Administrasi Keuangan Publik (D-IV)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/98

Browse

Now showing 1 - 20 of 277

Pelaksanaan Pengadaan Barang pada Perum Perumnas BUMN Jakarta
(2020-02-17) RIZKI AMALIA SANIY SOEPRAPTI; Imanudin Kudus; Ria Arifianti
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pelaksanaan pengadaan barang pada perusahaan Perum Perumnas BUMN Jakarta kemudian dibandingkan dengan teori ideal pengadaan barang menurut Bodnar dan Hopwood. Komponen penting dalam pengadaan barang/jasa adalah sumber,pemesanan dan memperoleh barang/jasa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan teori pengadaan barang/jasa yang di dukung Perpres No 16 Tahun 2018 dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lapangan. Data yang diperoleh untuk penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan pihak terkait, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketiga point utama dalam teori pengadaan Bodnar dan Hopwood yakni sumber, pemesanan dan memperoleh barang/jasa belum berjalan dengan baik. Perum Perumnas BUMN Jakarta belum mampu menerapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menurut teori ideal pengadaan barang/jasa dan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018.
Proses Distribusi Beras Miskin (Studi di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Sumatra Barat)
(2020-02-23) CITRA SHAFIRA PUTRI; Zaenal Muttaqin; R. Anang Muftiadi
Raskin merupakan program pemerintah berupa beras bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berpendapatan rendah yang tercatat dalam daftar penerima manfaat. Untuk melihat pencapaian tujuan dari kebijakan Raskin maka perlu dikaji proses pendistribusiannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian implementasi proses distribusi di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab nya dengan pedoman umum yang telah ditetapkan serta melihat keberhasilan Nagari Pasie Laweh dalam menjalankan program Raskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyimpangan implementasi proses distribusi raskin di Nagari Pasie Laweh yaitu: (1) Belum semua masyarakat miskin dapat mendapatkan bantuan raskin (2). Kualitas beras yang dibagikan sangat tidak layak. (3) waktu pendistribusian yang sering terlambat.
IMPLEMENTASI PRINSIP RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DIVISI REGIONAL JAWA BARAT
(2020-02-27) RISA ARETHA PUTRIANA; Imanudin Kudus; Sam'un Jaja Raharja
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi dari prinsip responsibility dalam perspektif good corporate governance pada PT. Telekomunikasi Selular Divisi Regional Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan operator selular terbesar di Indonesia yaitu PT. Telekomunikasi Selular yang berlokasi di wilayah Regional Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap lima (5) orang perwakilan departemen finance. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi Selular Divisi Regional Jawa Barat khususnya di departemen finance telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasionalnya serta patuh terhadap undang-undang yang berlaku terutama dalam hal undang-undang perpajakan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan PT. Telekomunikasi Selular dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan masyarakat digital di Indonesia melalui empat (4) pilar program CSR yaitu Pendidikan, Masyarakat Digital, Pemberdayaan Masyarakat dan Filantropi. Hal ini dibuktikan sepanjang tahun 2019 Telkomsel Area 2 telah melakukan 31 kegiatan CSR, dimana 19 kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Telkomsel Regional Jawa Barat. Saran dari hasil penelitian ini sebaiknya Telkomsel Regional Jawa Barat perlu mempertahankan serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-udangannya sebagai salah satu bentuk dari implementasi prinsip responsibility. Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial perlu lebih bekerjasama secara menyeluruh lagi dengan departemen atau komunitas yang ada dalam perusahaan.
Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)
(2020-03-09) ASTRID AISYA FITRIANTY; Herwan Abdul Muhyi; Dedi Sukarno
Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan anggaran dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu cara untuk merealisasikan penerimaan pajak perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemungut pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran sebagai salah satu pajak daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta hambatan-hambatan apa yang ditemui dan bagaimana mengatasinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di BPPD Kota Bandung sudah berjalan dengan baik walaupun hanya memfokuskan pada tiga hal penting, untuk intensifikasi programnya seperti memperkuat proses pemungutan pajak dan meningkatkan kemampuan dari aparat pelaksana pemungutan sedangkan untuk program ekstensifikasi adalah memberikan sosialisasi terkait hal perpajakan. Ada beberapa faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana serta sistem informasi, sedangkan untuk hambatan salah satunya adalah kurangnya disiplin dari wajib pajak restoran untuk membayar kewajiban pajaknya serta tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi perpajakan di wilayah Bandung. Untuk bisa mengoptimalkan penerimaan pajak perlu adanya kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut dengan wajib pajak agar pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasinya berjalan dengan baik.
Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Dan Metode Economic Value Added (EVA) Pada Badan Usaha Milik Negara
(2020-03-13) SARAH NUR FATMAH; Dian Fordian; Mohammad Benny Alexandri
Analisis kinerja keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menilai kondisi perusahaan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan dari anak perusahaan PT. INALUM yang telah IPO di BEI terdiri dari PT. Timah Tbk, PT. Aneka Tambang Tbk, dan PT. Bukit Asam Tbk dengan menggunakan rasio keuangan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan metode Economic Value Added (EVA). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kinerja keuangan anak perusahaan PT. INALUM menggunakan rasio keuangan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN menyatakan bahwa pada periode 2015-2018, PT. Bukit Asam Tbk memiliki nilai tertinggi dan selalu mendapat kategori sehat dibanding dua anak perusahaan INALUM lainnya pada periode 2015-2018. PT. Timah Tbk berada diposisi kedua perolehan nilai tertinggi. Sedangkan nilai terendah didapat oleh PT. Aneka Tambang Tbk. Kinerja keuangan anak perusahaan PT. INALUM menggunakan metode Economic Value Added (EVA) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata EVA diantara tiga anak perusahaan tersebut, dimana PT. Bukit Asam Tbk memiliki rata-rata EVA paling tinggi dibanding dua anak perusahaan PT. INALUM lainnya. Posisi kedua dengan rata-rata EVA tertinggi yaitu PT. Timah Tbk. Sedangkan EVA terendah adalah PT. Aneka Tambang Tbk yang bisa dilihat dari nilai terendah rata-rata yang didapatkan.
Prosedur Pengendalian Persediaan Spare Part Engine CT7 Pada PT Nusantara Turbin dan Propulsi
(2020-07-17) YASMIN NISA DESVIANTI; Pratami Wulan Tresna; Zaenal Muttaqin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengendalian persediaan spare part di PT Nusantara Turbin dan Propulsi dilakukan, penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan permasalahan yang terjadi di dalam PT Nusantara Turbin dan Propulsi, yaitu ketersediaan spare part belum tercatat dengan baik yang menyebabkan terjadinya kekurangan dan kelebihan spare part yang dibutuhkan dalam proses perawatan pesawat. Proses pengiriman spare part yang lama juga menyebabkan proses produksi terhambat dan menyebabkan perusahaan tidak mencapai sasaran produksi yang dituju. Dibutuhkan prosedur pengendalian persediaan yang lebih efisien dan efektif dan penerapan prosedur pengendalian yang tepat, sehingga target atau sasaran produksi PT Nusantara Turbin dan Propulsi yang sudah dibuat di awal tahun dapat tercapai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan hasil observasi ke tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengendalian persediaan sudah sesuai dengan teori prosedur pengendalian persediaan menurut Assauri. Walaupun dalam pelaksanaan, masih terdapat kendala dari faktor-faktor eksternal, seperti ketidaksesuaian barang yang dikirimkan supplier dan kurir jasa pengiriman yang tidak hati-hati dalam mengirimkan pesanan ke PT NTP.
ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA PROGRAM KEMITRAAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Studi pada Community Development Center wilayah usaha telekomunikasi Kota Bandung)
(2020-10-27) PHILIP PANDU ALVIANTO; Dian Fordian; Arianis Chan
Penelitian ini dilakukan di Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang di selenggarakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk wilayah telekomunikasi Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi karena munculnya kredit bermasalah setelah dilakukan analisis trend yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan dari total jumlah mitra yang bermasalah pada tahun 2009 â€“ 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencegah serta mengurangi terjadinya kredit bermasalah yang dialami oleh mitra binaan CDC Telkom. Terdapat 9 tahapan teori yang digunakan dalam penelitian ini pada proses pemberian kredit yaitu Permohonan Kredit, Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Pencairan Kredit, Pengawasan Kredit, Pelunasan Kredit, Tambahan Kredit dan Kredit Bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada prosedur pemberian yang dilakukan oleh Telkom belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian dan diperlukannya perbaikan antara prosedur yang ada dengan kenyataan di lapangan yaitu pada tahap analisis kredit diperlukannya pelatihan kompetensi kepada pegawai CDC Telkom terkait analisis kredit, kemudian pada pengawasan kredit yang dilakukan oleh CDC Telkom serta kredit bermasalah yakni dikarenakan mitra binaan yang mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha serta CDC Telkom yang tidak melakukan sepenuhnya upaya dalam menangani kredit bermasalah yaitu tidak melakukan collecting dan evaluasi dengan rutin serta kurang maksimal dalam melakukan analisis kredit dikarenakan hanya berdasarkan pengalaman dan tidak adanya kompetensi dalam melakukan analisis kredit
implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara sistem elektronik melalui esamsat jawa barat
(2020-12-05) HERA SEPTIANI; Zaenal Muttaqin; Nenden Kostini
ABSTRAK Penelitian mengenai impelementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara sistem elektronik melalui E-SAMSAT Jawa Barat ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap permasalahan mengenai penyediaan pelayanan publik yang optimal sehingga dibuatnya E-SAMSAT ini oleh pemerintah provinsi Jawa Barat namun pada pelaksanaanya jumlah pembayar pajak yang membayarkan melalui E-SAMSAT masih belum sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar karena memiliki hambatan dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pencapaian implementasi dan mengetahui solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini mengacu pada teori Van Metter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Melalui penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan E-SAMSAT Jawa Barat masih belum optimal dari segi aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Faktor penghambatnya adalah kurang nya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, E-SAMSAT dianggap tidak memudahkan wajib pajak 100%, Tidak semua masyarakat memahani prosedur pembayaran melalui jaringan ATM dan kurangnya koordinasi antara pihak bank dengan wajib pajak. Solusi dalam menangani permasalahan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi dengan lebih optimal, melakukan kerjasama dengan berbagai media termasuk media untuk menyebarluaskan E-SAMSAT, serta meningkatkan akses dan jaringan guna meningkatkan pendapatan pajak melalui E-Samsat. Kata kunci : Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor, E-SAMSAT
Monitoring Ekstensifikasi Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II
(2021-01-23) WIDYA PRASTIKA RETNANINGTYAS; Hery Wibowo; Imanudin Kudus
Monitoring ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan ekstensifikasi pajak di KPP. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan monitoring ekstensifikasi, hal-hal yang diperhatikan, dan strategi yang digunakan Kanwil DJP Jawa Barat II dalam menghadapi permasalahan pada monitoring ekstensifikasi tersebut. Jenis penelitian tugas akhir ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya dari sumber primer dan sekunder dengan studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Kanwil DJP Jawa Barat II sudah melaksanakan fungsi dasar monitoring, yaitu Compliance Monitoring dan Performance Monitoring. Fungsi Compliance Monitoring dilaksanakan berdasarkan peraturan dari DJP yang mengatur mengenai kegiatan monitoring ekstensifikasi oleh Kanwil DJP. Sedangkan fungsi Performance Monitoring dilaksanakan berdasarkan angka target indikator ekstensifikasi yang tercantum di Indikator Kinerja Utama. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring ekstensifikasi oleh Kanwil DJP Jawa Barat II adalah komunikasi; ketepatan data; ketepatan waktu; kemampuan mengidentifikasi masalah; dan kemampuan pendukung lainnya. Sedangkan strategi Kanwil DJP Jawa Barat II dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan monitoring ekstensifikasi adalah dengan memperlancar proses komunikasi; mengadakan bimbingan teknis, forum, dan sharing session; serta melaksanakan program BDS (Business Development Service). Penyusunan peraturan yang lebih khusus oleh DJP yang membahas mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan monitoring ekstensifikasi pajak perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut dapat menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien dengan adanya aturan yang jelas.
Implementasi Sistem E-Filing Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
(2021-01-25) TITA MAHALIA RAMADHANTY SETIONO PUTRI; Hilman Abdul Halim; Heru Nurasa
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan teknologi dalam bidang perpajakan sehingga membuat pemerintah melakukan inovasi, salah satunya e-Goverment dan salah satunya programnya e-filing yang merupakan sarana pelaporan pajak (SPT) dengan real time processing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem e-filing dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka. Pengecekan validitas data juga berdasarkan ketekunan, triangulasi dan konfirmasi. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Tiga, program e-filing sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Hal ini disbabkan karena faktor letak geografis yang mendukung program tersebut dan adanya fasilitas internet yang memadai di Jakarta
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA CILACAP
(2021-01-25) YUSTRIA ZILFA DHIA RAHMA; Mohammad Benny Alexandri; Imanudin Kudus
Penagihan pajak merupakan tindakan mengamankan penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan untuk mencairkan utang pajak agar penerimaan pajak dapat sesuai target yang ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas menghimpun penerimaan pajak termasuk didalamnya melaksanakan penagihan atas utang pajak. Permasalahan yang ditemukan di instansi adalah tidak terealisasinya pencairan utang pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penagihan pajak dengan Standard Operating Procedure, hal-hal yang menghambat penagihan pajak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Penelitian tugas akhir ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan dengan mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail, menyajikan data dengan bentuk sederhana, memaknai data dan menarik kesimpulan dengan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan Standard Operating Procedure . Indikator Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Lelang telah sesuai dengan ketentuan dalam Standard Operating Procedure, namun untuk pencegahan dan penyanderaan belum sesuai dengan Standard Operating Procedure.
ANALISIS PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI AIR BERSIH DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT
(2021-01-26) SALWA NURFAIZIYA; R. Anang Muftiadi; Nunung Runiawati
Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang produksi Air Bersih. Permasalahan yang ditemukan di perusahaan yaitu tidak terealisasinya kapasitas air bersih pada proses produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan yang dilakukan perusahaan dalam menentukan kapasitas produksi air bersih serta untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang menyebabkan tidak terealisasinya kapasitas produksi air bersih di Perumda Air Minum Tirta Intan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan dokumen, observasi, dan wawancara kepada Sub Bagian Produksi, Sub Bagian Perencanaan Teknik, Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan, serta Sub Bagian Hubungan Langganan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kapasitas produksi air bersih di Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut sudah cukup baik. Indikator dalam melakukan perencanaan kapasitas produksi yaitu dengan cara meramalkan tingkat permintaan secara akurat, menyamakan kemajuan teknologi dengan volume penjualan, serta menentukan besaran operasional yang optimum.
Analisis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Proyek Perbaikan Komponen Mesin Pesawat Terbang Dinas Engine Maintenance PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia
(2021-01-30) RESITA TARA RETNANINGDYAH GUNAWAN; Mas Rasmini; R. Anang Muftiadi
ABSTRAK Kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak memiliki kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak tersebut. PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia adalah salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perawatan dan perbaikan pesawat terbang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh ketertarikan penulis terhadap prosedur kontrak yang dilaksanakan pada pengadaan barang dan jasa dalam proyek perbaikan komponen mesin pesawat terbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kontrak pengadaan barang dan jasa dalam proyek perbaikan komponen mesin pesawat terbang dan mengetahui hambatan-hambatan dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa pada PT. GMF AeroAsia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis yang mengacu pada teori Miles dan Huberman, yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data serta penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dengan informan, observasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Pengecekan validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kontrak pengadaan barang dan jasa pada proyek perbaikan komponen mesin pesawat terbang terdiri dari tiga tahapan yaitu pra kontrak, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Secara umum ketiga tahapan kontrak yang dilakukan dinas Engine Maintenance telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai peraturan GMF AeroAsia. Namun masih ada tahapan yang belum optimal karena masih ditemukannya hambatan pada pelaksanaan kontrak, sehingga diperlukan strategi agar dapat memaksimalkan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah dan kendala yang masih ditemukan.
Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
(2021-02-11) DILLA NUR AZIZAH; Zaenal Muttaqin; Elisa Susanti
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi. Pengawasan terhadap praktiknya diukur dengan teori yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler, yaitu menetapkan standar dan metode mengukur kinerja, pengukuran kinerja, menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan sudah sesuai dengan teori pengawasan menurut Robert J. Mockler. Walaupun dalam pelaksanaan, masih mengalami hambatan dari faktor-faktor internal dan eksternal, seperti misskomunikasi, keterbatasan personil dan oknum-oknum yang melakukan penyimpangan contohnya Wajib Pajak tidak berizin dan tidak terdaftar, tidak memperpanjang masa pajak.
Pelaksanaan Pembelian Barang dan/atau Jasa oleh Strategic Business Unit (SBU) Broadband PT INTI (Persero) Bandung
(2021-02-24) DEVIKA ARDINA DEWANTARI; Mas Dadang Enjat Munajat; Candradewini
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelian barang dan/atau jasa, serta mengetahui hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh Strategic Business Unit (SBU) Broadband PT INTI (Persero) Bandung diukur dengan teori yang dikemukakan oleh Burt, Petcavage, & Pinkerton, yaitu memahami, menemukan, dan menjabarkan kebutuhan, menyeleksi pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian, memonitor status pesanan, menerima dan memeriksa pesanan, memeriksa surat tagihan dan menutup pesanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara terstruktur, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pengujian keabsahan data. Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelian barang dan/atau jasa oleh Strategic Business Unit (SBU) Broadband PT INTI (Persero) Bandung belum optimal hal ini dikarenakan perolehan pendapatan lini bisnis Broadband belum mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tingkat pembelian yang dilakukan perusahaan cukup tinggi, dan masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembelian barang dan/atau jasa sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Penerapan Lelang Secara Elektronik Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bandung
(2021-02-24) HANANI NINDITASARI; Mas Dadang Enjat Munajat; Candradewini
ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung, tepatnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya sistem baru dalam pelelangan, yaitu lelang secara elektronik (e-Auction). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian target pemasukan lelang serta menghindari adanya mafia lelang. Tetapi, pencapaian target bea lelang dan pokok lelang KPKNL Bandung belum mencapai target yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan e-Auction pada KPKNL Bandung sudah efisien dan berkualitas, dengan menganalisis tahapan-tahapan pada e-Auction. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sistem Informasi Manajemen (SIM) pelayanan organisasi publik dari Nguyen Manh Hien (2014) dengan tiga perspektif yaitu System Quality Perspective, Information Quality Perspective, dan Organizational Quality Perspective. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumen dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Auction pada KPKNL Bandung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun, kualitas pelayanan yang dilakukan KPKNL Bandung untuk mencapai target bea lelang dan pokok lelang yang ingin dicapai masih belum efisien, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya reability, communication, ease of use, dan contents pada pelayanan e-Auction. Selain itu, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan e-Auction, diantaranya adalah terkait dengan permohonan lelang, verifikasi berkas, serta pengembalian uang jaminan.
INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
(2021-02-26) BELLA AFRILIA ALAWIAH; Candradewini; Mas Dadang Enjat Munajat
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, maka pemerintah melakukan berbagai macam upaya,salah satunya yaitu dengan melakukan intensifikasi pajak reklame. Dengan dilakukannya intensifikasi pajak reklame, maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara, dokumen dan observasi. Teknik analisis data mennggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pajak reklame di BPPD Kota Bandung sudah cukup baik. Namun intensifikasi tersebut perlu ditingkatkan lagi agar tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan penerimaan pajak reklame dapat tercapai. Sementara untuk indikator intensifikasi pajak reklame, yaitu dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Implementasi Sistem e-faktur dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
(2021-03-19) SALMA ANINDITA SAVITRI; Heru Nurasa; Hilman Abdul Halim
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar namun turunnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan system e-faktur dan berada di bawah jumlah PKP terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-faktur, faktor-faktor penghambat penerapan sistem e-faktur dan untuk mengetahui solusi dari hambatan penerapan sistem e-faktur pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Penelitian ini mengacu pada Teori Proses Bisnis menurut Indrajit yang di dalamnya terdapat empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik yaitu aliran produk, aliran informasi, aliran uang dan aliran dokumen. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Implementasi sistem e-faktur pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan, (1) Tidak adanya kasus Faktur Pajak Fiktif. (2) Realisasi Penerimaan PPN dan PPNBM yang meningkat setelah diberlakukannya system e-faktur namun jumlah PKP yang Melaporkan SPT Masa PPN menggunakan system e-faktur masih berada di bawah jumlah PKP terdaftar. (3) Sistem e-faktur seringkali down.
Intensifikasi Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
(2021-04-22) FAUZIYYAH RAHMAWATI; Elisa Susanti; Mas Rasmini
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi serta mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi. Maka untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi pajak parkir tersebut, penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan intensifikasi pajak yang dilakukan melaui perbaikan pada aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi partisipan yag dilakuka dengan magang dan wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perubahan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mendorong terciptanya peningkatan jumlah wajib pajak parkir, peningkatan cara-cara penetapan pajak parkir, peningkatan pemungutan pajak parkir yang benar dan tepat pada waktunya serta peningkatan sistem pembukuan dalam hal pencarian data tunggakan pajak parkir sehingga mempermudah penagihannya. Perbaikan pada aspek ketatalaksanaan dilakukan dengan mengefisienkan dan mengefektifkan pemungutan pajak parkir yang dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, pemeriksaan pajak, seta penerapan teknologi informasi dalam sistem pembukuan. Memperbaiki cara pelaksanaan pemungutan sudah sesuai dengan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melalui penerapan sistem pajak online, perubahan tarif pajak dan tarif masuk parkir serta pengelolaan perizinan satu pintu oleh DPMPTSP. Peningkatan pengawasan sudah sesuai dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena belum terpasangnya tapping box di seluruh wajib pajak, belum adanya SOP pengawasan, serta lemahnya penegakkan perda. Memberikan sanksi administratif bagi wajib pajak sudah sesuai dilakukan tetapi belum maksimal sampai tahap penyegelan. Perbaikan pada aspek personalia dilakukan dengan mengikutsertakan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi berwenang. Strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dapat dilakukan dengan peningkatan penerapan smart parking dengan dipasangnya tapping box pada seluruh wajib pajak parkir, mengintegrasikan perizinan lahan parkir melalui tax clearance berbasis teknologi sehingga dapat memperbaiki database pajak, peningkatan pengawasan serta penegakan sanksi yang jelas bagi pegawai yang tidak taat lewat penerapan reward and punishment bagi pegawai, serta peningkatan penegakkan perda bekerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang. Kata Kunci : Intensifikasi Pajak, Pajak Daeerah, Pajak Parkir
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN MELALUI E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG
(2021-05-18) DEA SABILA NOORAZZAHRA; R. Ratna Meisa Dai; Zaenal Muttaqin
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan melalui E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Maka untuk mengetahui kepatuhan tersebut, penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai parameter diantaranya kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang), kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penetuan informan adalah menggunakan teknik purposive dan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan belum sesuai, dikarenakan :1) wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) didasarkan atas kepentingan semata tanpa mengetahui kewajiban perpajakan selanjutnya, 2) wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam menghitung pajak terutang dan pembayaran masih memiliki banyak hambatan, 3) wajib pajak orang pribadi non karyawan dalam menyampaikan SPT masih tergolong rendah dibawah 50% termasuk melalui e-filing pertumbuhan setiap tahunnya masih dibawah 50%, dan 4) KPP Pratama Sumedang merupakan kantor pajak yang memproduksi surat tagihan pajak nomor satu di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1.

Browse

Browsing Administrasi Keuangan Publik (D-IV) by Issue Date

Results Per Page

Sort Options