Ilmu Politik (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/108

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

STRATEGI KAMPANYE DALAM PEMENANGAN DADANG NASER DAN GUN GUN GUNAWAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANDUNG
(2017-05-18) RICKY PUJI FIRDAUS; Hendra; Firman Manan
Pilkada 2015 di Kabupaten Bandung diikuti oleh 3 pasangan, ketiga pasangan tersebut berurutan dari nomor urut pertama hingga ketiga yaitu K.H. Sofyan Yahya dan H. Agus Yasmin; H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip, M.I.Pol dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si, M.Si; dan H. Deki Fajar, SH. dan Dony Mulyana Kurnia, ST. Meskipun seorang kader partai Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan. Keputusan ini dikarenakan adanya konflik di Partai Golkar tingkat pusat. Meskipun maju sebagai calon perseorangan Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan tetap mendapatkan dukungan dari Partai. Penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi kampanye pasangan Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan untuk memenangkan Pilkada 2015. Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan tujuan menganalisis pertanyaan yang muncul serta menggambarkan bagaimana proses perumusan strategi kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sendiri yaitu, wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah strategi kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan sendiri diawali dengan melakukan analisis terhadap peraturan Pemilu, analisis kelemahan dan kekurangan kandidat dan lawan, serta analisis karakteristik dari pemilih. Kedua, tim pemenangan melakukan survei awal dengan tujuan untuk menentukan target suara yang harus dicapai oleh kandidat untuk memenangkan Pilkada. Ketiga, tim pemenangan menentukan kelompok yang akan menjadi target dalam kampanye. Keempat, tim pemenangan mulai membangun pesan kampanye yang akan disampaikan kepada kelompok target. Kelima, tim pemenangan menyusun bagaimana cara dalam membangun hubungan dengan pemilih atau menyampaikan pesan kampanye tersebut dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan demografis dan geografis dari target kelompok masyarakat yang sudah ditentukan sebelumnya dalam membangun hubungan dengan pemilih tim pemenangan menggunakan cara yang mengarah kepada bentuk patronase. Terakhir, dalam pelaksanaan kampanye tim pemenangan membagi tugas kepada kandidat, tim pemenangan, serta relawan untuk menghadiri kampanye yang sudah direncanakan sebelumnya. Tim pemenangan dan kandidat sangat memanfaatkan relawan dalam melakukan kampanye terutama untuk kegiatan kampanye yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya sebagai kader Partai Golkar Dadang Naser juga dibantu oleh kader Partai Golkar lainnya selama persiapan dan pelaksanaan kampanye hal ini dibuktikan dengan banyaknya kader Partai Golkar yang mengisi posisi yang strategis di Tim Pemenangan Dadang Naser dibanding Kader Partai lain dan non partai.
Peran United Nations Women dalam Perumusan Program Pembangunan Kesetaraan Gender di Indonesia tahun 2015-2019
(2017-08-24) MAWAR JUWITA RIANA S; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana UN Women berperan dalam perumusan program Pembangunan Kesetaraan Gender di Indonesia tahun 2015-2019. Adapun yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini karena peneliti tertarik pada keterlibatan UN Women yang merupakan organisasi internasional dalam perumusan program Pembangunan Kesetaraan Gender yang merupakan salah satu kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. UN Women merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana UN Women berperan dalam perumusan program Pembangunan Kesetaraan Gender di Indonesia tahun 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen terkait perumusan Pembangunan Kesetaraan Gender baik yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas maupun oleh UN Women. Peneliti melakukan wawancara terhadap empat narasumber secara purposive dan acak. Dua narasumber purposive dipilih karena dianggap mampu menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan dua narasumber lainnya secara acak sebagai metode memvalidasi data. Metode validasi yang digunakan adalah triangulasi dengan cara menggunakan bahan referensi, member check, dan konsultasi data dengan ahli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa UN Women berperan sebagai aktor dalam Perumusan Pembangunan Kesetaraan Gender. Untuk menggambarkan peran tersebut lebih jauh, peneliti mengetahuinya dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh UN Women dalam keterlibatannya tersebut. Fungsi yang dijalankan antara lain adalah fungsi normatif, fungsi sosialisasi, fungsi pelaksanaan peraturan, fungsi informasi, dan fungsi operasional. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan UN Women bukan tanpa alasan melainkan terdapat kepentingan baik kepentingan UN Women sendiri maupun kepentingan Kementerian PPN/Bappenas. UN Women berperan sebagai lembaga yang memberikan informasi, memberikan arahan mengenai standard yang sesuai dengan sistem internasional yang ada, dalam hal ini sesuai dengan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW), memberikan masukan terhadap permasalahan yang ditemui , memberikan bantuan teknis, sumber daya baik manusia yaitu tenaga ahli, dan sumber dana pendanaan.
PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH STUDI KASUS PADA GERAKAN CIMAHI MEMILIH DI PEMILIHAN WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017
(2017-08-27) MERRY HANDAYANI T; Caroline Paskarina; Ari Ganjar Herdiansyah
Pemilu di negara demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan politik. Pada proses pemilu, umumnya ada keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas, ormas, dan lain-lain. Pemilihan Walikota Cimahi 2017 menunjukkan adanya keterlibatan CSO yaitu Gerakan Cimahi Memilih. Gerakan Cimahi Memilih merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terbentuk saat proses pemilu. Gerakan Cimahi Memilih bertujuan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui peran Gerakan Cimahi Memilih dalam Pemilihan Walikota Cimahi 2017. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Gerakan Cimahi Memilih dalam Pemilihan Walikota Cimahi 2017 adalah melaksanakan liberation role, yaitu sosialisasi pemilu dan pendidikan politik di media sosial ataupun secara langsung. Melaksanakan collaborative role, yaitu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti, Info Cimahi, KPU, PANWASLU, Turun Tangan dan Cimahi Youth Nerwork (CYN). Selanjutnya, melaksanakan re-orientation role, yaitu pemberian citra baik kepada seluruh pasangan calon walikota Cimahi 2017.
Pembentukan Koalisi Partai Politik Pendukung Ajay-Ngatiyana Pada Pilkada Kota Cimahi Tahun 2017
(2017-08-31) MOHAMMAD FAZRULZAMAN AZMI; Ratnia Solihah; Ari Ganjar Herdiansah
ABSTRAK Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Proses pembentukan koalisi partai politik pendukung Ajay-Ngatiyana disertai dengan berbagai dinamika. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Selain itu, Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi dari Efriza, dan teori Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan koalisi partai politik. Data dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan delapan informan yang terdiri dari enam orang pimpinan partai politik pendukung Ajay-Ngatiyana, satu orang perwakilan media massa, dan satu orang dari KPUD Kota Cimahi. Selain itu, untuk mendukung analisis penelitian ini, maka peneliti menggunakan pemberitaan media massa dan dokumen lainnya dari KPUD Kota Cimahi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Ajay-Ngatiyana diawali dengan wacana koalisi strategis antara PDIP, Hanura, PPP yang berorientasi pada kebijakan pembangunan Cimahi. Namun, tiga Parpol tersebut merubah orientasinya menjadi lebih taktis. Kemudian, PPP, PKB, PAN membentuk koalisi berdasarkan dorongan financial yang dimiliki Ajay, serta pengaruh jejaring politik dan lobby antar-Parpol dalam membangun mitra koalisi. Poros Ajay bernegosiasi dengan PDIP yang telah menetapkan Ngatiyana sebagai kandidat yang direkomendasikan oleh PDIP Jawa Barat, pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, hingga akhirnya Ajay-Ngatiyana ditetapkan ditetapkan sebagai kandidat dari koalisi empat partai. Setelah itu, koalisi tersebut mendapatkan dukungan dari Hanura dan Perindo karena peluangnya lebih besar dalam memenangkan Pilkada. Dengan demikian, proses pembentukan koalisi pendukung Ajay-Ngatiyana dipengaruhi oleh modal financial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat maupun Parpol. Koalisi terseut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol. Kata Kunci: Koalisi, Pilkada, Cimahi
Gerakan Penegakan HAM melalui Aksi Kamisan Di kota Bandung
(2017-09-07) RINA DWI PURNITA; Ratnia Solihah; Hendra
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai salah satu aksi yang memiliki cirri khas yaitu aksi kamisan. Kamisan sendiri di latar belakangi oleh Negara yang tidak menunjukan keseriusan dan komitmen menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM masalalu, dan cenderung membuat masyarakat melupakan persoalan penegakan keadilan HAM. Penelitian ini di latar belakangi adanya fenomenaaksi yang rutin di gelar di harikamis, dengan menggunakan atribut yang konsisten setiap sore. Dalam penelitianini, Penulis menggunakan teori aksi sosial yang dikemukakan Feixa, Substansi dari teor itersebut ialah menggambarkan suatu new social movement ditinjau dari 4 ciri, yaitu Ideologi dan Tujuan, Taktik dan pengorganisasian, Partisipan danAktor, Medan area. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lalu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studilapangan (observasi, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dan teknik pengumpulan data dengan dokumen). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tujuan dari aksi kamisan ini ialah agar pemerintah lebih serius menyikapi penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang banyakdiantaranyabelumterselesaikanhinggadetikini. Selain itu kamisan ini sendiri bertujuan sebagai kampanye untuk melawan impunitas, menolak lupa akan tragedi yang menimpa para korban dengan kata lain agar masyarakat terus mengingat dan mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belumterselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa aksi kamisan ini cenderung lemah, mengingatkordinasi antara anggota aksi kamisan sendiri masih lemah, ditunjang oleh pemerintah yang masih menutupi kebeneran yang ada, sehingga pada akhirnya menghasilkan tujuan gerakan yang sulitdicapai.
KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 DENGAN KONSTITUENNYA
(2017-10-05) RANTI AVIANI PUTRI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik. Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik terhadap masyarakat khususnya konstituen dari masa pemilihan umum hingga masa mereka terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Komunikasi politik dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik yang menjadi input dan output dalam waktu yang sama. Hubungan perwakilan antara anggota DPRD Kota Bandung juga dapat dilihat dari adanya komunikasi politik yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari komunikasi poltik dari Harold Laswell dan teori komunikasi politik legislator dari Karl T. Kurtz. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, dokumen, dan wawancara) dengan teknik purposive dalam penentuan informan. Penyampaian pesan-pesan politik untuk mencapai fungsi dan tujuan komunikasi politik itu sendiri disampaikan melalui tiga cara yaitu, one-to-one, public meetings, dan melalui media. Pada komunikasi politik one-to-one dan public meetings memiliki persamaan yaitu dapat bertemu langsung antara anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya dan memiliki perbedaan yaitu waktu dan juga jumlah orang-orang yang hadir saat pertemuan tersebut. Media digunakan oleh anggota DPRD Kota Bandung untuk memperluas jaringan komunikasi politik dimana dapat mencakup konstituen yang lebih luas tanpa harus bertemu langsung. Walaupun ketiga cara itu sudah efektif dalam mendukung komunikasi politik anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya, masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh anggota DPRD tersebut seperti waktu dan dana. Dengan demikian, Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dengan beberapa cara tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan komunikasi politik tersebut. Kata Kunci: Komunikasi Politik, DPRD, Konstituen, Bandung
PROSES TERBENTUKNYA KELOMPOK RELAWAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. STUDI KASUS TEMAN AHOK PADA PILGUB DKI JAKARTA 2017
(2017-10-25) ANNISA ISTIANINGSIH; Caroline Paskarina; Wawan Budi Darmawan
Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dimeriahkan oleh hadirnya beberapa kelompok relawan yang mendukung kandidat tertentu. Salah satunya adalah Teman Ahok, kelompok relawan yang mendukung Ahok menjadi Gubernur periode 2017-2022.Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses terbentuknya Teman Ahok menggunakan konsep gerakan sosial baru. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana proses terbentuknya Teman Ahok menggunakan konsep gerakan sosial baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan studi pustaka.Hasil dari penelitian ini adalah proses terbentuknya Teman Ahok memiliki empat tahapan, yaitu tahap emerge (kemunculan) didasari oleh alasan orang-orang melalukan tindakan kolektif yaitu karena adanya dukungan dan kekaguman terhadap sosok Ahok. Diawali dengan adanya gerakan simpatik lawan begal APBD yang bertujuan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD Jakarta, kemudian gerakan tersebut berkembang menjadi organisasi kerelawanan yang secara resmi terdaftar di Menkumhan. Tahap coalescene (bergabung), dalam tahapan ini kelima inisiator yaitu Aditya Yogi Prabowo, Richard Saerang, Singgih Widyastono, Muhammad Fathony, dan Amalia Ayuningtyas bertemu untuk mendiskusikan dan mengorganisir sumber daya yang ada untuk membentuk Teman Ahok. Tahap bureaucratization (formalisasi), membuktikan jika Teman Ahok ada secara fisik, dan dalam tahap ini Teman Ahok berkoalisi dengan organisasi kerelawanan lain, serta partai politik pendukung Ahok. Tahap decline (penurunan), dimulai ketika Ahok memutuskan untuk bersama partai politik dalam pencalonan di pilgub 2017. Namun, tahap decline seutuhnya terjadi ketika Ahok kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
PERILAKU TIDAK MEMILIH DALAM PILKADA 2015 STUDI DI DESA CANGKUANG KULON KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
(2017-10-30) WENI DWI HANDAYANI; Hendra; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Studi dalam penelitian ini ingin menunjukan tentang fenomena tingginya perilaku tidak memilih, dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung di Desa Cangkuang Kulon yang persentasenya pemilihnya berjumlah 48,07%. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor apa yang masyarakat hingga Desa Cangkuang Kulon Tidak Memilih pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bandung. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskripstif yang berupaya mengumpulkan jawaban melalui teknik observasi dan kuesioner yang terdiri dari 100 orang responden. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan teori perilaku tidak memilih, keempat faktor penyebab masyarakat mencangkup dari faktor tersebut diantaranya faktor psikologi, faktor sistem politik, faktor kepercayaan, dan faktor latarbelakang status sosial ekonomi. Persentase tertinggi ada pada faktor latar belakang status sosial ekonomi, yang hasilnya adalah masyarakat tidak memilih karena kurangnya sosialisasi di lingkungannya baik dari pihak desa maupun KPU.
Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
(2017-11-14) HARDY RAMADHANI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran”. Latar belakang penelitian ini berawal dari sejarah partisipasi politik pemuda di dalam perjuangan bangsa Indonesia yang berperan sangat vital. Hal ini dibuktikan dengan peran mahasiswa dari masa Pra-Kemerdekaan hingga masa Reformasi. Partisipasi politik mahasiswa pada saat itu dominan dalam gerakan protes. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bentuk partisipasi politik saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melihat dari 8 bentuk partisipasi politik, yakni apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-partai politik), partisipasi dalam gerakan protes, dan menduduki jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa saat ini khususnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang disebarkan kepada sampel 146 mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dari angkatan 2013-2016 sebagai responden penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik terlibat dalam tujuh bentuk partisipasi politik yakni apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-partai politik), dan partisipasi dalam gerakan protes. Menduduki jabatan tidak termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa Progaram Studi Ilmu Politik. Kemudian dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik dalam diskusi dan mencari informasi politik adalah bentuk yang paling dominan.
STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2019
(2017-11-14) CHRISTIAN DESWINTA; Hendra; Firman Manan
Bagi partai politik, platform merupakan fondasi dasar untuk merumuskan programnya. Partai Perindo membuat gebrakan dengan mengeluarkan program meskipun belum tergabung dalam pemerintahan dan belum terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Platform Perindo adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin, yang direalisasikan dengan program gerobak Perindo. Strategi politik mengambil peran dalam pencapaian tujuan. Bagi Partai Perindo, program ini merupakan sebuah strategi untuk memberikan referensi kepada masyarakat mengenai partai perindo sekaligus juga membantu masyarakat dalam berdagang. Strategi ini dijadikan modal untuk memperoleh dukungan pada pemilihan umum. Maka tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai Strategi Politik Partai Perindo dalam Mewujudkan Platform Partai Politik Melalui Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 100.000 Gerobak periode 2015-2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat Partai Perindo di Menteng Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan pun direduksi, disajikan dan dianalisa. Keabsahan data diuji dengan triangulasi dimana triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber data. Hasil Penelitian dari strategi politik Partai Perindo melalui pemanfaatan program ini dianalisa dari tahapan munculnya strategi itu sendiri. diawali dengan penetapan tujuan yang acuannya merupakan platform partai dan upaya pengkomunikasiannya kepada masyarakat karena menyangkut pada upaya untuk memenangkan pemilihan umum. Lalu perumusan strategi untuk merealisasikan tujuan tersebut yang ditandai dengan cara-cara tertentu untuk mencapainya. Cara tersebut datang dari bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai dari fenomena-fenomena yang mendukung dan bahkan menghambat. Untuk menciptakan rekam jejak partai dan memberikan gambaran mengenai partai perindo strategi yang digunakan adalah Program UMKM 100.000 sampai pada tahun 2019. Partai Perindo dan programnya pun menempatkan diri dengan citra, target, dan pesan agar masyarakat dapat memahami program dan keberadaan Partai Perindo. Implementasi strategi mempertimbangkan manusia pelaksananya baik itu pemimpin maupun kadernya. Hary Tanoesoedibjo dan kader partainya sebagai implementator sudah melakukannya sesuai dengan prosedur strategi yang ada. Partai Perindo juga melakukan pengendalian strategi sebagai sarana pengendalian peredaran informasi mengenai jalannya sebuah strategi. Kata kunci: Strategi Politik, Platform partai, Program Gerobak Perindo
PENGARUH PILIHAN RASIONAL TERHADAP PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Lengkong Kota Bandung)
(2017-12-20) ANNISA ASYAADAH INDRIANI; Firman Manan; Hendra
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pilihan Rasional Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Lengkong Kota Bandung)”. Materi yang dibahas adalah perilaku memilih yang berfokus pada pendeketan pilihan rasional di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pilihan rasional mempengaruhi perilaku memilih di Kecamatan Lengkong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survai. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data secara statistik dan di bantu oleh aplikasi spss for windows versi 20 yaitu dengan teknik analisis menggunakan korelasi Pearson Product Moment, regresi linear sederhana, koofesien determinasi, dan uji t. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Pearson product moment sebesar = 0,529, regresi linear sederhana Y= 2.865+0,177x, perhitungan koofesien determinasi =52,9%, yang artinya bahwa pilihan rasional mempengaruhi perilaku memilih sebesar 52,9% dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain, dan hasil perhitungan uji t sebesar 6,176 menunjukan jika pilihan rasional memberikan pengaruh yang signifikam terhadap perilaku memilih. Kata Kunci : Perilaku Memilih, Pilihan Rasional, pemilihan umum legislatif
Strategi Kampanye Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna Dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2015
(2018-01-09) ARSYAN FARIZI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna dan juga tim sukses dalam Pilkada Kota Depok tahun 2015. Dalam melakukan penulisan ini, penulis mengambil rujukan dari teori Strategi Kampanye yang dikemukakan oleh Hafied Cangara. Penelitian ini juga didukung oleh teori yang berkaitan dengan strategi pemenangan kampanye, yaitu teori Peter Schoder, dan Antar Venus. Peneliti juga menggunakan rujukan teori Komunikasi Politik dari Lucian Pye. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber, dan dari pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna beserta tim suksesnya melakukan strategi-strategi politik yang terdiri dari pemilihan juru kampanye yang kompeten, penetapan target sasaran yang tepat, membangun pesan kampanye yang baik, pemilihan media komunikasi yang bagus, dan produksi media. Dari kelima strategi pemenangan diatas, hampir semuanya dilakukan dengan baik. Dalam pemilihan juru kampanye, dipilih seseorang yang telah memiliki pengalaman yang mumpuni, dalam menetapkan target sasaran, penetapan itu dilakukan dengan sangat tepat, dalam membangun pesan kampanye, hal itu juga dilakukan dengan sangat baik ditambah dengan memanfaatkan kesalahan lawan. Kata Kunci: Strategi Kampanye, Pilkada, Kota Depok, Tim Sukses.
Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2014-2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Kota Bandung)
(2018-01-11) ABIL ACHMAD AKBAR; Hendra; Mudiyati Rahmatunnisa
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses rekrutmen politik untuk pencalonan anggota legislatif di Kota Bandung yang dilakukan oleh salah satu partai politik terbesar di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Dalam menjelaskan proses rekrutmen politik tersebut, penelitian ini menggunakan konsep proses rekrutmen milik Pippa Norris, penelitian ini juga turut didukung dengan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti pemahaman tentang pelatihan politik milik Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, kemudian adanya prinsip-prinsip rekrutmen politik yang dikembangkan oleh Ikrar Nusa Bakti dan Moch. Nurhasim, dan Czudnowski yang ditulis dalam bukunya Sastroatmodjo yang menjelaskan tentang penilaian untuk kandidat yang terpilih sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis metode deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan dari hasil wawancara dan studi pustaka yang terkait pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PDI-Perjuangan memiliki tahapan serta proses rekrutmen yang sudah diatur di dalam peraturan partai dan surat ketetapannya yang berlaku dan menjadi aturan dasar bagi seluruh pengurus PDI-Perjuangan. Di dalam proses rekrutmen untuk mencalonkan calon anggota legislatif dari PDI-Perjuangan terdapat dua tahapan, yakni tahap penjaringan dan tahap penyaringan. Peraturan khusus dan seleksi yang berada di tahapan penjaringan membuat partai ini menjadi begitu selektif dalam memilih calon-calon anggota legislatif untuk pemilu di Kota Bandung. Kedua tahapan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep tahapan rekrutmen yang dikembangkan oleh Pippa Norris.
Partisipasi Politik Anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia Pada Pilgub DKI Jakarta 2017
(2018-01-16) MENTARI PUSPITANINGRUM; Mudiyati Rahmatunnisa; Siti Witianti
Pemilu merupakan instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi yang melibatkan partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 yang telah dilaksanakan beberapa waktu kemarin. Di antara tiga pasangan calon yang diusung oleh partai yang berbeda. Salah satunya adalah paslon yang diusung oleh Partai Demokrat. Selama masa pemilihan tersebut, Partai Demokrat melibatkan partisipasi politik anggota organisasi sayapnya yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk partisipasi anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia sebagai organisasi sayap pendukung partai dalam pemilihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui sampel purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk partisipasi politik anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia pada Pilgub DKI Jakarta adalah yang pertama kegiatan pemilihan meliputi pencarian dana kampanye; memobilisasi massa untuk ikut berkampanye dan mensosialisasikan program paslon yang diusung; ikut memilih pada hari pemilihan serta mengawasi selama hari pemilihan hingga perhitungan suara. Selanjutnya kegiatan organisasi yang berupa pengadaan Rumah Kertanegara sebagai rumah informasi pasangan calon yang diusung. Terakhir kegiatan contacting, yaitu dengan berupaya melakukan kontak dengan pasangan calon selama masa pemilihan. Kegiatan lobby yang merupakan penghubung kepentingan organisasi dan kepentingan partai tidak terlaksana, disebabkan oleh salah satunya hasil keputusan partai dengan tidak melibatkan PDRI sebagai tim sukses.
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT B_TRUST DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KAUM DISABILITAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA BANDUNG
(2018-01-18) KHAZA DEYAN D; Ratnia Solihah; Siti Witianti
Sebagai LSM, Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) memiliki program peningkatan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung. Program tersebut dijalankan untuk meningkatkan partisipasi poitik kaum disbilitas, menyelesaikan permasalahan terkait pendataan kaum disabilitas pada pemilihan umum dan permasalahan aksesibilitas pada pemilihan umum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran kekuatan pengimbang (advokasi), peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga perantara yang dilakukan oleh B_Trust dalam program peningkatan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualititatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan lebih rinci / terfokus dalam mengamati objek penelitian, yaitu pada program B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung dilakukan melalui perannya sebagai kekuatan pengimbang (advokasi), yaitu dengan kegiatan memberikan advokasi kepada KPU terkait permasalahan pendataan kaum disabilitas dan permasalahan aksesibilitas pada pemilihan umum. Peran pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi/workshop, kunjungan komunitas, kunjungan dari rumah ke rumah. Peran lembaga perantara melalui kegiatan memediasi hubungan antara kaum disabilitas dan KPU. Secara keseluruhan peran kekuatan pengimbang (advokasi), peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga perantara sudah dijalanan oleh B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Bandung, namun dampaknya bagi kaum disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ditemui permasalahan kaum disabilitas yang kurang peduli terhadap pemilihan umum.
