Ilmu Politik (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/108

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

Analisis Pilihan Publik Walikota dalam Melindungi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Padang
(2019-12-12) DENNIS EDYA PUTRA; Hendra; Firman Manan
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-Undang No.22 tahun 1999, kewenangan dan pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan lebih nyata. Peran dari Pemerintah Daerah adalah mengalokasi sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan pasar, menyediakan barang publik hingga bisa menyusun regulasi yang efektif. Wali Kota Padang membuat kebijakan perlindungan terhadap (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM dengan membatasi masuknya UMKM Kebijakan ini dibuat dengan maksud melindungi UMKM lokal agar tidak kalah bersaing dengan waralaba ritel berjaringan besar dan bisa terus berkembang. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari ekonomi politik yang mana merupakan pilihan publik. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pilihan publik Wali Kota dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif digunakan agar dapat menganalisis secara rinci bagaimana pilihan publik Wali Kota dalam melindungi UMKM dengan melihat apa, bagaimana dan untuk siapa kebijakan tersebut dikeluarkan. Penentuan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive yang mana menganalisis beberapa informan sampai mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bagaimana pilihan publik yang dilakukan oleh Wali Kota dalam melindungi UMKM yang ada di Kota Padang, Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Wali Kota terhadap harapan dan keinginan dari masyarakat yang merupakan sebuah alternatif dari kebijakan yang diambil. Wali Kota dalam pilihan publik merupakan supply, UMKM dan masyarakat adalah demand, dan kebijakan publik adalah sebagai public goods. Kebijakan Wali Kota yang melindungi UMKM dan ekonomi lokal telah dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Selain dari pembatasan masuknya waralaba ritel untuk masuk, pembenahan pasiwisata, pembenahan pasar dan juga bantuan kepada UMKM juga dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.
BALI TOLAK REKLAMASI: STRATEGI MUSISI MENOLAK REKLAMASI TELUK BENOA DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN 2018
(2018-08-06) ALDY SETYA RIDOAN; Caroline Paskarina; Ari Ganjar Herdiansah
Musisi umumnya dikenal sebagai aktor budaya populer, mereka tidak berpolitik, namun kita menemukannya dalam BTR sejak inisiasi gerakan pada tahun 2013. Mereka melawan pemerintahan dan investor yang merupakan aktoraktor di balik rencana revitalisasi Teluk Benoa. Musisi melawan dengan cara-cara khas mereka, di antaranya menggunakan musik, tanpa terkecuali juga strategi gerakan sosial seperti demonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah menggali apa strategi yang digunakan musisi sejak tahun 2013 hingga 2018 untuk mendorong pembatalan RTB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya, serta pengumpulan data sekunder, seperti kliping berita, lagu protes, album musik, foto dokumentasi dan data-data sekunder lainnya. Hasil penelitian ini menemukan lima strategi musisi untuk melawan RTB yang menggunakan model strategi musisi dalam gerakan sosial gabungan pemikiran Simon Frith, John Street, Megan Sullivan, Seth Hague, dan Heather Savigny. Lima strategi tersebut, pertama medium dan pesan, yaitu apa medium yang mereka gunakan serta bagaimana mereka mengemas pesan perlawanan yang disampaikan, kedua penggunaan simbol dan propaganda yang digunakan dalam merepresentasikan ideologi, sikap, atau kepercayaan musisi bersama BTR, ketiga asosiasi musisi dengan susunan infrastruktur di sekitarnya; organisasi nonpemerintah atau ORNOP serta organisasi gerakan sosial, keempat menggunakan atau menggaet media massa untuk amplifikasi kampanye, penyebaran informasi serta mencari dukungan, dan terakhir melakukan penampilan musik untuk membuat kesan friendly, menyederhanakan penyampaian pesan, dan menarik perhatian serta dukungan dengan modal ikatan antara musisi dengan penggemar.
Dinamiak Internal dalam Tahap Seleksi Calon pada Pencalonan Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2014
(2018-02-01) KEVIN PRIMA YUDHA; Wawan Budi Darmawan; Caroline Paskarina
Ridho Ficardo yang diusung oleh Partai Demokrat berhasil memenangkan Pilkada Lampung 2014 dan menjadikannya sebagai Gubernur termuda se-Indonesia. Ridho berhasil mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman, bahkan dari tingkatan sebelum dicalonkan oleh Partai Demokrat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika internal yang terjadi dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung untuk menjaring satu nama yang akan dijadikan calon gubernur pada Pilkada Lampung tahun 2014, sampai akhirnya Ridho Ficardo terpilih menjadi calon. Untuk menganalisis seleksi calon yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung dengan dinamika internal yang terjadi didalamnya, peneliti menggunakan konsep metode seleksi calon atau seleksi. Model dari seleksi ada dua yaitu orang yang menyeleksi (selektorat), dan orang yang diseleksi (kandidat). Dengan menggunakan suatu rentang, metode ini akan menunjukkan seberapa eksklusif atau inklusifkah seleksi yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung terhadap bakal calon gubernur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber dari dokumen sekunder yang diperoleh peneliti, seperti instrumen hukum partai dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi calon yang dilakukan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam penetapan calon gubernur yang diusung pada Pilkada 2014 bersifat eksklusif di kedua bagian, baik selektorat maupun kandidat. Hal ini dikarenakan adanya peranan elit partai yang besar dalam penentuan calon Gubernur Lampung di bagian selektorat, dan adanya calon tertentu yang didasarkan kepada keanggotaan di partai dan juga persyaratan lain baik itu formal maupun informal dalam aspek kandidat. Faktor-faktor dipilihnya Ridho Ficardo baik secara formal maupun informal ini yang mewarnai dinamika internal dalam DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.
EVALUASI STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA TASIKMALAYA DALAM MENYIKAPI PRAKTIK POLITIK UANG DI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2017
(2021-07-12) NANI SUMARNI; Hendra; Yusa Djuyandi
ABSTRAK Kota Tasikmalaya masih menjadi kota rawan praktik politik uang dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 3.00 (Rawan Politik Uang). Hal ini menyebabkan banyak sekali Kecamatan yang memasuki Zona merah rawan politik uang. Maka dari itu, Penyelenggara pengawasan yang diwakili oleh Bawaslu dan Panwaslu daerah dalam menghadapi Pilwalkot 2017 di Kota Tasikmalaya yaitu berupaya mengantisipasi pelanggaran pemilu tersebut dengan menyusun dan menggunakan Strategi pencegahan menggunakan pengawasan partisipatif dalam mensukseskan Pilkada 2017. Berangkat dari studi kasus di wilayah Kota Tasikmalaya, peneliti ingin menjelaskan bagaimana evaluasi strategi Panitia Pengawas Pemilu Kota Tasikmalaya dalam menyikapi pelanggaran praktik politik uang di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data primer yaitu hasil wawancara dari informan terkait, dan data sekunder yaitu kajian pustaka, literature dan dokumen-dokumen panwaslu untuk mendapatkan hasil yang jelas dan mendalam agar evaluasi strategi panitia pengawas pemilu di Kota Tasikmalaya ini dapat dianalisis dan dijabarkan secara spesifik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Panwaslu Kota Tasikmalaya terbukti dengan baik melakukan tugas dan wewenang sesuai aturan yang berlaku yaitu pengawasan dengan menyusun strategi pencegahan praktik politik uang yaitu menggunakan pengawasan partisipatif. serta penindakan yang dilakukan bersama Sentra Gakkumdu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. Dalam evaluasi strategi pencegahan, Panwaslu Kota Tasikmalaya telah memenuhi 7 indikator The Mix Model of Electoral Management diantaranya independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism, dan service-mindedness dimana salah satunya banyak terobosan program yang mendukung strategi pencegahan praktik politik uang seperti wisata politik, membuka ruang pojok pemilu, dan program lainnya untuk mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pesta politik. selain itu, Panwaslu Kota Tasikmalaya menggelar Bimtek (Bimbingan Teknis) dan Rakernis (Rapat kerja Teknis) dalam meningkatkan Kapasitas dan kualitas para anggota Panwaslu, Panwascam PPL, dan PTPS serta stakeholder yang terkait seperti Sentra Gakkumdu dan Kesbangpol dalam hasil yang lebih baik di Pilkada serentak satu putaran Kota Tasikmalaya 2017. Kata Kunci : Indeks Kerawanan Pemilu, Praktik Politik Uang, Evaluasi Strategi Panitia pengawas Pemilu, The Mix Model of Electoral Management
Faktor yang Memengaruhi Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017
(2018-01-24) DINDA TAMARA PUTRI; Yusa Djuyandi; Caroline Paskarina
Pemilih pemula di DKI Jakarta jumlahnya cukup banyak dan dianggap belum matang untuk memberikan hak pilih dalam suatu pemilihan karena pengalamannya dalam pemilihan masih sedikit. Mayoritas pemilih pemula di DKI Jakarta pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sudah berperilaku memilih model pilihan rasional. Hal ini menyebabkan kecenderungan bahwa pemilih pemula telah mempertimbangkan keuntungan bagi mereka sebelum menentukan pilihan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku memilih bagi pemilih pemula, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei penyebaran kuesioner kepada pemilih pemula yaitu pemilih yang berusia 17-21 tahun yang berjumlah 102 orang yang dipilih dengan teknik proportional sampling. Penyebaran kuesioner ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi menjadi 5 kota administrasi dan 1 kepulauan administrasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa usia yang dimiliki oleh pemilih pemula juga sudah dianggap pantas untuk memberikan hak suara karena pemilih pemula sudah memiliki pengetahuan tentang pemilihan, minat terhadap politik, dan kematangan politik yang cukup tinggi. Kata kunci: Perilaku Memilih, Pemilih Pemula, Pilkada, Usia Pemilih
FAKTOR-FAKTOR KETIDAKNETRALAN BIROKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
(2018-02-05) RESI SITI JUBAEDAH; Firman Manan; Hendra
ABSTRAK Pelaksanaan pilkada Kabupaten Karawang terindikasi dugaan kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada public service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik. Dugaan kasus pelanggaran birokrasi tersebut melanggar aturan hukum dengan dugaan adanya kecenderungan birokrasi di Kabupaten Karawang yang terlibat politisasi seperti: terlibat kampanye politik, mobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan menggunakan fasilitas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan metode pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap tim sukses dari peserta pemilu lain, Panwas Kabupaten Karawang, serta masyarakat Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam faktor penyebab birokrasi tidak netral yang memiliki kesesuaian dengan pemikiran Hollyson dan Miftah Thoha yaitu kuatnya budaya patron-client, hubungan kekerabatan, motivasi meraih jabatan, posisi dilematis birokrasi, antipati pada kandidat, dan intervensi partai politik dan elit politik. ABSTRACT Implementation of elections Karawang regency indicated alleged cases of violations of neutrality by bureaucracy. Bureaucracy as Abdi Negara should focus on public service that is not bound by political interests or political elites. The alleged violation of the bureaucracy violates the rule of law with the alleged existence of bureaucratic tendencies in Karawang regency who are involved in politicization such as: involving political campaigns, mobilizing the community to support one of the candidate pairs of Head of Region and using state facilities. This study aims to analyze the factors causing bureaucracy to be not neutral. The method used is qualitative research method. The researcher used data collection method with interview system, and documentation study. Direct interviews have been conducted on successful teams from other election participants, one of the members of the general election supervisor of Karawang regency, and one of the people of Karawang regency. The result of the research shows that the six factors causing bureaucracy are not neutral that have corresponding with the thinking of Hollyson and Miftah Thoha that is strong of patron-client culture, kinship relationship, motivation to achieve position, bureaucratic dilemma position, antipathy in candidate, and political party and political elite. Keywords: Neutrality, Bureaucracy, General Election of Regional Head
Gerakan Penegakan HAM melalui Aksi Kamisan Di kota Bandung
(2017-09-07) RINA DWI PURNITA; Ratnia Solihah; Hendra
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai salah satu aksi yang memiliki cirri khas yaitu aksi kamisan. Kamisan sendiri di latar belakangi oleh Negara yang tidak menunjukan keseriusan dan komitmen menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM masalalu, dan cenderung membuat masyarakat melupakan persoalan penegakan keadilan HAM. Penelitian ini di latar belakangi adanya fenomenaaksi yang rutin di gelar di harikamis, dengan menggunakan atribut yang konsisten setiap sore. Dalam penelitianini, Penulis menggunakan teori aksi sosial yang dikemukakan Feixa, Substansi dari teor itersebut ialah menggambarkan suatu new social movement ditinjau dari 4 ciri, yaitu Ideologi dan Tujuan, Taktik dan pengorganisasian, Partisipan danAktor, Medan area. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lalu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studilapangan (observasi, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dan teknik pengumpulan data dengan dokumen). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tujuan dari aksi kamisan ini ialah agar pemerintah lebih serius menyikapi penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang banyakdiantaranyabelumterselesaikanhinggadetikini. Selain itu kamisan ini sendiri bertujuan sebagai kampanye untuk melawan impunitas, menolak lupa akan tragedi yang menimpa para korban dengan kata lain agar masyarakat terus mengingat dan mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belumterselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa aksi kamisan ini cenderung lemah, mengingatkordinasi antara anggota aksi kamisan sendiri masih lemah, ditunjang oleh pemerintah yang masih menutupi kebeneran yang ada, sehingga pada akhirnya menghasilkan tujuan gerakan yang sulitdicapai.
Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Membentuk Identitas Mahasiswa Berprestasi. Studi Komparasi Kebijakan Kemahasiswaan antara Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran
(2018-08-07) LAURA IRAWATI; Caroline Paskarina; Yusa Djuyandi
Pemerintah menjadikan pendidikan tinggi sebagai gerbang akhir dari pembentukan individu yang mampu berkompetisi pada tingkat internasional sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan kemahasiswaan pada universitas untuk membentuk identitas mahasiswa berprestasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membandingkan kebijakan kemahasiswaan antara dua universitas, yakni Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Keduanya berlokasi di Jawa Barat dan berstatus PTN-BH, namun memiliki peringkat yang berbeda di tingkat nasional berdasarkan pemeringkatan Dikti. Model yang digunakan adalah implementasi kebijakan yang disusun oleh Thomas B. Smith dengan beberapa teknik pengambilan data yakni wawancara, studi pustaka dan juga dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedua universitas menerapkan kebijakan yang hampir sama yakni adanya pendampingan, pemberian dana dan fasilitas terhadap kegiatan kemahasiswaan. Targetnya adalah membentuk mahasiswa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Implementing Organization yang dimiliki oleh masing-masing universitas, memiliki filosofi yang berbeda dalam memimpin implementasi kebijakan. Namun pelaksanaannya tidak jauh berbeda yakni pemberian kebebasan pada jalur yang ditentukan. Hanya saja faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan dari kedua universitas berbeda. Budaya individualis atau mementingkan tujuannya sendiri ada pada beberapa mahasiswa. Antusiasme mahasiswa sama-sama berbeda, sehingga pelaksanaan kebijakan dirasakan belum maksimal. Kedua Universitas tidak memiliki permasalahan dalam perekonomian untuk mendanai kegiatan mahasiswa. Namun tidak seluruh pendanaan kegiatan dapat terpenuhi 100%. Faktor politik di UI datang dari kedekatan secara internal oleh beberapa pihak. Sedangkan mahasiswa Unpad dipengaruhi oleh politik eksternal. Untuk mengimplementasikan kebijakan kemahasiswaan ke depannya, ada baiknya organisasi kemahasiswaan juga terlibat dalam membentuk atau ikut dalam sosialisasi target capaian prestasi yang diselenggarakan oleh implementing organization.
Institusionalisasi Parta Politik Nasional Demokrat (NASDEM) DPW Jawa Barat
(2018-09-19) ANNISA ASYAADAH INDRIANA; Ari Ganjar Herdiansah; Firman Manan
Skripsi ini berjudul Institusionalisasi partai Nasional Demokrat (NASDEM) DPW Provinsi Jawa Barat. Materi ini yang di bahas adalah Institusionalisasi Partai Politik yang berfokus pada pendekatan Konsep Institusionalisasi Partai Politik NasDem DPW Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana institusionalisasi partai Politik NasDem di DPW Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melibatkan funsioner anggota partai politik dan pengamat politik sebagai sumber informan untuk menarik kesimpulan, komperensif, kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, diantaranya wawancar yang mendalam dan dokumentasi dengan telaah yang mendalam terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa institusionalisasi partai olitik NasDem di Jawa Barat ini dilihat dari empat teori institusionalisasi bahwa partai NasDem telah memenuhi perlembagaan sesuai dengan teori.
