S3 - Doktor

Permanent URI for this community

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/96

Browse

Now showing 1 - 20 of 597

RESTRUKTURISASI ORGANISASI PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
(2008) BAMBANG HERMANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
RESTRUKTURISASI ORGANISASI PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG Bambang Hermanto[1] bhermanto@unpad.ac.id ABSTRAK Penelitian ini berusaha untuk menelaah restrukturisasi organisasi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bermartabat Kota Bandung. Sasaran yang dikaji mengenai masalah human resources; functional resources; technological capabilities; dan organizational abilities. Penelitian bertitiktolak dari data empirik bahwa restrukturisasi PD Pasar Bermartabat belum memberi hasil sesuai harapan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih mengutamakan penggambaran suatu peristiwa berdasarkan pemahaman atas proses daripada hasil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknis analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan paparan hasil penelitian menyatakan bahwa restrukturisasi organisasi PD. Pasar Bermartabat dilihat dari aspek human resources, functional resesources, technological capabilities, dan organizational abilities sebagian menentukan adanya capaian yang menjadi harapan Pemerintah Kota Bandung. Human resources bagian integral dari strategi pencapaian tujuan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Functional resesources bagian dari upaya meningkatkan komitmen PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Technological capabilities wujud dari kesungguhan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Organizational abilities sebagai upaya aktif seluruh komponen dalam rangka membangun nilai kompetitif PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung. Restrukturisasi organisasi Badan Usaha Milik Daerah yang efektif tidak lepas dari aspek â€˜mentalitasâ€™ pimpinan dan staf untuk siap sedia memajukan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung Kata kunci : restrukturisasi organisasi, human resources, functional resources, technological capabilities, dan organizational abilities. [1]Program Doktor Ilmu Adminsistrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Email: bhermanto@unpad.ac.id
PERILAKU PENCARIAN INFORMASI PENGHIDUPAN PADA PENDUDUK MISKIN PEDESAAN Studi Fenomenologi di Pedesaan Kabupaten Ciamis Jawa Barat
(2010) PAWIT M YUSUP; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Kemiskinan di pedesaan adalah suatu realitas kehidupan. Kondisi itu akan terus terjadi sepanjang program pembangunan yang dilakukan negara belum berhasil, dan selama kesadaran setiap anggota masyarakat dalam pembangunan, juga belum merata. Sudah banyak peneliti yang mengkaji masalah kemiskinan di pedesaan, termasuk masalah perilaku pencarian informasi penghidupan pada penduduk miskin pedesaan, namun lebih banyak menggunakan pandangan etik, yang bersifat researcher’s perspective, alih-alih emik, yakni melihat sesuatu dari kacamata pelaku. Penelitian ini menggunakan pandangan emik. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengkaji pola tindakan atau perilaku pencarian informasi penghidupan pada penduduk miskin pedesaan, termasuk di dalamnya memahami makna miskin menurut penduduk miskin, makna diri penduduk miskin, dan motivasi di balik semua tindakannya dalam mencari informasi penghidupan dimaksud. Teori dan metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dari Alfred Schutz dan Interaksionisme simbolik dari Mead dan Blumer. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: 1) Makna miskin menurut penduduk miskin bersifat kontekstual; 2) Makna diri penduduk miskin memiliki konteksnya sendiri yang bersifat subjektif aspektual; 3) Pola pencarian informasi penghidupan dilakukan secara akif dan pasif, dengan sumber dan saluran informasi interpersonal yang bersifat informal, lebih banyak digunakan oleh penduduk miskin pedesaan; dan 4) Setiap tindakan yang dilakukan oleh penduduk miskin pedesaan dalam mencari informasi penghidupannya, didasarkan atas motif alasan, motif tujuan, dan motif harapan yang jelas.
