DSpace Repository :: Browsing by Author "Arfin Sudirman"

Browsing by Author "Arfin Sudirman"

Now showing 1 - 20 of 78

ANALISIS HUBUNGAN SIPIL-MILITER TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DI TAHUN 2015
(2018-08-08) EDTA MUHAMMAD FADILAH; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Edta Muhammad Fadilah, 170210140006, 2018. Analisis Hubungan Sipil Militer Pada Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran. Reintepretasi pasal 9 konstitusi Jepang dan Perubahan Kebijakan Pertahanan dengan kemampuan untuk melakukan collective self-defense yang terjadi pada masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2015 menghasilkan banyak pro dan kontra di kalangan publik. Sebagai sebuah keputusan, ia tidak begitu populer dikalangan sipil baik elit politik maupun publik karena dibuat dalam sebuah ketergesaan yang cenderung dipaksakan. Ditambah lagi dengan kesan dari negara Jepang yang setelah Perang Dunia Kedua selalu diidentikan dengan nilai pacifism. Oleh karena itu munculah pertanyaan mengenai apa yang menjadi latar belakang dari diambilnya keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori civil-military relations dari Samuel Huntington yang digunakan untuk melihat apakah terdapat keterlibatan dari pihak militer yang dapat dalam hal ini dapat dikatakan memiliki motif untuk mendukung keputusan tersebut. Selain itu penelitian ini juga membahas defense management serta profesionalisme militer di Jepang yang digunakan untuk menggambarkan lebih jauh mengenai keberadaan pengaruh militer pada proses pembuatan kebijakan pertahanan serta orientasi politik dari militer Jepang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) tidak ada campur tangan militer baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan reintepretasi pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015. Meskipun begitu ditemui kecendrungan perubahan terhadap kondisi civil- military relations di Jepang akibat keputusan tersebut. 2) Keputusan reintepretasi pasal 9 dan pemberlakuan collective self-defense pada masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2015 adalah murni dilatarbelakangi perbedaan dari persepsi ancaman yang dimiliki baik antar partai penguasa dan oposisi maupun elit politk Jepang dengan masyarakatnya
ANCAMAN SAMPAH LAUT DI KAWASAN ASEAN MELALUI PERSPEKTIF KEAMANAN LINGKUNGAN KAWASAN
(2022-09-27) EDTA MUHAMMAD FADILAH; Windy Dermawan; Arfin Sudirman
Kawasan Asia Tenggara merupakan rumah bagi 5 negara yang masuk kedalam daftar 10 besar negara penghasil sampah laut terbesar di dunia. Kondisi ini membuat keamanan lingkungan di kawasan tersebut menjadi terancam akibat degradasi lingkungan. Meskipun ASEAN semenjak tahun 2017 telah bersepakat untuk menjadikan sampah laut sebagai isu yang krusial untuk diselesaikan, data menunjukan belum ada perubahan yang berarti dari kerjasama tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif ancaman yang ditimbulkan isu sampah laut terhadap negara-negara ASEAN serta mengetahui alasan persistensinya isu ini di kawasan ASEAN Penelitian ini menggunakan konsep Keamanan Lingkungan dari John Barnett yang digunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari degradasi lingkungan yang disebabkan oleh isu sampah laut di Kawasan ASEAN. Sementara itu penelitian ini juga menggunakkan Kerangka Analisa Kompleks Keamanan Lingkungan Kawasan dari Geun Lee untuk menggambarkan kompleks keamanan lingkungan yang telah terbentuk oleh organisasi regional ASEAN di kawasannya untuk mengetahui alasan dari persistensinya isu lingkungan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa degradasi lingkungan yang terjadi kemudian berimplikasi terhadap kelangkaan sumber daya kelautan yang berkontribusi memperparah konflik perikanan di kawasan yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Tingkat konsumsi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tinggi di Kawasan ini menyebabkan keterancaman bagi keamanan manusia dalam bentuk kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir serta ancaman kesehatan akibat mikroplastik yang terkandung di tubuh ikan yang dikonsumsi. Sementara itu alasan persistensinya isu sampah laut meskipun telah ada kesepakatan dalam bentuk rezim kawasan di bawah organisasi ASEAN disebabkan karena desain kelembagaan yang lemah serta kemauan politik dari sebagian negara anggotanya yang masih ambigu.
ASEAN Maritime Security: Suatu Studi Mengenai Imigran Ilegal dan Implikasinya terhadap Indonesia
(2020-10-06) NURUL HAYANA; Arfin Sudirman; Arry Bainus
Penelitian ini mengeksplorasi keamanan maritim ASEAN dalam menangani imigran ilegal khususnya dalam rentang waktu 2015-2019 dan melihat implikasinya terhadap Indonesia. Dengan menyesuaikan pada UNCLOS, ASEAN terus berusaha untuk meningkatkan kohesivitas dan keterbukaan untuk berbagai langkah aksi dalam rangka menjaga keamanan maritim kawasan dari ancaman yang menyertai migrasi ilegal seperti: penyelundupan manusia, perdagangan manusia, terorisme maritim dan sebagainya. Penanganan melalui pendekatan kawasan lebih fisibel untuk dilakukan sebab mempertimbangkan beberapa hal berikut: kedekatan geografis; struktur dan karakter negara-negara di kawasan; potensi terbentuknya kerangka aksi, regulasi, dan kerja sama; mempermudah transfer teknologi; serta sifat interkonektivitas dari laut yang saling terhubung. Penelitian ini dianalisis dengan Teori Kompleks Keamanan Regional, Keamanan Maritim, serta Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber diperoleh melalui wawancara, studi lapangan, hingga studi Pustaka untuk mendapatkan hasil yang reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ASEAN mengalami perkembangan pesat dalam memperkuat kerangka aksi dalam penanganan isu-isu keamanan maritim dengan adanya APSC dan The ARF Maritime Security Work Plan 2018-2020, serta berbagai kerja sama yang dibentuk antar negara dalam kawasan, atau bahkan antara ASEAN dengan negara lain disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran kawasan cukup signifikan. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain keterlibatan negara yang belum merata dalam dialog kawasan serta perbedaan prioritas keamanan maritim nasional. Sejauh ini, negara yang memprioritaskan penanganan imigran ilegal melalui pendekatan kawasan hanya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Temuan lain adalah, Indonesia menjunjung tinggi pendekatan regional untuk menciptakan kebijakan penanganan imigran ilegal di tingkat nasional dengan mengadopsi setiap ketentuan regional dan aktif dalam setiap dialog untuk menangani masalah imigran ilegal. Indonesia juga terbukti unggul dalam penanganan dengan rendahnya rasio imigran ilegal dibandingkan dengan negara lain di kawasan. Hambatan yang dialami Indonesia justru berasal dari dalam negeri dengan terjadinya praktek- praktek kecurangan yang melibatkan polisi, nelayan, dan penyelundup manusia hingga imigran ilegal masih masuk ke Indonesia.
DAMPAK INVASI RUSIA KE UKRIANA TERHADAP OPERASIONAL PERUSAHAAN MULTINASIONAL MCDONALD
(2023-07-13) RETHASYA AURELIA KUSUMA; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Hubungan McDonald dan Rusia dijalin pada tahun 1999 saat McDonald membuka restoran pertamanya di Moskow setelah 14 tahun bernegosiasi. 32 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 16 mei 2022 McDonald mengumumkan untuk menghentikan bisnisnya di pasar Rusia secara keseluruhan karena invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa perusahaan multinasional McDonald keluar dari pasar Rusia dan merugikan perusahaan, serta meneliti intervensi dan tekanan yang didapatkan McDonald untuk keluar dari pasar Rusia dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan teori Multinational Corporation (MNC) dari sudut pandang merkantilisme yang diturunkan menjadi teori state-centric dariRobert Gilpin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memahami fenomena keluarnya perusahaan multinasional McDonald’s dari pasar Rusia sebagai respon invasi Rusia Ke Ukraina yang didasarkan oleh buku yang ditulis oleh Christopher Lamont yaitu “Research method in international relation”. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan McDonald keluar dari pasar Rusia karena tekanan dan intervensi berbagai pihak yaitu host country, home country dan masyarakat yang menjadi konsumen McDonald. Amerika sendiri memberikan intervensi dalam bentuk kebijakan yang membuat perusahaan multinasional ini tidak dapat beroperasi di Rusia. Keputusan McDonald untuk keluar daripasar Rusia dan merugikan perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan karena mengedepankan nilai-nilai politik dan bukan nilai ekonomi. Menandakan perusahaan multinasional memainkan peran politik dalam sistem internasional. Dengan hasil tersebutpenulis penulis berharap bahwa dilakukan penelitian lebih lanjut dengan perspektif berbeda contohnya dari aktor negara home country dan host country yang dapat digunakan untuk membuat teori dalam menjelaskan karakteristik perusahaan dalamhubungan internasional.
DERADIKALISASI DUNIA MAYA SEBAGAI PERTEMPURAN TERHADAP PERKEMBANGAN ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA SETELAH 2010
(2017-08-10) BANGUN IRAWADY ESRON SIREGAR; Obsatar Sinaga; Arfin Sudirman
Penelitian ini berjudul Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Pertempuran Terhadap perkembangan Ancaman terorisme di Indonesia setelah 2010. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lokasi di wilayah Indonesia. Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Pertempuran Terhadap perkembangan Ancaman terorisme di Indonesia setelah 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pelaksanaannya dan narasumber yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah semua pihak yang terkait didalam pelaksanaan deradikalisasi. Perkembangan ancaman gerakan terorisme pasca 2010 begitu mengkhawatirkan didasarkan kuantitas dan kualitasnya yang begitu masif di dunia maya. Perkembangan terorisme yang mulai masif pasca 2010 merambah ke Indonesia dengan melihat sebagai pangsa pasar yang cukup besar. Untuk mengantisipasi gerakan separatis tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang secara khusus tugas dan fungsinya memberantas terorisme. Dalam menghambat perkembangan terorisme di Indonesia maka dilakukan program deradikalisasi pada dunia maya. Penelitian ini mengupas bagaimana pelaksanaan deradikalisasi, yang dilakukan pada dunia maya untuk menghambat perkembangan ancaman terorisme di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan deradikalisasi melalui reedukasi, rehabilitasi dan reintegrasi pada dunia maya masih dirasa kurang dalam mengcounter penyebaran terorisme di Indonesia. Pelaksanaan deradikalisasi pada dunia maya selama ini juga dirasa kurang secara kuantitas dan kualitas. Sehingga pelaksanaan pelaksanaan deradikalisasi di dunia maya terhadap perkembangan ancaman terorisme dirasa kurang efektif. Dengan kondisi dan kenyataan dari pelaksanaan deradikalisasi yang kurang maksimal tersebut maka berdampak tidak signifikannya terhadap penyebaran gerakan terorisme pada dunia maya.
Diplomasi Ekonomi European External Action Service Uni Eropa kepada Indonesia melalui Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia (2011-2015)
(2016-11-01) ABDUL RAZAK; R. Dudy Heryadi; Arfin Sudirman
Abdul Razak. 170210120095. Diplomasi Ekonomi European External Action Service Uni Eropa kepada Indonesia melalui Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia (2011-2015). Program Studi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran. 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan European External Action Service oleh Uni Eropa pada tahun 2011 yang berdampak pada meluasnya kewenangan diplomatik delegasi eksternal European Commission menjadi Delegasi Uni Eropa. Salah satu delegasi yang dimiliki oleh Uni Eropa adalah Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia yang ditujukan untuk Indonesia sebagai rekan penting perekonomian Uni Eropa. Penelitian ini merupakan studi untuk memahami diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dengan menggunakan teori diplomasi ekonomi oleh Kishan Rana dimana terdapat lima pilar, yaitu promosi perdagangan, promosi investasi, bantuan ekonomi, alih teknologi, dan promosi pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualititatif John W. Creswell sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia telah melakukan sebagian besar upaya diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu delegasi. Berbagai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia ini telah memberikan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya. Meski demikian, terdapat beberapa bentuk diplomasi ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia.
DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
(2022-10-03) DUDI WAHYUDIN; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Arfin Sudirman
Penelitian ini menganalisis tentang diplomasi Indonesia dalam pengambilalihan Flight Information Region (FIR) dari Singapura di era Pemerintahan Joko Widodo. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah belum terwujudnya pengambilalihan FIR dari Singapura atas kendali wilayah udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna, sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan disahkan, proses pelayanan navigasi penerbangan yang sebelumnya di delegasikan ke negara lain harus dapat dilayani oleh lembaga pelayanan navigasi penerbangan sejak 15 tahun diberlakukannya undang-undang. Sebagai Langkah strategis Presiden Joko Widodo pada 18 September 2015 juga mengeluarkan instruksi Presiden tentang percepatan pengambilalihan FIR, dengan menugaskan sejumlah lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan proses diplomasi dengan Singapura. Kepentingan Nasional Indonesia untuk mengambil alih sesegera mungkin pengelolaan FIR dari Singapura diantaranya dilatari oleh adanya pertimbangan kedaulatan, keselamatan penerbangan dan ekonomi. Analisis proses diplomasi Indonesia dalam pengambilalihan FIR dari Singapura dilakukan dengan melihat pada dua aspek, yaitu analisis atas diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Posisi dari rezim internasional, seperti ICAO juga dilihat untuk melihat bagaimana kaitannya dengan proses diplomasi yang dibangun Indonesia. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana data penelitian terdiri dari data primer maupun sekunder, untuk data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan dan data sekunder dari berbagai notulensi rapat, press release dan pemberitaan media. Data yang diperoleh kemudian dilakukan validasi, yaitu proses pengecekan atas keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini mengindentifikasi bahwa ketidakmampuan Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan FIR dari Singapura di atas wilayah udara Natuna dan Kepulauan Riau, merugikan Indonesia dari segi kedaulatan wilayah udara dan ekonomi. Singapura memanfaatkan pengelolaan FIR bukan hanya sebagai sumber pendapatan mereka, tetapi juga untuk kepentingan latihan Angkatan Udaranya meski perjanjian DCA (Defense Cooperation Agreement) untuk Military Training Area (MTA) sudah berakhir pada tahun 2007. Hasil analisis menunjukan bahwa proses diplomasi bilateral Indonesia terhadap Singapura belum memberikan hasil yang signifikan meski ada kesepakatan tentang Framework for Negotiation of FIR Realignment pada 12 September 2019. Dalam strategi diplomasi multilateral, pemerintahan Joko Widodo juga membangun proses diplomasi dengan ICAO, tetapi proses diplomasi multilateral belum dilakukan kepada negara-negara dan perusahaan penerbangan yang telah bermitra dengan Singapura. Proses diplomasi pemerintah juga menjadi lemah karena di dalam kementerian dan lembaga terkait masih muncul pernyataan di media perihal belum pentingnya pengelolaan FIR, karena dianggap tidak terkait dengan kedaulatan.
DIPLOMASI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DK PBB PERIODE 2019-2020 DALAM MEMPROMOSIKAN PROGRAM PRISON DERADICALIZATION UNTUK MENANGGULANGI TERORISME
(2021-06-04) RAFIDHA DINDA PUTRI; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Terorisme masih menjadi satu isu yang mendesak dan penting untuk didiskusikan. Dewasa ini, muncul kesadaran bahwa strategi yang komprehensif dibutuhkan untuk menindaklanjuti para teroris yang telah tertangkap, karena ada kemungkinan radikalisam dan perekrutan anggota dapat terjadi di dalam lapas. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran atas para pejuang teroris asing dan kepedulian atas isu hak asasi manusia, dunia internasional juga menyadari bahwa sebatas pendekatan keras saja tidak lagi memadai dalam menanggulangi terorisme. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan strategi yang mencakup pendekatan lunak yang salah satunya menggunakan program deradikalisasi. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan detail diplomasi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020 dalam mendorong pengembangan dan penyusunan strategi komprehensif untuk menghadapi terorisme secara lebih efisien dan efektif. Penyusunan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berbagai informasi pendukung dikumpulkan melalui wawancara, dokumen dan laporan resmi, dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan di forum internasional dan meningkatkan pengaruhnya sebagai negara middle power dalam komunitas internasional.
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI PENGIRIMAN SATUAN TUGAS KONTINGEN GARUDA UNTUK MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB PERIODE 2013-2015
(2017-04-06) DARE GEMACITA; Yan Mulyana; Arfin Sudirman
Diplomasi menjadi instrumen pengganti setelah perang pada era-klasik yang selalu membuat banyak masyarakat sipil menjadi korban. Diplomasi yang mengedepankan negosiasi dan mediasi dinilai lebih mudah untuk menyesuaikan perkembangan zaman guna menghindari terjadinya perang. Diplomasi Pertahanan sebagai praktik baru dalam diplomasi menjadi alat baru untuk meningkatkan pemahaman antara sipil-militer dan menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia menjalankan amanat dasar negara. Diplomasi Pertahanan menjadi instrumen terkini yang Indonesia laksanakan terlebih pasca rezim orde baru. Diplomasi Pertahanan menjadi gagasan untuk menjawab kesalah-pahaman yang sering membuat pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang sipil dengan para komandan di militer yang sebagaimana militer suatu negara seharusnya menjadi alat kepanjangan tangan suatu negara. Diplomasi Pertahanan salah satu bentuk kegiatannya ialah Peacekeeping, dimana operasi pemeliharaan perdamaian dunia PBB yang telah Indonesia lakukan sejak medio 1956-1957. Hingga saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dalam setiap tahunnya mengirimkan pasukannya yang bernama Kontingen Garuda untuk dilibatkan partisipasinya dibawah naungan PBB. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Diplomasi itu sendiri yang kemudian diiringi perkembangannya melalui Security Sector Reform yang menjadi pemicu sebelum Diplomasi Pertahanan itu matang sebagai teori. Teori Peacekeeping dan Civil-Military Relations menjadi pisau analisis yang paling utama dalam menjelaskan aktivitas Kontingen Garuda ini. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian dari Robert E. Stake yang memungkinkan peneliti melakukan In-depth Qualitative Research dengan cara mengintepretasi dan mereduksi baik data primer maupun sekunder yang didapatkan peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia khususnya oleh PMPP-TNI dapat lebih dimaksimalkan apabila terdapat sinergisitas antar insititusi pemerintahan dan keinginan yang serius dari presiden dalam setiap pengiriman Kontingen Garuda ke wilayah misi.
