D3 - Diploma
Permanent URI for this community
Browse
Browsing D3 - Diploma by Title
Now showing 1 - 20 of 1504
Results Per Page
Sort Options
Item Bauran Pemasaran Jasa Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci(2017-07-12) RAFI NUR RAHMAN MULYANTO; Margo Purnomo; Tidak ada Data DosenBPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi bauran pemasaran pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bagian pemasaran dalam melaksanakan strategi bauran pemasaran, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penerapan strategi bauran pemasaran. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan laporan tugas akhir menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan hasil praktik kerja lapangan. Pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan, observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data. Hasil praktik kerja lapangan yang dilakukan pada bagian umum dan sumber daya manusia dan pemasaran, penulis berkesimpulan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memulai strategi bauran pemasaran dengan melakukan langkah awal melakukan riset pasar yang dibantu oleh Indoresearch. Langkah selanjutnya ialah menentukan segmentasi pasar, pasar target dan positioning yang akan dilakukan guna mempermudah pemasar membuat strategi bauran pemasaran. Setiap variabel dalam bauran strategi bauran pemasaran di buat sedetail mungkin agar dapat memudahkan perusahaan dalam menerapkan strategi tersebut kepada pasar sasaran. Simpulan dari strategi bauran pemasaran pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci adalah keseluruhan pembuatan dan penerapan strategi bauran pemasaran sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Walaupaun terdapat beberapa hambatan, akan tetapi itu tidak menghambat kinerja perusahaan dalam melakukan pembuatan dan penerapan strategi bauran pemasaran.Item Bauran Pemasaran Produk Kertas Sigaret di PT. Kertas Padalarang (Persero)(2015-01-20) PASCA RAMADHAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Penurunan pengguna kertas sigaret bukuan dalam industri rokok Indonesia dikarenakan perubahan trend yang terjadi, mendorong PT. Kertas Padalarang (Persero) untuk mengembangkan produk kertas sigaret bukuan dengan meningkatkan kualitas kertas sigaretnya agar dapat diterima oleh produsen rokok besar yang ada di Indonesia dan bahkan produsen di Luar Negeri. Ketatnya persaingan dalam bisnis industri kertas terlebih lagi kertas sigaret bukuan yang kalah dengan perusahaan rokok besar yang lebih diminati masyarakat Indonesia membuat PT. Kertas Padalarang berusaha maksimal untuk bersaing dengan produk rokok pabrikan dan berusaha maksimal agar kertas sigaretnya diterima oleh produsen rokok besar yang ada di Indonesia. Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan PT. Kertas Padalarang adalah dengan melaksanakan bauran pemasaran (marketing mix). Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam melaksanakan bauran pemasaran guna memasarkan produk kertas sigaret, mengetahui hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bauran pemasaran produk kertas sigaret. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan menggambarkan hal-hal yang terkait aktivitas bauran pemasaran yang dilakukan perusahaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan dan studi lapangan langsung dengan mengobservasi dan wawancara pada periode Praktek Kerja Lapangan / Magang periode November – Februari 2014. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama proses Praktek Kerja Lapangan / Magang periode November - Februari 2014 di PT. Kertas Padalarang bahwa pelaksanaan bauran pemasaran produk Kertas Sigaret menggunakan 4 (empat) unsur atau variabel yaitu product (produk), price (harga), place (saluran distribusi) dan promotion (promosi). Bauran pemasaran ini dilakukan guna meningkatkan penjualan produk kertas sigaret bukuan yang mana kegiatan bauran pemasaran ini dilakukan oleh biro pemasaran pada PT. Kertas Padalarang. Kegiatan Bauran pemasaran kertas sigaret sudah berjalan sesuai dengan harapan dan sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat dari meningkatnya penjualan kertas sigaret. Konsumen kertas sigaret yang di produksi oleh PT. Kertas Padalarang dengan merk “Golden Bird” dan “Sigaret PTKP” didistribusikan bukan hanya di daerah Jawa Barat namun sudah ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur dengan lebih dari satu konsumen di setiap daerah pendistribusian. Masih ada hambatan yang terjadi seperti harga jual yang kurang kompetitif, jangkauan distribusi yang belum mencapai seluruh wilayah Indonesia, dan sebagainya. Pengembangan produk dan pencarian konsumen potensial merupakan upaya yang tepat untuk menjadi solusi bagi PT. Kertas Padalarang dalam meningkatkan penjualannya.Item Bauran Promosi Pada McDonalds Setiabudhi Bandung(2015-07-20) RISKA INDRAYANI; Pratami Wulan Tresna; Tidak ada Data DosenABSTRAK Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, banyak restoran cepat saji dengan beraneka nama dan menu bermunculan. Masyarakat dapat dengan mudah menikmati berbagai menu yang disajikan karena restoran cepat saji mudah ditemukan di berbagai daerah, banyaknya usaha dibidang ini mengakibatkan saingan pasar menjadi lebih besar. McDonald’s Setiabudhi Bandung sebagai restoran cepat saji berusaha bersaing dengan retoran cepat saji lainnya dengan melakukan kegiatan promosi untuk mempertahankan kelangsungan perusahaanya. Keseluruhan kegiatan promosi dalam komunikasi pemasaran dilakukan dengan melaksanakan bauran promosi. Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kegiatan McDonald’s Setiabudhi Bandung dalam melaksanakan bauran promosi, mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bauran promosi McDonald’s Setiabudhi Bandung. Metode yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terkait dengan aktifitas bauran promosi McDonald’s Setiabudhi Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, metode wawancara dan obervasi partisipatif dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi praktik kerja lapangan yang bertempat di Jl. Dr. Setiabudhi No. 29 A Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan di McDonald’s Setiabudhi Bandung bahwa pelaksanaan bauran promosi McDonald’s Setiabudhi menggunakan 5 unsur bauran promosi yaitu, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal dan pemasaran langsung. Pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh McDonald’s mulai dari menggunakan iklan televisi, memasang banner, memberikan brosur kepada customer, memberikan gratis produk, dan lain-lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatan penjualan dan jumlah customer. McDonald’s Setiabudhi Bandung memiliki hambatan pada saat melakukan pelaksanaan bauran promosi yaitu dari mulai crew, material promosi sampai alat yang digunakan. Untuk menghadapi hambatan tersebut McDonald’s melakukan upaya dengan melakukan komunikasi yang baik antara crew dengan manajer demi terciptanya pelaksanaan promosi untuk meningkatkan penjualan dan mendatangkan banyak customer.Item BAURAN PROMOSI PRODUK INDIHOME PADA PT. TELKOM INDONESIA REGIONAL III JAWA BARAT(2017-07-09) GERALDINE AMANIA AZIZ HABIBI; R. Ratna Meisa Dai; Tidak ada Data DosenPT. Telkom Indonesia Regional III Jawa Barat dalam upaya menarik minat calon pelanggan dan agar dapat menguasai pangsa pasar, perusahaan menerapkan bauran promosi untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Bauran Promosi yang diterapkan perusahaan dalam penulisan tugas akhir ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan bauran promosi produk Indihome pada PT. Telkom Indonesia Regional III Jawa Barat, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan bauran promosi produk Indihome serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dapat menggambarkan penerapan bauran promosi produk Indihome PT. Telkom Indonesia Regional III Jawa Barat serta menyajikan data, fakta, dan bukti secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi lapangan yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan untuk studi kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh data dari buku-buku referensi yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti atau dengan artikel dan literatur para ahli. Berdasarkan hasil dari praktek kerja lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa penerapan bauran promosi produk Indihome di PT. Telkom Indonesia Regional III Jawa Barat dalam mempromosikan produknya melalui 8 media promosi yaitu iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, dan penjualan personal. Hambatan yang terjadi pada saat menerapkan bauran promosi salah satunya ialah berasal dari alat promosi periklanan yang mana banyaknya calon pelanggan yang kurang tertarik dan kurang memahami mengenai produk Indihome yang dipasarkan oleh PT. Telkom Indonesia Regional III Jawa Barat melalui media periklanan brosur. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara menyertakan penjelasan langsung dari tenaga penjual yang bertugas, para tenaga penjual melakukan presentasi dalam menawarkan produk Indihome berdasarkan informasi yang tertera di brosur Rekomendasi dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis yaitu dalam melakukan penjualan personal, tenaga penjual harus memberikan informasi mengenai keterangan produk Indihome dengan jelas dan mudah dipahami oleh calon pelanggan seperti menjelaskan tentang jenis produk, fungsi produk, dan kelebihan produk sehingga calon pelanggan dapat lebih menghargai apa yang disampaikan oleh tenaga penjual.Item BISNIS PROSES PENETAPAN MITRA BINAAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN PADA DIVISI CDA JABAR PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk(2013-07-16) NUR AKMALIYA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Didalam laporan tugas ini berisi mengenai “Bisnis Proses Penetapan Mitra Binaan dan Penyaluran Dana Program Kemitraan CDA Jabar PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. Dimana bertujuan untuk mengetahui bisnis proses penetapan mitra binaan dan penyaluran dana,untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penetapan mitra binaan dan penyaluran dana serta untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan penerapan mitra binaan dan penyaluran dana. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan keadaan perusahaan tempat praktek kerja yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas, kemudian menganalisis langkah-langkah yang ditetapkan untuk menguji kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta didukung dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, yang berhak untuk menjadi Mitra Binaan PT. Telkom adalah usaha perseorangan, berdiri sendiri, kegiatan usahanya telah berjalan minimal I (satu) tahun, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan maksimal Rp I Milyar/tahun. Syarat untuk menjadi Mitra Binaan yaitu Calon Mitra Binaan harus mengajukan proposal ke kantor PT. Telkom terdekat. Dalam proses pemberian pinjaman dana Program Kemitraan, diperlukan tahap-tahap pemberian yang sistematis antara lain tahap persiapan, tahap analisis, tahap keputusan, tahap penyaluran, tahap supervisi dan pembinaan, tahap pembukuan dan pelaporan.Item Evaluasi Kinerja Kecamatan Pada Bagian Pemerintahan Umum di Pemerintah Kota Bandung(2015-07-31) DEA RIVADI RACHMAN; Pipin Hanapiah; Tidak ada Data DosenPenyelenggaraan tugas semua instansi pemerintahan di wilayah kecamatan harus dalam koordinasi camat. Jadi fungsi utama camat, selain memberikan pelayan kepada masyarakat, juga harus melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Sehubungan dengan hal itu maka sangat diperlukan adanya evaluasi kinerja kecamatan (EKK). Dalam penulisan laporan tugas akhir, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi Lapangan (Observasi, Wawancara) dan Studi Kepustakaan. Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan pembinaan negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di kecamatan melalui, yaitu tim penilai, mekanisme penilaian, dan instrumen penilaian. Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan, Bagian Pemerintahan Umum dihadapkan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum dalam mengatasi suatu hambatan dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap seluruh pegawainya.Item Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi(2016-04-18) NOVIA PUTRI ZAHRA; D. Asep Jatnika; Tidak ada Data DosenLaporan Tugas Akhir ini bejudul “Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi”. Latar belakang laporan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program KTP-el yang menjadi salah satu penting dalam administrasi kependudukan demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik. Teknik pengumpulan data dalam proses penyusunan laporan dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Dimana tidak hanya menjadikan buku sebagai sumber referensi namun didalamnya terdapat bagian observasi dan wawancara oleh pihak terkait. Berdasarkan hasil laporan, diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai KTP-el masih rendah sosialisasi yang dilakukan belum maksimal kapasitas sumber daya manusia masih kurang. Akan tetapi pelaksanaan program KTP-el itu sendiri kurang di dukung karena masyarakat itu sendiri tidak disiplin akan tertib administrasi kependudukan. Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, cukup berjalan dengan maksimal dengan pelaksanaannya yang dapat dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaan program KTP-elItem Evaluasi Penerapan Elektronik Monitoring-Evaluasi (E-Monev) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2017(2018-04-10) HAUNA HALIMAN; Dian Fitriani Afifah; Tidak ada Data DosenMonitoring dan evaluasi adalah bagian dari siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Monitoring dan evaluasi dikemas dengan menggunakan electronic government dalam memudahkan manajemen pemerintahan. Monitoring dan evaluasi menunjukkan pencapaian setiap perangkat daerah atau instansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melaksanakan e-monev dengan masih adanya kendala terkait mekanisme penghitungan dan permasalahan yang bersifat teknis. Metode penulisan yang digunakan dalam laporan ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan yang dilakukan denga cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) menunjukkan bahwa penerapan elektronik monitoring-evaluasi (e-monev) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah dengan menggunakan aplikasi yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan tahapan yang dimulai dari sosialisasi, pelaksanaan input data, bimbingan dan konsultasi, perbaikan, evaluasi, sampai dengan pelaporan. Pengisian formulir e-monev yang tersedia pada aplikasi berisikan pelaporan realisasi anggaran dan fisik setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Faktor pendukung penerapan e-monev adalah aplikasi yang mudah digunakan, alat penunjang yang memadai, data yang lengkap. Adapun penghambat penerapan e-monev antara lain tidak tersedianya penghitungan yang menghimpun seluruh unit kerja, ketersediaan jaringan internet, dan fungsi monitoring yang tidak dijalankan. Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi, Penerapan, E-Monev.Item EVALUASI PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG(2013-07-18) AHMAD DHANI SATYAPRAJA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang†. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan pencapaian suatu tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini yang melatarbelakangi Penulis memilih judul tersebut adalah tingkat Evaluasi di Kabupaten Subang mengalami kemajuan, terlihat dari tahun ke tahun peringkat Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan Penulis ingin mengetahui mengenai gambaran singkat tentang pencapain kinerja Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Tujuan penulisan laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui tahapan, hambatan dan upaya dalam Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat mengetahui bahwa Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Subang. Dimana dalam pelaksanaannya penyusunan IKK ini tidak hanya dikerjakan oleh staff bagian Pemerintahan Umum saja tetapi melibatkan para kontributor data dari setiap SKPD dan Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyusunan dan mempermudah koordinasi untuk pengumpulan data terkait IKK untuk penyusunan LPPD Kabupaten Subang. Kesimpulan pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku walau ada sedikit hambatan dalam pelaksanaannya seperti tidak adanya penetapan kinerja, pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci ini mengacu pada Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No 6 Tahun 2008.Item FASILITASI BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI DALAM RAKERNAS APEKSI THE GOVERMENT FACILITATION CITY OF CIMAHI IN RAKERNAS APEKSI(2013-10-24) AZIS PRIMADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Fasilitasi adalah proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang didampingi untuk bertumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Bagian Pemerintahan Kota Cimahi dalam Rakernas Apeksi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja ini yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas dua kegiatan yaitu observasi dan wawancara. Pada pelaksanaan Fasilitasi Bagian Pemerintahan Kota Cimahi dalam Rakernas Apeksi terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yaitu menjadi sebuah perantara/fasilitator dalam peningkatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar sesama anggota asosiasi, memberikan informasi dan mengembangkan respon-respon proaktif dari masyarakat, dan menjalankan tugas serta fungsi dengan sebaik mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun hambatan yang terjadi dalam fasilitasi bagian pemerintahan kota Cimahi dalam rakernas Apeksi antara lain: sedikitnya anggaran yang disediakan pemerintah kota Cimahi untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan pihak penyelenggara sehingga tidak semua kegiatan bisa diikuti, belum adanya peraturan tentang honorarium dari Non PNS yang mengikuti dan mendampingi kegiatan tersebut. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: pemerintah kota Cimahi di tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana untuk pelatihan atau diklat yang di fasilitasi oleh Apeksi, sehingga Kota Cimahi bisa mengikuti berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pihak panitia. Besaran biaya honorarium non PNS akan segera dibuatkannya standar biayanya oleh Bagian Adbang dan bagian keuangan Pemerintah Kota Cimahi.Item FASILITASI BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG(2013-07-24) DINA MARLINA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul Fasilitasi Bagian Pemerintahan Umum Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penulis membuta laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diselenggarakan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yaitu meliputi observasi dan wawancara. Pelaksanaan fasilitasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sosialisasi. Sedangkan bentuk fasilitasi yang diberikan berupa 3 (tiga) fasilitas, yaitu Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana, Menyediakan Sumber Daya Manusia Siap Pakai, Menyediakan Anggaran. Hasil