SEKURITISASI TERORISME GLOBAL DI INDONESIA PASCA 11 SEPTEMBER 2001: SUATU STUDI KOMBINASI CRIMINAL JUSTICE MODEL DENGAN MILITARY MODEL
(2011) ARFIN SUDIRMAN; Obsatar Sinaga; Arry Bainus
Ancaman terorisme global di Indonesia sebetulnya telah muncul sebelum peristiwa 11 September 2001 di AS. Namun sekuritisasi terorisme global di Indonesia baru terlihat signifikan setelah Bom Bali 1 tahun 2002 dengan memunculkan beberapa produk kebijakan anti terorisme dan beberapa gugus tugas khusus kontra terorisme baik di kelompok masyarakat sipil, Polri dan TNI bahkan Kementerian Luar Negeri dalam konteks kerjasama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sekuritisasi terorisme global Indonesia saat ini yang sedang mengalami kecenderungan ke arah pengkombinasian model Criminal Justice Model dengan Military Model dalam upaya kontra terorisme seperti yang dilakukan oleh AS di Irak dan Afghanistan pasca peristiwa 11 September 2001. Dengan menggunakan konsep terorisme global dan teori sekuritisasi serta metode penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya peristiwa 11 September 2001 tidak berdampak secara signifikan bagi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme, selain itu sekuritisasi terorisme global sudah melibatkan seluruh aktor baik negara maupun non negara untuk berinteraksi membentuk persepsi ancaman mengenai terorisme global dan penanggulangannya secara proporsional dan komprehensif. Meskipun demikian kombinasi Criminal Justice Model dengan Military Model dalam upaya kontra terorisme global di Indonesia masih bersifat normatif seperti latihan gabungan bersama sehingga belum dapat dioperasionalisasikan ke tingkat implementasi seperti pembagian informasi intelijen dan operasi gabungan kontra terorisme karena masih perlu adanya pembagian secara eksplisit tugas dan wewenang antara TNI dan Polri dalam penanggulangan ancaman terorisme global.
DESENTRALISASI PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(2012) H. ISRAN NOOR; Mudiyati Rahmatunnisa; Utang Suwaryo
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Sejauh ini penyelenggaraan pertambangan batubara tampaknya belum secara efektif menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya kenyataan yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang menimbulkan pencemaran udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pada saat yang sama faktor hubungan interorganisasional belum kondusif dan karakteristik aparatur pemerintah daerah masih menampilkan kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaaan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek dari pengamatan empiris yang dilakukan secara tepat dengan memperhitungkan variasi permasalahan yang terkait dengan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Timur belum bisa terlaksana secara optimal dalam meningkatkan devisa daerah pada taraf yang diharapkan. Walaupun secara faktual kontribusi dari hasil pertambangan batubara cukup besar dalam penerimaan APBD dan meningkatkan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Sektor ini pengaruhnya bisa lebih besar lagi sumbangannya seandainya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan kawasan hutan dan perkebunan yang dalam kenyataan seringkali tumpang tindih. Desentralisasi pemberian ijin pertambangan batubara ditentukan oleh faktor: kondisi lingkungan; hubungan interorganisasional; sumber daya dan faktor karakteristik instansi pelaksana. Selain itu temuan baru dalam penelitian ini adalah percepatan proses pelaksanaan desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara bagi para investor perusahaan tambang batubara juga ditentukan oleh faktor : pertama, budaya pelayanan (services culture) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang mengedepankan cara-cara pelayanan yang manusiawi. Model budaya pelayanan yang prima dan dilakukan dengan hati ini telah secara langsung atau tidak langsung mendorong peningkatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur. Kedua, pola hubungan yang belum harmonis antar susunan pemerintahan (govermental relationship) yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, khususnya dalam urusan energi dan sumber daya mineral.
HARMONISASI HUBUNGAN ETNIK MELAYU, DAYAK DAN CINA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(2012-10-17) LUKMAN JAFAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam interaksi budaya antaretnik itu terjadi integrasi sosial yang ditandai oleh ikatan sosial yang semakin memperkokoh hubungan antaretnik yang berbeda. Dalam interaksi antaretnik itu muncul rasa saling menghargai, percaya, solidaritas, rukun, damai, dan sebagainya. Namun interaksi antarbudaya dapat pula melemahkan, ikatan sosial di antara beberapa etnik itu menjadi renggang. seringkali juga terjadi konflik yang serius antara etnik dengan mengembangkan kebencian, curiga, merasa terancam, konflik baik fisik maupun non fisik, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung dengan data sekunder yang berkaitan dengan harmonisasi hubungan antar etnik. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat maupun masyarakat adat, masyakat, LSM dan pejabat pemerintah. secara langsung di perkampungan kelompok etnik dan tempat lain di mana interaksi budaya antaretnik terlihat intens. Juga dilakukan pengamatan dengan menyaksikan tradisi dan seni pertunjukkan etnik secara langsung. Untuk melengkapi data tentang keharmonisan antar etnik dilaksanakan juga pengumpulan data sekunder. Prasangka sosial, stereotipe dan etnosentrisme tumbuh subur disebabkan oleh pengaruh keluarga, lingkungan dan pengalaman hidup yang menjadikan anggota masyarakat enggan berkomunikasi dengan kelompok etnik lainnya. Kelompok etnik Melayu, Dayak dan Cina mempunyai kearifan budaya yang berasal dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur nenek moyang hingga saat ini masih tetap dilestarikan. Perbedaan etnik tidak menjadi halangan untuk saling berinteraksi; tidak hanya sebatas kepada pertemuan langsung, intensitas interaksi yang dilakukan ketika melakukan aktifitas sosial, ekonomi, keberagamaan menjadi sarana untuk saling memahami sehingga terjadi penyesuaian dan saling menghargai perbedaan meski dengan nilai batasan budayanya. Subjek : Prasangka, konflik laten, kearifan budaya, Multikultural.
REINTEGRASI SOSIAL ANTAR ETNIK MELAYU DAN MADURA PASCA KONFLIK SAMBAS: PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA PROSES AKOMODASI DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR, KABUPATEN PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
(2012-10-17) MOCHTARIA M NOH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan proses akomodasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi akomodasi antar etnik Melayu dan Madura Pasca Konflik Sambas Pada Masyarakat di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akomodasi sudah berlangsung sejak kontak kedua kelompok etnik terjadi. Ada perbedaan pola integrasi sosial kedua kelompok etnik pada sebelum dan pasca konflik Sambas. Sebelum konflik Sambas integrasi lebih pada kelompok kecil (etnik), pasca konflik integrasi sosial lebih luas pada hubungan antaretnik. Bentuk akomodsi yang dibangun kedua kelompok etnik pasca konflik Sambas adalah kompromi, toleransi, peradilan (adjudication), dan perkawinan campur (amalgamasi). Kompromi mulanya dimaksudkan untuk antisipasi dampak kerusuhan Sambas agar tidak merembet ke daerah mereka, dilanjutkan dengan upaya kesepahaman nilai dan norma, serta upaya etnik Madura dengan menempatkan diri dalam pergaulan, berpartsipasi dalam berbagai kegiatan, dan peduli pada lingkungan sosial. Toleransi dikembangkan dengan cara pemahaman dan pengembangan sikap sesuai falsafah budaya dan ajaran agama, meredam egoisme, dan mengurangi etnosentrisme. Peradilan (adjudication) disikapi dengan cara meningkatkan kesadaran pada penerapan hukum positif, tidak melindungi pelaku kejahatan, dan memusyawarahkan masalah kriminal yang berkaitan dengan hubungan kedua etnik. Amalgamasi antara kedua kelompok etnik hanya terjadi di pemukiman yang telah berbaur. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses akomodasi adalah: (1) berkembangnya kesadaran baru bahwa memperkuat ikatan keagamaan lebih penting dan mendasar dari pada ikatan etnik; (2) kemauan mengubah sikap dalam interaksi sosial kedua kelompok etnik; (3) masyarakat yang semakin terbuka; (4) rasa kekeluargaan yang kuat; (5) masyarakat agamis, serta (6) kemajuan pendidikan dan ekonomi masyarakat.
PELAYANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN
(2012-10-17) RANIASA PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Permasalahan penelitian (research problems) ini adalah masih banyak pengusaha (pengguna layanan) yang belum mendaftarkan perusahaannya, sehingga dapat dirumuskan pernyataan permasalahan penelitian (research statement) ini, yaitu pelayanan perizinan tanda daftar perusahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan belum baik. Berdasarkan pernyataan permasalahan penelitian, dirumuskan pertanyaan penelitian (research question) ini yaitu, bagaimana pelayanan perizinan tanda daftar perusahaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh konsep baru dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai pelayanan publik. Untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian itu, maka penelitian ini didasarkan pada konsep responsiveness, responsibility dan accountability, sebagai guidance theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan memverifikasi setiap data dari hasil wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil obsevasi lapangan yang terkait dengan masalah penelitian. Temuan penelitian ini yaitu pelayanan perizinan tanda daftar perusahaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan belum baik. Hal ini disebabkan karena tidak saja belum sepenuhnya didasarkan pada konsep responsiveness, responsibility dan accountability, tetapi juga karena diabaikannya konsep keadilan.
PENGARUH KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA
(2012-10-18) VINCE TEBAY; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Dalam kurun waktu berlakunya orde lama dan orde baru, pola anutan birokrasi di Provinsi Papua bergantung pada ekologi politik yang sangat didominasi oleh pemerintah pusat. Format tata pemerintahan yang tidak menentu dalam fase-fase pentahapannya yang relatif singkat, bermuara pada tidak optimalnya program-program pembangunan di semua bidang dan sektor. Sehingga pelayanan publik kurang memperoleh perhatian yang serius.Begitu buruknya Budaya Kerja Pelayanan Birokrasi dan keterbatasan yang dialami di Provinsi Papua selama ini dapat dilihat dari adanya kelemahan dalam: disiplin, produktif, inovatif, semangat serta mudah tergiur dengan budaya asing yang bersifat negatif dan tidak mau bekerja keras dan lain sebagainya. Masih tingginya tingkat keluhan masyarakat pengguna jasa menunjukkan bahwa pemerintah sebagai organisasi publik masih belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem pelayanan yang akseptabel dimata rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis).Sumber data penelitian terdiri dari: studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara, observasi dam penyebaran kuesioner. Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Aparat birokrat sebagai Pelayan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Cara penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan stratified random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 194 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden secara umum dapat dikatakan sudah berada pada kategori cukup mengenai Pengambilan Resiko, Perhatian yang Rinci, Orientasi pada Manusia, Orientasi Tim, Keagresifan, Sistem Pelayanan dan Sumber Daya Manusia. Tanggapan responden secara umum sudah berada pada kategori kurang mengenai Stabilitas. Sedangkan tanggapan responden secara umum sudah berada pada kategori baik mengenai Orientasi Hasil, Strategi dan Customer. Pengambilan Resiko, Perhatian yang Rinci, Orientasi Hasil, Orientasi pada Manusia, dan Keagresifanmemberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pelayanan Publik. Kata Kunci: Organisasi Publik, Budaya Organisasi, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG :PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(2012-10-18) DADA ROSADA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Kota Bandung sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, menghadapi berbagai permasalahan seperti: banjir, polusi udara dan air, penduduk miskin, banyaknya pengangguran, dan kesenjangan sosial diantara penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan, dan hal ini sejalan pula dengan visi kota yaitu â€œKota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabatâ€ . Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan khusus yang dikenal sebagai 7 (tujuh) program prioritas, meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni dan budaya, olah raga serta agama. Sejak tahun 2004 kebijakan tersebut mulai dilaksanakan melalui Perda Nomor.06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung. Namun demikian implemetasi kebijakan tersebut belum dapat memenuhi seluruh target yang diharapkan. Hal ini terkait dengan adanya faktor yang berpengaruh, dilihat dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Secara rinci penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif-kualitatif (mixed methods research). Pada fase pertama dilakukan pengumpulan data sekunder berupa data statistik, yaitu data tentang capaian dari implementasi kebijakan 7 (tujuh) program prioritas. Data tersebut menjadi dasar untuk analisis kuantitatif dengan menggunakan uji T dua kelompok saling bebas. Sedangkan pada fase kedua dilakukan pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan dari pejabat pemerintah, dosen perguruan tinggi, dan penggiat lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan pembangunan di Kota Bandung telah mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang dilakukan melalui implementasi kebijakan 7 (tujuh) program prioritas. Namun demikian terdapat berbagai permasalahan pada tahap implementasi kebijakan, khususnya yang terkait dengan isu kebijakan dan konteks implementasinya.
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH
(2012-10-18) SUKARSO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK (ABSTRACT) 1. Judul Disertasi : EVALUASI Program Pemberdayaan Masyarakat di KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH (EVALUATION OF PEOPLE EMPOWERMENT PROGRAM IN PURBALINGGA DISTRICT MIDLE JAVA) 2. Subyek : 1. Kebijakan Publik 2. Pola Evaluasi Program 3. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Birokrasi Munafik 3. Abstrak: Keberhasilan suatu program seringkali menjadi kontroversi ketika hasil yang dicatat di satu pihak dianggap keberhasilan sementara di pihak yang lain tidak mempercayai hasil tersebut. Bahkan evaluasi program seringkali hanya menjadi formalitas dan bahkan menjadi bagian dari rutinitas birokrasi yang tidak bermanfaat bagi keberlanjutan program-program yang bersangkutan. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana evaluasi dilakukan dan bagaimana seharusnya evaluasi dilakukan. Studi Evaluasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Purbalingga ini menggunakan pendekatan meta-evaluasi dan decision-theoretic dan dilakukan dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara mendalam. Studi ini menghasilkan analisis bahwa pola evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap program-program pemberdayaan yang ada ternyata relatif sama pada berbagai program yang ada dan tidak akurat dengan indikasi evaluasi dilakukan oleh pihak yang tidak akurat terhadap substansi yang tidak akurat dan dengan cara-cara yang tidak akurat juga. Penelitian ini juga menganalisis bahwa evaluasi program pemberdayaan di pemerintahan daerah selama ini tidak mendasarkan pada satu konsep pemberdayaan yang jelas sehingga hasil evaluasinya cenderung formatif. Tindakan evaluasi yang dilakukan selama ini lebih merupakan pemenuhan aspek-aspek formal (formalisme) yang ada di setiap program, bukan aspek substansi tujuan-tujuan program. Temuan penerlitian ini adalah adanya kecenderungan birokrasi munafik, bahwa birokrasi pemerintah selama ini cenderung tidak jujur, suka ingkar janji, dan tidak dapat dipercaya. Kata Kunci: Pola evaluasi, pemberdayaan masyarakat, formalisme, dan birokrasi munafik
EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
(2012-10-18) ROZI BENI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor22Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pemekaran daerahmengalami perubahan signifikan dan memberikan peluang yang sangat besar bagi maraknya pengusulan pemekarandaerah.Kesejahteraan rakyat menjadi argumentasi utama dalam memperjuangkan pemekaran daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan pemekaran daerah belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Kaur yang ditelusuri melalui empat kegiatan evaluasi meliputi: spesifikasi, penilaian, analisis, dan rekomendasi terhadap kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dan hasil wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan evaluator (pemerintah), pemekaran daerah di Kabupaten Kaur dinilai berhasil. Namun, dilihat dari kondisi faktual, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pemekaran daerah. Ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator ini, antara lain disebabkan karena: kegiatan evaluasi yang kurang objektif dan indenpenden. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan pemekaran daerah yang memuat criteria dan prosedur pemekaran daerah relatif masih longgar. Selain itu, proses pemekaran daerah di Kabupaten Kaur cenderung dipaksakan. Dalam hal capaian tujuan pemekaran daerah, ternyata kebijakan pemekaran daerah tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka konsep baru yang diajukan adalah: kegiatan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan independen merupakan syarat keberhasilan evaluasi suatu kebijakan. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah.
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA (Studi tentang Hak Interpelasi DPR terhadap dukungan Pemerintah Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor :1747 tentang Pengembangan Nuklir Iran)
(2012-10-18) BAMBANG SUSANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Masalah dalam penelitian ini adalah menyangkut akuntabilitas kebijakan politik luar negeri melalui peran DPR dalam mengonstruksi penyusunan dan perumusan kebijakan politik luar negeri. Secara lebih spesifik, bagaimana Hak Interpelasi DPR digunakan terhadap dukungan Pemerintah atas Reresolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tentang Pengembangan Nuklir Iran. Kemudian, mengapa terjadi kesenjangan antara hasil kebijakan politik luar negeri dengan aspirasi politik masyarakat yang direfleksikan melalui interpelasi DPR dalam hal Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tentang Pengembangan Nuklir Iran. Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam serta focus group discusion (FGD) dengan informan pangkal dan informan kunci sebagai sumber data dan informasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa akuntabilitas kebijakan politik luar negeri serta pelibatan pasrtisipasi publik melalui mekanisme DPR masih belum maksimal. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri hal ini karena Kementrian Luar Negeri dalam konteks mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 masih sepihak, dalam pengertian, tidak ada komunikasi yang intensif khususnya dengan DPR, sehingga kebijakan politik yang diambil mendapat perlawanan dari DPR yang pada akhirnya DPR menggunakan hak konstitusionalnya, yakni menggunakan hak interpelasi. Kata Kunci: Akuntabilitas, kebijakan luar negeri, partisipasi publik, hak interpelasi DPR.
PENGARUH PERILAKU APARAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI MENGENAI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARAT DESA)
(2012-10-18) VERY Y LONDA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Peneltian ini beranjak dari adanya masalah penelitian dimana aparat desa di Kabupaten Minahasa Selatan belum efektif dalam menjalankan tugasnya, keadaan ini diduga penyebabnya adalah perilaku aparat yang kurang mendukung jalannya kerja aparat desa. oleh karenanya penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkapkan tentang aspek yang mempengaruhi perilaku aparat terhadap efektivitas kerja aparat di Kabupaten Minahasa Selatan yang untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni pengambilan data melalui kuesioner. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari kuesioner penelitian kemudian dianalisis secara statistik structural equation modeling (SEM). Pada pembahasan hasil penelitian berdasarkan atas data kuesioner sekaligus data pendukung kuesioner yaitu dari hasil wawancara dan observasi. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah aparat desa yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku aparat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparat desa. Pengaruh perilaku aparat ini ditentukan oleh dimensi Persepsi, Sikap, Nilai dan Motivasi. Sehingga bila terjadi perubahan dalam perilaku aparat akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparat desa. Dan konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Nilai Si Tou Timou Tumou Touâ€ yang mendasari pranata kehidupan masyarakat dapat mengubah tingkatan nilai dan tipe nilai aparat dalam berperilaku.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KABUPATEN LANDAK
(2012-10-18) YULIUS YOHANES; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Disertasi dengan judul Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Landak ini bertujuan untuk menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif dengan instrument pertamanya adalah peneliti sendiri, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menginterprestasikan serta memverifikasi setiap data dan informasi yang diperoleh dari observasi partisipan terhadap seting latar peristiwa. Selain itu mengamati implementai kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dijalankan aparat pelaksana. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Landak, baik yang ditemukan di lapangan maupun yang dianalisis dengan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk belum mencapai tujuan, karena standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktivitas komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta disposisi/sikap pelaksana belum memberikan konstribusi yang berarti terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Landak, yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah ketegasan/konsistensi sikap implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Diyakini bahwa dengan adanya ketegasan sikap implementor maka keberhasilan implementasi kebijakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk akan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROPINSI JAWA BARAT
(2012-10-19) SAHYA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Jawa Barat, dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan terpadu dalam penetapan standar tujuan, sumber daya, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik penerima program dan kecenderungan implementor mampu menunjukkan keberhasilan di BPPT Propinsi Jawa Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, telah diketahui bahwa terdapat beberapa keterlambatan dalam penerbitan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Kepala Badan dan Kepala Bidang BPPT sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan pangkal yang diwawancarai berkembang kepada para pimpinan dan beberapa staf operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain dari itu, bahwa untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan pula pengamatan atas latar penelitian seperti berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan perizinan terpadu dan penelitian atas berbagai dokumen dan data sekunder tentang keberadaan para penyelenggara dan proses penerbitan perizinan. Kesimpulan atas penelitian ini bahwa Implementasi kebijakan pelayanan terpadu di BPPT Propinsi Jawa Barat mengikuti 6 (enam) unsur pokok, yaitu pertama berkaitan dengan standard dan tujuan yang meliputi pemahaman dan komitmen pada tujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua dukungan sumber daya dari segi kuantitas dan kualitas yang meliputi sumber daya aparatur, sarana dan anggaran, ketiga komunikasi antar organisasi yang meliputi fasilitas dan intensitas, ke empat karakteristik Organisasi pelaksana, kelima kondisi ekonomi, sosial dan politik serta ke enam kecenderungan pelaksana. Dari hasil penelitian implementasi kebijakan pelayanan terpadu di BPPT Propinsi Jawa Barat dan beberapa temuan yang berkaitan dengan pelayanan, maka hasil temuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan terpadu merupakan syarat efektifnya proses implementasi kebijakan artinya jika implementasi kebijakan pelayanan terpadu dikehendaki efektif, maka implementor harus berkemampuan daya guna dalam proses pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan sebagai pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
SOSIALISASI DAN ENKULTURASI TRADISI PENGANUT MADRAISME DALAM KELUARGA DI KAMPUNG CIREUNDEU, KOTA CIMAHI