Disaster Diplomacy Indonesia di Tingkat ASEAN
(2017-08-24) ANIMBYO CAHYA PUTRA; Arfin Sudirman; R. Widya Setiabudi Sumadinata
ASEAN merupakan salah satu regional yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana yang tinggi. Tsunami Aceh 2004 silam merupakan momentum bagi Indonesia dan juga ASEAN untuk lebih serius dalam memperhatikan isu terkait kebencanaan. Kerugian dan korban jiwa yang ditimbulkan dari Tsunami tersebut membuat Indonesia menjadikan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Indonesia terus berusaha mendorong dan berkontribusi di ASEAN untuk meningkatkan kapabilitas kawasan menghadapi ancaman bencana. Melalui AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response) yang ditandatangani pada Juli 2005, ASEAN telah memiliki landasan yang jelas dan mengikat dalam setiap upaya-upaya penanggulangan bencana khususnya di dalam kawasan ASEAN serta menjadi landasan dari visi misi penaggulangan bencana ASEAN seperti yang tertuang pada ASEAN Vision 2025 on Disaster Management. Berangkat dari konsep Disaster Diplomacy yang dikemukakan oleh Ilan Kelman, dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana Disaster Diplomacy Indonesia tidak hanya berkontibusi dalam meningkatkan kapabilitas ASEAN menghadapi bencana, namun jug dibahas mengenai BNPB sebagai tulang punggung sekaligus focal point Indonesia dalam penanggulangan bencana, serta bagaimana kebencanaan dapat merobohkan hambatan diplomatik, meningkatkan kerjasama kawasan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kunci dalam penanggulangan bencana di regional.
EKSPANSI KAPITAL INDUSTRI FAST FASHION MELALUI JARINGAN PRODUKSI GLOBAL PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP EKSPLOITASI BURUH DI INDONESIA: STUDI KASUS PT. KAHATEX
(2023-03-15) YUSUF FADILLAH TIRTA KUSUMAH; Deasy Silvya Sari; Arfin Sudirman
Kemajuan teknologi dan informasi memicu arus produksi manufaktur menjadi sangat cepat dan makin produktif. Kosekuensi logis dari sistem produksi yang maju seperti produktivitas laba dan barang serta otomasi kerja menghasilkan apa yang disebut sebagai Jaringan Produksi Global, sebutan lain dari Rantai Pasok Global. Munculnya fenomena tersebut, penulis bertujuan untuk meneliti tentang Jaringan Produksi Global industri Fast Fashion terhadap buruh di PT Kahatex menggunakan perspektif kritis. Penulis menggunakan teori dari Immanuel Wallerstein dalam melihat struktur kelas di tataran internasional serta memakai konsep nilai dari Marx untuk menganalisis hubungan produksi serta proses kerja. Metode penelitian yang dipakai yakni Kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai turunannya. Pemilihan serta pengambilan data diambil lewat FGD (Forum Group Discussion) serta wawancara dengan teknik Non Probability. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terjadi degradasi kelas dalam struktur kelas di tataran internasional serta buruh di PT Kahatex mengalami eksploitasi lewat jejaring yang disebut Offshoring dan Arm Length Contract.
FAKTOR PSIKOLOGIS DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP: STUDI KASUS KEBIJAKAN LUAR NEGERI FREE AND OPEN INDO-PACIFIC
(2021-11-17) FAIRUZ NADHIRA NUR SALSABILA; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Regional Indo-Pasifik merupakan regional yang disebut-sebut sebagai regional paling dinamis. Wilayah Indo-Pasifik yang menghubungkan kedua Samudra, Hindia dan Pasifik, juga dinilai sangat strategis bagi jalur perekonomian. Dengan pertumbuhan yang sangat pesat, negara-negara di wilayah Indo-Pasifik menjadi kekuatan-kekuatan baru dunia yang menarik perhatian banyak negara-negara adikuasa di dunia, termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 2017, dibawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Free and Open Indo-Pacific sebagai lanjutan dari kebijakan Indo-Pacific pada tahun 2007. Dengan menggunakan teori leaders on foreign policy decision making, penelitian ini. Akan membahas perbedaan dari kebijakan Free and Open Indo-Pacific pada era Donald Trump dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Asia Pasifik dari presiden sebelumnya dan mengapa kebijakan tersebut kembali dicanangkan setelah vakum pada tahun 2008 melalui pendekatan faktor idiosinkratik dan kognitif Donald Trump sebagai aktor utama pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelaahan berbasis internet dan wawancara kepada beberapa narasumber ahli. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan Free and Open Indo-Pacific pada masa Donald Trump dinilai lebih agresif dengan pengaruh faktor psikologis dari Donald Trump mulai dari faktor idiosinkratik seperti sifat dan karakter Donald Trump hingga eksternal seperti latar belakang bisnis dan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain.
FOREIGN FIGHTERS SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DALAM PERLAWANAN TERHADAP ISIS DI SURIAH
(2022-03-10) FALHAN HAKIKI; Dina Yulianti; Arfin Sudirman
Konflik di Suriah telah menimbulkan banyak aktor saling bertentangan satu sama lainnya. Salah satunya adalah foreign fighters sebagai gerakan sosial dalam melawan ISIS di Suriah dan menjadi fokus dalam penelitian ini. Kedatangan foreign fighters dalam melawan ISIS berkisar dari tahun 2014-2018 melewati dua jalur kedatangan yaitu rute Sulaymaniyah Irak dan perbatasan Turki. Mereka berasal dari negara-negara di luar Suriah, dengan latar belakang militer dan nonmiliter, tidak mendapatkan dukungan dari negara asal, serta memberikan dan mendapatkan pelatihan. Tujuan utama mereka yaitu individu, etnis, agama, kemanusiaan, ideologis, menggulingkan pemerintahan, dan menghentikan pendudukan. Serangan ISIS telah menyebabkan adanya keterancaman terhadap identitas transnasional foreign fighters, seperti identitas etnis minoritas, Kurdi, Kristen, ideologi sayap kiri, dan ideologi sayap kanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan foreign fighters sebagai gerakan sosial dalam melakukan perlawanan terhadap ISIS di Suriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis coding. Konsep yang digunakan adalah foreign fighters sebagai gerakan sosial dan teori terjadinya gerakan sosial. Temuan dalam penelitian ini adalah identitas merupakan faktor determinan terjadinya gerakan sosial dari foreign fighters, yang ditinjau dari: pertama identitas kolektif, yaitu adanya keterikatan secara identitas foreign fighters, baik itu sesama mereka dan juga dengan orang-orang yang terdampak oleh serangan ISIS di Suriah, serta hal tersebut terbentuk karena konstruksi dari luar mereka. Kedua, foreign fighters mempunyai solidaritas kuat terhadap satu sama lainnya dan juga masyarakat Suriah yang terdampak oleh serangan ISIS dan identitas memainkan peran penting dari solidaritas ini. Ketiga, foreign fighters mempunyai komitmen yang besar untuk kerelaan diri dan berkorban dalam perlawanannya terhadap ISIS. Namun, juga ditemukan foreign fighters yang diragukan atas solidaritas dan komitmen mereka karena tujuan dan motivasi yang mereka bawa bersifat individualistik.
GLOBALISASI INDUSTRI KEBUGARAN - STUDI KASUS: GOLDS GYM DI INDONESIA (2014-2015)
(2018-01-08) FIRDAN ARIYA MANGGALA; Arfin Sudirman; Nuraeni
Firdan Ariya Manggala. Globalisasi Industri Kebugaran – Studi Kasus: Gold’s Gym di Indonesia. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. September 2017. Industri kebugaran di Indonesia dari waktu kewaktu menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari mulai hadirnya pusat kebugaran yang dikelola oleh sebuah perusahaan besar hingga pusat kebugaran rumahan. Gold’s Gym sebagai pusat kebugaran swasta pertama di dunia ikut berperan dalam hal pengenalan industri kebugaran ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah proses globalisasi yang dilakukan Gold’s Gym di Indonesia pada tahun 2014-2015 dalam upaya memperkenalkan industri kebugaran ke masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep Globalisasi, Konsumerisme dan Komodifikasi Tubuh, sebagai pisau analisis. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dalam menyusun skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan mengenai globalisasi dan industri kebugaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya industri kebugaran yang dibawa oleh Gold’s Gym melalui proses yang sesuai dengan ciri-ciri globalisasi serta didorong dengan adanya sifat konsumerisme dan komodifikasi citra tubuh di masyarakat, dimana hal tersebut memudahkan pengenalan industri kebugaran di Indonesia.
GUNBOAT DIPLOMACY INDONESIA DI PERAIRAN PULAU NATUNA SEBAGAI RESPON TERHADAP DINAMIKA KEAMANAN DI LAUT TIONGKOK SELATAN
(2023-07-05) DEVI MAHDALENA BR HUTABARAT; Arfin Sudirman; R. Dudy Heryadi
Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai respon Indonesia terhadap dinamika keamanan Laut Tiongkok Selatan karena klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok terkait batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) dan landas kontinen Laut Tiongkok Selatan yang tumpang tindih dengan Perairan Pulau Natuna sebagain wilayah traditional fishing ground Tiongkok. Indonesia menolak klaim sepihak ini dan menyatakan tindakan dengan memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah maritim Perairan Pulau Natuna. Penelitian ini menggunakan tiga konsep dalam studi Hubungan Internasional, yakni keamanan maritim, geostrategi dan gunboat diplomacy. Keamanan maritim sudah menjadi perhatian banyak negara di dunia, dikarenakan semakin tingginya kebutuhan negara-negara maupun individu dalam menggunakan jalur laut. Geostrategi berperan penting dalam menganalisis bagaimana wilayah Perairan Pulau Natuna dijadikan sebagai wilayah strategis untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia. Gunboat Diplomacy sebagai bentuk diplomasi yang menghadirkan deterrence dengan menghadirkan kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengombinasikan makrointerpretasi dari para narasumber dan mikrointerpretasi dari peneliti sendiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sangat komitmen dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Pulau Natuna melalui gunboat diplomacy dengan memaksimalkan kemampuan militer Indonesia di Perairan Pulau Natuna,
Hubungan Purnawirawan TNI dan TNI dalam Pilpres 2014
(2020-10-11) HARDI PUTRA WIRMAN; Arfin Sudirman; Wawan Budi Darmawan
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Purnawirawan TNI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014. Permasalahan yang dijelaskan adalah; Pertama, latar belakang keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik; Kedua ,keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik khususnya Pilpres 2014 cenderung mempengaruhi TNI aktif; Ketiga, ada relasi yang terbentuk antara purwirawan TNI dengan TNI aktif dan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014. Hal inilah yang dikaji dalam penelitian tentang “Hubungan Purnawirawan TNI dan TNI aktif dalam Pilpres 2014”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sementara pemilihan informan penelitian ditentukan dengan teknik purporsive sampling, dengan mewawancarai 14 informan, terdiri dari; purnawirawan TNI, pengamat militer, akademisi dan jurnalis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan penggunaan data sekunder terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik dapat dilihat dari beberapa aspek; Pertama, purnawirawan TNI telah memiliki sejarah panjang dalam politik dimulai dari mendirikan Ikatan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan berlajut sampai sekarang dengan mendirikan partai politik; Kedua, motivasi purnawirawan TNI masuk dalam politik salah satunya dipengaruhi oleh figur militer dan figur ini diwakili oleh Yudhoyono dan Prabowo. Kedua, relasi yang tebentuk antara TNI aktif dengan aktor sipil adalah adanya manuver politik yang dilakukan oleh Jenderal TNI aktif terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014. Ketiga, relasi yang terbentuk antara purnawirawan TNI dengan TNI dapat dilihat dari beberapa aspek; Pertama, hubungan patron-client. Politisi purnawirawan TNI menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai mantan militer aktfi dalam menjalankan tugas; Kedua, jiwa espirit de corps, merupakan solidaritas korps yang dibangun; rasa hormat, kesetian dan kesadaran. Adanya calon presiden dari kalangan militer menjadikan doktrin yang diberikan purnawirawan TNI kepada TNI aktif untuk memberikan dukungan politik dan sebaliknya. Kata Kunci: Purnawirawan TNI, TNI, Manuver Politik, Konflik Kepentingan.
IMPLEMENTASI DEFENCE DIPLOMACY MILITER INDONESIA DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK LEBANON
(2021-05-18) HANAN TASMIKA SELIAN; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Hanan Tasmika Selian 170210160080. Implementasi Defence Diplomacy Militer Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Konflik Lebanon. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajadran 2020. perang sipil Lebanon yang belum tertuntaskan menghasilkan sebuah konflik baru antara Israel dan Lebanon yang dimulai kembali pada tahun 2006. Berlandaskan resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya Indonesia melakukan pengiriman pasukan perdamaian yang tergabung di dalam satuan tugas UNIFIL dalamupaya perdamaian konflik Lebanon. Dalam strateginya, Indonesia melakukan aktivitas defence diplomacy dimana hal tersebut selain berupaya untuk menyelesaikan konflik Lebanon juga akan menguntungkan Indonesia khususnya dalam bidang kemiliteran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data-data sekunder yang berasal dari studi pustaka, jurnal, berita, dan penelusuran yang bersifat daring. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia berhasil melaksanakan dua dari tiga tujuan utama defence diplomacy. Tidak hanya itu, militer Indonesia juga mampu meningkatkan kepercayaan serta citra baik terhadap masyarakat internasional yang sebelumnya mendapatkan citra burukmengenai kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan di berbagai peristiwa dan tempat. Dengan kesukesan Indonesia dalam menjalankan defence diplomacy tersebut, membuka sebuah jalan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama baru dengan aktor-aktor lainnya baik dalam bidang pertahanan maupun bidang-bidang lainnya.