pengamatan melalui praktek kerja lapangan menilai bahwa program tersebut telah terlaksana dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasinya, Camat di Kecamatan diharapkan mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya agar Kegiatan PATEN ini dapat terlaksana secara optimal dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi.Item FASILITASI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM RAPAT KOORDINASI PNPM PISEW DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012(2013-07-04) ADRYAN ARIALADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Program PISEW yang terintegrasi dalam kerangka PNPM PISEW merupakan program yang berbasis pemberdayaan secara khusus ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, penanggulangan kemiskinan pedesaan. Untuk mencapai keberhasilan PNPM PISEW perlu dilakukan koordinasi maupun konsultasi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten yang melibatkan seluruh komponen dan tingkatan hingga sampai pada tingkat paling bawah yaitu masyarakat selaku kelompok pemanfaat dan pemelihara hasil kegiatan. Memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul †Fasilitasi Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012†. Salah satu tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari fasilitasi yang dilakukan Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan penuh dalam mendukung atau memfasilitasi berjalannya rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Hambatan yang dihadapi dalam proses fasilitasi pada Rapat Koordinasi tersebut berupa Kerja sama para peserta Rapat koordinasi PNPM PISEW dengan panitia kurang terjalin dengan baik. Selain itu sosialiasi kegiatan rapat koordinasi kurang optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya kerjasama yang baik dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada para peserta dan pembicara berkaitan dengan tata tertib pelaksanaan Rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Selain itu cara mengatasi sosialisasi yang kurang optimal pada rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 baru taraf pemikiran untuk mencari solusi yang terbaik di kemudian hari. Saran yang perlu disampaikan kepada Kepala bagian Umum Sekretariat BPMPD untuk perbaikan ke depan yaitu perlu meningkatkan publikasi mengenai informasi berbagai program, kebijakan dan pembangunan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui website agar informasi yang diberikan khalayak tepat, jelas dan mudah.Item FASILITASI BANTUAN DANA HIBAH UNTUK RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012(2013-09-26) RATNA SUMINAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenabstrakItem FASILITASI DALAM PROSES PEMILIHAN BKM TERBAIK TAHUN 2012 OLEH SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG(2013-08-26) YOGI FIRMANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan tugas akhir yang dilakukan untuk penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fasilitasi dalam proses pemilihan BKM terbaik tahun 2012 oleh sub-bagian sarana perekonomian pada bagian ekonomi sekretariat daerah di Kabupaten Sumedang yang baru pertama kali diselenggarakan. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dan instansi serta buku-buku yang dimiliki penulis sebagai pegangan selama perkuliahan yang berhubungan dengan judul laporan praktek kerja lapangan ini serta dengan metode studi lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Fasilitasi dalam proses pemilihan BKM terbaik tahun 2012 oleh sub-bagian sarana perekonomian pada bagian ekonomi sekretariat daerah di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik dan lancar. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan bupati sumedang nomor 02 tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, pihak sub-bagian sarana perekonomian bertugas untuk melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan bidang sarana perekonomian. Namun kegiatan tersebut tidak terlepas dari beberapa hambatan seperti adanya pergantian jabatan didalam struktur kepengurusan organisasi badan keswadayaan masyarakat, telatnya dana yang dianggarkan dan peminjaman dana yang berbelit-belit ke koperasi daerah. Untuk mengatasi segala hambatan tersebut dapat dilakukan dengan penundaan pergantian struktur kepengurusan anggota BKM , pengkajian ulang oleh sekretariat daerah mengenai penyusunan jadwal dan pimpinan kepala sub-bagian sarana perekonomian mengadakan koordinasi ke koperasi daerah mengenai peminjaman dana secara transparan.Item FASILITASI DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KOTA CIMAHI TAHUN 2011 DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKTRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI(2013-07-10) HENDRY PUTRA NASUTION; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang didampingi untuk bertumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Dalam Proses Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Cimahi tahun 2011 di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas dua kegiatan yaitu observasi dan wawancara. Adapun hambatan yang terjadi pada pelaksanaan fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Cimahi Tahun 2011 di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi yaitu salah satu syarat pembentukan LKPJ adalah hasil laporan program dan kegiatan dari tiap-tiap SKPD, akan tetapi sering ada keterlambatan karena harus melalui proses evaluasi yang dapat menyita waktu penyusunan LKPJ, serta penyampaian LKPJ yang disusun oleh tiap-tiap SKPD terlambat dikarenakan laporan yang telah disusun tahun 2010 akan di evaluasi kembali pada awal tahun 2011, dan LKPJ yang dibuat pada awal tahun 2011 harus diserahkan kepada DPRD dalam kurun waktu 3 bulan lamanya. Dengan demikian sering terjadinya penumpukan data yang dapat memperlambat penyusunan Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan Menjalin komunikasi untuk setiap SKPD yang selalu berpusat pada Bagian Pemerintahan sebagai wadah evaluasi pelaporan dan Tim dari setiap SKPD alangkah baiknya lebih dari satu orang, hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan dalam penyusunan LKPJ.Item FASILITASI KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT(2015-07-13) TRI ANGGA PUTRA PRAYOGIE; Iyep Saefulrahman; Tidak ada Data DosenABSTRAK Manajemen pemerintahan merupakan suatu unsur komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan dengan tanpa adanya manajemen pemerintahan suatu organisasi atau instansi pemerintahan tidak akan berjalan dengan optimal dalam menciptakan organisasi pemerintahan yang baik. Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan adalah ingin mengetahui bagaimana fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD, faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan pengumpulan data berupa data sekunder dan analisis secara kualitatif. Kesekretariatan DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki bagian-bagian yang di bagi berdasarkan tugas dan fungsinya, sekretariat dan kepanitiaan merupakan bagian dari komisi memiliki fungsi memfasilitasi kegiatan reses yang berdasarkan pada dasar hukum peraturan gubernur nomor 30 tahun 2009. Di dalam hal ini tentunya ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan reses. Upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut sekretariat dan kepanitiaan mengupayakan sikap profesional dalam bekerja serta mensosialisasikan Pergub Nomor 30 Tahun 2009 kepada seluruh jajaran pegawai dan staf. Fasiltasi kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada para anggota dewan di komisi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas anggota dewan yang bekerja untuk komisi dalam menata pemerintahan yang baik (Good Governance).Item Fasilitasi Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Di Kawasan Perkotaan Bandung Raya Dan Sekitarnya(2014-07-21) ERNAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPersoalan sampah di Kota Bandung seakan tidak pernah berhenti. Upaya pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatasi sampah terus dilakukan, tetapi permasalahan tersebut belum terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Laporan Tugas Akhir yang berjudul: “Fasilitasi Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Di kawasan Pekotaan Bandung Raya dan sekitarnya (Studi pada Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)” Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten. Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis berdasarkan Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan menelaah berbagai buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis dan juga berdasarkan Studi Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Fasilitasi Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Di kawasan Pekotatan Bandung Raya dan sekitarnya dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan hasil rapat menghasilkan kesepakatan berupa perjanjian kerjasama yang telah di tandatangani pada tanggal 8 April 2014 dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 20 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah para pihak kurang memahami PP Nomor 81 Tahun 2012 yang merupakan dasar dari pembentukan perjanjian kerjasama tersebut.Item FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2011(2014-01-16) YANDRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Fasilitasi dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan dengan cara memberdayakan pihak yang di dampingi untuk tumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tupoksinya baik managerial maupun teknis dengan taat pada nilai-nilai dasar dan peraturan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membahas tentang Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2011. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terbagi atas tiga kegiatan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun 2011 yaitu salah satu syarat pembentukan LPPD adalah hasil laporan program dan kegiatan dari tiap-tiap SKPD, akan tetapi sering ada keterlambatan karena harus melalui proses evaluasi yang dapat menyita waktu penyusunan LPPD, serta penyampaian LPPD yang disusun oleh tiap-tiap SKPD terlambat dikarenakan laporan yang telah disusun tahun 2010, akan di evaluasi kembali pada awal tahun 2011, dan LPPD yang dibuat pada awal tahun 2011 harus diserahkan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 3 bulan lamanya. Dengan demikian sering terjadi penumpukan data yang dapat memperlambat penyusunan . Dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjalin komunikasi antar SKPD yang selalu berpusat pada bagian Pemerintahan sebagai wadah evaluasi pelaporan dan tim dari setiap SKPD alangkah baiknya lebih dari satu orang. Hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan dalam penyusunan LPPD.Item IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG TAHUN 2017(2018-01-05) PUTRA RAHMANI FATIN; D. Asep Jatnika; Tidak ada Data DosenLaporan Tugas Akhir ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2017”. Latar belakang laporan ini adalah pentingnya pelestarian seni tradisional bagi semua pihak yang berkepentigan dalam penerapan Peraturan Daerah untuk melaksanakan fungsi Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahuin Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional , untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Badung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi kepustakaaan dan studi lapangan melalui teknik-teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional, Instansi atau Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melakukan berbagai macam cara untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan baik dan tepat sasaran. Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi : Sosialisasi, Monitoring, Pagelaran Seni, Evaluasi, Promosi Kesenian Tradisional, Legalitas, dan juga Pelestarian. Dengan cara itulah maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional dengan efektif dan efisien.Item IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA (PERWAL) BANDUNG NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG PADA BIDANG PRODUK BUDAYA DAN KESENIAN TAHUN 2017(2017-07-06) SATIA GUMELAR; Rudiana; Tidak ada Data DosenLaporan praktik kerja lapang ini berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung No 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Tahun 2017”. Tujuan dari pemilihan topik ini adalah yang pertama adalah karena seni dan budaya yang beragam di Kota Bandung sehingga tentunya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, memfasilitasi serta memberi regulasi kepada semua pemangku kepentingan, kemudian untuk memaparkan bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terutama Bidang Produk Budaya dan Kesenian mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Bandung No 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional, dan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah dalam hal regulasi, mediasi dan fasilitasi berjalan atau tidak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung demi berjalannya administrasi pemerintahannya atau tata kelola pemerintahan. Permasalahan yang muncul dari topik ini adalah karena kurang terlihatnya pelestarian seni tradisional yang ada di Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, kemudian selain itu terlihat pula ruang apresiasi seni yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan terutama bagi pelaku seni dan budayawan yang ada di Kota Bandung. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yang artinya menggambarkan bagaimana keadaan pada saat praktek kerja lapang berlangsung, untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian studi lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung No 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Seni Tradisional di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Seni Tradisional. Dalam pelaksanaannya, pengimplementasian ini sudah berjalan dengan baik karena bukan hanya pemerintah yang terus menerus mengimplementasikannya, tetapi adanya dorongan masyarakat Kota Bandung terutama pelaku seni dan budayawan yang ada di Kota Bandung untuk terus melestarikan seni tradisional. Sehingga hal ini berjalan dengan sinergis antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung tak terkecuali sektor swasta yang turut membantu pula mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Bandung ini. Walaupun dalam pelaksanaannya selalu ada kendala, tapi kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara.