D3 - Diploma
Permanent URI for this community
Browse
Browsing D3 - Diploma by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 1504
Results Per Page
Sort Options
Item PROSES PENCAIRAN GAJI DI BIRO SARANA DAN PRASARANA POLISI DAERAH JAWA BARAT(2008) IPAN GARMAWAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Biro Sarana dan Prasarana (Sarpras) Polda Jawa Barat yang dulu dikenal dengan nama Biro Logistik Polda Jawa Barat, termasuk salah satu Badan Staf dan Pelaksana di tingkat Polda Jawa Barat. Biro Sarana dan Prasarana (Sarpras) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan logistik yang meliputi pembinaan materil, fasilitas dan jasa dilingkungan Polda. Pegawai yang bekerja di Biro Sarpras Polda Jawa Barat terdiri dari anggota Polri dan PNS. Dalam pembayaran gaji pegawai, terdapat potongan-potongan gaji untuk setiap pegawai, baik anggota Polri maupun PNS, sehingga dijadikan objek dalam pelaksanaan praktek kerja dan menjadikan bahan laporan tugas akhir dengan judul” Proses Pencairan Gaji Pegawai Polri dan PNS di Polda Jawa Barat”. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara sehingga dapat disimpulkan bahwa pencairan gaji pegawai telah berjalan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan. Penetapan besarnya potongan gaji pegawai Polri dan PNS telah diatur dalam peraturan, terdiri dari : potongan terpusat yang terdiri dari tunjangan beras; potongan dana dipusatkan yang terdiri dari Dana Pensiun (DP) sebesar 4,75% dari gaji pokok, Tunjangan Hari Tua sebesar 2% gaji pokok, dan Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) sebesar 3,25% gaji pokok serta potongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa faktor hambatan dalam proses penetapan besarnya potongan gaji pegawai, diantaranya yaitu rendahnya kesadaran personel Polri, Sistem pemungutan potongan dari gaji personel yang (mungkin) sulit dipahami oleh personel Polri dan Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena adanya faktor hambatan tersebut, maka penulis mencari upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu mengoptimalkan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat terutama Karolog di Biro Sarpras Polda Jabar, karena melalui sosialisasi ini akan mengetahui sejauh mana respon pegawai terhadap pemberlakuan penetapan besarnya potongan gaji setiap personel Polri dan PNS, sekaligus dapat menjadi sarana untuk menampung aspirasi dari tiap-tiap personel demi tercapainya keberhasilan pajak di Biro Sarpras. Dan akhirnya penulis bisa menyatakan bahwa proses penerapan besarnya potongan gaji pegawai Polri dan PNS di Polda Jawa Barat sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan baik.Item Proses Penagihan Piutang Pajak Parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung(2011) EKA FITRI BUDHIANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Pemungutan pajak merupakan salah satu kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Pemerintahan Daerah sendiri Pajak merupakan salah satu komponen di dalam APBD yaitu salah satu sub PAD. Kota Bandung memiliki Dinas yang berwenang menangani masalah pemungutan Pajak Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak yang menjadi tempat praktek kerja lapangan penulis. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berwenang untuk menangani permasalahan seputar pemungutan pajak daerah. Selama melakukan praktik kerja lapangan penulis berada di bagian penyelesaian piutang pajak dan penulis menaruh perhatian kepada proses penagihan piutang maka dari itu penulis mengambil judul “PROSES PENAGIHAN PIUTANG PAJAK PARKIR DI DINAS PELAYANAN KOTA BANDUNG” Dari hasil pembahasan mengenai proses penagihan piutang pajak parkir dalam pemungutan pajak parker di dinas pelayanan pajak kota Bandung, maka akan mengharapkan hasil yang baik bagi menunjang perkembangan menenai pajak daerah kota Bandung.Item PROSES PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BTN DI PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BANDUNG(2011) YUNI NUR RAMSAPUTRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPT. Bank Tabungan Negara Cabang Bandung adalah salah satu bank yang bergerak dalam bidang jasa perbankan untuk melayani masyarakat. Perusahaan ini dibentuk untuk mempermudah akses keungan seperti menabung, transfer dan kredit. PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bandung ini salah satu unit instansi yang memberikan fasilitas kredit yang mudah persyaratannya dan khusus untuk membiayai perumahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSES PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BTN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BANDUNG” Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek Lapangan ini adalah untuk mengetahui Proses Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bandung. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan beserta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknik dalam meneliti suatu objek, suatu sitem kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa, gambaran dan akurat mengenai fakta-fakta. Pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Proses Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan pada saat penyerahan kelengkapan dokumen sebagai syarat pengajuan kredit yang diurus oleh notaris dan dihadiri oleh developer dan pihak bank bagian Loan Service, proses perhitungan BPHTB ini tidak akan berjalan jika kelengkapan data untuk syarat pengajuan kredit tidak segera diserahkan pada pihak bank. Dalam proses perhitungan terdapat berbagai kendala salah satunya seperti ketidak cocokan luas tanah atau bangunan pada sertifikat, kesalahan nama atau salah lokasi. Tapi alangkah baiknya PT. Bank Tabungan Negara memberikan jangka waktu pada debitur agar dapat segera dilakukan proses perhitungannya.Item Proses Pembelian Komponen Panser Anoa 6x6 pada PT.Pindad (persero) Bandung(2011) YOGA ALFIAN; Sawitri Budi Utami; Tidak ada Data DosenKegiatan pembelian komponen atau bahan baku merupakan salah satu tujuan utama dalam perusahaan industri karena menyangkut kelancaran kegiatan perusahaan. Kegiatan pembelian komponen dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila kegiatan pembelian bahan baku di tunjang dengan prosedur yang tepat. Tujuan dari penulisan tentang laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelian komponen Panser Anoa 6x6, hambatan apa saja dan upaya apa yang dilakukan dalam proses pembelian komponen Panser Anoa 6x6 oleh PT.Pindad (persero) Bandung. Metode penulisan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai objek tulisan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi. Laporan yang dibuat menunjukan bahwa Proses pembelian komponen panser anoa 6x6 pada PT.Pindad (Persero) ini, dimulai dari pembuatan dokumen bill of material yang berisi komponen panser anoa 6x6 yang sudah di setujui oleh Kepala Departemen Enginering akan tetapi belum di serahkan dan di periksa oleh Kepala Departemen perencanaan pengendalian produksi, kepala departemen perencanaan pengendalian produksi membuat dokumen permintaan pengadaan material / jasa dan akan di serahkan kepada kepala departemen divisi kendaraan khusus selaku penyedia komponen panser tersebut. Rekomendasi dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis yaitu melakukan perencanaan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan cara memberdayakan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perencanaan pengelolaan keuangan.Item Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat(2012) M IKHSAN RAMDHANI; Jajang Sutisna; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “ Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat”. Tujuan Penulisan Laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui atau menggambarkan Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, baik dengan observasi maupun dengan wawancara Kegunaan Penulisan Laporan praktek kerja ini adalah sebagai persyaratan mengikuti ujian sidang Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adapaun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan praktek kerja lapangan dapat mengetahui bahwa Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan program hubungan baik antara atasan dengan bawahan agar tidak sering disalah tafsirkan orang yaitu sebagai hukuman jabatan, serta untuk mewujudkan visi dan misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menciptakan Sumberdaya aparatur yang kompeten di bidangnya. Kesimpulannya Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Proses Mutasi PNS Bandung BaratItem PROSES PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG(2012) VANIA RAMADHIANTI UTAMI; D. Asep Jatnika; Tidak ada Data DosenJudul laporan ini adalah “PROSES PELAYANAN DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG”. Proses pelayanan yang mencerminkan sikap yang benar-benar melayani masyarakat terwujud lewat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pembuatan e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kecamatan Tanjungsari terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dalam memberikan pelayanan mengenai e-KTP yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai petanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses pelayanan administrasi pembuatan e-KTP di Kecamatan Tanjungsari. Pelaksanaan praktek kerja lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Tanjungsari yang telah berjalan dengan prosedur yang ada. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi serta studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap bukti-bukti, keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan. Kesimpulan dari Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Tanjungsari maka Kecamatan Tanjungsari terus berupaya untuk mencapai kepuasan masyarakat melalui penerapan sistem yang efektif untuk memperbaiki sistem terus menerus untuk menjadi yang terbaik. “Proses,Pelayanan,Pembuatan,Ktp,Elektronik”Item PROSES PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL III KOTA BANDUNG(2012) TIWI MUCHLISINNA; Rudiana; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan Praktek Kerja Lapangan berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan di bulan Januari-Maret 2015 untuk mengetahui proses penilaian kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung. Penilaian kinerja merupakan salah satu kegiatan sumber daya manusia yang lainnya. Karena dengan adanya penilaian kinerja dapat mengetahui kinerja pegawai sesuai dengan tugasnya masing- masing, guna menentukan kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam mengembangkan kompetensi pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan adalah metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan data dan fakta yang sebenarnya, tentang obyek yang diamati menurut keadaan dan kenyataan yang terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Proses penilaian kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung berlangsung setiap bulannya yakni, dari mulai penyerahan laporan pegawai hingga penyerahan hasil penilaian akhir yang diserahkan kepada Kepala Bidang Kepegawaian untuk dokumentasi, sekaligus sebagai indikator naik atau menurunnya kualitas kinerja pegawai. Adapun aspek yang terdapat dalam penilaian kinerja yaitu aspek prilaku dan aspek prestasi pada pegawai. Adapun beberapa saran yang penulis ingin sampaikan bagi Badan Kepegawaian Negara Regional III Kota Bandung adalah adanya penilaian kinerja menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),tentunya harus mendapat dukungan dan partisipasi dari pegawai dan Kedisiplinan pegawai sangat diperlukan karena mereka sebagai pelayan publik harus mencerminkan sikap dan prilaku yang baik terhadap masyarakat Kata kunci: “Proses,Penilaian,Kinerja,Pegawai,Badan Kepegawaian Negara”Item PROSES ADMINISTRASI PENJUALAN KENDARAAN BARU PADA PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK TSO (AUTO 2000) CABANG CIBIRU BANDUNG(2012) LILY AFIYAH RAKHIM; Maulana Irfan; Tidak ada Data DosenABSTRAK Administrasi penjualan merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang paling penting dalam memproses penjualan produk yang sebelum diberikan pada pelanggan, dimana dalam proses administrasi diperlukan adanya administratif yang efektif serta efisien dalam tiap kegiatan. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan dalam proses administrasi yang mana berhubungan dengan kredibilitas perusahaan dimata pelanggan. Seperti tepat waktunya pemberian STNK&BPKB, pengiriman kendaraan baru dan kebijakan perusahaan terkait administrasi penjualan sehingga perusahaan selalu memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya agar para pelanggan tetap setia menggunakan pelayanan perusahaan ini. Tujuan penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses administrasi penjualan kendaraan baru pada PT. Astra Internasional Tbk Tso (Auto 2000) cabang Cibiru, Bandung. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dapat selesaikan atas hambatan tersebut Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan keadaan perusahaan tempat kerja yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas, kemudian menganalisis langkah-langkah yang ditetapkan untuk menguji kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta didukung dengan studi kepustakaan. Hasil dari proses administrasi penjualan kendaraan baru pada PT. Astra Internasional, Tbk Tso (AUTO2000) cabang Cibiru Bandung yaitu terdapat beberapa tahapan untuk memproses penjualan kendaraan baru yaitu adanya pelanggan yang membeli kendaraan baru melalui pihak wiraniaga dengan membayar uang jaminan dan mengisi data dalam surat pesanan kendaraan, wiraniaga mengurusi surat-surat yang merupakan persyaratan pembelian baik secara tunai maupun kredit, wiraniaga ataupun penyelia yang menyerahkan surat pesanan kendaraan kepada pihak administrasi unit dan follow-up mengenai STNK&BPKB pelanggan, dan administrasi unit memberi laporan terkait pembukaan faktur kendaraan baru, dan sampai membuat bukti serah terima kendaraan baru dan order kirim kendaraan untuk menyerahkan kendaraan baru merk Toyota pada pelanggan dengan dikendarai sopir dan wiraniaga yang telah di urusi kendaraan barunya