IMPLEMENTASI FRAMING MRSPHERICAL TERHADAP KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA SEBAGAI STRATEGI MEDIA KOMUNIKASI GLOBAL
(2023-09-16) SITI AMELIA FATIMAH; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi sorotan dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dalam era digital dan media sosial yang terus berkembang, peran media dalam membentuk persepsi dan mempengaruhi opini publik sangatlah penting. Salah satu platform media yang telah mendapatkan perhatian luas adalah saluran YouTube bernama MrSpherical. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana MrSpherical sebagai media baru memanfaatkan framing untuk mengkomunikasikan isu konflik ini serta dampak yang dihasilkan dari strategi komunikasi yang mereka terapkan. Penelitian ini menggunakan 2 teori utama, yaitu Teori Analisis Framing dan Media Baru. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menganalisa keberpihakan MrSpherical melalui komparasi serta analisis elemen framing yaitu tajuk utama dan representasi visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan framing ini, MrSpherical berupaya untuk mempengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan terhadap pandangan mereka terkait konflik ini. Opini publik berhasil terbentuk dalam bentuk tanggapan komentar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi media komunikasi global yang digunakan oleh MrSpherical, seperti pemilihan narasi tajuk utama dan representasi visual yang mengacu pada keberpihakan MrSpherical. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MrSpherical tidak memihak suatu pihak secara konsisten.
Implementasi Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) di Kawasan Asia Tenggara
(2019-07-26) MAULY DINI BUDIYANTI; Arfin Sudirman; Tidak ada Data Dosen
IUU Fishing merupakan fenomena global yang memerlukan penanganan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik masalah yang bersifat lintas batas dimulai dari lokasi serta pelakunya. Salah satu wilayah yang rentan akan tindakan IUU Fishing adalah Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, salah satu tindakan penanganan IUU Fishing dilakukan melalui Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing ( RPOA IUU Fishing). Kepatuhan terhadap rezim RPOA-IUU dapat dilihat dari implementasi yang dilakukan oleh masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan lima negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam dalam implementasi RPOA-IUU. Selain itu, ditujukan pula untuk mengetahui implementation gap yang muncul ketika implementasi aktual setiap negara tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi rezim dimana peneliti menggambarkan implementasi serta implementation gap pada RPOA-IUU oleh lima negara anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan implementasi dari tiap negara. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perbedaan pemahaman setiap negara dalam menangani IUU Fishing merupakan akar tindakan penanganan dari negara tersebut. Negara yang dirugikan akibat tindakan IUU Fishing akan senantiasa mematuhi rekomendasi tindakan dalam RPOA-IUU. Sebaliknya, negara yang lebih fokus pada ambisi panen stok perikanan akan kurang patuh terhadap rekomendasi tindakan. Penelitian ini menemukan masih terdapatnya implementation gap dalam pengimplementasian rezim RPOA-IUU. Bentuk paling konkret dari gap tersebut adalah masih terdapatnya tindakan IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal dari negara anggota. Selain itu, gap yang paling terlihat dalam implementasi RPOA-IUU ini adalah tertinggalnya teknologi sehingga negara belum mampu mematuhi rekomendasi tindakan yang disarankan dalam RPOA-IUU.
IMPLEMENTASI RESOLUSI KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN MILF TAHUN 2012-2013 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI MINDANAO
(2017-05-13) ANDY IRAWAN CHAERUDIN; Arfin Sudirman; Muradi
Konflik Mindanao telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, diawali dari penjajahan Spanyol pada abad ke-15 hingga diserahkannya kepulauan Mindanao dari Amerika Serikat kepada Filipina. Perang dan perundingan silih berganti hingga pada tahun 2012 dikeluarkanlah suatu resolusi yang dinamakan FAB (Framework Agreement On The Bangsamoro). Akan tetapi pada implementasinya, untuk dapat membentuk pemerintahan Bangsamoro sesuai cita-cita pendahulu suku Moro hingga saat ini masih belum dapat direalisasikan. Resolusi FAB telah ditandatangani dalam suatu upacara kenegaraan dengan mengundang berbagai tokoh, diplomat dan juru runding dari dua pihak, serta anggota parlemen dan perwakilan negara asing. Penelitian ini didasari atas ketertarikan peneliti sebagai bagian dari misi IMT (International Monitoring Team) yang berada di Mindanao pada kurun waktu 2012-2013. Ditemukannya beberapa hal yang menjadi masalah untuk diteliti dikarenakan masing-masing pihak belum dapat merealisiasikan apa yang tertuang dalam substansi dasar dalam resolusi tersebut. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana implementasi resolusi konflik antara Pemerintah Filipina dengan MILF pada tahun 2012-2013 dalam upaya mewujudkan perdamaian di Mindanao. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat sebagai informan, tokoh masyarakat, maupun kepala desa yang merasakan langsung dampak dari implementasi resolusi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana implementasi dari resolusi FAB (Framework Agreement On The Bangsamoro) yang dilakukan antara Pemerintah Filipina dengan Kelompok MILF pada tahun 2012-2013 , menganalisa dan melakukan eksplanasi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga studi di universitas yang mengkaji studi diplomasi dan pembaca yang mencari literatur tentang konflik Mindanao. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa resolusi tersebut masih memerlukan tahapan proses politik dengan terlebih dahulu mengakhiri konflik sesama Bangsamoro.

Browsing by Author "Arfin Sudirman"

Results Per Page

Sort Options