(2012-10-19) YANI ACHDIANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa saat ini di lingkungan masyarakat â€œmodernâ€ (urban dan industri) dan religius (Islami), aliran madraisme atau kepercayaan Sunda Wiwitan masih tetap eksis dan memiliki penganut setia di Kampung Cireundeu, Kota Cimahi. Sementara itu, aliran kepercayaan sejenis seperti; Ahmadiyah telah dilarang (melebur). Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan metode deskriptif analitik, untuk kepentingan mendeskripsikan data lapangan secara utuh digunakan pendekatan kualitatif (paradigma fenomenologi). Tehnik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi serta melalui cek and ricek dan konfirmasi antara hasil observasi dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian untuk menganalisis proses sosialisasi dan enkulturasi tradisi penganut Madraisme dalam keluarga di Kampung Cireundeu, dengan menggunakan teori sistem, struktural-functional Talcot Parsons untuk menganalisis proses sosialisasi tradisi di kampung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses sosialisasi dan enkulturasi tradisi leluhur telah ditanamankan sejak anak-anak sampai dewasa, dengan tujuan agar anak memiliki kemampuan hidup dalam tataran era lebih luas atau global tanpa harus meninggalkan jati dirinya, (2) Proses sosialisasi dalam keluarga berlangsung dari mulai anak-anak sampai dewasa, dalam suasana kehidupan yang harmonis, kharismatik dan terhormat, dengan isi pembelajaran mengenai etika pergaulan, norma, adat istiadat ka-Sundaan, dan ajaran kepercayaan; (3) Peran institusi keluarga, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membina personalisasi nilai; (4) Pola sosialisasi dan enkulturasi tradisi dalam keluarga berlangsung sejalan dengan pola pergaulan antara orang tua dengan anak yang berlandaskan kewibawaan orang tua, melalui tahap imitasi, sugesti, indentifikasi, dan Simpati. Implikasi teoritik penelitian menunjukkan bahwa temuan dari hasil penelitian ini mendukung teori Structure-functional dan Social System. Praksis sosialisasi pada satuan keluarga menggambarkan sebuah jaringan kelompok kerabat (kin-group) yang bekerja sama secara terorganisasi, berdasarkan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka konsep baru yang diajukan adalah proses sosialisasi dan enkulturasi yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua unsur akan mempertkuat tradisi lokal. Kata Kunci : Sosialisasi, Enkulturasi , Tradisi, Aliran Madraisme, Keluarga ABSTRACT Up to the present time, we still find people who profess the ism which is no longer suitable for the modern or religious society. This research is a case study which is purposed to understand the existence of Madraism followers, which is known as â€œSunda Wiwitanâ€ , at Cireundeu village, Cimahi city. The problem is, why Madraism is still faithfully professed, meanwhile another ism such as Ahmadiyah has been prohibited. The method used in the research is descriptive analytical method and field data are described using qualitative approach (phenomenal paradigm). Data collecting was conducted through observation and deep interview. Validity of the data is measured using triangulation technique through confirmation and check and recheck between the results of observation and deep interview. The objective of the research is to analyze socialization and enculturation of Madraism follower tradition within the family life at Cireundeu village using Structural-functional Talcot Parson System theory. The results of the research are as follows: (1) socialization and enculturation process of Madraism have implanted since the childhood with the aim at having ability to live in global era without losing their identity, (2) the process occur in harmonious, charismatic, and noble life with the content of social ethic, norms, Sundanese custom, and Madraism, (3) the family is a major factor in developing personalized value, (4) the process pattern in accordance with the intercourse between parents and children based on influence of parents through stages of imitation, suggestion, identification, and sympathy. Theoretical implication of the study indicates that the findings of this study support the Structural-functional theory and Social System. Socialization in a unit of family describes a network of relatives (kin-group) which is continued cooperatively based on values, norms, and social customs. Based on the suggestion of the research, the concept proposed is a comprehensive socialization and enculturation by involving all elements to strengthen the local tradition. Keywords: Socialization, enculturation, tradition, Madraism, family.
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
(2012-10-19) BASUKI RAHMAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Peningkatan kualitas atas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung- jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya kualitas pembangunan tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut karena lemahnya pengawasan dari pihak eksekutif, legislative, maupun masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diangkat dalam disertasi berjudul Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bidang Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam metode penelitian, yang diterjemahkan dalam suatu operasionalisasi variabel dengan difokuskan pada indikator-indikator, sehingga dapat memadai untuk dijadikan rancangan pada model pengujian statistik dengan menggunakan path analysis (analisis jalur). Analisis jalur yaitu analisis hubungan kausal dengan tujuan memisahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sesuatu variabel penyebab terhadap variabel akibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembangunan yang baik menggambarkan kualitas pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima sejak awal proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi memerlukan pengawasan yang efektip dan kontinyu. Pengawasan menjadi metoda yang ampuh untuk mengawal setiap kegiatan dan akan membuat setiap tahapan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bahkan sudah dapat dipastikan jika hal tersebut berjalan dengan baik maka tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Kondisi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tasikmalaya belum terlaksana dengan baik, karena belum terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik. Peningkatan kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan di daerah terpencil dan jalan ke sentra pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga apabila memperhatikan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya, yang berada dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan, sehingga dapat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, juga belum terlihat secara optimal.