KANDUNGAN PEMBICARAAN POLITIK DALAM STAND-UP COMEDY SPECIAL PANDJI PRAGIWAKSONO JURU BICARA
(2019-12-10) OKTAPIANUS PASARIBU; Caroline Paskarina; Wawan Budi Darmawan
Pertunjukan stand up comedy saat ini tidak hanya bertujuan untuk memancing tawa semata. Stand up comedy mulai banyak dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian komika yang membawakannya. Salah satunya adalah pesan-pesan yang berhubungan dengan politik. Hal tersebut terlihat dari mulai munculnya beberapa komika yang sering membawakan stand up comedy dengan materi yang bertemakan politik. Salah satunya adalah Pandji Pragiwaksono yang dikatakan sering membawa materi yang berkaitan dengan politik dalam pertunjukan stand up comedy-nya, khususnya pada pertunjukan stand up comedy special-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apa saja pembicaraan politik yang terkandung dalam stand up comedy special Juru Bicara karya Pandji Pragiwaksono dengan menggunakan konsep intensitas politik dalam pertunjukan hiburan dari Christiane Eilders & Cordula Nitsch. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan metode kuantitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi video digital dan membuat transkrip isi pembicaraan dalam stand up comedy special Juru Bicara. Kemudian data tersebut akan dianalisis isi pesannya untuk mengetahui pembicaraan politik apa yang terkandung di dalamnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam stand up comedy special Juru Bicara karya Pandji Pragiwaksono terdapat empat jenis pembicaraan politik yang muncul, yakni pembicaraan politik tentang (1)political issues, (2)social-political issues, (3)political characters, dan (4)state officials. Jika dilihat dari fungsi komunikasi politiknya, pembicaraan politik dalam stand up comedy special Juru Bicara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni pembicaraan untuk menyampaikan informasi dan pembicaraan untuk mengkritik. Selain itu, peneliti menemukan pula bahwa informasi yang disampaikan memiliki tendensi untuk mempengaruhi audience untuk setuju terhadap beberapa propaganda yang Pandji juga telah sampaikan pada beberapa stand up comedy sebelumnya.
KEKALAHAN PASANGAN SAIFULLAH YUSUF-PUTI GUNTUR SOEKARNO DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2018 DALAM PENDEKATAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
(2020-11-04) NUR MUHAMAD M S; Siti Witianti; Ratnia Solihah
Jawa Timur telah melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur nya untuk periode 2018-2023. Pikada ini diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Mbak Puti. Gus Ipul-Mbak Puti sendiri kemudian mengalami kekalahan yang salah satunya disinyalir akibat strategi komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik padahal strategi Komunikasi politik sendiri adalah salah satu penentu dari kemenangan kandidat. Sehingga muncul pertanyaan apakah Strategi komunikasi politik yang dilakukan pasangan calon tersebut menjadi penyebab kekalahan pasangan ini. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan metode purposif, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan metode Kualitatif dan divalidasi dengan Triangulasi Sumber dan Teknik. Hasil penelitian ini sendiri kemudian menyimpulkan ada 8 strategi yang telah dilaksanakan oleh Pasangan ini yaitu merawat ketokohan, menetapkan kelembagaan, memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilah dan memilih media, seni berkompromi, dan bersedia membuka diri. Akan tetapi, ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat kepada langkah-langkah lainnya seperti kurang kuatnya ketokohan yang ada dibarengi dengan kelembagaan politik yang kurang solid menyebabkan gerak strategi lainnya berjalan kurang optimal dan menyebabkan keunggulan dari pasangan rival. Hal ini menjadikan strategi komunikasi politik yang dilaksanakan kurang berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi salah satu penyebab kekalahan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti dalam Pilkada Jawa Timur 2018
KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 DENGAN KONSTITUENNYA
(2017-10-05) RANTI AVIANI PUTRI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik. Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik terhadap masyarakat khususnya konstituen dari masa pemilihan umum hingga masa mereka terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Komunikasi politik dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik yang menjadi input dan output dalam waktu yang sama. Hubungan perwakilan antara anggota DPRD Kota Bandung juga dapat dilihat dari adanya komunikasi politik yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari komunikasi poltik dari Harold Laswell dan teori komunikasi politik legislator dari Karl T. Kurtz. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, dokumen, dan wawancara) dengan teknik purposive dalam penentuan informan. Penyampaian pesan-pesan politik untuk mencapai fungsi dan tujuan komunikasi politik itu sendiri disampaikan melalui tiga cara yaitu, one-to-one, public meetings, dan melalui media. Pada komunikasi politik one-to-one dan public meetings memiliki persamaan yaitu dapat bertemu langsung antara anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya dan memiliki perbedaan yaitu waktu dan juga jumlah orang-orang yang hadir saat pertemuan tersebut. Media digunakan oleh anggota DPRD Kota Bandung untuk memperluas jaringan komunikasi politik dimana dapat mencakup konstituen yang lebih luas tanpa harus bertemu langsung. Walaupun ketiga cara itu sudah efektif dalam mendukung komunikasi politik anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya, masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh anggota DPRD tersebut seperti waktu dan dana. Dengan demikian, Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dengan beberapa cara tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan komunikasi politik tersebut. Kata Kunci: Komunikasi Politik, DPRD, Konstituen, Bandung