Faktor yang Memengaruhi Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017
(2018-01-24) DINDA TAMARA PUTRI; Yusa Djuyandi; Caroline Paskarina
Pemilih pemula di DKI Jakarta jumlahnya cukup banyak dan dianggap belum matang untuk memberikan hak pilih dalam suatu pemilihan karena pengalamannya dalam pemilihan masih sedikit. Mayoritas pemilih pemula di DKI Jakarta pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sudah berperilaku memilih model pilihan rasional. Hal ini menyebabkan kecenderungan bahwa pemilih pemula telah mempertimbangkan keuntungan bagi mereka sebelum menentukan pilihan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih bagi pemilih pemula, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei penyebaran kuesioner kepada pemilih pemula yaitu pemilih yang berusia 17-21 tahun yang berjumlah 102 orang yang dipilih dengan teknik proportional sampling. Penyebaran kuesioner ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi menjadi 5 kota administrasi dan 1 kepulauan administrasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa usia yang dimiliki oleh pemilih pemula juga sudah dianggap pantas untuk memberikan hak suara karena pemilih pemula sudah memiliki pengetahuan tentang pemilihan, minat terhadap politik, dan kematangan politik yang cukup tinggi. Kata kunci: Perilaku Memilih, Pemilih Pemula, Pilkada, Usia Pemilih
Dinamiak Internal dalam Tahap Seleksi Calon pada Pencalonan Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2014
(2018-02-01) KEVIN PRIMA YUDHA; Wawan Budi Darmawan; Caroline Paskarina
Ridho Ficardo yang diusung oleh Partai Demokrat berhasil memenangkan Pilkada Lampung 2014 dan menjadikannya sebagai Gubernur termuda se-Indonesia. Ridho berhasil mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman, bahkan dari tingkatan sebelum dicalonkan oleh Partai Demokrat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika internal yang terjadi dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung untuk menjaring satu nama yang akan dijadikan calon gubernur pada Pilkada Lampung tahun 2014, sampai akhirnya Ridho Ficardo terpilih menjadi calon. Untuk menganalisis seleksi calon yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung dengan dinamika internal yang terjadi didalamnya, peneliti menggunakan konsep metode seleksi calon atau seleksi. Model dari seleksi ada dua yaitu orang yang menyeleksi (selektorat), dan orang yang diseleksi (kandidat). Dengan menggunakan suatu rentang, metode ini akan menunjukkan seberapa eksklusif atau inklusifkah seleksi yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung terhadap bakal calon gubernur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber dari dokumen sekunder yang diperoleh peneliti, seperti instrumen hukum partai dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi calon yang dilakukan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam penetapan calon gubernur yang diusung pada Pilkada 2014 bersifat eksklusif di kedua bagian, baik selektorat maupun kandidat. Hal ini dikarenakan adanya peranan elit partai yang besar dalam penentuan calon Gubernur Lampung di bagian selektorat, dan adanya calon tertentu yang didasarkan kepada keanggotaan di partai dan juga persyaratan lain baik itu formal maupun informal dalam aspek kandidat. Faktor-faktor dipilihnya Ridho Ficardo baik secara formal maupun informal ini yang mewarnai dinamika internal dalam DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.
TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DUSUN CIDUGING PASCA PENGAIRAN WADUK JATIGEDE, SUMEDANG
(2018-02-02) DZIKRI FAKKAR SAN FIRDAUSYA; Ratnia Solihah; Wawan Budi Darmawan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pengairan waduk Jatigede di daerah Kabupaten Sumedang. Fenomena ini menyebabkan adanya perpindahan penduduk sehingga menimbulkan adanya hubungan baru antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah desa setempat. Keadaan ini mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terkait. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dusun Ciduging pasca pengairan waduk Jatigede ditinjau dari bentuk-bentuk partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik berdasarkan bentuk-bentuknya pada masyarakat dusun Ciduging pasca pengairan waduk Jatigede. Dalam melakukan penulisan ini, penulis mengambil rujukan dari teori Partisipasi Politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik dari Huntington. Pendektan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskiptif. Tekinik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran angket. Populasi penelitian berjumlah 1974 orang penduduk dusun Ciduging dengan sampel 311 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan tingkat partisipasi politik masyarakat dusun Ciduging pasca pengairan waduk Jatigede berada pada kategori rendah, dari bentuk lobbying (47,23%), Organizational activity (36,79%), Contacting (33,28%), Violence (21,62%). Kata Kunci : Partisipasi Politik, waduk Jatigede.
