S2 - Magister

Permanent URI for this community

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/95

Browse

Browsing S2 - Magister by Author "A. Djadja Saefullah"

Now showing 1 - 8 of 8
  • No Thumbnail Available
    Item
    EVALUASI KEBIJAKANPENANGANAN PENYAKIT TBC (TUBERCOLOSES) DI DINAS KESEHATAN KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
    (2016-05-02) SARA FRANSINA MALAK; A. Djadja Saefullah; Rita Myrna
    A B S T R A K Secara Konseptual kegiatan evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson 1975). Artinya kegiatan evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional dimana kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Untuk itu sebuah kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, antara lain bertujuan menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Sebuah proses evaluasi kebijakan ditunjukan untuk menilai sejauh mana keefisienan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh nama tujuan dicapai. Evaluasi dilakukan juga untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan sekaligus menutup kekurangan. Dalam hasil analisa disimpulkan bahwa hasil analisa akar masalah terkait penanganan TB di Kota Sorong adalah: a) Penyebab langsung (direct case) = kurangnya kegiatan sosialisasi bagi masyarakat dan survey penderita Tb.b)Penyebab tidak langsung (indirect case) = belum adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup untuk program penanganan penyakit TB di Kota Sorong.c).Sebab fundamental (Basic Cause) = pencegahan dan penanganan penyakit TB belum menjadi program prioritas pemerintah daerah Kota Sorong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan penanganan penyakit TBC oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik. Theori yang di gunakan adalah Theori Menurut Dunn dengan mengunakan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi terbagi atas 6 indikator yaitu: Efektifitas ,Efisiensi, Adequacy/ketetapan Equity/Pemerataan ,Responsives,Appropriateness / ketepatgunaan . Metode Yang di gunakan adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menurut Bongdan Taylor (1975: 5) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy Moleong : 3). Berdasarkan hasil Penelitian di simpulakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dianalisis dan dituangkan dalam pembahasan pada BAB IV dapat disimpulakan bahwa kebijakan penanganan penyakit TB jika diukur berdasarkan kriteria evaluasi maka kebijakan penanganan TB di Kota Sorong belum berjalan secara efektif, efisien, kecukupan dalam memecahkan masalah penyakit TB, merata kepada seluruh elemen masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, dan dapat memuaskan seluruh masyarakat Kota Sorong yang membutuhkan pelayanan Pengobatan penyakit TB, dan tepat guna kepada masyarakat yang terinfeksi penyakit TB.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI KOTA BANDUNG
    (2014-07-18) RAKHMALIA MAYAKUSUMAH; A. Djadja Saefullah; Asep Sumaryana
    Kota Bandung sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, menghadapi berbagai permasalahan seperti: banjir, polusi udara dan air dan kesenjangan sosial diantara penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan, dan hal ini sejalan pula dengan visi kota yaitu “Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat”. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dengan mengimplementasikan peraturan daerah Kota Bandung tentang hutan kota. Namun demikian implemetasi kebijakan tersebut belum dapat memenuhi seluruh target yang diharapkan. Hal ini terkait dengan adanya faktor yang berpengaruh, dilihat dari konten kebijakan dan konteks implementasinya. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisa capaian implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Secara rinci penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang didapat dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan hutan kota di Kota Bandung telah mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang dilakukan melalui implementasi kebijakan hutan kota. Namun demikian terdapat berbagai permasalahan pada tahap implementasi kebijakan, khususnya yang terkait dengan konten kebijakan dan konteks implementasinya.
  • No Thumbnail Available
    Item
    INTERNALISASI BUDAYA ORGANISASI DI KANTOR GABINHETE DO VICE PRIMEIRO MINISTRO-ASSUNTOS SOCIAIS REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR LESTE
    (2011) ALBERTINO DE ARAUJO; A. Djadja Saefullah; Sinta Ningrum
    ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis secara terperinci mengenai internalisasi terhadap nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku di Kantor Gabinhete do Vice Primeiro Ministro-Assuntos Sociais (GVPM-AS). Sebagaimana harapan yang ingin dicapai dari nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku tersebut, adalah sebagai kekuatan untuk membangun budaya organisasi yang lebik kompleks, melahirkan budaya baru yang tegas, membentuk budaya kerja yang lebih efektif terarah dan responsif, serta memperkuat kerja sama seluruh anngota organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih maksimal.Akan tetapi harapan ini dapat dilatari dengan beberapa permasalahan yang masih menghambat terjadinya internalisasi sehingga nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku belum sepenuhnya menjiwai pribadi pegawai negeri. Dalam penelitian inipun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana internalisasi budaya organisasi yang berjalan selama ini di Kantor Gabinhete do Vice Primeiro Ministro-Assuntos Sociai (GVPM-AS). Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian melalui: persepsi, skema organisasi, dan penghargaan, penulis melihat bahwa: sebenarnya budaya organisasi yang berlaku sangat kuat karena telah didukung dengan adanya sosialisasi yang cukup memadai. Diantara ketiga dimensi yang digunakan untuk menganalisis jalannya internaisasi budaya organisasi yang diteliti, yang paling rendah adalah penghargaan, dalam hal ini sistem reward yang belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh campurbaurnya karakter politik di dalam menyelenggarakan organisasi dan pelayanan, yang mana menghambat kemungkinan terjadinya peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Kata Kunci : Internalisasi Budaya Organisasi di Kantor Wakil Perdana Mentri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI KABUPATEN SORONG
    (2016-11-07) PETRUS MARSELUS AITREM; A. Djadja Saefullah; Asep Kartiwa
    ABSTRAK Fokus penelitian ini adalah tentang Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Sorong melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentang bagaimana kualitas pelayanan pegawai dalam memberikan pelayanan public pada masyarakat. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dan diperoleh dari para informan serta dokumen yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumen dan foto-foto layanan.Data yang diperoleh dan diolah, diuji keabsahannya dengan teknik-teknik triangulasi selanjutnya dilakukan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan KTP Elektronik di Kabupaten Sorong melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berjalan namun pelayanannya belum maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pelayanan dari para pegawai dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembuatan E-KTP di Kabupaten Sorong.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJAR PASCA MENJADI DAERAH OTONOM
    (2014-10-16) ARIFBUDIMAN; Mudiyati Rahmatunnisa; A. Djadja Saefullah
    Penelitian ini berjudul “Pelayanan Kesehatan Di Kota Banjar Pasca Menjadi Daerah Otonom” adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang manfaat pemekaran daerah bagi masyarakat sebagai penerima langsung kebijakan pemekaran wilayah tersebut. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemekaran sebuah daerah otonom baru dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah tersebut dimana secara khusus penelitian dilakukan pada layanan kesehatan di Puskesmas sebelum dan sesudah menjadi daerah otonom baru. Lokasi penelitian adalah di Kota Banjar dimana metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Ketua DPRD Kota Banjar, Pimpinan Puskesmas. Kemudian melibatkan juga warga masyarakat yang tinggal di Kota Banjar sebagai objek langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banjar sebagai sebuah daerah otonom baru pada dimensi ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana pendukung, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanannya masih menyisakan beberapa kendala. Kendala tersebut sebagaimana terjadi pada umumnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga kesehatan milik pemerintah yaitu kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan disamping kendala lain yaitu waktu pelayanan yang terbatas.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PELAYANAN PEGAWAI UNIT KREDIT PRODUKTIF BNI SENTRA KREDIT KECIL PRIANGAN
    (2014-05-08) YUSTINA SUSY SEPTIANTI; R. Anang Muftiadi; A. Djadja Saefullah
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Bank BNI Sentra Kredit Kecil Priangan pasca retrukturisasi organisasi unit kredit di BNI. Pelayanan yang dilakukan oleh pegawai unit kredit produktif BNI Sentra Kredit Kecil Priangan meliputi tangible (berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati). Istilah restrukturisasi organisasi atau penataan ulang struktur organisasi sering disebut sebagai bagian dari transformasi organisasi atau perubahan organisasi maupun perkembangan organisasi. Restrukturisasi organisasi dilakukan menyeluruh di BNI dengan tujuan mengatasi persaingan yang semakin tajam di dunia jasa perbankan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui angket dan wawancara mendalam mengenai persepsi pihak terkait mengenai kebijakan tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan berupa kronologi kebijakan, peraturan dan berita mengenai tema penelitian. Pasca restrukturisasi organisasi unit kredit, pelayanan pegawai mengalami perubahan sistem dan pola pelayanan. Ditemukan kesulitan dalam pelayanan karena pegawai unit kredit harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan unit/kantor cabang pelayanan non kredit sehingga pegawai unit kredit berupaya lebih keras melayani debitur.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Pengendalian dalam Sistem Pelaporan Berbasis Website pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Studi di Disnakertrans Propinsi Jawa Barat)
    (2015-08-18) MUHAMMAD RICKY DWINOVA; A. Djadja Saefullah; A. Djadja Saefullah
    ABSTRAK Pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Kemenakertrans. Sistem Pelaporan Berbasis-Website merupakan salah satu upaya Kemenakertrans untuk meghasilkan e-government dengan menerapkan e-Office dalam Renstra dan Roadmap Kemenakertrans 2010-2014. Area sasaran yang dimaksud adalah penataan Tata Laksana, dengan sasarannya; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, serta prinsip good governance. Sederhananya, penerapan e-Office/Information Communication Technology (ICT) dilakukan dengan cara mengganti sistem pelaporan manual menjadi sistem pelaporan berbasis-website. Tujuan penelitian tesis ini, yaitu untuk menjelaskan dan menanalisis mengapa pengendalian intern dalam sistem pelaporan-berbasis website pada kemenakertrans belum efektif menindaklanjuti permasalahan kepatuhan waktu pelaporan. Penelitian menggunakan pendekatan penelititan kualitatif. Informan terdiri dari staff-staff di Kemenakertrans, Disnakertrans Propinsi Jawa Barat, dan beberapa SKPD tingkat Kabupaten/Kota. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci dan tambahan serta data sekunder berupa LHP BPK dan LAKIP BPKP. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Intern belum efektif dalam menanggulangi permasalahan kepatuhan pelaporan waktu. Tidak berjalannya penyelenggaraan E-Government dan keterbatasan penyelenggaraan pengendalian intern di Kemenekertrans akan penyelenggaran kepemerintahan Otonomi Daerah menyebabkan permasalahan teknis pengumpulan data, desain program, dan struktur organisasi belum efektif ditindaklanjuti. Kata Kunci : Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan berbasis-website
  • No Thumbnail Available
    Item
    STUDI KOMPARATIF KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ANTARA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
    (2016-01-17) IRVAN ARIF KURNIAWAN; Sinta Ningrum; A. Djadja Saefullah
    ABSTRAK Kualitas pelayanan perizinan merupakan cerminan dari kinerja aparatur birokrasi pemerintahan.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi merupakan lembaga pemerintah yang menangani pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Tujuannya untuk memberikan kualitas pelayanan perizinan yang baik dalam memangkas birokrasi perizinan yang panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana kualitas pelayanan perizinan, khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman. Dimana kelima dimensi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan IMB antara BPPT Kota Bandung dengan KPPT Kota Cimahi. Adapun hipotesis didalam penelitian ini adalah, terdapat perbedaan kualitas pelayanan IMB antara BPPT Kota Bandung dengan KPPT Kota Cimahi. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik survey. Adapun populasi didalam penelian ini adalah individu masyarakat yang sudah menggunakan layanan IMB pada tahun 2014 di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung yang berjumlah 4520 orang dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi yang berjumlah 332 orang. Adapun penentuan sampel penelitian ini menggunakan Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling dengan rumus perhitungan besaran (Bungin, 2005:105). Hasil dari perhitungan tersebut memperoleh responden sebanyak 95 responden dari BPPT Kota Bandung dan 76 responden dari KPPT Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Dengan menggunakan perhitungan statistik untuk analisi data. Perhitungan statistik ini menggunakan SPSS 19. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi yang, diukur dari dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance, dan dimensi emphaty. Kata kunci : Kualitas Pelayanan, IMB, Dimensi Kualitas Pelayanan ABSTRAC Licensing service quality is a reflection of the performance of the apparatus of government bureaucracy. Integrated Licensing Service Agency (BPPT) in Bandung City and the Integrated Licensing Services Office (KPPT) Cimahi City is a government agency that handles licensing service one stop. The goal is to provide good quality licensing services in licensing long cut red tape. The purpose of this study is to compare how the quality of licensing services, in particular services in the Building Permit Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Bandung with Integrated Licensing Services Office (KPPT) Cimahi. This study uses the theory of service quality dimensions proposed by Parasuraman. The fifth dimension where it is used to measure the extent to roomates quality of service IMB between BPPT Bandung City with KPPT Cimahi City. The hypothesis in this study is that there is a difference between the quality of service IMB BPPT Bandung with The method used in this research is quantitative method, using survey techniques. The population in this study presented is individual people who already use the service IMB in 2014 in the Integrated Licensing Service Agency Bandung, amounting to 4520 people, and the Integrated Licensing Services Office Cimahi totaling 332 people. The determination of this sample using a Probability Sampling Simple Random Sampling technique with the magnitude calculation formula (Bungin, 2005: 105). The results of these calculations to obtain the respondents as many as 95 respondents from BPPT Bandung and 76 respondents from KPPT Cimahi. Data collection techniques in this study using a questionnaire. By using statistical calculations for data analysis. These statistical calculations using SPSS 19. The result of this study indicatet that there are differences in the quality of service of building permits (IMB) between Integrated Licensing Service Agencies Bandung City with Integrated Licensing Service Office Cimahi City, measured from tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and emphaty dimension. Key Word : Quality Service, IMB, Dimension of Service Qualit