LEGITIMASI KUASA DALAM PEREBUTAN LAHAN SITUS CANDI BOJONGMENJE (STUDI KASUS: PEREBUTAN LAHAN CION BIN MADHASIK DAN ANEN ZULKARNAEN)
(2018-09-12) FIKRI MUHAMMAD; Caroline Paskarina; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini hendak menelaah perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje dengan menggunakan kerangka analisis kuasa. Pada praktiknya, perebutan lahan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan pemilik lahan dan masyarakat. Pemerintah kemudian berusaha untuk mendapatkan hak penuh atas Situs Candi Bojongmenje. Peneliti membagi masalah perebutan lahan menjadi dua babak yaitu kepemilikan lahan atas nama Cion bin Madhasik dan kepemilikan lahan atas nama Anen Zulkarnaen. Dari data tersebut peneliti akan menemukan bagaimana status legitimasi kuasa dalam perebutan lahan Situs Candi Bojongmenje. Analisis tentang perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje akan dipetakan dengan menggunakan konsep Beetham dan Habermas. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Snowball. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terbuka, mengkaji dokumen, dan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil riset menemukan bahwa status legitimasi kuasa dalam perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje dipetakan menjadi dua yaitu keabsahan legitimasi kuasa pemerintah dalam perebutan lahan Cion bin Madhasik dan legitimasi kuasa pemerintah yang tidak absah pada perebutan lahan Anen Zulkarnaen. Pemerintah melakukan agenda pembebasan lahan Cion dimulai dengan pemindahan pemakaman umum, pemerintah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Namun agenda tersebut terhalang oleh masalah sengketa lahan karena ahli waris Cion memperjuangkan kelangkaan sumber daya sehingga muncul relasi kuasa yang baru yang menambah kompleksitas upaya pembebasan lahan. Kemudian masyarakat dan ahli waris Cion sama-sama menaati aturan hukum agar lahan yang mereka miliki dibeli oleh pemerintah, maka kepemilikan lahan pun dibagi dua. Setelah itu, musyawarah dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dan ahli waris Cion untuk menentukan kesepakatan harga lahan. Pemerintah akhirnya mampu menggunakan otoritasnya untuk menyeimbangkan relasi kuasa menyebabkan arena perebutan lahan Cion bisa diselesaikan. Karena pemerintah, ahli waris Cion, dan masyarakat menemukan titik kesepakatan maka bisa disimpulkan bahwa pemerintah berhasil menjalankan legitimasinya. Selanjutnya agenda pembebasan lahan Anen memicu pertentangan argumentasi dominan dan argumentasi tandingan. Adanya pertarungan argumen ini membuktikan bahwa ada suatu emansipasi bagi individu untuk berpendapat. Pasar kapitalis yang memengaruhi anen juga menghambat upaya pembebasan lahan karena harga permintaan tidak dapat diturunkan. Maka itu, legitimasi kuasa menjadi tidak absah dalam menuntaskan agenda pemugaran lahan.
MARKETING POLITIK CALON ANGGOTA DPD RI AHMAD KANEDI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF PROVINSI BENGKULU PERIODE 2014-2019
(2018-10-04) NATHASA AUDINA H; Siti Witianti; Mudiyati Rahmatunnisa
Penggunaan metode pemasaran dalam bidang politik dikenal sebagai pemasaran politik (political marketing). Pemasaran politik merupakan pendekatan dan metode yang digunakan untuk membantu politikus dan partai politik agar dapat memperoleh dukungan suara dari konstituen. Berdasarkan data dari KPU, Ahmad Kanedi memperoleh suara terbanyak dibanding caleg DPD lainnya dari daerah pemilihan Bengkulu, sebanyak 150.074 suara. Angka ini pun memunculkan sebuah keinginan dari berbagai pihak yang terlibat untuk mengetahui bagaimana marketing politik yang digunakan agar bisa menjadi pedoman pada pemilihan selanjutnya. Dengan studi kasus di Bengkulu, penelitian ini menjabarkan bagaimana marketing politik yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI yang memperoleh suara tertinggi di provinsi Bengkulu pada pemilihan legislatif tahun 2014. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pmetode ini dipilih untuk mendapatkan hasil yang jelas dan mendalam agar marketing politik yang digunakan oleh calon anggota DPD RI dengan perolehan suara tertinggi dapil Bengkulu dapat dianalisis dan dijabarkan secara spesifik. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan marketing politiknya, Ahmad Kanedi, calon anggota DPD RI Bengkulu dengan push political marketing dengan berbagai kegiatan seperti Bang Ken Betandang, silaturahmi, membuat pertemuan-pertemuan kecil. Lalu, pull political marketing yang dilakukan dengan berbagai media massa dan juga menggunakan pass political marketing salah satunya marketing melalui tokoh organisasi Muhammadiyah. Dan juga menerapkan marketing dengan konsep 4P. Kata Kunci: Pemilu Legislatif, Marketing Politik, Push Political Marketing, Pull Political Marketing, Pass Political Marketing, konsep 4P.
Partisipasi Politik Anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia Pada Pilgub DKI Jakarta 2017
(2018-01-16) MENTARI PUSPITANINGRUM; Mudiyati Rahmatunnisa; Siti Witianti
Pemilu merupakan instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi yang melibatkan partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 yang telah dilaksanakan beberapa waktu kemarin. Di antara tiga pasangan calon yang diusung oleh partai yang berbeda. Salah satunya adalah paslon yang diusung oleh Partai Demokrat. Selama masa pemilihan tersebut, Partai Demokrat melibatkan partisipasi politik anggota organisasi sayapnya yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk partisipasi anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia sebagai organisasi sayap pendukung partai dalam pemilihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui sampel purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk partisipasi politik anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia pada Pilgub DKI Jakarta adalah yang pertama kegiatan pemilihan meliputi pencarian dana kampanye; memobilisasi massa untuk ikut berkampanye dan mensosialisasikan program paslon yang diusung; ikut memilih pada hari pemilihan serta mengawasi selama hari pemilihan hingga perhitungan suara. Selanjutnya kegiatan organisasi yang berupa pengadaan Rumah Kertanegara sebagai rumah informasi pasangan calon yang diusung. Terakhir kegiatan contacting, yaitu dengan berupaya melakukan kontak dengan pasangan calon selama masa pemilihan. Kegiatan lobby yang merupakan penghubung kepentingan organisasi dan kepentingan partai tidak terlaksana, disebabkan oleh salah satunya hasil keputusan partai dengan tidak melibatkan PDRI sebagai tim sukses.
Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
(2017-11-14) HARDY RAMADHANI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran”. Latar belakang penelitian ini berawal dari sejarah partisipasi politik pemuda di dalam perjuangan bangsa Indonesia yang berperan sangat vital. Hal ini dibuktikan dengan peran mahasiswa dari masa Pra-Kemerdekaan hingga masa Reformasi. Partisipasi politik mahasiswa pada saat itu dominan dalam gerakan protes. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bentuk partisipasi politik saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melihat dari 8 bentuk partisipasi politik, yakni apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-partai politik), partisipasi dalam gerakan protes, dan menduduki jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa saat ini khususnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang disebarkan kepada sampel 146 mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dari angkatan 2013-2016 sebagai responden penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik terlibat dalam tujuh bentuk partisipasi politik yakni apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-partai politik), dan partisipasi dalam gerakan protes. Menduduki jabatan tidak termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa Progaram Studi Ilmu Politik. Kemudian dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik dalam diskusi dan mencari informasi politik adalah bentuk yang paling dominan.
Pembentukan Koalisi Partai Politik Pendukung Ajay-Ngatiyana Pada Pilkada Kota Cimahi Tahun 2017
(2017-08-31) MOHAMMAD FAZRULZAMAN AZMI; Ratnia Solihah; Ari Ganjar Herdiansah
ABSTRAK Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Proses pembentukan koalisi partai politik pendukung Ajay-Ngatiyana disertai dengan berbagai dinamika. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Selain itu, Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi dari Efriza, dan teori Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan koalisi partai politik. Data dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan delapan informan yang terdiri dari enam orang pimpinan partai politik pendukung Ajay-Ngatiyana, satu orang perwakilan media massa, dan satu orang dari KPUD Kota Cimahi. Selain itu, untuk mendukung analisis penelitian ini, maka peneliti menggunakan pemberitaan media massa dan dokumen lainnya dari KPUD Kota Cimahi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Ajay-Ngatiyana diawali dengan wacana koalisi strategis antara PDIP, Hanura, PPP yang berorientasi pada kebijakan pembangunan Cimahi. Namun, tiga Parpol tersebut merubah orientasinya menjadi lebih taktis. Kemudian, PPP, PKB, PAN membentuk koalisi berdasarkan dorongan financial yang dimiliki Ajay, serta pengaruh jejaring politik dan lobby antar-Parpol dalam membangun mitra koalisi. Poros Ajay bernegosiasi dengan PDIP yang telah menetapkan Ngatiyana sebagai kandidat yang direkomendasikan oleh PDIP Jawa Barat, pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, hingga akhirnya Ajay-Ngatiyana ditetapkan ditetapkan sebagai kandidat dari koalisi empat partai. Setelah itu, koalisi tersebut mendapatkan dukungan dari Hanura dan Perindo karena peluangnya lebih besar dalam memenangkan Pilkada. Dengan demikian, proses pembentukan koalisi pendukung Ajay-Ngatiyana dipengaruhi oleh modal financial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat maupun Parpol. Koalisi terseut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol. Kata Kunci: Koalisi, Pilkada, Cimahi