FAKTOR-FAKTOR KETIDAKNETRALAN BIROKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
(2018-02-05) RESI SITI JUBAEDAH; Firman Manan; Hendra
ABSTRAK Pelaksanaan pilkada Kabupaten Karawang terindikasi dugaan kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada public service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik. Dugaan kasus pelanggaran birokrasi tersebut melanggar aturan hukum dengan dugaan adanya kecenderungan birokrasi di Kabupaten Karawang yang terlibat politisasi seperti: terlibat kampanye politik, mobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan menggunakan fasilitas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan metode pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap tim sukses dari peserta pemilu lain, Panwas Kabupaten Karawang, serta masyarakat Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam faktor penyebab birokrasi tidak netral yang memiliki kesesuaian dengan pemikiran Hollyson dan Miftah Thoha yaitu kuatnya budaya patron-client, hubungan kekerabatan, motivasi meraih jabatan, posisi dilematis birokrasi, antipati pada kandidat, dan intervensi partai politik dan elit politik. ABSTRACT Implementation of elections Karawang regency indicated alleged cases of violations of neutrality by bureaucracy. Bureaucracy as Abdi Negara should focus on public service that is not bound by political interests or political elites. The alleged violation of the bureaucracy violates the rule of law with the alleged existence of bureaucratic tendencies in Karawang regency who are involved in politicization such as: involving political campaigns, mobilizing the community to support one of the candidate pairs of Head of Region and using state facilities. This study aims to analyze the factors causing bureaucracy to be not neutral. The method used is qualitative research method. The researcher used data collection method with interview system, and documentation study. Direct interviews have been conducted on successful teams from other election participants, one of the members of the general election supervisor of Karawang regency, and one of the people of Karawang regency. The result of the research shows that the six factors causing bureaucracy are not neutral that have corresponding with the thinking of Hollyson and Miftah Thoha that is strong of patron-client culture, kinship relationship, motivation to achieve position, bureaucratic dilemma position, antipathy in candidate, and political party and political elite. Keywords: Neutrality, Bureaucracy, General Election of Regional Head
PENGARUH LATAR BELAKANG STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERILAKU TIDAK MEMILIH DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PILKADA TAHUN 2015
(2018-07-16) TEDY NURZAMAN; Ratnia Solihah; Hendra
Tahun 2015, kabupaten Sukabumi telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, pada pemilihan tersebut diwarnai dengan kemunculan perilaku tidak memilih, jumlah DPT (daftar pemilih tetap) pada pemilihan tersebut berjumlah 1.772.460, dengan pengguna hak pilih sebesar 1.004.339 dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 768.121, data tersebut menunjukan adanya jumlah perilaku tidak memilih yang cukup besar apabila dipresentasekan berjumlah 41%. Kecamatan Cibitung, menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah perilaku tidak memilih yang tinggi, bahkan jumlah perilaku tidak memilih lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih, jumlah daftar pemilih tetap kecamatan Cibitung sebesar 20.919, dengan jumlah pengguna hak pilihnya sebesar 9.993, sedangkan jumlah perilaku tidak memilihnya sebesar 10.926. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku tidak memilih tersebut, adalah faktor latar belakang status sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang status sosial ekonomi terhadap perilaku tidak memilih di kecamatan Cibitung kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, studi pustaka dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh faktor latar belakang status sosial ekonomi terhadap munculnya perilaku tidak memilih di kecamatan Cibitung, sebesar 39,8% yang berarti, latar belakang status sosial ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku tidak memilih.

Browse

Browsing Ilmu Politik (S1) by Issue Date

Results Per Page

Sort Options