PENGARUH KARAKTERISTIK PERILAKU BIROKRAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KECAMATAN DI KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT (Studi Pelayanan Administratif dan Jasa Publik)
(2012-10-19) ENCEP SYARIF NURDIN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini diawali oleh munculnya masalah pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di lingkungan Kabupaten Ciamis yang belum berjalan dengan efektif. Masalah yang terdeteksi tersebut, diduga kuat terkait dengan perilaku birokrat pada pemerintah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Mengacu kepada permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah seberapa besar pengaruh perilaku birokrat terhadap pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Adapun desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode explanatory survey. Sedangkan populasi penelitian dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis, dengan jumlah anggota populasi sebanyak 786 orang dari aparat pemerintah kecamatan. Melalui teknik sampel, diperoleh sampel sebanyak 235 orang responden. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku birokrat secara empirik telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di lingkungan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebesar 0.86 standar deviasi atau 0,86%. Hasil tersebut mengandung makna bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada pelayanan publik dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku birokrat. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa dimensi energi fisik dan dimensi kepemimpinan merupakan dimensi yang paling dominan dalam mengukur variabel perilaku birokrat. Energi fisik yang dimaksud meliputi kondisi fisik yang baik dari birokrat dalam menunjang pelayanan dan kondisi fisik yang baik dalam mendukung kondisi kerja. Sedangkan dimensi kepemimpinan meliputi kemampuan dari birokrat dalam mengembangkan sikap kepemimpinan dalam melaksanakan tugas dan mempengaruhi orang lain dalam menjalankan tugasnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
(2012-10-19) IMEN DJOLI MANOPODE; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya wajib belajar, termasuk didalamnya peningkatan anggaran pendidikan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivita. Namun demikian keterbatasan dana yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan ternyata tidak menurunkan semangat insan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terbukti dari adanya peningkatan kualitas lulusan pada semua tingkatan pendidikan. Penelitian ini mempelajari dan menganalisis proses implementasi kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya diharapkan memperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti memperoleh data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan. Untuk memandu penelitian ini di tetapkan hipotesis kerja dengan mendasarkan pada teori Van Horn dan Van Meter yaitu Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan melalui proses aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber â€“ sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan melalui aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber â€“ sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif antara sekolah dan komite sekolah dalam kolaborasi pendanaan, ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karenanya konsep yang ditemukan dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi dari sekolah dengan komite sekolah yang efektif dapat membentuk kolaborasi pendanaan dalam implementasi kebijakana anggaran pendidikan.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
(2012-10-22) MICHAEL MAMENTU; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada hasil evaluasi kebijakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di kabupaten Minahasa Tenggara provinsi Sulawesi Utara.Terdapat berbagai masalah hampir dalam seluruh tahapan pelaksanaan pilkada. Terutama dalam tahap pendataan pemilih, penetapan Daftar Pemilih Tetap, pendistribusian logistik pemilihan, serta tahap kampanye. Ditemukan pula bahwa kinerja pengawasan dalam pelaksanaan pilkada adalah amat lemah. Puncaknya adalah penolakan hasil penolakan suara dari kubu politik yang kalah dan para pendukungnya. Dari kegiatan pra penelitian ditemukan bahwa terdapat intervensi politik yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan pilkada di kabupaten Minahasa Tenggara. Para evaluator kebijakan merekomendasikan agar teknis pelaksanaan pilkada berikut harus lebih diperkuat. Tetapi isi rekomendasi kebijakan tidak menyentuh soal bagaimana mengatasi hal ini. Atas dasar fakta ini maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana evaluasi kebijakan pilkada langsung di kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan. Dari penelitian evaluasi ini, diperoleh temuan baru sebagai berikut : kelemahan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan pilkada bersumber pada tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi kebijakan pilkada lebih terfokus pada bagaimana menghasilkan pelaksanaan pilkada yang lebih baik. Padahal sumber masalah pilkada ternyata adalah pada kualitas â€œhasil kebijakanâ€ . Oleh karena itu seharusnya tujuan evaluasi kebijakan pilkada adalah bagaimana dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk memperoleh â€œhasil kebijakanâ€ yang berkualitas.

Browse

Browsing S3 - Doktor by Issue Date

Results Per Page

Sort Options