PENGARUH LATAR BELAKANG STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERILAKU TIDAK MEMILIH DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PILKADA TAHUN 2015
(2018-07-16) TEDY NURZAMAN; Ratnia Solihah; Hendra
Tahun 2015, kabupaten Sukabumi telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, pada pemilihan tersebut diwarnai dengan kemunculan perilaku tidak memilih, jumlah DPT (daftar pemilih tetap) pada pemilihan tersebut berjumlah 1.772.460, dengan pengguna hak pilih sebesar 1.004.339 dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 768.121, data tersebut menunjukan adanya jumlah perilaku tidak memilih yang cukup besar apabila dipresentasekan berjumlah 41%. Kecamatan Cibitung, menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah perilaku tidak memilih yang tinggi, bahkan jumlah perilaku tidak memilih lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih, jumlah daftar pemilih tetap kecamatan Cibitung sebesar 20.919, dengan jumlah pengguna hak pilihnya sebesar 9.993, sedangkan jumlah perilaku tidak memilihnya sebesar 10.926. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku tidak memilih tersebut, adalah faktor latar belakang status sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang status sosial ekonomi terhadap perilaku tidak memilih di kecamatan Cibitung kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, studi pustaka dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh faktor latar belakang status sosial ekonomi terhadap munculnya perilaku tidak memilih di kecamatan Cibitung, sebesar 39,8% yang berarti, latar belakang status sosial ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku tidak memilih.
PENGARUH PILIHAN RASIONAL TERHADAP PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Lengkong Kota Bandung)
(2017-12-20) ANNISA ASYAADAH INDRIANI; Firman Manan; Hendra
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pilihan Rasional Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Lengkong Kota Bandung)”. Materi yang dibahas adalah perilaku memilih yang berfokus pada pendeketan pilihan rasional di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pilihan rasional mempengaruhi perilaku memilih di Kecamatan Lengkong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survai. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data secara statistik dan di bantu oleh aplikasi spss for windows versi 20 yaitu dengan teknik analisis menggunakan korelasi Pearson Product Moment, regresi linear sederhana, koofesien determinasi, dan uji t. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Pearson product moment sebesar = 0,529, regresi linear sederhana Y= 2.865+0,177x, perhitungan koofesien determinasi =52,9%, yang artinya bahwa pilihan rasional mempengaruhi perilaku memilih sebesar 52,9% dan sisanya di pengaruhi oleh faktor lain, dan hasil perhitungan uji t sebesar 6,176 menunjukan jika pilihan rasional memberikan pengaruh yang signifikam terhadap perilaku memilih. Kata Kunci : Perilaku Memilih, Pilihan Rasional, pemilihan umum legislatif
PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH STUDI KASUS PADA GERAKAN CIMAHI MEMILIH DI PEMILIHAN WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017
(2017-08-27) MERRY HANDAYANI T; Caroline Paskarina; Ari Ganjar Herdiansyah
Pemilu di negara demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan politik. Pada proses pemilu, umumnya ada keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas, ormas, dan lain-lain. Pemilihan Walikota Cimahi 2017 menunjukkan adanya keterlibatan CSO yaitu Gerakan Cimahi Memilih. Gerakan Cimahi Memilih merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terbentuk saat proses pemilu. Gerakan Cimahi Memilih bertujuan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui peran Gerakan Cimahi Memilih dalam Pemilihan Walikota Cimahi 2017. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Gerakan Cimahi Memilih dalam Pemilihan Walikota Cimahi 2017 adalah melaksanakan liberation role, yaitu sosialisasi pemilu dan pendidikan politik di media sosial ataupun secara langsung. Melaksanakan collaborative role, yaitu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti, Info Cimahi, KPU, PANWASLU, Turun Tangan dan Cimahi Youth Nerwork (CYN). Selanjutnya, melaksanakan re-orientation role, yaitu pemberian citra baik kepada seluruh pasangan calon walikota Cimahi 2017.

Browse

Browsing Ilmu Politik (S1) by Title

Results Per Page

Sort Options