oleh pre delivery service, diketahui kepala cabang, disetujui kepala administrasi, ditandatangani security, PDS dan sopir Proses administrasi penjualan kendaraan baru memiliki beberapa hambatan, namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh AUTO 2000 cabang Cibiru Bandung yang sudah cukup baik. Penulis merekomendasikan adanya peningkatan pengendalian internal dari setiap fungsi yang terkait dalam proses administrasi penjualan agar dampaknya pelanggan merasa lebih puas dan AUTO 2000 selalu dapat memenuhi target bahkan lebih. ABSTRACT Sales administration is one of the most important activities of the company in product sales process before being given to the customer, where the administrative processes required for effective and efficient administrative activity in each. For that companies must pay attention to the eyes of the customer . such as the timely provision of STNK&BPKB, the delivery of new vehicle and company policies related to the administration of the sales so the company always provide the best service of this company. The purposes of the field practice report are to understand how process administration of new vehicle sales at PT. Astra International Tbk. Tso (AUTO2000) branch of Cibiru, Bandung and to know what obstacles and efforts are made in tackling the obstacles. The method of writing using descriptive methods is a form of data collection that aims to illustrate, describethe state of the company where working practices that has to do with the issue being discussed, then analyze the steps set out to test the truth. Data collection techniques used is through field studies by means of observation and interviews and is supported by literature study Result of the process administration sales new vehicle at PT. Astra International Tbk. Tso (AUTO2000) branch of Cibiru, Bandung there are several stages to process new vehicle sales are for customers who purchased a new vehicle through the sales on bail and fill the data in the letter of vehicle order, sales dealing with letters which is requirement purchase either in cash or credit, sales or supervisor who handed a letter orders the vehicle to the administration of the unit and follow-up of the STNK & BPKB customers, and administrative units reporting related to the opening of invoices new vehicles, and to the administration unit makes proof of the handover of the vehicle and order send the vehicle to turn in brands Toyota of new vehicles to customers with driving driver, and sales which has been in take care of his new vehicle by PDS, unknown branch manager, approved by the head of administration, signed by the security, PDS, and driver. The process administration of new vehicle sales has some resistance, but these obstacles can be overcome with the efforts made by AUTO 2000 branch Cibiru Bandung which is good enough. The author recommends an increase in the internal control of every function involved in the sales administration process so that their impact felt more satisfied customers and AUTO 2000 always able to meet the target of even moreItem PROSES PENYETORAN DANA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG(2012) MICHAEL JONATHAN; Lina Auliana; Tidak ada Data DosenABSTRAK Penyetoran adalah tata cara pengolahan keuangan yang menjadi sebuah dinamika terus-menerus dalam proses pengiriman dana. Proses Penyetoran Dana Puskesmas sering terjadi kekeliruan dalam pencatatan serta kesalahan tulis, dimana bendahara penerimalah yang meminta pertanggung jawaban kepada bendahara penyetor agar melakukan pembenaran ulang dalam hal pencatatan. Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Penyetoran Dana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Metode penulisan tugas akhir yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, dimana metode deskriptif adalah suatu metode yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi lapangan (observasi non partisipatif dan wawancara dengan narasumber dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung) dan studi kepustakaan Hasil laporan menunjukan bahwa proses penyetoran dana UPK dan PKM dilakukan oleh bendahara penerima puskesmas yang nantinya dana tersebut dikirim ke Kas Daerah melalui bank persepsi yang sudah ditentukan. Selanjutnya bank mengirimkan bukti bukti Surat Tanda Setoran (STS) kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung dan dilakukan pembukuan serta pencatatan. Hambatan yang terjadi dalam proses penyetoran dana yaitu kesalahan dalam pencatatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan surat pengembalian dari bendahara penerima ke bendahara penyetor, lalu bendahara penyetor melakukan pencatatan ulang. Selain itu, hal yang menjadi hambatan adalah kendaraan