarah dalam memberikan aspirasi serta terkendala akses untuk masuk ke dalam
aplikasi menyebabkan masyarakat cenderung enggan menggunakan aplikasi yang
disediakan Pemerintah Kota Bandung. Selain daripada ketiga unsur pendukung
implementasi budaya masyarakat dan budaya organisasi perlu dikuatkan
engagement antara publik dengan pemerintah lebih terjalin melalui pengukuran
budaya masyarakat kota Bandung serta peningkatan budaya keberanian terbuka
akan akses informasi dari pemerintah.
Description
Keywords
Implementasi kebijakan, Keterbukaan Informasi, Sengketa Informasi