operasional yang rusak, dan upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan kepada bendahara dan pihak terkait agar lebih bertanggung jawab. Penyalahgunaan wewenang turut menjadi faktor hambatan, dimana bila terjadi kebocoran dana dan penyalahgunaan dana, upaya yang dilakukan adalah pembinaan kepada bawahan ataupun jajarannya agar lebih berintegritas dalam melaksanakan pekerjaan. Simpulan yang bisa diperoleh adalah bahwa proses penyetoran dana akan terjadi secara efektif dan efisien apabila dilakukan dengan ketelitian dan keteraturan, baik dalam pembukuan maupun dalam pencatatan keuangan. Proses tersebut juga akan berlangsung efektif apabila atasan melakukan pembinaan dan pencegahan terjadinya kebocoran dana, sehingga terjadi keteraturan dalam Proses Penyetoran Dana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.Item PROSES PENYALURAN DANA PROGRAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA (PPKD) DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN BANDUNG BARAT(2013-07-02) HYRMAN TAUFIK; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Kabupaten Bandung Barat merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah, khususya di bidang pemberdayaan pemerintahan desa. BPMPD ikut serta dalam program Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, salah satunya Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD), yang bertujuan untuk memberikan sarana prasarana bagi masyarakat desa untuk menunjang kehidupan masyarakat desa dengan lebih baik dan sejahtera. Judul laporan tugas akhir ini adalah “Proses Penyaluran Dana Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) Di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Barat†. Dalam penyususnan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menafsirkan data yang ada, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Proses penyaluran dana PPKD di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Program Percepatan Kemandirian Desa (PPKD) dengan melalui berbagai banyak tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sampai dana program cair kepada calon desa penerima dana program. Dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran dana PPKD di Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Program. Namun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi beserta upaya-upaya yang dilakukan pihak pengelola PPKD walaupun masih kurang efektif. Adanya saran yang diberikan oleh penulis agar dalam proses penyaluran dana PPKD mampu berjalan dengan lancar.Item PROSES PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDUNG(2013-07-02) AMRAN S; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan Praktek Kerja Lapangan ini berjudul “Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung†dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah. Setiap daerah perlu melaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Nasional, termasuk penyelenggaraan forum SKPD yang dapat dijadikan acuan untuk mengarahkan pelaksanaan dan pengembangan di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandung. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pedoman dan tata cara musyawarah perencanaan pembangunan daerah terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan Forum SKPD yang dapat dijadikan acuan untuk mengarahkan dalam pelaksanaan Musrenbang. Berdasarkan hasil laporan, diketahui bahwa pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, apabila tidak direspon dengan bijak oleh pemerintah dan Bappeda, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Pemerintah dan Bappeda harus terus berupaya melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya, karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung tahun 2012 Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013 agar lebih baik dan berkualitas.Item PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT(2013-07-02) RESA RAHDIAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan Praktik Kerja Lapangan yang membahas tentang proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD. Fokus laporan praktik kerja lapangan ini yaitu tentang proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat. Hambatan yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat berasal dari eksternal. Hambatan tersebut terjadi karena keterlambatan Pemerintah Desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPMPD serta adanya perubahan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hasil Laporan Praktik Kerja Lapangan menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa di BPMPD Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan berjalan dengan baik karena setiap desa sudah sesuai menerima alokasi dana desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui BPMPD. Menindaklanjuti hasil-hasil Laporan Praktik Kerja Lapangan tersebut di atas, disarankan agar BPMPD lebih menekankan dan mengingatkan Pemerintah Desa untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban lebih tepat waktu.Item PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PADA PT. BEVERA MAKMUR CEMERLANG (BINTANG SOBO) BANDUNG(2013-07-02) FARID ARDITAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK PT. Bevera Makmur Cemerlang (Bintang Sobo) Bandung merupakan salah satu Perusahaan Swasta, yang bergerak di bidang industri dan distribusi minuman teh bintang botol. Dalam menyusun strategi usaha biasanya perusahaan akan melakukan perencanaan yang disusun secara sistematis dan tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi yang bermanfaat, baik informasi mengenai aktivitas perusahaannya maupun informasi dari luar perusahaannya. Perencanaan yang dilakukan suatu perusahaan tersebut biasanya disebut dengan anggaran Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang hanya memaparkan dari apa yang diperoleh penulis dilapangan yang disertai dengan bukti untuk dianalisa yang kemudian dijelaskan sehingga terjadi kesimpulan. Tujuan penulis laporan praktik kerja Lapangan ini berjudul “Proses Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Bevera Makmur Cemerlang (Bintang Sobo) Bandung†. Proses Penyusunan Anggaran Biaya Operasional pada PT. Bevera Makmur Cemerlang (Bintang Sobo) Bandung dirancang untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dibuat untuk satu tahun anggaran. Realisasi anggaran biaya yang dilaksanakan secara periodik akan menjadi suatu informasi yang memadai dan sangat diperlukan oleh perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan, maka keputusan ini nantinya akan menjadi suatu tindakan perbaikan dalam pelaksanaan jalannya perusahaan untuk menuju ke arah yang telah direncanakan.Item PELAKSANAAN BAURAN PEMASARAN PRODUK DELIMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk di BANDUNG(2013-07-02) TYAGITA AYUNINGTYAS; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom Indonesia atau Telkom saja) sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia semakin memantapkan diri memasuki bisnis finansial. Dengan berkembangnya teknologi dan tuntutan bisnis, Telkom terus berupaya untuk melebarkan bisnisnya. Salah satu peluang bisnis Telkom di era TIME yang cukup menjanjikan dan belum pernah dimasuki Telkom adalah bisnis pengiriman uang (remittance). Hal ini ditunjang dengan ketersediaan sarana dan infrastruktur yang dimiliki oleh Telkom sangat memadai untuk mengelola bisnis baru ini. Satu tahun sudah Telkom telah menyediakan layanan produk pengiriman uang bernama Delivery Money Access – DELIMA (F-transfer). Melalui DELIMA (F-transfer) pengiriman uang akan aman dan langsung sampai, layanan ini melayani pengiriman uang domestic dan internasional. Pengirim dapat melakukan pengiriman uang dengan langsung mendatangi agen atau outlet yang telah bekerjasama dan pengambilan dapat dilakukan di outlet mana saja yang berlogo DELIMA (F-transfer). Delima atau Delivery Money Access merupakan layanan mudah kirim uang dari Telkom. Delima menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengiriman uang ke mana saja. Mengirim uang melalui Delima semudah mengirim SMS. Delima adalah aplikasi pengiriman uang melalui Plasa Telkom, ataupun tempat-tempat yang melayani aplikasi Delima (Mitra Cash Point).Item PROSES PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DI BANK bjb KANTOR CABANG PEMBANTU PEMERINTAH KOTA BANDUNG(2013-07-02) IRFAN NAVITA RAMDANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Perbankan sebagai system keuangan nasional menjalankan kegiatan perekonomian, yang menjadi tempat bagi badan pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya ataupun sumber dana. Bank bjb adalah salah satu bank pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Bank bjb Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Bandung merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Adapun Laporan Tugas Akhir dari PKL ini berjudul “Proses Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bank bjb Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Bandung†. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif, sementara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi kepustakaan. Proses Pencairan SP2D harus melalui tiga tahapan, yaitu tahap Penerbitan SP2D, tahap Pencairan SP2D dan tahap Pengawasan. Pihak ketiga (Penerima dana) mulai dari permohonan pencairan dana diajukan sampai disetujui dan akhirnya dapat dilaksanakan pencairan, dimana biaya itu bisa dipakai untuk kebutuhan yang telah di targetkan sebelumnya serta pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran. Hambatan dalam Proses Pencairan SP2D biasanya terjadi pada kesalahan penulisan/penginputan data nomor rekening pihak ketiga yang akan melaksanakan proyek, yang biasanya dilakukan oleh petugas Bank pada bagian Kas daerah yang menangani pencairan dana SP2D. Upaya dalam mengatasi hambatan pada Proses Pencairan SP2D adalah petugas Bank, khususnya bagian kas daerah untuk lebih teliti dalam penulisan/penginputan nomor rekening pihak ketiga atau penerima dana pelaksanaan proyek agar tidak salah dalam pemindahan rekening uang proyek, sehingga suatu pencairan dapat dilaksanakan secara baik, tertib dan tepat guna. Dari penjelasan tersebut, maka penulis mempunyai saran dalam Proses pencairan SP2D, sebaiknya pada saat menginput data maupun mengisi buku besar pembantu perlu ketelitian dalam mengisi kode rekening, tanggal, nama pemilik dan jumlah nominal yang tertera dalam SP2D yang terkadang tidak sesuai dengan dokumen SP2D karena dapat menghambat proses pencairannya.Item PROSES PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN(2013-07-03) NURMAN DEA KRISNADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Dalam rangka melaksanakan program pemerintah dengan pemberian Surat Keterangan Pindah Penduduk kepada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemerintah kecamatan di tuntut untuk bekerja secara baik dan maksimal dalam melayani masyarakat, Oleh karena itu kegiatan petugas kecamatan harus berjalan dan bekerja dengan efektif dan efisien. dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan Data melalui wawancara, observasi dan praktek kerja lapangan. Proses pelaksanan pelayanan di Kecamatan Lembang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah yang terdiri dari seorang kepala Kecamatan yang dibantu staf pelaksanaan, untuk melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara langsung tetapi hal tersebut juga diikuti adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan secara langsung. Untuk mengatasi semua hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Lembang dan aparatur Kecamatan Lembang, Pemerintah Kecamatan Lembang melaksanakan program-program yang telah di tetapkan pemerintah kecamatan, dengan cara meningkatkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.Item PENYALURAN PROGRAM BANTUAN WALIKOTA KHUSUS (BAWAKU) MAKMUR DI KELURAHAN SARIJADI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG(2013-07-04) RANRA RIZA FERNANDA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Berdasarkan hasil praktek kerja yang dilakukan oleh penulis, Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memajukan perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada unit kegiatan masyarakat kecil dan menengah. Mengingat bahwa ekonomi kecil dan menengah merupakan sektor yang sangat esensial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung memiliki kebijakan untuk membantu dan melancarkan kegiatan usaha kecil, yaitu Peraturan Walikota Bandung No. 321 Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007. Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan maka penulis merasa tertarik untuk melaporkan tugas akhir yang berjudul : “Penyaluran Program Bawaku Makmur (Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran) Di Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung†. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini Penulis menggunakan metode penulisan destriktif dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari teknik studi pustaka dan teknik studi lapangan yang terdiri dari interview. Pemerintah Kota Bandung beserta jajarannya dalam rangka berkelanjutan menggulirkan Program Bantuan Walikota Khusus (Bawaku) Bidang Kemakmuran, dan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari menjadi salah satu perangkat pemerintah Kota Bandung yang mempunyai peran penting dalam kelancaran penyaluran program ini. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Penyaluran Program Bawaku Makmur di Kelurahan Sarijadi yaitu Banyak terjadinya kecurangan dari para pemohon dana bantuan, semisal adanyanya pemohon ganda dan pemohon yang notabene tidak berasal dari wilayah Kelurahan Sarijadi ikut mengajukan permohonan, Upaya yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat diwilayahnya syarat dan ketentuan sebelum pengajuan permohonan bantuan dana hibah program Bawaku Makmur, bahwa bantuan ini tidak memperbolehkan adanya pemohon ganda atau bentuk kecurangan lainnya.Item PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KELURAHAN SARIJADI KOTA BANDUNG(2013-07-04) IVAN PRAMANA PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Kantor Kelurahan dengan tugas pokoknya sebagai pembantu Bupati dan Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kelurahan. Salah satu kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan Surat keterangan Ahli Waris. Pelayanan dalam pembuatan Surat keterangan ini dikhususkan pada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Sarijadi. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan mendatangi kantor Kelurahan dan berhubungan dengan aparatur pada seksi kemasyarakatan. Disini masyarakat / pemohon akan diberikan penjelasan mengenai tata cara permohonan Surat keterangan Ahli Waris beserta persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah pemohon memahami segala ketentuan yang harus dijalankan, maka berlanjut pada proses pembuatan Surat Keterangan yang dimaksud oleh aparatur Kelurahan. Dalam penyusunan Laporan ini Penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis berusaha menggambarkan keadaan sebenarnya dari proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.Item PROSES PROGRAM PENGHIJAUAN DI KELURAHAN SARIJADI KOTA BANDUNG(2013-07-04) BELLY PRIMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Pembangunan perkotaan harus diselenggarakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan antara lain rencana umum tata ruang dan lingkungan agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efesien dan tercipta lingkungan yang sehat bersih dan nyaman bagi masyarakat. Namun pada nyatanya pembangunan perkotaan sering meminimalkan ruang terbuka hijau, Oleh karena itu diperlukannya peranan pemerintah secara maksimal untuk menangani masalah penghijauan ini. Tujuan dari pemilihan topik ini adalah untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan program Penghijauan di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung. Pelaksanaan disini ialah sejauh mana peran Kelurahan Sarijadi dalam mensukseskan program Penghijauan sebagai program untuk mewujudkan wilayah perkotaan yang efesien dan terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan juga nyman bagi masyarakat. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriftif dimana penulis berusaha menggambarkan keadaan sebenarnya dari Pelaksanaan Program Penghijauan di Kelurahan Sarijadi. Sementara teknik pengumpulan data meggunakan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan Program Penghijauan di Kelurahan Sarijadi mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari penyusunan perencanaan program oleh Kasubdin Kehutanan Kabupaten/Kota sampai pada proses penanaman bibit oleh Kelurahan Sarijadi di area yang telah ditetapkan.Item FASILITASI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM RAPAT KOORDINASI PNPM PISEW DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012(2013-07-04) ADRYAN ARIALADI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Program PISEW yang terintegrasi dalam kerangka PNPM PISEW merupakan program yang berbasis pemberdayaan secara khusus ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, penanggulangan kemiskinan pedesaan. Untuk mencapai keberhasilan PNPM PISEW perlu dilakukan koordinasi maupun konsultasi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten yang melibatkan seluruh komponen dan tingkatan hingga sampai pada tingkat paling bawah yaitu masyarakat selaku kelompok pemanfaat dan pemelihara hasil kegiatan. Memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul †Fasilitasi Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012†. Salah satu tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari fasilitasi yang dilakukan Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Rapat Koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan penuh dalam mendukung atau memfasilitasi berjalannya rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Hambatan yang dihadapi dalam proses fasilitasi pada Rapat Koordinasi tersebut berupa Kerja sama para peserta Rapat koordinasi PNPM PISEW dengan panitia kurang terjalin dengan baik. Selain itu sosialiasi kegiatan rapat koordinasi kurang optimal. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya kerjasama yang baik dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada para peserta dan pembicara berkaitan dengan tata tertib pelaksanaan Rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Selain itu cara mengatasi sosialisasi yang kurang optimal pada rapat koordinasi PNPM PISEW di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 baru taraf pemikiran untuk mencari solusi yang terbaik di kemudian hari. Saran yang perlu disampaikan kepada Kepala bagian Umum Sekretariat BPMPD untuk perbaikan ke depan yaitu perlu meningkatkan publikasi mengenai informasi berbagai program, kebijakan dan pembangunan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui website agar informasi yang diberikan khalayak tepat, jelas dan mudah.